Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undangundang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian dilanjutkan dengan reforrnasi Undang-Undang perpajakan yang salah satunya adalah Undang-Undang no. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Irisan dari kedua undang-undang tersebut adalah diperkenankannya zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak yang beragama Islam. Hal tersebut menjadi sangat berarti mengingat sekalipun penerimaan pajak selalu meningkat tiap tahunnya tetapi tingkat kemiskinan masih tinggi dan kesenjangan pendapatan juga sangat lebar. Instrumen zakat diperlukan untuk memperkuat peran pajak dalam distribusi pendapatan yang di Indonesia masih sangat lemah. Berdasarkan hal-hal di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah peran dan kedudukan baik zakat serta pajak dalam masyarakat Indonesia serta aspek sinergis antara keduanya. Penelitian pun dilakukan dengan mengadakan telaah literatur serta penggunaan data sekunder dari para pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu bersumber dari literatur-literatur yang telah ada tanpa mengumpulkan data primer. Kesimpulan yang diambil adalah agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia juga mengatur masalah kebijakan fiskal. Juga di jaman Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi, sekalipun dalam bentuk yang berbeda, kebijakan zakat dan pajak telah diterapkan. Karena itulah antara zakat dan pajak dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dalam kebijakan fiskal negara Indonesia yang berpenduduk (mayoritas) muslim. Fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih terbatas pada zakat atas penghasilan, sedangkan potensi zakat yang cukup besar menyangkut pada zakat harta (zakat mal). Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan agar dilakukan sosialisasi baik tentang kebijakan zakat maupun pajak. Selain itu pula secara terus menerus memantau sistem perpajakan dan penyalurannya agar tidak melanggar prinsip keadilan. Agar fasilitas tersebut dimanfaatkan optimal oleh masyarakat, maka diperlukan perbaikan peraturan yang mengarah pada kemudahan masyarakat dalam membayar zakat agar dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Agar fasilitas pengurang Penghasilan Kena Pajak lebih menarik sehingga akan lebih mendorong wajib zakat melaporkan keadaan yang sebenarnya dan sekaligus melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar perlu dipertimbangkan untuk memperluas fasilitas pengurang Penghasilan Kena Pajak tidak hanya terbatas pada zakat atas penghasilan tetapi sekaligus zakat atas harta (zakat mal). Sedangkan bagi non muslim perlu dipertimbangkan untuk diperlakukan kembali Pajak Kekayaan.

