Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sistem pemberian hak desain industri di Indonesia menganut sistem oposisi (pengajuan keberatan). Hal ini terlihat dari Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa "Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut". Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut menyiratkan bahwa pemeriksaan substantif (substantive examination) guna memeriksa persyaratan "baru" yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri'tidak dilakukan bila pada masa pengumuman, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau oposisi terhadap permohonan pendaftaran desain industri tersebut. Sistem pemberian hak desain industri yang dianut oleh Indonesia seperti tersebut di atas, dalam prakteknya ternyata kerap menirnbulkan masalah, karena banyak permohonan desain industri yang sesungguhnya merupakan desain industri yang telah umum digunakan di masyarakat atau dengan kata lain tidak memiliki aspek kebaruan tetap diberikan Hak Desain Industrinya. Hal tersebut di atas dapat terjadi karena sepanjang permohonan desain industri tersebut telah memenuhi kelengkapan persyaratan administratif permohonan dan dianggap patut untuk diumumkan serta dalam periode pengumumannya tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, maka permohonan desain industri tersebut otomatis akan mendapatkan Hak Desain Industrinya, walaupun sesungguhnya permohonan desain industri tersebut tidak memiliki aspek kebaruan. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. pada tanggal 04 Januari_ 2005, namun sesungguhnya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini bertentangan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri itu sendiri.

Abstrak :
Tegangan Surja merupakan suatu bentuk tegangan yang memiliki karakteristik untuk naik dengan sangat cepat dengan nilai tegangan puncak yang tinggi dan kemudian turun dengan cepat pula. Akibat timbulnya regangan surja ini dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan elektronik dan peralatan yang sebagian besar menggunakan bahan semikonduktor yang sangat peka terhadap Ionjakan tegangan dan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena hal tersebut diperlukan sistem perlindungan internal yang dapat mengurangi efék dari surja tersebut. Spark Gap merupakan peralatan sederhana yang dapat digunakan sebagai komponen awal dalam suatu sistem perlindungan lnternal yang harganya relatif murah dan dapat menyalurkan energi yang besar untuk kemudian sisanya akan diatasi oleh perlengkapan perlindungan Iainnya . Untuk dapat memperoleh nilai tegangan yang dapat dipotong oleh spark gap tersebut diperlukan adanya jarak celah tertentu dan juga material yang memiliki karakteristik tertentu.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai analisis dan implementasi sistem perlindungan pada pekerja yang bekerja di ketinggian sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja di PT. X. Dengan tujuan untuk menjelaskan gambaran implementasi engineering control; administrative controls dan PPE. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metode pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh total persentase tingkat implementasi sistem perlindungan pada pekerja yang bekerja di ketinggian di PT. X yaitu terpenuhi sebesar 88,8%; terpenuhi sebagian sebesar 4,81% dan tidak terpenuhi sebesar 6,39%. Dari hasil yang didapatkan untuk implementasi terpenuhi sebagian yaitu karena guardrail tidak menggunakan toe boards tetapi menggunakan blue net; scaffold belum dilengkapi dengan tujuan penggunaan, beban kerja yang aman dan tanggal inspeksi. Sedangkan untuk implementasi tidak terpenuhi yaitu guardrail yang digunakan ditemukan tidak memiliki bagian yang lengkap setelah pemasangan eskalator. Selain itu, scaffold yang digunakan juga tidak memiliki bagian lengkap karena pekerja merupakan pekerja baru dan belum memiliki pengalaman bekerja di proyek, serta pekerja turun dari scaffold tidak menggunakan tangga yang sudah tersedia. Dengan begitu, tingkat implementasi dari ketiga aspek yaitu engineering controls; administrative controls dan PPE yang ada hingga saat ini dianggap sudah terimplementasi dengan baik. Sehingga diharapkan untuk mampu mencegah kecelakaan kerja bagi pekerja yang bekerja di ketinggian. ......This study discusses the analysis and implementation of protection systems for workers who work at heights as an effort to prevent work accidents at PT. X. With the aim of explaining an overview of the implementation of engineering control; administrative controls and PPE. This study used a descriptive research design with a quantitative and qualitative approach. Based on the research results, the total percentage of the implementation level of the protection system for workers working at heights at PT. X which is fulfilled by 88.8%; partially fulfilled by 4.81% and not fulfilled by 6.39%. The results obtained for the implementation are partially fulfilled, namely because guardrail does not use toe boards but uses a blue net; scaffold has not been provided with intended use, safe workload and inspection date. Whereas the implementation was not fulfilled, namely the guardrail used was found to have no complete parts after installing the escalator. In addition, the scaffold used also does not have complete parts because the workers are new workers and do not have experience working on projects, and workers don't use the stairs that are already available. Thus, the level of implementation of the three aspects, namely engineering controls; administrative controls and PPE that have existed so far are considered to have been properly implemented. So it is expected to be able to prevent work accidents for workers who work at height.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sistem perlindungan hak paten (PRP) di 19 negara berkembang terhadap arus masuk FDI dari negara inovatif selaku home country (Amerika serikat, Jepang dan Jerman) pada periode dimana telah diberlakukannya enforcement TRIPS Agreement bagi negara berkembang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana pengukuran sistem PRP hanya melihat komponen kehadiran dari regulasi, penelitian ini menggunakan index yang dapat menangkap tingkat efektivitas dari implementasi penerapan sistem PRP di suatu negara. Hasil estimasi menunjukkan bahwa sistem PRP yang kuat dan efektif di host country dapat meningkatkan nilai arus masuk FDI ke negara berkembang ......This study aims to analyze the influence of patent protection systems (PRPs) in 19 developing countries on FDI inflows from innovative countries as home country (United States, Japan and Germany) in the period when enforcement of TRIPS Agreement for developing countries has been implemented. In contrast to previous studies where the measurement of the PRP system only looked at the attendance component of the regulation, this study uses an index that captures the effectiveness of implementing the PRP system in a country. The estimation results show that a strong and effective PRP system in host country can increase the value of FDI inflows to developing countries.

