Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, banyak sekali pelaku usaha yang terlibat dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Negara dapat mengatur dan melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas yakni melalui penerapan aturan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam sistem ini berisi muatan seluruh data pada Perseroan Terbatas, sehingga pemerintah dapat melakukan sebuah pengawasan. Sistem ini akan menghasilkan produk hukum berupa keputusan dan/atau pemberitahuan yang mempunyai kekuatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mana meneliti aturan yang mengatur tentang Sistem Administrasi Badan Hukum, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Pelayanan pada sistem ini mempunyai kelemahan dalam menjamin kepastian hukum apabila terdapat perbuatan melawan hukum, karena seluruh tindakan pemerintah hanya melalui sistem dan seharusnya dilakukan pemeriksaan secara manual melalui dibentuknya aturan yang baru. ......In the economic development in Indonesia, many business actors are involved in the form of Limited Liability Companies, because the main objective is making of profit. The state can regulate and supervise the business activities of limited liability companies, namely through the application of legal rules to the Legal Entity Administration System at the Directorate General of General Legal Administration (AHU), Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Legal Entity Administration System, hereinafter abbreviated as SABH, is the Company's electronic information technology services provided by the Directorate General of General Legal Administration. In this system, it contains all data on Limited Liability Companies, so that the government can carry out an oversight. This system will produce legal products in the form of decisions and / or notifications that have legal force. This study uses a normative juridical method, which examines the rules governing the Legal Entity Administration System, that is Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 which has undergone 2 (two) changes. Services in this system have weaknesses in ensuring legal certainty if there is an act against the law, because all government actions are only through the system and properly manual inspection through the formation of new rules.

Abstrak :
Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan "aturan main" yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak mungkin dilepaskan dari peran seorang Notaris, karena undang-undang mensyaratkan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut harus dituangkan dalam akta notaris, perubahan anggaran dasar diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui online sistem yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pengajuan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta. Dalam hal ini Notaris juga memegang peranan yang sangat penting, mengingat hanya Notaris yang dapat mengakses SABH. Dalam praktek, dapat terjadi pengajuan perubahan anggaran dasar ini lewat dari jangka waktu yang ditetapkan, sehingga tidak dapat dilakukan akses atas akta tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah mengingat perubahan anggaran dasar harus diajukan pengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, dimana penulis menekankan pada norma hukum tertulis dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa, suatu akta perubahan anggaran dasar yang terlambat diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, dapat tetap diproses dengan cara membuat akta penegasan kembali dari akta yang proses pengajuan kepada Kementerian Hukum dan HAM terlambat tersebut. Jika RUPS dibuat dengan akta Notaris, dan jika RUPS dibawah tangan, maka harus diselenggarakan kembali RUPS untuk menegaskan kembali perubahan Anggaran dasar tersebut. ......As a legal entity, a limited liability company must have an Article of Association or AOA. AOA could be regarded as the guideline which a limited liability company always needs to follow in doing its business. Although it is the guideline, a limited liability company could still change its AOA. This AOA amandment cannot be separated from a role of a Notary, whom entitled by the regulations to declare the amandment in a form of an authentic deed. The AOA amandment should be submitted to the Ministry of Law and Human Rights through an online system named SABH within 30 days since the date of the deed. Regarding this matter, a Notary also has a very crucial role considering that only Notary could access the SABH. In practice, it could occured that the submission of the AOA's amandment done exceeding the regulated time limit, and this would caused the deed to be non-accessable. This would be a problem considering the amandment of AOA should be submitted to and processed by the Ministry of Law and Human Rights. In this research, the writer used a normative juridical method, where the writer focused on the written norms and the interview with the informant. Based on the research, it could be concluded that an authentic deed of an amandment of an AOA which submitted exceeded the time limit could still be proceeded by creating a restatement deed from the late submitted deed. If the shareholders meeting was stated with either authentic or privately drawn up deed, then the shareholders meeting should be held again to retstate the amandment of the AOA.

Abstrak :
ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelaku usaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPS yang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesis ini, pada kenyataannya SABH belum dapat bekerja secara optimal karena masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak tertentu dan atas akta tersebut dapat dimohonkan pembatalannya

---

ABSTRACT
Decision on changes in the articles of association on the corporation must be done based on the bylaws. That decision must get an approval from the Ministry of Justice and Human Rights in Indonesia, or give a prior notice before it was legally binding to the third party. All of the process are gone through a system called Administration System Performance Legal Entity (SABH) for the purpose of increasing services to businessperson. But in the real event, the system is not optimally functioning because there are some violations could be found which may in a way be detrimental to the interest of some parties. This thesis deals with the legal impact of the GMOS resolutions which exceeds the time period of approval request. The research metode that was used is normative judicial method with the type of explanatory research using secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis, in fact SABH can not work optimally because they found any violations that could harm certain parties and on the certificate can be applied for cancellation

