Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini memfokuskan pembahasan pada kekuatan yang dimiliki oleh teknologi dalam menentukan arah perkembangan kebudayaan manusia. Teknologi sebagai sebuah sistem terdiri dari manusia sebagai factor didalamnya, dan sebagai factor tersebut manusia tidak memiliki kekuasaan untuk secara menyeluruh mengontrol keseluruhan sistem teknologi sehingga teknologi kemudian berkembang secara otonom. Ketika manusia tidak memiliki control terhadap teknologi maka teknologi pun kemudian berkembang secara otonom, lalu implikasi dari perkembangan teknologi yang otonom tersebut kemudian membuat teknologi menjadi penggerak arah peradaban manusia karena kebudayaan manusia sangat bergantung terhadap teknologi untuk berkembang.

---

This thesis focused on the explanation of the power held by technology in directing the progress of human culture. Technology as a system consisted also by human in it, and as a mere factor, human are restrained from having full control on the whole system of technology and so the technology then goes on autonomously. The implications of technology being autonomous by the lack of human control is that technology therefore direct the progress of human civilization because human could not separate itself from technology."

"ABSTRAKPada penelitian ini penulis melakukan analalisis hate spin di media sosial twitter terhadap proses Pilkada di Provinsi Jawa Barat. Pencarian data penelitian dilakukan pada media sosial Twitter, informasi tentang hate spin menjadi objek utama penelitian yang akan dikaji lebih dalam. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan akun-akun bermuatan negatif yang berusaha menyentuh sisi emosi pengguna media sosial Twitter daripada sisi rasionalnya. Akun-akun tersebut diberi nama sama dengan pasangan calon Pilkada Jabar Tahun 2018 diantaranya adalah akun Ridwan Kamil-Uu Rhuzanul Ulum rlm; @rinduTPbenci, akun Sudrajat Ahmad Syaikhu @SudrajatAhmadS1 dan akun Deddy Mizwar Dedi Mulyadi @2dm4jabar. Dalam proses pencarian data tidak ditemukan akun yang secara khusus melabeli citra negatif pada pasangan calon nomer urut dua yaitu Tubagus Hasanudin dan Anton Charliyan. Dari hasil observasi peneliti dapat diketahui bahwa akun-akun tersebut tidak dibuat oleh kandidat untuk berkampanye melainkan akun-akun tersebut dibuat oleh propagandis untuk menyebarkan Hate Spin. Tweet propaganda yang disampaikan pada akun-akun diatas menggunakan metode gambar dan tulisan, hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dan memudahkan dalam memberikan pengaruh kepada pengguna media sosial twitter khususnya di Jawa Barat. Terdapat 5 wacana yang dibahas dari keempat pasangan calon yaitu Agama, Dinasti Politik, Korupsi, Pelanggaran kampanye dan Kualitas Pasangan Calon Kepala daerah yang mana pada masing-masing isu ini ditemukan propaganda, partial truth dan Hate Spin. Kasus Hate Spin menjadi ancaman bagi kedaulatan rakyat Indonesia. Karena dengan adanya Hate Spin sistem pemilihan umum akan menjadi sarana bagi mereka-mereka orang yang tidak pro demokrasi untuk memenangkan salah satu kandidat pasangan calon dengan berbagai cara yang mereka kehendaki. Hal ini melunturkan marwah dari sistem demokrasi Indonesia yang mana seharusnya rakyat bebas memilih pemimpinnya melalui pemilu tanpa intervensi dari pihak manapun.

