Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengaturan dan kebijakan sangat penting artinya didalam kelangsungan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, karena dengan pengaturan dan kebijakan yang baik akan menimbulkan suasana yang aman dan nyaman baik bagi penyelenggara maupun pemakai telekomunikasi tersebut serta dengan pengaturan dan kebijakan tersebut akan menciptakan suasana persaingan yang sehat terutama di dalam,era kompetisi yang semakin ketat.Pemerintah regulator dalam hal ini Pihak Ditjen Postel selaku pengawas dan pembina telekomunikasi di Indonesia dituntut untuk menentukan kebijakan / pengaturan yang dapat menciptkan persaingan yang sehat tanpa merugikan salah satu pihak. Di dalam menentukan arah kebijakan baru untuk dapat mendukung percepatan laju pertumbuhan jasa telekomunikasi STBS membutuhkan data-data yang akurat mengenai perkembangan penyelenggaraan jasa STBS tersebut dan pengirnplementasian aturan yang ada yang terkait dengan jasa tersebut. Untuk memperoleh data tersebut dibutuhkan suatu sistem pelaporan penyelenggaraan dari semua penyelenggara jasa STBS secara periodik. Dengan adanya sistem pelaporan penyelenggaraan jasa STBS diharapkan dapat membantu di dalam pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan jasa STBS yang mana dengan hasil evaluasi tersebut jangkauan dan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan yang akhiriiya dapat lebih menjamin kepentingan penyelenggara dan pemakai jasa telekomunikasi STBS tersebut, dimana penyelengggara ataupun pemakai tidak ada yang dirugikan.

---

ABSTRACT

The policy and regulation is very important in continous to implemented telecommunication service, because with policy and regulation which good will emerge condition is peaceful to operator or user telecommunication, with policy and regulation will compose competition condition which good the first era competition which very tight.

The Government /regulator in sentence Directorate General of Post and Telecommunication party to conduct and controller telecommunication in Indonesia, should for certained the policy/regulation which compose the competition which good without lost either party. In certained. new policy for motivated speeding up growth cellular telecommunication service needed documents which very tight for growth caretaker cellular service that and implemented regulation which exist with that service. The document take that needed caretaker report system from all operator cellular service, hoped can helped in controlled and evaluation caretaker cellular service, with evaluation result that coverage and service quality can more level insured for operator and user cellular telecommunication service that, which operator and user nothing is lost."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Whistleblowing System (WBS) pada PT XYZ dengan membandingkan antara kebijakan Whistleblowing System yang diungkapkan perusahaan dengan Pedoman Whistleblowing System yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta kesesuaian antara implementasinya di dalam lingkungan dan aktivitas perusahaan dengan apa yang telah diungkapkan perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kebijakan WBS yang diungkapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan panduan KNKG, akan tetapi Pelatihan Pendidikan Berkelanjutan dan Insentif Bagi Pelapor belum diterapkan oleh perusahaan. Departemen Human Capital dan Internal Audit menjelaskan bahwa pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan telah dilakukan dalam bentuk pelatihan budaya dan value perusahaan serta beranggapan bahwa secara tidak langsung, WBS sudah termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut karyawan diluar departemen penggerak utama WBS (Internal Audit dan Human Capital), pelatihan berkelanjutan yang khusus mengenai WBS harus tetap dilakukan, diluar pelatihan budaya perusahaan. Selain itu para karyawan juga merasa perlu adanya penambahan saluran pelaporan berupa aplikasi khusus yang mudah dipahami dan digunakan.

---

The objective of this study is to evaluate the implementation of the Whistleblowing System (WBS) at PT XYZ by comparing the Whistleblowing System policy disclosed by the company with the Whistleblowing System Guidelines provided by the National Committee on Governance Policy (KNKG) and the appropriateness of its implementation in the company's business activities with what has been disclosed. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, observations, and documentation. The results of the study show that in general the WBS policies disclosed by the company are in compliance with the KNKG guidelines, but the Continuing Education Training and Incentives for Whistleblowers have not been implemented by the company. The Human Capital and Internal Audit Departments explained that ongoing training and sosialization had been carried out in the form of corporate culture and values training and assumed that WBS was included indirectly. Meanwhile, according to employees outside the WBS prime mover departments (Internal Audit and Human Capital), continuous training specific to WBS must still be carried out, apart from corporate culture training. In addition, employees also consider the need for additional channels for reporting in the form of special application that are easy to understand and use."

