Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Revolusi ekonomi rnenuju era Informasi, ditandai dengan lingkungan dunia usaha yang semakin kompetitif; pesatnya penyebaran clan pertumbuhan teknologi il'lf3l'lTlElSi, menjadikan pengetahuan sebagai aset yang paling berharga bagi organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi publik. Pengetahuan menjadi penunjang untulc melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan dan strategi organisasi. Untuk itulah, Marlajemen Pengetahuan menjadi upaya penting bagi suatu organisasi. Badan Perencanaan Daerah DKI Jakarta selaku badan yang bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan claerah, memantau dan mengevaluasi kegiatan perencanaan serta kegiatan penelitian dan pengembangan, sangat menganclalkan pengetahuan dari sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, Bapeda DKI .Iakarta perlu menerapkan Manajemen Pengetahuan untulc meningkatkan kualitas sumber daya manusia-nya, melalui proses identiiikasi, penciptaan, perolehan, penyimpanan dan pertukaran informasi dan pengetahuan di dalam organisasi. Penelitian ini menitikberatkan pada perancangan awal sistem Manajemen Pengetahuan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Namun, Manajemen Pengetahuan tidak hanya seputar telcnologi, ttapi proses bisnis dan budaya yang ada di organisasi juga merupakan faktor panting dalam sistem Manajemen Pengetahuan dan dibutuhkan dukungan dan komitrnen dari segala pihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan sistem Mana] emen Pengetahuan selanjutnya, sehjngga dapat memberikan dukungan yang berarti bagi kinerja Bapeda DKI Jakarta.

---

The economic revolution for this lnfommation era is marked with a more competitive work field, the speed of distribution and growth of information technology, has made knowledge a valuable asset for an organization, either private or public sector. Knowledge is used as suppon to achieve the strategical objectives of an organization. Therefore, Knowledge Management is an important effort for many organization. The DKI Jakarta Regional Planning and Development Board as an organization with the assignment to coordinate, monitor and evaluate the region planning, relies heavily on the knowledges of human resources that they have. Therefore, the Planning and Development Board of DKI Jakarta needs to implement Knowledge Management to improve the quality of their human resources, through identification, creation, capture, sharing and apply of information and knowledge within an organization. This research focuses on the early design of a Knowledge Management system includes the development of human resource and information technology that can iizltill the needs of the users. However, Knowledge Management is not just about the technology, the business process and the sharing culture of the organization is an important factor in a Knowledge Management system and the support and commitment of all parties are needed. It is hoped that the result of this research can be used for the further development of the Knowledge Management System, to support the performance of the DKI Jakarta Regional Planning and Development Board.

Abstrak :
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis untuk menyusun kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mengatasi masalah-masalah kesehatan setempat. Pada pelaksanaannya menemui hambatan antara lain: kuatitas dari PTP yang kurang memadai, belum terealisirnya PTP sebagai input perencanaan kesehatan Dinas Kesehatan (Din.Kes) Dati II, belum terjawabnya masalah-masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dengan adanya PTP, kurangnya pembinaan PTP oleh Dinas Kesehatan Dati II. Penelitian ini bertujuan menganalisis aplikasi Perencanaan Tingkat Puskesmas pada tiga Puskesmas di Kabupaten Karawang, dengan menggunakan pendekatan sistem dan dibahas dengan analisis SWOT (Strengh, Weakness, Opportunity, Threats). Menggunakan metode kualitatif dengan unit analisis Kepala Puskesmas, staf Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Dati II Karawang, Kepala Seksi Din.Kes Dati II Karawang, Staf Urusan Perencanaan dan Informasi Din.Kes Dati II Karawang, Camat, dan Petugas Penyuluh Lapangan KeIuarga Berencana Teknik pengumpulan data wawancara mendalam, diskusi kelompok dan kajian dokumen. Penelitian dilakukan secara deskripsi analitik untuk menjawab permasalahan dalam penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas dengan pendekatan sistem dan dibahas dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan pedoman PTP yang digunakan masih mengacu pada pedoman PTP "Micro Planning" tahun 1986 dan belum mengacu pada pedoman PTP tahun 1993. Kurangnya komitmen Kepala Puskesmas dan Din.Kes Dati II dalam mendukung PTP. Dukungan lintas sektor untuk berpartisipasi dalam kegiatan Puskesmas masih terbatas. Tidak adanya jadwal tertulis dan menyeluruh pada awal tahun anggaran dari Din.Kes Dati II mengenai pengelolaan PTP selanjutnya dan program-program yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas. PTP sulit untuk menyelesaikan masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, bila dikaitkan dengan target yang terlalu tinggi. Tidak adanya pengaruh kebijakan PTP yang sejalan dengan Peraturan Mendagri No. 9 tahun 1982 sebagai kontrol dari pelaksanaan PTP di Puskesmas maupun pengelolaannya di Din.Kes Dati II. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa saran, antara lain: perlunya suatu evaluasi dari hasil pelatihan pada tahun-tahun berikutnya, adanya informasi jadwal pengelolaan PTP selanjutnya di Din.Kes Dati II, perlunya komunikasi yang lebih aktif antara Puskesmas dengan Din.Kes Dati II dan antara Kepala Seksi dengan Urusan Perencanaan Din.Kes Dati II., meningkatkan komitmen Kepala Puskesmas dan Din.Kes Dati III dalarn mendukung PTP.

