Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyederhanaan jaringan telekomunikasi nasional adalah suatu upaya dalam mengelola jaringan secara efisiensi untuk memberikan pelayanan telekomunikasi nasional dimasa mendatang yang cenderung meningkat dan semakin beragam menuju pelayanan multimedia. Upaya penyederhanaan jaringan masa datang dilakukan dengan menerapkan konfigurasi jaringan nasional dengan hirarki lebih sederhana dan memperbesar kapasitas sentral-sentral penyambungan yang berorientasi pada penerapan jaringan pita lebar. Sental-sentral dengan kapasitas besar yang disusun secara lebih sederhana akan berpengaruh pada kemudahan pengoperasian di lapangan.

---

National Network Simplification is an efficiently network management effort in order to offer national telecommunication services according to development of services in the future. The future services would tend more varity which need more bandwidth facilities and to be run by broadband network. The future network simplification effort is guided by implementing new national network configuration so that one could find simple hierarchy as well as high switching capacity. By having several high capacity switching equipment and putting them in national network will keep management doing much better.

Abstrak :
Jenis-jenis penghasilan tertentu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1984 telah berubah. Semula hanya penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, kemudian menjadi empat macam jenis penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1994. Keberadaan PPh final, sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut, dalam perkembangannya telah memberikan kesederhanaan baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. Namun, pengertian kesederhanaan hanya berkaitan dengan kesederhanaan dalam sistem dan prosedur pembayaran atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga (witholding). Sedangkan kesederhanaan dalam arti undang-undang tidak demikian adanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Pajak Penghasilan, Direktur Peraturan Perpajakan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, dan Wajib Pajak serta penelitian pada praktik yang sesungguhnya, dari segi asas keadilan (equality), PPh final ini sangat tidak adil karena keadilan mensyaratkan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama dan terhadap Wajib Pajak yang berbeda kemampuan ekonomisnya dikenakan pajak yang berbeda setara dengan perbedaan tersebut. Akan tetapi, sebagai upaya untuk mengurangi rasa ketidakadilan, peraturan pemerintah telah memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk tetap memilih menggunakan tarif umum PPh (tarif Pasal 17 UU PPh) jika wajib pajak tidak menggunakan kemudahan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudahan PPh final bagi wajib pajak adalah wajib pajak tidak perlu menggabungkan penghasilan yang telah dikenakan PPh final dengan penghasilan lainnnya, dan juga wajib pajak tidak perlu menghitung berapa keuntungan yang diperolehnya. Akan tetapi, wajib pajak tetap mempunyai kewajiban melaporkannya dalam SPT Tahunan. Sedangkan bagi fiskus, kemudahan ini wujud dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Abstrak :
Usaha terencana untuk meningkatkan Penerimaan Negara sebagai salah satu upaya menanggulangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni melalui peningkatan penerimaan dari sektor Pajak. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak dapat dicapai melalui perluasan(tax base) secara ekstensifikasi yakni dapat ditempuh dengan memperluas obyek barang kena cukai antara lain Cukai Ban Mobil. Rencana kebijakan pemungutan Cukai Ban Mobil telah menimbulkan perdebatan dan resistensi dari pelaku bisnis maupun pejabat fiskus dan masyarakat. Namun ada pula pihak-pihak yang mendukung rencana kebijakan cukai ban mobil tersebut. Oleh karena itu, agar dapat memberikan jawaban analisis akademis, penulis mencoba mengaplikasikan teori kebijakan Pemungutan Pajak khususnya atas Cukai yang bersifat selektip, dengan hasil sebagai berikut : Model Regresi berganda sebagai model analisa pengaruh hubugan antara variasi perubahan variabel bebas (harga ban mobil, pendapatan perkapita dan indeks harga ban) terhadap variabel terikat yakni penjualan ban mobil. Besarnya perubahan dari setiap variabel bebas tergantung pada elasitasnya terhadap permintaan ban mobil. Hasil perhitungan elasitas rata rata permintaan ban terhadap harga Pendapatan perkapita : Indeks harga ban adalah : -0,2510 : 0,8272 : 0,86 artinya apabila harga ban rata-rata naik 10% maka jumlah rata-rata permintaan ban akan naik sebesar 8,272%, bila indeks harga ban naik 1% maka permintaan ban akan naik 0,86% yang berarti dapat berdampak terhadap inflasi walaupun relatif kecil karena indeks harga ban hanya 4,47% dari komponen indeks harga transportasi. Selain dukungan hasil analisis tersebut tinjauan dari segi industri ban yang mendukung prinsip-prinsip pemajakan antara lain : principle of equality and social justice, principle of economic, ability to pay, principle of flexibility, simplicity. Dengan kata lain dapat disimpulkan produk ban layak dipilih menjadi barang kena cukai dengan tarif cukai diusulkan sebesar 20% akan berdampak penurunan penjualan ban sebesar 5,02% dan menghasilkan Penerimaan Negara sebesar Rp. 707.338.055.000. Usul dan saran penulis agar Penerimaan Negara dari hasil cukai ban dipergunakan sebagai earmarking misalnya menyediakan public service dalam bentuk pengadaan transportasi umum yang bersih-aman-murah sehingga tercapailah fungsi pajak sebagai reguleren yang mengatur kebijakan dalam hal melakukan redistribusi of income agar requirement for equality and social justice terpenuhi. Selain itu perlu diadakan perubahan/reformasi Undang-undang karena Undang-undang yang ada saat ini membatasi barang yang dikenakan cukai.