"

 

Latar Belakang : Rumah sakit dituntut tidak boleh terjadi kesalahan terutama medication error. Pada laporan Insiden Keselamatan Pasien tahun 2017 – 2018, ada peningkatan medication error 5 kasus dari 16 menjadi 21 kasus. Perlu dianalisis faktor penyebab supaya tidak terjadi lagi.

Tujuan : Mengetahui penyebab dan akar masalah peningkatan medication error. Menganalisis faktor penyebab pada 4 fase penyediaan obat.

Metode : Penelitian kualitatif. Dilakukan pada bulan mei – juni 2019 di Unit rawat inap RS Pluit. Data primer dari observasi dan wawancara menggunakan pedoman wawancara kepada manajemen dan pihak yang terlibat dari awal pembuatan resep sampai obat tersebut diberikan ke pasien. Data Sekunder dari telaah dokumen menggunakan formulir Check List di unit farmasi rawat inap dan Subkomite Keselamatan Pasien. Semua data dilakukan triangulasi sehingga didapatkan hasil yang akurat.

Hasil: Medication error ditemukan pada keempat fase, paling banyak pada fase prescribing karena human error dan peresepan yang masih manual.

Kesimpulan : Transformasi peresepan manual ke elektronik.

 

 

---

 

Background: The hospital is demanded that there should be no errors, especially medication errors. In the Patient Safety Incident report for 2017 - 2018, there was an increase in medication errors of 5 cases from 16 to 21 cases. Need to analyze the causes so that it doesn't happen again.

Objective: To find out the cause and root of the problem in increasing medication error. Analyzing causal factors in the 4 phases of drug supply.

Method: Qualitative design. Done in May - June 2019 in the inpatient unit of Pluit Hospital. Primary data from observations, interviews using interview guidelines to management and the parties involved from the beginning of the prescription making until the drug is given to patients. Secondary data from the document review using the Check List form in the inpatient pharmacy unit and the Patient Safety Subcommittee. All data will be triangulated so that accurate results are obtained.

Result: Medication error was found in all 4 phases, at most during the prescribing phase because of human error and prescriptions that were still manual.

Conclusion:Transforming manual prescriptions into electronics

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan whistleblowing system yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Kementerian Keuangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan whistleblowing system yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan serta bagaimana peranan whistleblowing system tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian intern serta sebagai upaya untuk mewujudkan good public governance di Kementerian Keuangan. Penerapan whistleblowing system di Kementerian Keuangan telah memenuhi unsur-unsur pedoman whistleblowing system serta asas-asas good public governance.

---

This study aims to analyze the implementation of a whistleblowing system ini the Ministry of Finance. The Whistleblowing System is one of the tools that can detect frauds at the Ministry of Finance. This study focussion on the whistleblowing system held by the Ministry of Finance and how is the role of whistleblowing system as part of internal control and also as an implementation of good public governance in the Ministry of Finance. The implementation of whistleblowing system in the Ministry of Finance has fulfilled the elements of the whistleblowing system guidelines as well as the principles of good public governance."

"Pemerintah memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat. Dengan adanya Otonomi Daerah, pembangunan kesehatan didelegasikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat sistem kesehatan daerah yang bertujuan agar terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa secara sinergis. Oleh karena itu, Suku Dinas Kesehatan Kota diberikan wewenang untuk menjalankan tugas ini di wilayah masing-masing. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang berperan dalam pelayanan kesehatan, Apoteker memiliki peran penting dalam Suku Dinas Kesehatan. Peran Apoteker terkait pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi mengenai kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (binwasdal) pelayanan kesehatan. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melakukan praktik kerja profesi guna mendapat pengalaman praktis di institusi pemerintah.