---

Community health center planning is a systematic activities process to arrange the activities and increase the quality of health services to the people in order to handle the health problems. In the execution, there are some obstacles for instance: the quality of the community health center planning is not good enough, there is no realization of community health center planning as an input of the health planning of health department (Dinas Kesehatan) Karawang regency, there are no solutions for health problems with the planning right now, least support for community health center planning by the department of health in Karawang regency. The aim of the research is to analyze the application of community health center planning on three community health centers in Karawang regency, by using the approaching system that will be talked over by SWOT (strength, weakness, opportunity , threats) analysis. Using the qualitative method with the analysis unit are: the chief of community health center, the staffs of community health center, the chief of the health department in Karawang regency, the chief of the health department section in Karawang regency, the staffs of the planning affairs and information of the health department in Karawang regency, the head of the district (Carat) and the officers of information of family planning. The techniques of collecting data are: in depth interview, focus group discussion, learning from the document. The research was done in descriptive analysis to solve the problems in managing the planning of community health center by the approaching system and will be discusses by SWOT analysis. The results of the research shows the guide of community health center planning which is used still oriented to the guide of 1986 community health center planning, not to the 1993 guide. Least commitment of the chief of community health center and the department of health in Karawang regency in supporting community health center planning. Supporting from the sector to participate in the activities of it is still limited. There is no written schedule in the early budgetary year from the health department in Karawang regency on the planning management and the programs that must be done by the community health center. It is difficult to solve the health problems by the planning when it is connected to the high target. There is no effect of the policy of community health center planning refer to the minister of home affairs rule number 91 1982 as the controller of the execution in the public health center and in the management in the health department in Karawang regency as well. Based on the result of the research, some suggestion can be brought forward, for instance: it needs an evaluation of the training results from the further years, there are some information about management schedule of further community health center planning, it needs more active communications, improving the commitment in supporting community health center planning.

Abstrak :
Dalam perkembangannya, pemerintah kembali mengubah sistem perencanaan pembangunan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU SPPN . Sistem perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan negara. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. UU SPPN adalah sebuah instrumen, maka agar instumen tersebut tetap up-to-date, perlu telaah mengenai apakah UU SPPN masih sesuai dengan kebutuhan kekinian. Kemudian diperlukan harmonisasi dengan instrumen lain yang setara maupun dibawahnya. Metode penelitian Hukum yang digunakan yuridis normatif dengan bahan primer, sekunder dan tersier sebagai sumber data penelitian. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan RPJP-RPJMN sebagai Instrumen Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi yang berjenjang dari Tingkat Nasional sampai dengan Tingkat Daerah Tingkat II dimana berfungsi untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih optimal. Namun ternyata terdapat hambatan dari segi Birokrasi, dimana dalam pelaksanaannya belum bisa diandalkan, dan kemauan politik pihak di luar pemerintah untuk mendukungnya. Selain itu Presiden terpilih pada Tahun 2014 maka RPJMN akan disahkan pada tahun 2015, Kepala Daerah dari tingkatan Gubernur, Walikota hingga Bupati belum tentu terpilih pada tahun 2016 ataupun 2017 dan mungkin pengambil keputusan belum tentu sejalan tahun kepemimpinannya apalagi posisi partai yang belum tentu sejalan dengan visi misi Presiden terpilih. Maka upaya optimalisasi yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu segera dilakukan terhadap Pemerintah Daerah termasuk satuan kerja perangkat daerah/ SKPD dalam Pembentukan perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP Daerah untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJM Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Renstra-SKPD untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Renja SKPD . Selain itu untuk pelaksanaan sinkronisasi Visi Pembangunan Pusat dan Daerah, maka pengaturan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah tidak harus terjadi, terlebih karena adanya pelaksanaan asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah. Oleh karena itu, pengaturan perencanaan pembangunan di daerah menuju ke arah pluralistik.