Abstrak :
Dasar dan Alasan yang Membenarkan Keberadaan (la raison detre) Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia (Membangun Sistem Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia) Disertasi ini merupakan perenungan kritis, komprehensif dan mendalam tentang latar belakang ketentuan perlindungan IG di Indonesia dalam konteks temporal dan spasial. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan kesesuaian dasar filosofis perlindungan IG dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Untuk mencapai pemahaman secara holistik tentang permasalahan perlindungan IG dan solusinya, penelitian ini menggabungkan metode doktrinal dan non-doktrinal, dengan menerapkan pendekatan transdisiplin yang melihat fenomena hukum IG dan masyarakat Indonesia yang majemuk sebagai suatu realitas yang utuh, tidak terlepas dari aspek-aspek relevan selain hukum seperti aspek sosial, ekonomi, sejarah, politik dan budaya. Pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian ini memfokuskan pencermatan pada dua aspek spesifik, yaitu: pertama, tingkat keefektifan pendaftaran IG berdasarkan data kuantitatif berupa data statistik; dan kedua, penelusuran terhadap regulasi IG di Indonesia dan berbagai negara untuk memperoleh pemahaman serta masukan dalam rangka membangun sistem perlindungan IG Indonesia yang otentik. Sisi metode empiris penelitian ini melibatkan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama MPIG dari seluruh Indonesia. Rekomendasi dalam Penelitian didasarkan atas pola-pola umum yang ditemukan berdasarkan analisis kualitatif terhadap hasil penelitian empiris tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan IG tidak bertentangan dengan nilai dan praktik yang hidup dalam masyarakat Indonesia (the living law). Peneliti menyarankan pendekatan gabungan bottom up dan top down dalam proses pembentukan undang-undang sui generis dan sistem perlindungan IG, sehingga dapat menyerap nilai dan praktik, hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut untuk menciptakan dasar yang lebih kuat untuk pelaksanaan efektif dan perlindungan produk IG lokal Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan perdagangan regional dan global.

---

The focus of this study is a critical, comprehensive and in-depth reflection on the background of GI protection in Indonesia considered in the temporal and spatial context. The purpose of this study is to reveal the philosophical compatibility of GI protection vis-à-vis living values and practices in Indonesian society. In order to reach a holistic view of issues and solutions related to GI protection, this research combines doctrinal and non-doctrinal methods applying trans-disciplinary approach by taking a holistic view of GI protection as a legal phenomenon and the pluralistic Indonesian society as a whole, without separating the same from other relevant, non-legal aspects such as social, economic, historical, political and cultural aspects. The legal comparative approach of this research focuses on two specific aspects, namely: first, effectiveness of GI registrations in the form of quantitative, statistical data; and second, comparative analysis of GI law in Indonesia and several other countries to obtain input for building an authentic GI protection system in Indonesia. The empirical method of this research is based on primary data collected during in-depth interviews with various stakeholders, notably Communities for GI Protection (MPIG) from all over Indonesia. The recommendation of this research draws on the general patterns discovered based on qualitative analysis of the results of such empirical research, suggesting that the philosophical basis of GI protection is not contradictory to values and practices (the living law) in the Indonesian society. The researcher suggests a combination of bottom up and top down approach in formulating sui generis GI law and GI protection system capable of absorbing and accommodating the living law of Indonesian society, thus creating a more solid basis for effective protection of Indonesian local GI products, particularly in the context of facing competition in the context of regional and global trade.