---

ABSTRACTIn this research, outhor did hate spin analysis on twitter towards the process of the Regional Elections in West Java Province. The searching for data conducted on twitter, the information about hate spin was being the main object of the research that would be observed deeply. Based on the results of the research found that accounts with the negative content try to touch the emosional side of Twitter rsquo s users than the rational side. Those accounts were named with the same name of the candidates of the Regional Elections Jabar in 2018 such as Ridwan Kamil Uu Rhuzanul Ulum rsquo s account rinduTPbenci, Sudrajat Ahmad Syaikhu rsquo s account SudrajatAhmadS1, and Deddy Mizwar Dedi Mulyadi rsquo s account 2dm4jabar. In the process of searching data did not find account that specially give negative image to the candidate number 2, Tubagus Hasanudin dan Anton Charliyan. From the observation of the outhor can be seen that those accounts are not made by the candidates to campaign but the accounts are made by propagandis to spread Hate Spin. The propaganda tweet delivered by those accounts using of drawing and writing method, it aims to attract attention and giving influence easily to users of Twitter, especially in West Java. There are 5 discourses that discussed from four pairs of the candidates, Religion, Political Dinasty, Coruption, Campaign Violations and the quality of the pairs of the candidates that from each of the issues found propaganda, partial truth and Hate Spin. The case of Hate Spin becomes a threat to the sovereignty of the people of Indonesian. Because of the existence of Hate Spin, the electoral system would be tools for those who are not pro democracy to win one of the pairs of the candidates in various ways that they want. This will fade the dignity of the Indonesian democratic system that the people should be free to elect their leaders through elections without any intervention from any party. Key Words Twitter, Propaganda, Partial Truth, Hate Spin, The threat of Indonesia 39 s democratic system "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis serangkaian upaya Tunisia dalam mengkonsolidasi Negara demokrasi pasca Arab Spring pada periode 2014 sampai 2020. Periode tahun 2014 sebagai titik awal langkah maju untuk membangun demokrasi di Tunisia yang membawa harapan bagi masyarakat Tunisia akan ketidakstabilan politik dan di tahun 2020 sebagaimana dalam Indeks Demokrasi Tunisia pada tahun 2019 mendapatkan skor 6.72 (dari 10,00). Ini menunjukan bahwa Tunisia telah melakukan lompatan besar dalam mengonsolidasikan demokrasinya setelah Arab Spring. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis tahapan kondisi konsolidasi demokrasi di Tunisia dapat dilihat dalam perjalan sistem pemilihan Presiden dan Parlemen Tunisia pada periode 2014 dan 2019 yang bebas dan adil serta digunakannya Konstitusi baru 2014 menjadi tonggak utama demokratis yang menghormati kebebasan berorganisasi, kebebasan beragama, menjamin check and balance yang berkaitan dengan eksekutif dan mengakui kesetaraan gender. Faktor pendukung proses konsolidasi demokrasi di Tunisia diantaraya: 1) Kemauan tokoh-tokoh politiknya untuk berkompromi; 2) Sektor keamanan (militer) yang lemah dan 3) Kuatnya civil society mengawal proses demokrasi. Namun demikian, penerapan sistem demokrasi tersebut masih menjadi perdebatan dengan masalah tingkat ketidakpuasan yang signifikan tidak hanya dengan partai politik dan Parlemen, tetapi juga dengan institusi demokrasi itu sendiri. Pemerintahan masih belum mampu mengatasi tantangan mendesak, seperti pengangguran kaum muda, kesenjangan sosial ekonomi regional, marjinalisasi politik islam dan korupsi yang merajalela sehingga menjadi penghambat proses konsolidasi demokrasi.

---

This study aims to analyze a series of Tunisian efforts in consolidating a post-Arab Spring democratic state in the period from 2014 to 2020. The 2014 period is the starting point for moving forward to build democracy in Tunisia which brings hope to the Tunisia society for the political instability in 2020 as shown in the Tunisia Democracy Index in 2019 got a score of 6.72 (out of 10,00). This shows that Tunisia has made a big leap in consolidating its democracy after the Arab Spring. This study uses a qualitative approach with a case study method, and the data is analyzed by using the interactive Miles and Huberman model. An analysis of the stages of the consolidation of democracy in Tunisia can be seen in the course of the Tunisian Presidential and Parliamentary election system in the 2014 and 2019 periods which were free and fair and the use of the new 2014 Constitution as the main democratic pillar that respects freedom of association, freedom of religion, guarantees checks and balances related to executive and recognizes gender equality. Contributing factors of the democratic consolidation process in Tunisia include: 1) the Willingness of political figures to compromise; 2) The security sector (military) is weak and 3) The strength of civil society overseeing the democratic process. However, the implementation of the democratic system has still in conflict with the problem of a significant level of dissatisfaction, not only with political parties and Parlement but also with the democratic institutions themselves. The government is still unable to overcome urgent challenges, such as youth unemployment, regional socio-economic disparities, the marginalization of Islamic politics and rampant corruption which have become obstacles to the process of consolidating democracy.  "