---

In its development, the government again changed the system of development planning through the enactment of Law No. 25 of 2004 on National Development Planning System UU SPPN . Planned planning system is expected to ensure the achievement of state goals. In an effort to achieve these objectives, the National Development Planning System as a unity of development planning procedures to produce long term, medium term and annual development plans implemented by the state and community organizers at the Central and Regional levels. The SPPN Law is an instrument, so that the institution remains up to date, it is necessary to examine whether the SPPN Law is still in line with the present needs. Then required harmonization with other instruments equivalent or below. Legal research methods used normative juridical with primary, secondary and tertiary materials as the source of research data. From the results of the study, the authors conclude RPJP RPJMN as a Legal Instrument in Economic Law Development tiered from the National Level up to the Level of Second Level Region which serves to encourage a more optimal development planning. But there are obstacles in terms of bureaucracy, which in its implementation can not be relied upon, and the political will of parties outside the government to support it. In addition, the President is elected in 2014, the RPJMN will be ratified by 2015, the Head of Region from the level of Governor, Mayor to Regent is not necessarily elected in 2016 or 2017 and maybe the decision makers are not necessarily in line of the year of leadership let alone the position of the party that is not necessarily in line with the vision mission of the elected President. So the optimization effort that can be done is the implementation of control and evaluation of regional development needs to be done immediately to Local Government including unit of regional apparatus SKPD in Formation of development planning resulted in documents Long Term Development Plan RPJP Daerah for long term , Regional Medium Term Development Plan RPJM Daerah and Strategic Plan of Local Government Devices Renstra SKPD for the medium term, and Local Government Work Plan RKPD and Work Plan of Regional Working Units Renja SKPD . In addition to the implementation of synchronization of Central and Regional Development Vision, the arrangement of national and regional development planning should not occur, especially because of the implementation of the principle of decentralization in the form of regional autonomy. Therefore, the arrangement of development planning in the regions towards the pluralistic direction.

Abstrak :
Tesis ini membahas Perencanaan dan Pengembangan Karir Anggota Polri yang ditugaskan di Kementrian dan Lembaga Negara. Permasalahan perencanaan karir individu dan organisasi sertapengembangan karir menjadi fokus peneliti. Metode penelitian kualitatif dengan hasil bahwa anggota Polri telah membuat perencanaan karir untuk kembali ke Polri dengan alasan ingin mensinergikan pengalaman bertugas diluar struktur untuk kemajuan Polri, namun belum sinergis dengan perencanaan karir Polri dan adanya desain pengembangan karir anggota Polri guna menunjang pelaksanaan tugas. Kesimpulan: belum ada sistem perencanaan karir yang terintegrasi bagi anggota yang ditugaskan di luar struktur dengan perencanaan karir di Polri, sehingga berdampak pada pengembangan karir anggota. ...... The focus of this study is the career planning and development of the Police Officer on Special duties at Government Institutions. The problems are the individual and organization career planning and career development. This is qualitative research. The result are the officers as informan have designed career planning to return back to Police Institution because they will develop Police institution by their capability during at Government Institution. However it is not matched with organizational (Police) career planning. There is career development program. The conclution : no integrated career planning system that manage the officer who posted at government institutions and at Police that will effect to police career development.

Abstrak :
Penelitian ini diharap dapat menjadi informasi tentang evaluasi distribusi BBM di lingkungan Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional guna mewujudkan penguatan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan sistem perencanaan dan pengadaan BBM di lingkungan Polri, pelaksanaan distribusi BBM, dan sistem pengawasan distribusi BBM saat ini, serta merumuskan tata kelola BBM yang tepat di lingkungan Polri. Penelitian ini menggunakan metode campuran antara metode kuantitatif yang didukung dengan metode kualitatif. Responden menjawab kuesioner melalui handphone secara online. Selanjutnya, data kualitatif yaitu berupa narasi yang mendeskripsikan suatu realitas atau keadaan tertentu dari ruang lingkup penelitian. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara FGD dengan peserta yang terdiri dari pejabat utama dan anggota Polri yang menjadi responden. Dalam pendistribusian BBM, masih terdapat beberapa kendala seperti kesamaan dokumen perencanaan dari tahun sebelumnya dan sertifikasi personel yang minim. Diharapkan tata Kelola pendistribusian ke depannya dapat lebih efektif dan efisien dan pengalihan penggunaan bentuk kertas pada

Abstrak :
ABSTRAK
Gejolak ekonomi yang rnelanda Indonesia saat ini menyebabkan sector industri mengalami penurunan. Pengaruh buruk tersebut juga ddialami oleh PT. Hirose Electric Indonesia akibat biaya produlrsi yang meningkat sehingga perlu dicari pemecahan untuk meminimasi ongkos total produksi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi total ongkos produksi adalah dengan cara melakukan pengendalian yang baik dalam system persediaan dengan mengatur jadual dan jumlah pemesanan bahan baku untuk proses produksi sehingga ongkos penanganan bahan balcu dapat diperkecil.