Abstrak :
Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk di mana terjadi permasalahan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyebabkan proses pengajuan permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi terhambat. Permasalahan lain yang muncul adalah akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang diajukan pada kasus tersebut didasarkan pada RUPS fiktif dan memuat keterangan-keterangan palsu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga kemudian notaris dilaporkan ke Pengadilan dengan dugaan memasukkan keterangan palsu berdasarkan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebuah sistem berbasis online memanglah rawan terjadi permasalahan, contoh tidak dapat diakses dan menjadi objek tindak pidana korupsi sebagaimana kasus yang menjadi objek penelitian. Hal tersebut dapat memberikan akibat hukum terhadap akta yang tidak dapat diajukan karena telah kadaluarsa, penerbitan SK Menteri yang tidak dapat dilakukan, dan juga akibat hukum terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dijatuhi sanksi pidana penjara dan pemberhentian secara tidak hormat. Saran yang dapat penulis berikan adalah notaris harus berani dan tegas menolak segala sesuatu yang didasarkan atas kepalsuan dan kebohongan. Oleh karena itu, notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan-ketentuan terkait tugas, kewenangan dan kewajibannya sehingga terhindar dari permasalahan.

---

This thesis discusses the Decision of Palangka Raya District Court No. 69 Pid.B 2016 PN.Plk where there is legal problem in the Administration System of Legal Entity causing the process of submitting application of decision letter of Minister of Justice and Human Right of Republic of Indonesia to be obstructed. Another problem that arises are the deed of amendment to the articles of association and changes in the data of the company filed in such cases based on fictitious General Meeting of Shareholders and contains false statements that are not in accordance with the actual fact so that the notary is then reported to the Court allegedly entering false information based on Article 266 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical research method with qualitative and analytical descriptive approach. The conclusion that can be taken in this research is an online based system is indeed prone to problems, examples can not be accessed and become the object of criminal acts of corruption as the case of the object of research. It may give legal consequences to the deed which can not be filed due to expiration, the issuance of the Ministerial Decree which can not be made, and also the legal consequences of a notary who does not carry out his her position in accordance with the provisions of the law so as to be subject to imprisonment and dismissal sanctions . Suggestions that writers can give are notaries must be brave and firmly reject anything based on falsehood and lies. Therefore, a notary needs to apply the principles of prudence and the provisions related to duties, authorities and obligations so as to avoid problems.

Abstrak :
Notaris memiliki peran penting dalam Perseroan terbatas, karena Notaris adalah pihak yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai kuasa dari Perseroan. Untuk itu, Notaris harus mengikuti segala mekanisme yang diatur dalam ketentuan SABH agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan para pengguna jasanya. Oleh karena itu, penulis mengangkat hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Notaris dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan sangat penting, yaitu untuk membuat akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Perseroan mengajukan permohonan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar data Perseroan kepada Menteri melalui SABH; serta melakukan penerbitan/pencetakan terkait surat keputusan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan. Notaris sebagai kuasa dari Perseroan yang dapat mengakses langsung ke SABH mempunyai tanggungjawab penuh atas segala suatu yang dilakukannya sebagaimana kuasanya. ......Notary has an important role in establishing limited liability company, since Notary is being given power and responsibility by the company for the submission of the proposal to validate limited liability through the application of  Legal Entity Administration System (Sistem Adminitrasi Badan Hukum-SABH). Therefore, Notary has to follow all the mechanism regulated for the SABH in order to minimize the risk of mistakes made while performing the liability which could bring disadvantage to the client. Accordingly, this thesis will discuss the issues in that relation. This research will be presented in form of descriptive analytic. Based on the research, it is concluded that the role of Notary in its establishment and while amending the article of association for the company is highly important, in accordance to (1) produce the deed of incorporation and or the deed of amendement of the article of association for the company; (2) submit the proposal of limited liability validation or of amendement approval through SABH and print out the validation letter and or the approval of amendement from the SABH. Notary through the power given by the company are able to access directly the SABH and therefore must be responsible for every action perfomed while applying the power.

