Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partai, sistem pemilu dan sistem pemerintahan dalam praksisnya saling berhubungan satu sama lain. Sistem pemilihan umum akanmembentuk format sistem kepartaian dan memberi implikasi terhadap efektivitas pemerintahan presidensial. Meski Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan presidensial namun sampai saat ini pemilihan umum belum mampu membentuk sistem kepartaian yang koherendengan presidensialisme. Tulisan ini hendak melihat mengenai pentingnya membangun sistem kepartaian yang koheren dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial melalui rekayasa sistem pemilihan umum."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang orientasi politik pemilih di daerah pedesaan dan faktor social ekonomi yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara purposif. Daerah yang dipilih adalah kelurahan Labuang, Lalampanua dan Mosso, berada di Wilayah Pembangunan Bagian mandar Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 144 pemilih. Sampel dipi1ih berdasarkan pada metode stratified random sampling dan systematic random sampling. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung kepada pemilih dengan menggunaKan daftar pertanyaan. Dari hasil wawancara ini kemudian disederhanakan dalam bentuk tabulasi yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat orientasi politik pemilih terhadap obyek-obyek pemilu. Analisis secara kuantitatif dengan uji statistik Chi Square dan Coefficient of Contingency digunakan untuk menguji faktor sosial ekonomi pemilih yang diduga berpengaruh dan seberapa jauh berpengaruh terhadap arientasi politik pemilih. Dan untuk mengetahui hipotesis (Ho) ditarima atau ditolak digunakan koreksi pembanding x2 tabel degree of freedom = 2 pada taraf signifikansi 0, 05. Hasil penelitian terhadap orientasi politik pemilih menunjukkan bahwa orientasi politik pemilih bervariasi pada tingkat kriteria " rendah" , "sedang" dan "tinggi". Hasil penelitian terhadap faktor sosial ekonomi pemilih menunjukkan bahwa di antara 5 variabel yang diteliti dengan uji statistik Chi Square, variabel jenis kelamin, umur dan penghasilan tidak berpengaruh (non significant) terhadap orientasi politik pemilih, sementara variabel pendidikan dan pekerjaan berpengaruh (significant) terhadap orientasi politik pemilih. Namun, berdasarkan uji statistik Coefficient of Contingency terhadap variabel pendidikan dan pekerjaan menunjukkan nilai yang kecil, yang berarti kurang berpengaruh terhadap orientasi politik pemilih. Dengan demikian, secara keseluruhan variabel sosial, ekonomi yang diteliti tidak menunjukan hubungan yang berarti terhadap orieritasi politik pemilih."

"Tesis ini menganalisis fenomena politik uang dan keterlibatan pemuda pada pemilihan anggota legislatif 2014 di Bojonegoro. Temuan penelitian ini menggambarkan besarnya motivasi berkuasa menjadi pendorong kuat untuk melakukan politik uang. Konsumerisme dan materealisme yang masuk dalam wilayah politik menjadikan hal-hal yang bersifat ideologi, program kerja, nilai dan norma politik menjadi kurang relevan. Penerapan sistem proporsional terbuka membuat persaingan antarcaleg semakin ketat. Lemahnya pengawasan aparat serta sulitnya penindakan pelanggaran Pemilu menjadikan pelaku politik uang semakin leluasa bergerak. Di sisi lain, pemuda yang semestinya menjadi agen perubahan malah terlibat aktif dalam praktik politik uang dan membangun hubungan patron-klien dengan Caleg.

---

This thesis analyzes the phenomenon of money politics and youth involvement in the 2014 legislative elections in Bojonegoro. The findings of this study illustrate the magnitude of power to drive strong motivation for money politics. Consumerism and materealisme that fall into political territory to make the things that are ideologies, programs, values and political norms become less relevant. Application of open proportional system makes competition increasingly fierce antarcaleg. Weak supervision and the difficulty of enforcement officers make the perpetrators of violations of election politics more freely move money. On the other hand, youth who should be agents of change instead actively engaged in the practice of money politics and build patron-client relationships with candidates."

"SISTEM Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum suatu negara harus berkaitan dengan Sistem Pemerintahannya. Indonesia, sebagaimana yang di design pada UUD NRI Tahun 1945 mempraktikkan Sistem Presidensial dalam hubungan antar-lembaga negara dan menjalankan program pembangunan. Perkuatan Sistem Presidensial hanya akan kokoh jika sistem kepartaiannya tercermin dengan The Simple Multy Party System, dan sistem pemilunya menggunakan Sistem Proporsional. Hubungan dinamis ketiga sistem tersebut akan menentukan keberlangsungan arah pembangunan demokrasi Indonesia sesuai dengan konstitusinya. Sistem Kepartian tersebut harus terlihat pada pengetatan partai peserta pemilu, membangun etika dan moral, serta kaderisasi yang berbasis ideologi partai. Sistem pemilu yang baik harus menjawab pada the degree of competitiveness ,the degree of reprentativeness, dan the degree of qualitativeness. Ketiga derajat kualitatif tersebut harus terjawab pada proses, personalia dan komitmen membangun bangsa dan negara sebagaimana yang di atur dalam UUD NRI Tahun 1945."