Abstrak :
Keberhasilan pembangunan irigasi yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah telah memberikan andil yang besar kepada pencapaian swasemda beras pada tahun 1984. Keberhasilan tersebut tidak bisa dipertahankan dengan baik karena pengelolaan yang tidak rnemadai sehingga mengakibatkan penurunan fungsi jaringan irigasi sebesar 40% dari fungsi optimalnya. Penurunan fungsi ini telah mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional, dimana saat ini Indonesia menjadi negara pengimpor beras. Untuk itu, pemerintah melakukan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan irigasi dengan dikeluarkannya Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI). Implikasi yang menonjol dari kebijakan ini adalah adanya peran dan wewenang perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) yang besar dengan menempatkannya sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Diharapkan dengan kebijakan ini pengelolaan irigasi dapat berjalan secara optimal sehingga fungsi jaringan dapat lebih meningkat. Pada kenyataannya keberadaan organisasi P3A/GP3A/IP3A menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan kegiatannya untuk mengelola irigasi secara optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan modal yang dipunyai organisasi P3A/GP3A/IP3A, yaitu modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Daerah Irigasi Cihea, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang :"ada dan menjelaskan berkerjanya modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam dalam pengelolaan irigasi. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini dipilih karena pendekatan ini lebih efektif digunakan dalam menemukan dimensi-dimensi penting dari struktur tindakan kolektif yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi. Sumber data utama penelitian ini adalah data primer yang digali dari beberapa sumber yag terkait dengan pengelolaan irigasi, baik dari kalangan pemerintah maupun petani yang tergabung dalam P3A/GP3A/IP3A. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan terpilih dan pengamatan langsung (observasi}. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menyeleksi dan menyederhanakan data dan menghubungkannya kembali dengan konsep dan perrnasalahan serta tujuan penelitian. Analisis ini merupakan teknik yang bersifat interaktif dengan tiga bagian proses penting, yaitu reduksi data, penyajian dan verifkasi/penarikan kesimpulan. Sedangkan data sekunder yang ada dianalisis dengan menggunakan teknik kajian dokumen. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun dari konsep bekerjanya modal yang ada dalam pengelolaan irigasi, yaitu modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam. Masing-masing modal tersebut tidak bisa bekerja sendirisendiri, tetapi saling bersinergi antara satu dengan lainnya dalam pengelolaan irigasi. Dari sinergi antar modal tersebut, terlihat peran yang cukup dominan dart modal sosial dalam. mensinergikan modal lainnya untuk menciptakan pengelolaan irigasi yang optimal. Beberapa temuan penting di lapangan adalah : 1 } Keberadaan jaringan irigasi mempengaruhi struktur dan aktifitas organisasi kelembagaan perkumpulan petani pemakai air, yang ditunjukkan dengan struktur yang semakin besar maka aktifitas dan interaksi sosial dalam pengelolaan irigasi semakin lemah. 2) Dalam pengelolaan irigasi memerlukan modal manusia secara individual tetapi juga memerlukan modal manusia secara berkelompok, yang merupakan modal sosial. 3) Adanya krisis kepercayaan dan krisis kepemimpinan didalam organisasi P3A/GP3A/IP3A, yang menyebabkan melemahnya modal sosial dalam organisasi. 4) Modal sosial akan muncul dengan kuat pada saat terjadi keterbatasan air di musim kemarau, yang terlihat dalam pembagian air yang adil dan merata di kalangan anggota P3A. 5). Keterbatasan modal alam terwujud dalam kepemilikan lahan yang sempit oleh para anggota P3A. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu terdapat adanya sinergi modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam dalam pengelolaan irigasi, dan pada dasarnya dalarn pengelolaan irigasi harus terjadi sinergi antar modal tersebut untuk rnenghasiika,i kinerja jaringan yang semakin meningkat. Sinergi yang paling kuat terjadi adalah antara modal sosial dengan modal alam, sedangkan sinergi yang paling lemah adalah liner antara modal sosial dengan modal manusia. Untuk itu sinergi yang paling penting adalah sinergi yang paling lemah karena sinergi inilah yang merupakan prioritas untuk diperkuat guna mewujudkan pengelolaan irigasi yang optimal, dengan tidak meninggalkan perkuatan sinergi antar modal lainnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, diusulkan saran-saran yaitu : perlu adanya bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalarn berorganisasi dan peningkatan kemampuan teknis baik untuk pengurus maupun anggota, guna memperkuat sinergi modal sosial dengan modal manusia. Juga perlu dilakukan penguatan status manajemen organisasi P3A/GP3A/IP3A untuk memperkuat sinergi yang terjadi antara modal sosial dengan modal fisik. Selain itu diusulkan para anggota P3A membentuk koperasi untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga mendukung kegiatan pengelolaan irigasi. Saran-saran yang diusulkan telah dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mendukung program pennyerahan kewenangan pengelolaan irigasi (turn over program).

Abstrak :
Pemberlakuan regulasi yang berkaitan dengan otonomi daerah membawa implikasi pada pengelolaan infrastruktur jalan relatif lebih besar di pihak pemerintah daerah serial transparansi dalam hal program pembangunannya. Keterbatasan dana dan ketimpangan alokasi investasi infrastruktur jalan tetap menjadi isu penting dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Hal tersebut memaksa para pengambil keputusan untuk menghasilkan keputusan yang bisa memuaskan banyak pihak (multi stakeholders) dengan meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti disparitas wilayah. Penelitian ini merupakan upaya untuk membuat prototype suatu sistem pendukung keputusan yang mampu membantu para pengambil keputusan dalam menghasilkan kualitas keputusan yang lebih baik dalam pengembangan infrastruktur jalan. Sistem pendukung keputusan dalam pengembangan infrastruktur jalan yang dinamakan IDE, berasal dari Infrastructure Driven Economy, memfokuskan pada seleksi proyek dan rekomendasi tindakan koreksi. Dari perspektif perancangan sistem, IDE mengindikasikan integrasi dari DSS, ES dan GIS dengan tujuan menciptakan sinergi untuk mendapatkan kualitas keputusan yang lebih baik.

---

Implementation of regulations which are related with regional autonomy is bringing implications : a bigger part on regional authority side in roadway infrastructure management and a demand of transparancy in its development. Budget constraints and imbalance allocation of roadway infrastructure investment are major issues in selecting executed programs. These are force policy makers to produce a decision which can satisfy most of stakeholders with minimizing all possible risks that can occurred, such as regional disparity. This research is an effort to build a prototype of decision support system that can help policy maker to produce better quality of decision in roadway infrastructure development. The system is called IDE, came from Infrastructure Driven Economy, has focuses on project selection and suggestion of corrective action. From system design perspective, IDE indicates the integration of DSS, ES and GIS with aim to create synergy in getting better quality of decision.