Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya di depan pemuka agama. Persoalan mengenai perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Satu pihak ada yang beranggapan perkawinan seperti itu boleh saja dilakukan, di pihak lain meragukan ke absahannya. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum, istilah ini diberikan bags perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana status perkawinan siri dimata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap istri yang dinikahi dan anak yang dilahirkan di dalam perkawinan siri, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Perkawinan siri menurut. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan. Terhadap anak, statusnya menjadi anak luar kawin dan karenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta sewaktu-waktu ayahnya dapat menyangkal keberadaan anak tersebut, selain itu ia tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, serta warisan dari ayahnya. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengenai sahnya perkawinan dan kewajiban pencatatan perkawinan sebaiknya dituangkan ke dalam satu pasal dan bagi yang ingin melakukan perkawinan tersebut dianjurkan untuk mengurungkan niatnya serta bagi yang telah melakukannya dianjurkan untuk mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah atau melakukan perkawinan ulang dan bagi yang non-Islam dianjurkan untuk melakukan perkawinan ulang.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama beserta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Obyek yang akan diteliti dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah apakah jual beli yang dilakukan oleh seorang istri dalam ikatan perkawinan siri harus mendapat persetujuan suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Apakah Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel sudah tepat bila ditinjau berdasarkan hukum Islam. Metode Penelitian dalam Tesis ini menggunakan metode analisis-preskriptif dengan menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan prespektif berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum agama karena telah memenuhi rukun dan syaratsyaratnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1, sehingga hakim menganggap bahwa pencatatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 tersebut hanya merupakan syarat administratif saja, bukan merupakan syarat sah perkawinan. Dengan demikian hakim menganggap bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 nya merupakan ketentuan sesuai yang berdiri sendiri. Dalam hal perkawinan tidak memenuhi ketentuan sesuai yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2, maka berdasarkan hukum negara, perkawinan tersebut dianggap tidak sah, karenanya negara tidak melindungi terhadap akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Sehingga jual beli yang dilakukan oleh suami isteri yang terikat perkawinan siri tidak memerlukan persetujuan dari salah satu pihak. ABSTRACT
This thesis discusses the marriage that have met the requirements and conditions according to the islmaic law but not yet registered in the registry office and its consequences. The object to be studied in this thesis is a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in this thesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriage must be approved by her husband as provided for in Article 92 Compilation of Islamic Law. The court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method in this thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primary and secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using a perspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1 of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religion because it has met along and sets of requirements in accordance with the provisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listing set forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not a condition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions of Article 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the event that the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2, paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and therefore the state does not protect against legal consequences arising from the marriage. So buying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does not require the consent of one party.;This thesis discusses the marriage that have met the requirements and conditions according to the islmaic law but not yet registered in the registry office and its consequences. The object to be studied in this thesis is a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in this thesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriage must be approved by her husband as provided for in Article 92 Compilation of Islamic Law. The court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method in this thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primary and secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using a perspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1 of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religion because it has met along and sets of requirements in accordance with the provisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listing set forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not a condition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions of Article 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the event that the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2, paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and therefore the state does not protect against legal consequences arising from the marriage. So buying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does not require the consent of one party., This thesis discusses the marriage that have met the requirements and conditions according to the islmaic law but not yet registered in the registry office and its consequences. The object to be studied in this thesis is a court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. the problem in this thesis is whether the purchase is done by a wife in unregistered marriage must be approved by her husband as provided for in Article 92 Compilation of Islamic Law. The court verdict number 468/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel viewed by Islamic law. The research method in this thesis-prescriptive analysis method using secondary data that primary and secondary legal materials. Judge approach in deciding this case using a perspective based on the provisions of Article 2 (1) and (2) of Act No.1 of 1974 about Marriage. The judge found that marriage is lawful religion because it has met along and sets of requirements in accordance with the provisions of Article 2, paragraph 1, so that the judge considers that the listing set forth in Article 2, paragraph 2 is merely an administrative requirement, not a condition of lawful marriage. Thus the judge considers that the provisions of Article 2, paragraph 1 and 2 it is appropriate stand-alone provision. In the event that the marriage does not meet the appropriate provisions set forth in Article 2, paragraph 1 and 2, then by state law, marriage is considered invalid, and therefore the state does not protect against legal consequences arising from the marriage. So buying and selling is done by a husband and wife are bound marriage siri does not require the consent of one party.]