Abstrak :
Sisminbakum telah diberlakukan dengan resmi sebagai suatu sistem yang harus dilalui untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas. Sistem ini bermaksud untuk memberikan layanan yang lebih cepat bagi pemohon untuk dapat segara memperoleh pengesahan. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini ternyata memiliki aturan dan prosedur yang bertentangan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya. Apakah produk hukum yang dihasilkan oleh sisminbakum dapat dinyatakan sah? Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (normative research) yang menghasikan data sekunder dari berbagai bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan uang berkaitan dengan materi penulisan tesis maupun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, majalah hukum, serta melakukan pengamatan dalam praktek. Dapat disimpulkan bahwa produk hukum sisminbakum masih rawan terhadap gugatan pembatalan yang disebabkan oleh prosedur yang dipakai ternyata bertentangan dengan undang-undang. Namun demikian masih terbuka peluang untuk memperbaiki prosedur dan kinerja sisminbakum sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untuk menyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini terdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak bisa melakukan perubahan anggaran dasar disebabkan ada pihak lain yang sebelumnya sudah melakukan perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam, yang mana perubahan tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. Tjitajam sebagai Penggugat. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses penyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham PT. Tjitajam terhadap hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2009/PTUN-JKT. Bentuk Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Notaris sebelum melakukan perubahan anggaran dasar harus melakukan pengecekan terlebih dahulu pada Sistem Administrasi Badan Hukum atas data-data perseroan yang terdapat pada perubahan anggaran dasar sebelumnya, apabila data-data tersebut cocok dengan data-data yang dimiliki Notaris, maka dapat dilanjutkan proses permohonan perubahan Anggaran Dasar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia melalui system administrasi badan hukum, dalam hal ini peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melakukan pengecekan apakah permohonan tersebut sudah sesuai dengan persyaratan dan tata cara permohonan untuk perubahan anggaran dasar, dan apabila sudah sesuai maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar yang ditandatangani secara elektronis oleh Menteri.

---

ABSTRACT
Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company requires the company which established before the provision of the law to adjust their company's articles of the association to the provision of Law No. 40 of 2007. In this thesis there is PT. Tjitajam who bring lawsuit against Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia to the State Administrative Court because it cannot amend its Articles of Association because there was another party did, which PT. Tjitajam as the plaintiff was not aware of such amendment. The main problems of this thesis are about Notary's and Ministry of law and Human Rights's role in the process of the amendment to the articles of the association of PT. Tjitajam and about the legal protection of PT. Tjitajam's shareholders to the verdict of the Jakarta's State Administrative Court number 124/G/2009/PTUN-JKT. The form of research used in this thesis is a normative legal research with the data used are primary data, secondary, and tertiary. In the data processing used qualitative methods. Based on the research, it could be concluded that before the amendment of the articles of the association, Notary, firstly has to check about the company's data on the Administrative System for Legal Entities, whether those datas are match with the datas that Notary's have, then if so, Notary can continue the process of amendment to the Ministry of Law through Administrative System for Legal Entities, in this case, the Ministry of Law and Human Right's role is to check whether the application is already correspond to the requirements and the procedure of the amendment to the articles of the association, and if so, then the Ministry of Law and Human Rights will issue the consent decree of the amendment to the articles of the association which electronically signed by the Minister.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah Notaris mempunyai peran penting dalam pembuatan akta sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Tesis ini membahas dalam hal Tanggung Jawab dan Upaya-upaya Notaris dalam mengatasi kendala pada Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Tanggung jawab Notaris terhadap proses pengurusan perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, dalam hal ini PT.ABS tentunya berawal dari pembuatan akta yang dibuatnya sampai dengan proses pengajuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehingga akhirnya mendapat Surat Keputusan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengaksesan perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas melalui SABH bukan hanya dilakukan oleh Notaris, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak perseroan terbatas itu sendiri maupun oleh lawyer. Dalam melakukan perubahan anggaran dasar perseroan melalui SABH terdapat klausul pernyataan di dalam SABH, yang menyatakan Notaris siap bertanggung jawab menerima segala bentuk sanksi, termasuk tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya klausul-klausul tersebut sangat tidak adil dan merugikan bagi pihak Notaris, karena di dalam klausul tersebut segala tanggung jawab hanya dibebankan kepada Notaris, tidak ada pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak Notaris, dan juga pihak yang dapat mengakses SABH bukan hanya Notaris, dan ketika Notaris sudah melakukan tugas dan kewajibannya dalam pembuatan akta dan pengisian perubahan anggaran dasar dalam SABH sesuai peraturan dan perundang-undangan. Apabila kesalahan terdapat pada Sistem IT SABH, tentunya Notaris kesalahan di luar dari tanggung jawab Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, Sejauh mana tanggung jawab notaris atas proses pengurusan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)? Bagaimanakah upaya yang dilakukan Notaris dalam mengatasi kendala-kendala pada proses pengurusan permohonan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT.ABS?. Hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang dibuatnya, baik akta relaas/akta Berita Acara Rapat, maupun akta partij/Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat secara circular resolution, yang memenuhi ketentuan pembuatan akta otentik berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 84 dan pasal 85 UUJN, juga memenuhi ketentuan UUPT dan anggaran dasar perseroan terbatas. Upaya-Upaya telah dilakukan Notaris BS dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses perubahan anggaran dasar PT.ABS, mulai dari proses pengurusan permohonan perubahan anggaran dasar PT.ABS melalui SABH, melakukan permohonan pengkoreksian data perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sampai dengan membuat Akta Penegasan kembali atas akta yang telah lewat jangka waktunya. Setelah pihak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan pengkoreksian dan perbaikan data pada SABH, maka Notaris BS dapat melakukan perubahan peningkatan modal dasar perseroan terbatas PT.ABS dengan berdasarkan akta Penegasan tersebut melalui SABH. ......This thesis describes the terms and Responsibility Notary efforts to overcome obstacles on the Statutes Amendment Process Company Limited through Legal Administration. Notary responsibility to change the process to obtain a limited liability company statutes, in this case PT.ABS certainly originated from the deed that made up the process of submitting to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Administrative System for Legal Entities (SABH) and eventually gets Approval of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia. Accessing changes in the constitution of a company limited by SABH not only done by the Notary, but can also be done by the limited liability company itself or by a lawyer. Changes in the company's articles of association SABH through a clause in the statement SABH, which states responsible Notary ready to accept all forms of sanctions, including criminal sanctions are not limited to, civil and/or administrative provisions in accordance with the applicable legislation. Surely these clauses very unfair and detrimental to the Notary, because in the clauses only all responsibility borne by the Notary, there is no clear regulation in the legislation that states the sole responsibility lies with the Notary, and also the SABH can access not only the Notary, Notary and when already doing their duties and obligations in the deed and charging SABH changes in the articles of association according to the rules and regulations. If there are errors in IT systems SABH, of course, Notary errors outside of the responsibility of the Notary. The problems of this study are far above where the responsibility notary statutes change process to obtain limited liability through Administrative System for Legal Entities (SABH)? How Notary efforts in overcoming the constraints on the maintenance process for conversion of a limited liability company statutes PT.ABS? The results of this study provide an explanation that the Notary is responsible for the company's deed of amendment of the articles of association is made, either relaas deed / deed of Minutes of Meeting, or deed Partij / Deed or Notice of Meeting is circular resolution, which comply with the provisions of authentic deed under article 1868 Civil Code, Civil Code, article 84 and article 85 UUJN, also comply with the provisions of the Company Law and the articles of association of a limited liability company. Efforts have been made Notary BS in overcoming the obstacles in the process of change PT.ABS statutes, ranging from the maintenance process for amendment of the articles of association PT.ABS through SABH, the company doing the data correction request to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, Deed to make a re-assertion of the deed of the past time period. After the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia has made the correction and improvement of data on SABH, then Notary BS can make changes increase its authorized capital with limited PT.ABS The assertion by deed through SABH.