---

Governments have a role in the implementation of public health development. Based on the autonomy regulation, the health development delegated from central government to local government. Jakarta Provincial Government made a regional health system that aims to make the implementation of health development by all peoples potential synergistic manner. Therefore, Department of Health is authorized to carry out this task in their respective territories. As a human resources role in health care, pharmacists have an important role in the Department of Health. Role of Pharmacists related knowledge, understanding and application of the training activities, monitoring, and control healthcare. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur provides the opportunity for prospective pharmacists to practice the profession work in order to gain practical experience in government institutions."

"Whistleblowing system (WBS) atau sistem pelaporan dugaan pelanggaran merupakan mekanisme atau tata kelola yang dirancang untuk memfasilitasi pengaduan atau laporan internal terkait dengan perilaku atau praktik yang tidak sesuai dengan nilai nilai suatu organisasi. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah memiliki WBS berbasis web dimana pengguna dapat langsung melakukan proses pelaporan dibandingkan dengan Universitas Indonesia yang masih menggunakan dokumen dan formulir dalam proses pelaporannya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang desain antarmuka dari WBS menggunakan metode Activity-Centered Design (ACD). Awalnya, kebutuhan dari calon pengguna dikumpulkan melalui wawancara dengan 15 orang sebagai calon pelapor dan 2 orang sebagai narasumber yang bertugas dalam memproses laporan. Data kebutuhan dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis tematik sehingga didapatkan tema-tema untuk kebutuhan. Fitur-fitur yang dibutuhkan oleh warga UI sebagai pelapor antara lain membuat laporan pelanggaran dengan aman, mengecek status laporan, dan mengakses informasi mengenai ketentuan WBS. Di sisi lain, pihak pemroses laporan memiliki kebutuhan antara lain pengelompokkan daftar laporan, mekanisme komunikasi tentang dokumen-dokumen proses pelaporan yang terlibat, dan fitur rekomendasi hukuman atau peraturan tentang pelanggaran yang diproses. Setelah itu dirancang desain berdasarkan kebutuhan tersebut dengan menerapkan Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design agar hasilnya sesuai dengan kaidah desain. Lalu, hasil rancangan dievaluasi melalui proses usability testing (UT) oleh lima orang partisipan untuk melihat apakah rancangan dapat diterima oleh pengguna nantinya. Hasil usability testing menunjukkan bahwa setiap partisipan berhasil mengerjakan tes yang diberikan dengan persentase 100%. Sementara nilai Single Ease Question berada pada rata-rata 6,6 dari maksimal 7,0 yang artinya rancangan desain antarmuka mudah digunakan. Dengan demikian, implikasi teoretis dari penelitian ini yaitu perancangan desain antarmuka WBS menggunakan metode ACD yang diterapkan berhasil diterima oleh pengguna. Selain itu, implikasi praktis yang didapatkan yaitu hasil penelitian dapat digunakan untuk melanjutkan pengembangan situs WBS sehingga bisa masuk pada proses implementasi sistem.

---

Whistleblowing systems (WBS) are mechanisms or regulations designed to facilitate internal complaints or reports relating to behaviour or practices that are inconsistent with the values of an organization. Some colleges in Indonesia have a web-based WBS where users can directly perform the reporting process compared to the University of Indonesia that still uses documents and forms in its reporting procedure. This research aims to design the interface design of WBS using the Activity-Centered Design method (ACD). Initially, the needs of potential users were collected through interviews with 15 people as potential rapporteurs and 2 people as sources in charge of processing reports. Data needs are qualitatively analyzed using thematic analysis methods so that themes for needs are obtained. After that, the design was designed on the basis of that need by applying Shneiderman’s Eight Golden Rules of Interface Design to match the design principles. Then, the results of the design were tested and evaluated through the usability testing (UT) process by five participants to see if the design was acceptable for future users. The usability test results showed that each participant successfully completed the given test with a percentage of 100%. While the Single Ease Question score was on an average of 6.6 from a maximum of 7,0 which means that the design of the interface was easy to use. Thus, the theoretical implications of this study are that the design of the WBS interface using the ACD method applied successfully accepted by the user. Besides, the practical implications are that the results of the research can be used to continue the development of the WBS site so that it can go into the system implementation process."