Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah. Dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) harus memerhatikan syarat sahnya jual beli agar tidak mengakibatkan batalnya akta jual beli. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan seseorang dalam menjual atau membeli tanah tersebut. Dalam kasus yang diteliti, akta jual beli tidak dihadiri dan ditandatangani oleh pemilik. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan sistem publikasi negatif yang bertendensi positif terhadap pihak yang beritikad baik dan tanggung jawab PPAT atas jual beli yang memuat unsur pemalsuan.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Hasil analisis adalah sistem publikasi negatif yang bertendesi positif pada kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1356 K/Pdt/2021 telah memberikan perlindungan hukum kepada pihak beritikad baik yakni pemilik sah melalui perlindungan hukum represif dengan dihapuskannya sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional karena AJB yang mendasari penerbitan sertipikat tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh majelis hakim. Dengan demikian terbukti bahwa sistem publikasi negatif bertendensi positif telah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terhadap pemilik sebenarnya. PPAT yang membuat AJB tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata dan administrasi, karena telah menimbulkan kerugian bagi pemilik dan dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya PPAT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan verifikasi para pihak sehingga terhindar dari manipulasi fakta yang diajukan para pihak. Pemilik seharusnya melakukan proses pencatatan pendaftaran tanah sesegera mungkin setelah melakukan penandatanganan akta jual beli.

---

Land Deed Making Officials (PPAT) are public officials authorized to make authentic deeds regarding land rights. In making the Sale and Purchase Deed (AJB), one must pay attention to the legal requirements of the sale and purchase so as not to cancel the sale and purchase deed. One is regarding a person's authority to sell or buy the land. In the case studied, the sale and purchase deed was not attended to and signed by the owner. The problem raised in this research is the protection of the negative publication system with a positive tendency towards the party with good faith and PPAT's responsibility for buying and selling that contains counterfeiting elements. A normative juridical legal research method with an explanatory type was used to answer this problem. The analysis result is that a negative publication system with a positive tendency in the case of Supreme Court Decision No. 1356 K/Pdt/2021 had provided legal protection to the party with good faith, namely the rightful owner, through repressive legal protection by the abolition of the Certificate of Ownership that the National Land Agency had issued because the AJB which underlies the issuance of the certificate was declared invalid by the panel of judges. Thus, it is proven that the negative publication system with a positive tendency has realized justice, legal certainty, and benefits for the actual owner. The PPAT that made the AJB can be held accountable for civil and administrative matters because they had caused losses to the owner and may be subject to temporary suspension. The advice that can be given is that in carrying out its duties and authorities, PPAT should verify the parties to avoid manipulation of the facts submitted by the parties. The owner should carry out the land registration process immediately after signing the deed of sale and purchase."

"Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah. Namun, walaupun pendaftaran tanah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan, sertipikat sebagai produk pendaftaran tanah yang diperoleh pemegang hak atas tanah masih dapat dibatalkan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah, perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat yang pencatatan peralihan haknya dibatalkan, dan tanggung jawab kantor pertanahan dan PPAT atas dibatalkannya sertipikat hak atas tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian problem identification. Hasil analisis adalah kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah sebagai alat bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, apabila terdapat bukti sebaliknya maka sertipikat dapat dibatalkan. Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat yang pencatatan peralihan haknya dibatalkan belum didapatkan oleh pemegang sertipikat hak atas tanah, karena berdasarkan sistem publikasi negatif bertendensi positif yang dianut Indonesia sertipikat dapat dibatalkan tanpa tanggung jawab dari pemerintah. Selanjutnya kantor pertanahan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemegang sertipikat hak atas tanah apabila pencatatan peralihan hak atas tanahnya dibatalkan. Pejabat dalam kantor pertanahan hanya dapat diberikan sanksi administratif apabila saat menjalankan jabatannya terbukti melakukan tindakan maladministrasi dan apabila ada gugatan dari pihak ketiga, maka tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi pejabat sebagai individu. Sedangkan PPAT apabila dalam pelaksanaan jabatanya telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, namun apabila syarat ini tidak dipenuhi PPAT dapat dikenakan sanksi administratif.

---

Land registration aims to provide legal certainty and legal protection to land rights certificate owners. However, even though land registration has been carried out in accordance with the provisions in the regulations, the certificate as a product of land registration obtained by the owner of land rights can still be cancelled. The issues raised in this study are about the legal force of land rights certificates, legal protection for certificate owners whose registration of transfer of rights is cancelled, and the responsibility of the land office and PPAT for the cancellation of land rights certificates. To answer these problems, a normative juridical research method with research type of problem identification is used. The result of the analysis is that the legal force of a certificate of land rights in the land registration system in Indonesia is strong evidence as long as it cannot be proven otherwise, if there is evidence to the contrary, the certificate can be cancelled. Legal protection for certificate owners whose registration of transfer of rights has been cancelled has not yet been obtained by land rights certificate owners, because based on the negative publication system with positive tendencies adopted by Indonesia, certificates can be cancelled without any responsibility from the government. Furthermore, the land office is not responsible for the losses suffered by the land rights certificate owner if the registration of the transfer of land rights is cancelled. Officials in the land office can only be given administrative sanctions if while carrying out their positions it is proven that they have committed acts of maladministration and if there is a lawsuit from a third party, then the responsibility is borne by the official as an individual. Meanwhile, if the PPAT fulfills the material and formal requirements, it cannot be held accountable, but if these conditions are not met, the PPAT may be subject to administrative sanctions."