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai duplikasi akta pendirian yang terjadi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum SABH yaitu suatu sistem yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memudahkan tugas notaris dalam mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi seringkali adanya kesalahan pada sistem membuat munculnya kesalahan pada pendirian status badan hukum tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, yang pertama adalah Bagaimana kepastian hukum terhadap eksistensi Yayasan Pendidikan Jakarta Utara sehubungan dengan terdapatnya duplikasi akta pendirian yayasan ditinjau dari ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Yayasan? Lalu yang kedua adalah Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap eksistensi Yayasan Pendidikan Jakarta Utara yang terdapat duplikasi dalam akta pendirian yayasan guna mendapatkan kepastian hukum?. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum yayasan dan jabatan Notaris, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Tidak adanya kepastian hukum bagi Yayasan Pendidikan Jakarta Utara dikarenakan terdapatnya duplikasi akta pendirian Yayasan yang seluruhnya disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Pendiri Yayasan Pendidikan Jakarta Utara adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pembatalan Surat Keputusan dan mengajukan pembatalan membatalkan Akta Pendirian membuat Akta Pembatalan Akta Pendirian. ......This thesis examines the duplication of the deed happened in the Sistem Administrasi Badan Hukum SABH is a system created by the Ministry of Lawa nd Human Rights, which aims to facilitate the task of the notary in the approval of incorporation by the Minister of Law and Human Rights, but often an error in the system creates the appearance of a mistake on the establishment of the legalentity status. In this study, the authors raised the two 2 main ideas, the first is howthe legal certainty of existence the Yayasan Pendidikan Jakarta Utara in connection with the presence of duplication deed establishing the foundation in terms of the provisions of Article 11 of Law Foundation The second is How to safeguard thelaw against the exixtence of Yayasan Pendidikan Jakarta Utara that there is noduplication in the deed of foundation in order to obtain legal certainty. Type of research method that will be used in this study is juridical normative. The results of this study indicate that, absence of legal certainty for the Yayasan Pendidikan Jakarta Utara due to the presence of the deed of establishment of the Foundation duplication entirely approved by the Minister of Law and Human Rights by not fulfilling the Principles of Good Governance. Then Remedies that can be done bythe Founder of the Yayasan Pendidikan Jakarta Utara is filed to the State Administrative Court to revoke the Decree, and has submitted cancel the Deed ofEstablishment makes Cancellation Deed of Establishment.