Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peraturan Menteri menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki jumlah peraturan terbanyak dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Terhadap banyaknya Peraturan Menteri yang dibentuk, Presiden Jokowi dalam salah satu program kebijakannya menekankan reformasi regulasi di Indonesia. Pembentukan Peraturan Menteri hanya dapat dilakukan berdasarkan pendelegasian oleh peraturan perundang-undangan diatasnya dan selaras dengan visi misi dan kebijakan yang diberikan Presiden. Skripsi ini akan membahas mengenai dinamika pembentukan Peraturan Menteri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, masih banyak Peraturan Menteri ditetapkan dengan keweangan atribusi dan bukan berasal dari kewenangan delegasi sehingga terdapat Kebijakan Presiden yang dikeluarkan guna membatasi kewenangan Menteri membentuk Peraturan Menteri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Melihat pada keberadaan Peraturan Menteri dalam peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945, serta pengaturan akan kedudukannya dan kewenangan pembentukannya menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pehamanan lebih terkait kejelasan posisi Peraturan Menteri sebagaimana seharusnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memberikan rekomendasi penyelesaian atas disharmoni Peraturan Menteri serta rekomendasi pengaturan idealnya pembentukan Peraturan Menteri menurut peraturan perundang-undangan agar mengurangi hiper regulasi yang terjadi di Indonesia. ......Ministerial Regulation is one of the regulations in Indonesia that has the most quantity regulation than others. Many Ministerial Regulations were formed, President Jokowi’s policy program required the regulatory reform, one against the formation is Ministerial Regulation. In principle, Ministerial Regulation is implementing regulations that only formed based on delegation authority which is can be formed if there is a delegation from the above laws and regulations in line with the vision, mission and policies of President. This thesis will explain about the dynamic of Ministerial Regulation establishment in Joko Widodo’s reign, there are still many Ministerial Regulations that are made by attribution and not from the authority of the delegation so there is policy of President to limiting the authority of minister to make Ministerial Regulation. The research method used is normative juridical, that is research using secondary data. The existence of Ministerial Regulations in Indonesian laws and regulations before and after amendment UUD NRI Tahun 1945, position in the hierarchy of Indonesian laws and regulations, the authority to form according to Indonesian constitutional system, and applicable laws and regulations. This research is expected to resolve the unclear position of the Ministerial Regulation, to provide recommendations resolving the disharmony of the Ministerial Regulations, ideal arrangement for the formation of Ministerial Regulation according to Indonesian laws and regulations in order to reduce hyper regulations that is currently happening in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Setiap lembaga negara memiliki seorang pejabat yang bertugas memimpin lembaga tersebut. DPR selaku pemegang fungsi pengawasan terlibat didalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut. Skripsi ini membahas bagaimana sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan membahas keterlibatan DPR selaku lembaga parlemen di Indonesia yang memegang fungsi pengawasan terhadap sistem pengisian jabatan publik. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan menjelaskan sistem pengisian jabatan publik sesuai dengan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterlibatan DPR dalamm pengisian jabatan publik adalah untuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Namun dibutuhkan beberapa perubahan peraturan agar tercipta sistem pengisian jabatan publik yang selaran dengan Undang-Undang Dasar yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

---

ABSTRACT
Every institutions have an officials that hold leadership function for those institutions. House of Representative (DPR) which has oversight function are involved on process of public officials? appointment. This thesis discuss on the system of public officials appointment according to Indonesian law system which is based on presidential system, and discuss on DPR involvement as a parliament body in Indonesia which has hold an oversight function on public officials appointment. The method of this writings based on descriptive method which describes the system of public officials? appointment based on the acts. The results of this researches are that DPR involvements on public officials? appointment is for the oversight of executive actions based on the acts. However there are need plenty of changes on the acts in order to make consistent system based on the Constitution of Indonesia which is based on presidential system.;