Salah satu cara pengendalian persediaan material adalah dengan menerapkan sistem MRP (Material Requfremenr Planning). Dalam sistem MRP terdapat tiga (3) metode pengendalian persediaan, yakni metode Lot for Lot, Economic Order Quantity (EOQ), dan Part Periodic. Ketiga metode tersebut akan memberikan hasil berbeda dalam hal total biaya persediaan.

Metode yang dapat memberikan nilai total biaya persediaan yang terkecil sebaiknya diterapkan di dalam pengendalian persediaan material di suatu perusahaan,

Berdasarkan pembahasan di dalam tulisan ini, Metode Lot for Lot merupakan suatu metode yang paling ekonomis yang dapat diterapkan dalam pengendalian persediaan material di PT. Hirose Electric Indonesia.

---

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Cascading Perencanaan dan Penetapan Indikator dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Kota Depok. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi sistem perencanaan dalam penganggaran berbasis kinerja di Pemerintahan Kota Depok secara keseluruhan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Implementasi Sistem Perencanaan dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Kota Depok mengalamani beberapa permasalahan terutama dalam perencanaan sehinggal hasil evaluasi SAKIP yang diperoleh masih kurang baik. Masih terdapat beberapa Renstra OPD yang tidak memiliki keterkaitan dengan RPJMD. Pemasalahan lain yaitu terdapat ego-sektoral dalam lingkungan internal yang menyebabkan terjadinya dualisme pedoman dalam penyusunan perencanaan hingga tahap evaluasinya. ...... The main aim of this research is to understand the cascading planning and determination of indicators of performance based budgeting at Pemerintahan Kota Depok. The approach and technique of qualitative analysis used to explore comprehensive meaning of implementation planning system of performance based budgeting at Pemerintahan Kota Depok. The result of this research is that the implementation planning system of performance based budgeting in Pemerintahan Kota Depok has run into multiple problems, mainly in the planning system of the performance based budgeting, which results in the negative outcome of the SAKIP evaluation. There are still some OPD Straregic Planning that has no relevance to RPJMD. Another problem is that there are ego-sectoral within the internal environment that leads to the dualism of the guidelines in the preparation of planning until the evaluation stage.

Abstrak :
Perencanaan proyek harus menjadi bagian integral dari industri pembangunan perumahan agar dapat dicapai kinerja proyek yang lebih efisien dan berdampak pada kinerja waktu yang lebih baik. Diperlukan pemahaman yang jelas dan rinci apa yang menjadi lingkup di dalam proyek dan apa yang tidak termasuk di dalam lingkup proyek serta apa saja yang menjadi risiko dalam perencanaan proyek. Perencanaan proyek diharapkan mampu memberikan solusi pada keseluruhan struktur pekerjaan secara yang rinci sekaligus fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kegiatan proyek dan mengakomodasi sistem organisasi proyek serta perubahan-perkembangan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai masalah perencanaan pada proyek pengembangan perumahan dengan mengidentifikasi 10 area pengetahuan dan 24 proses perencanaan dalam PMBOK (Project Management Body of Knowledge) edisi ke 6 tahun 2017 menggunakan pendekatan manajemen risiko untuk memahami dan menganalisis sistem perencanaan pada proyek perumahan. Mengacu pada hasil penelitian tersebut disusun sebuah pedoman (SOP) perencanaan proyek perumahan yang dapat dijadikan strategi untuk meningkatkan kinerja waktu proyek perumahan. ......Project planning must be an integral part of the housing construction industry so that project performance can be achieved more efficient and have an impact on schedule performance. A clear and detailed understanding is needed of what is within the scope of the project and what are the risks identified in the project planning phase. Project planning is expected to be able to provide solutions to detailed work structures as well as flexibility to be able to adapt to the environment of unique project activities and to accommodate the project's organizational system and business changes or improvements made by the company. This study aims to parse the risks in project planning of residential development projects by identifying 10 knowledge areas and 24 planning processes in the 6th edition of the 2017 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) using qualitative risk analysis approach to create an understanding and to mitigate the high risk factor. Referring the research results, a preventive action in each of the high risk indicator has been prepared to be integrated in the planning guideline (standard operating procedure). This risk analysis performed to be used as a strategy to improve the residential development schedule performance.