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai putusan-putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah terhadap pernikahan siri. Isbat Nikah dilakukan untuk membuktikan pernikahan yang dilakukan serta mendapat bukti fisik atas pernikahannya yaitu akta nikah. Pengertian pernikahan siri tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, namun secara umum pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN),sehingga tidak punya kekuatan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam dalam penelitian ini adalah mengenai konsep pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat secara hukum dan pengaturan mengenai lembaga isbat nikah sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam perkara nikah siri yang dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam memutus putusan-putusan isbat nikah terhadap pernikahan siri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa putusan-putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah pernikahan siri dapat dikabulkan apabila tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Thaun 1974 (UUP), SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan juga dalil-dalil Hukum Islam. Namun, ada putusan Pengadilan Agama yang bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, KHI,dan UUP yaitu dengan mengabulkan Isbat Nikah poligami siri dengan alasan untuk kepentingan anak. Seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh hakim walaupun dengan alasan untuk kepentingan anak ,hakim harus tegas dan menolak isbat nikahnya, karna  jika hakim mnegabulkan isbat nikah poligami siri, maka menyimpang dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, sebaiknya dibentuk undang-undang sendiri yang khusus mengatur tentang isbat nikah siri. ......This focus of this study is to discusses the decision of the Religious Court regarding Isbat Marriage on Siri marriage. Isbat marriages are performed to prove that marriages have been carried out and obtain physical evidence from marriages that are marriage certificates. The definition of Siri marriage is not clearly stated in the law, but in general Siri marriage is a marriage that is carried out in secret or secretly with a specific purpose and not done before the Registrar of Marriage (VAT), so it does not have legal force. The problem raised in this study is regarding the concept of siri marriage which is carried out by the community legally and the regulations of the marriage isbat institution as a means to assist the community in siri marriage issues related to judges' considerations in deciding marriages decisions regarding siri. wedding. This research is a normative legal research with prescriptive research results. The results of this study are that the decision of the Religious Court regarding Isbat Marriage can be given if it does not conflict with the Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law No. 1 of 1974 (UUP), SEMA Number 3 of 2018, and also the argument of Islamic legal propositions. However, there is a decision of the Religious Court that contradicts SEMA Number 3 of 2018, KHI, and UUP, namely by giving Syrian Isbat Polygamy Marriage on the grounds of the interests of children. The judge should not do this even if for reasons that appeal to the child, the judge must be firm and reject the marriage, because if the judge grants the marriage of marriage polygamy, it deviates from applicable regulations. For this reason, it is better to form their own laws that specifically regulate the marriage period.

Abstrak :
Undang-undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan pewarisan dan perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhinya karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum sehingga hak dan kepentingan mereka tidak terlindungi dengan baik. Banyaknya perkawinan siri mengakibatkan banyaknya ketidakpastian status hukum terhadap isteri siri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Pokok penelitian dari tesis ini yaitu apakah istri siri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri berhak mewaris menurut peraturan perundangundangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka dan dianalisis secara deduktif serta tipologi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isteri siri tidak berhak mewaris sedangakan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya apabila dapat membuktikan bahwa laki-laki tersebut merupakan ayah kandung dari anak luar kawin tersebut. ......The regulation has been set up with clear terms of matters related to inheritance and marriage, but some people still do not obey because they lack knowledge of the law so that their rights and interests are not well protected. The number of unregistered marriage uncertainty resulted in many series of legal status to the wives and children born out of unregistered marriage. This thesis research is to know whether unregistered wife and children born out of unregistered marriage entitled to inherit according to the legislation. Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and analyzed deductively and typology of this research is analytical prescriptive The results showed that the wife was not entitled to inherit while the children born out of siri's has the right to demand money from his father's legacy of his father if the children can prove that the man is the biological father.

Abstrak :
ABSTRAK
Siri? na pacce sebagai bagian dari nilai budaya yang ikut memengaruhi corak perilaku orang Makassarmenjadi hal yang tidak terpisahkan dalam sistem manajemen dan pelayanan keperawatan. Hal ini dilakukan sebagai implikasi dari caring of nursing, sehingga pemberian pelayanan tetap berpusat pada kebutuhan klien. Tujuan penelitian kualitatif etno-fenomenologi ini untuk memahami makna pengalaman orang Makassar menerima pelayanan keperawatan di RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa. Sumber data adalah 4 partisipan dan 4 key informant. Lima tema yang dihasilkan: 1) Manifestasi nilai siri? na pacce saat dirawat; 2) Meyakini konsep dan perilaku sehat-sakit melalui pendekatan naturalistik dan personalistik; 3) Mengharapkan sikap perawat yang lebih caring dan komunikatif; 4) Sikap caring perawat dapat membuat nyaman dan perasaan sembuh lebih cepat; 5) Merasa puas dengan perawatan di Rumah Sakit dari aspek pelayanan, SDM, dan biaya. Hasil penelitian merekomendasikan kepada praktisi manajemen keperawatan untuk mempertimbangkan nilai siri? na pacce dan perilaku sehatsakit orang Makassar dalam pemberian pelayanan keperawatan.