Abstrak :
Tesis ini menganalisis lembaga kepresidenan dalam persepektif konstitusi dan praktik, dengan mengurai pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial sesuai konstitusi dengan praktik. Gap yang ditemukan dijadikan langkah awal dalam merekonstruksi kantor kepresidenan. Rekonstruksi dilakukan menggunakan the McKinsey 7S Framework¸ yang meliputi variabel: style, skills, systems, structure, staff, strategy, dan shared values. Penelitian mengacu pada paradigma kualitatif dan postpositivism, dimana metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan diskusi pakar. Praktik lembaga kepresidenan dalam beberapa hal tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketidaksesuaian dapat diakibatkan oleh regulasi, sistem politik, ataupun individu Presiden. Dalam tataran individu Presiden, kelemahan praktik pelaksanaan konstitusi lebih dominan diakibatkan oleh dukungan kantor kepresidenan. Kelembagaan kantor kepresidenan sejauh ini sangat ditentukan oleh keinginan individu Presiden, sehingga efektivitas dukungan kinerja kepada Presiden juga bergantung pada keinginan Presiden. Rekonstruksi kantor kepresidenan antara lain dilakukan terhadap struktur organisasi, sumber daya manusia, business process, payung hukum pembentukannya, dan figur kepala kantornya. Rekonstruksi kantor kepresidenan memerlukan usaha yang besar seperti mengubah peraturan perundang-undangan, merombak kemapanan (status quo), dan terutama keberanian seorang Presiden dalam membuat kebijakan yang belum tentu sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

---

This thesis examines the presidential office using the constitutional and practical perspective by discussing the implementation of the presidential system of government based on Constitution and how it runs on the practical basis. The gap, which is found in the thesis, is used as an initial step in reconstructing the presidential office. The institutional reconstruction is applied by the utilization of the McKinsey 7S Framework¸ including style, skills, systems, structure, staff, strategy, and shared values variables. The research refers to the post-positivism paradigm and qualitative approach, in which the collecting data method is conducted through the document studies, in-depth interviews, and discussion with the experts. Presidential office, in practice, is not in accordance with the Indonesian Constitution in some ways. This non-compliance is caused by the regulations, political system, or the president as an individual. In terms of the president as an individual, the shortcoming of the application of the Constitution, regarding the presidential office, is dominantly caused by the staffs? support of the presidential office. So far, the institution of presidential office is highly influenced by the inclination of the President as an individual. Thus, the effectiveness of the presidential office in supporting the President depends on the core concept coming from the President. The presidential office reconstruction is applied to its organizational structure, human resources, business process, and figure of a chief of staff. The presidential office reconstruction requires several considerable efforts, including changing existing laws, changing existing social structure and values (status quo), and more importantly the courage of the President in making policies that do not necessarily correspond to the expectations of stakeholders.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan proses penataan Lembaga Non Struktural yang dipicu oleh pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat yang terwujud dalam amanat kepada Menteri Sekretaris Negara dari DPR dalam sebuah kegiatan Rapat Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Pembagian Kekuasaan, teori sistem pemerintahan, teori demokrasi, teori kewenangan dan teori pengawasan. Serta penggunaan konsep-konsep tentang lembaga negara, lembaga non struktural, serta konsep kedaulatan. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sejarah Kementerian Sekretariat Negara, Proses Penataan Lembaga Non Struktural, Peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam sistem pemerintahan Indonesia, peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat secara umum, dan fungsi pengawasan pada khususnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peranan Kementerian Sekretariat Negara dalam melaksanakan penataan lembaga non struktural adalah terbatas pada pemberian dukungan analisis kepada Presiden terhadap keberadaan lembaga non struktural yang ada. Dalam kerangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pemerintah terdapat penyimpangan antara praktek dengan teori sistem pemerintahan Presidensial yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai sistem pemerintahan yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian mengakibatkan tidak optimalnya fungsi pengawasan DPR dan dapat menimbulkan abuse of power oleh DPR. ......This thesis discusses the role of the Ministry of the State Secretariat in implementing non-structural institution structuring process that is triggered by the implementation of the House of Representatives oversight functions are embodied in an address to the State Secretary of the House of Representatives in a working meeting activities. By using normative juridical research methods, the approach using the theory of division of powers, government systems theory, democratic theory, and the theory of supervisory authority. And the use of the concepts of state agencies, non-structural institutions, as well as the concept of sovereignty. To obtain the conclusion of the study objectives were delivered stuff is covering the history of the Ministry of the State Secretariat, Institute of Non Structural Planning Process, The role of the Secretariat of State in the Ministry of the Indonesian system, the role and function of the House of Representatives in general, and in particular oversight function. Based on the research results that the role of the Ministry of the State Secretariat in implementing non structural arrangement is limited to providing analytical support to the President of the existence of non-structural institutions that exist. Within the framework of supervision to the Government House of Representatives there are deviations between the theory practice presidential system of government established in the Constitution of 1945 as a government system that is used by the Indonesian nation. Thus resulting in suboptimal function of the House oversight and can lead to abuse of power by the House of Representatives.