---

ABSTRACT
Siri' na pacce as a part of the cultural values that influenced behavior of Macassarese become integral in the management system and nursing services. This is done as the implications of caring in nursing, so it remains centered on the service delivery needs of the client. The purpose of this qualitative research of ethno-phenomenological study is understanding the meaning of the experience of Macassarese receiving nursing care in hospitals Syekh Yusuf, Gowa. There were 4 participants and 4 key informants. There are five themes: 1) Manifestation value of siri 'na pacce while being treated; 2) Believing the concept and health-illness behavioral through naturalistic and personalistic approach; 3) Expect more caring and communicative from nurses; 4) Caring of nursing makes comfortable and feeling well faster; 5) Feeling satisfied with the treatment at the Hospital on its services, human resources, and costs. This research recommends for nursing management practitioners to consider the value of siri 'na pacce and healthillness behavior of Macassarese in the provision of nursing services

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai putusan Pengadilan Agama mengenai penolakan Isbat Nikah terhadap pernikahan siri. Isbat Nikah dilakukan untuk membuktikan pernikahan yang dilakukan serta mendapat bukti fisik atas pernikahannya yaitu akta nikah. Pengertian pernikahan siri tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, namun secara umum pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga tidak punya kekuatan hukum. Di Indonesia hingga saat ini masih banyak orang yang tidak mencatatkan perkawinannya. Banyak yang tidak mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinan. Hal ini paling sering merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Untuk anak, perkawinan yang tidak dicatatkan orangtuanya akan mengakibatkan tidak adanya nama ayah di akta kelahirannya dan anak tidak dapat memperoleh hak-hak nya sebagai anak. Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi penelitian kepustakaan atau studi literatur. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Dalam skripsi ini Penulis menganalisis Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, dimana pertimbangan Hakim sudah tepat untuk menolak permohonan isbat nikah karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dalil-dalil Hukum Islam. ......This research discusses the decision of the Religious Court regarding the rejection of Isbat Marriage against siri marriage. Isbat Marriage is carried out to prove the marriage and obtain physical evidence of the marriage, namely the marriage certificate. The definition of siri marriage is not clearly stated in the law, but in general siri marriage is a marriage that is carried out in secret or secretly with a specific purpose and is not carried out in front of a Marriage Registration Officer (PPN), so it has no legal force. In Indonesia until now there are still many people who do not register their marriages. Many do not know the importance of registering a marriage. This is most often detrimental to the children born from the marriage. For children, a marriage that is not registered by their parents will result in the absence of the father's name on their birth certificate and the child cannot obtain their rights as a child. The research method used in this thesis is normative, which is legal research conducted by examining library or secondary materials only. The data collection technique that the author uses is a library research study or literature study. The type of data collected is secondary data. In this thesis, the author analyzes Stipulation Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, where the Judge's consideration is correct to reject the application for isbat nikah because they are contrary to the Compilation of Islamic Law (KHI), Marriage Law Number 1 of 1974 and also the arguments of Islamic Law.

Abstrak :
Tulisan ini mengkaji mengenai seks, gender, dan siri' dalam budaya Bugis. Tulisan memerikan bagaimana gender dan seksualitas dipengaruhi oleh norma-norma adat yang berasal daritradisi tulisan, pepatah dan nasihat, serta menunjukkan beberapa studi kasus hasil penelitian etnografi di Sulawesi Selatan. Siri' (kehormatan/rasa malu) merupakan sebuah konsep mendasar dalam kehidupan masyarakat Bugis. Bagi orang Bugis, perempuan dipandang sebagai simbol dari siri' keluarga dan berkaitan dengan konsep laki-laki yaitu ' bi' (perilaku yang tepat). Akibatnya, perempuan harus dipantau secara ketat dan perilaku mereka tidak hanya diawasi oleh orangtua, tetapi juga oleh anggota keluarga dekat dan jauh atau bahkan oleh anggota-anggota masyarakat sekitar, yang lebih tepat disebut sebagai tomasiri' (orang yang bertanggung jawab menjaga siri' keluarga). Kenyataan ini didukung oleh adat Bugis yaitu seorang perempuan harus selalu di bawah perlindungan seseorang. Jika ia lajang,berapa pun usianya, ia berada dalam pengasuhan dan perlindungan orangtuanya, saudara laki-laki (bila ada), dan/atau kerabat laki-laki lainnya; ketika ia menikah, ia berada dibawah perlindungan suaminya. Kekuasaan parental ditransformasikan menjadi kekuasaan konjugal dan dialihkan kepada suaminya. Tulisan ini menggali bagaimana siri' berinteraksi dengan dan memperkuat identitas-identitas gender dan hubungan kekuasaan yang membentuk seksualitas perempuan dan laki-laki Bugis.