Abstrak :
ABSTRAK
Produk Gadai Emas BSM merupakan salah satu produk unggulan yang ditujukan bagi masyarakat untuk memperoleh dana cepat melalui pembiayaan dengan jaminan emas baik perhiasan maupun emas batangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi intensi penggunaan kembali produk Gadai Emas BSM.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan Survey. Populasi penelitian adalah nasabah BSM dan sampel penelitian adalah nasabah pengguna produk gadai emas BSM. Teknik analisis data menggunakan multivariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapa faktor-faktor (Produk, Biaya, Tempat, Pelayanan, Kemudahan, Promosi, dan Syariah) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Intensi Penggunaan Kembali Produk Gadai Emas BSM. Sementara itu secara parsial Pelayanan, Syariah, dan Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi penggunaan kembali produk gadai emas BSM sedangkan Biaya, Tempat, Kemudahan, dan Promosi tidak berpengaruh terhadap intensi penggunaan kembali produk gadai emas BSM.

---

ABSTRACT
Gold Pawning Products BSM is one of the superior products aimed at the community to obtain funds quickly through financing with gold assurance both jewelry and gold bullion. The purpose of this research is to examine and measure the Affecting Factors Affecting the Intention of Reusing BSM Gold Pawning Products.

This research uses quantitative research type with Survey approach. The research population is BSM customer and the research sample is BSM gold mortgage user. Data analysis technique using multivariate.

The Result of research: There are factors (Products, Price, Place, Service, Procedure, Promotion, Syariah, and Intensi). The simultaneously have a positive and significant impact on Intention of Reusing BSM Gold Pawn Products. Partially Services, Syariah, and Products have a positive and significant effect on the Products, Price, Place, Service, Simplicity, Promotion, Syariah, and Intention, while Price, Place, Simplicity, and Promotion do not affect the Intention of Reusing BSM Gold Pawning Products.

Abstrak :
ABSTRACT
E-Form merupakan layanan pelaporan SPT terbaru dari DJP yang baru diluncurkan pada awal tahun 2017 dengan harapan dapat mengurangi beban server DJP Online yang biasanya pada bulan Maret menjadi down karena begitu banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara bersamaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan pelaporan SPT PPh Tahunan ditinjau dari biaya kepatuhan dan asas kesederhanaan, serta meninjau apa saja kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa sistem e-Form menurunkan biaya kepatuhan yang dikeluarkan WP yang terdiri dari fiscal cost, time cost, dan psychological cost. Selain itu sistem ini juga dikatakan sederhana ditinjau dari asas simplicity dalam membantu WP melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Namun masih ada kendala yang dialami oleh WP pada saat menggunakan e-Form yaitu diantaranya kesulitan pada saat mengunggah aplikasi Form Viewer dan tidak ada panduan serta tata cara penggunaan e-Form yang mudah dimengerti. Untuk DJP sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara-cara pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan E-Form, selain itu DJP perlu menyempurnakan lagi sistem ini karena masih banyak kekurangan dan meningkatkan pelayanan E-Form ini agar dapat terjangkau oleh banyak orang.

---

ABSTRACT
E-Form is the latest SPT reporting service from the DJP which was launched in early 2017 in the hope that it can reduce DJP Online server load which usually falls in March because so many Taxpayers report their Annual SPT simultaneously. This study analyzes how the implementation of Annual PPh SPT reporting is reviewed from the cost of compliance and the principle of simplicity, as well as reviewing the constraints. This study uses a quantitative descriptive approach with data collection techniques through questionnaires, in-depth interviews, and library studies. The result can be concluded that the e-Form system reduces the cost of compliance issued by the Taxpayers which consists of the fiscal cost, time cost, and psychological cost. In addition, this system is also said to be simple in terms of the simplicity principle in helping Taxpayers to report Annual Personal Tax Returns. However, there are still obstacles faced by Taxpayers when using e-Form, which are difficulties when uploading the Form Viewer application and there are no guidelines and procedures for using e-Form that are easy to understand. For DJP, it is better to increase socialization to the public regarding the ways to report Annual Tax Returns using E-Form, besides that DJP needs to refine this system because there are still many shortcomings and improve E-Form services to be affordable for many people.

Abstrak :
Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu kerumitan yang terjadi dalam prosedur pengajuan pemanfaatan fasilitas tax holiday oleh Wajib Pajak pemohon dan analisisnya jika dilihat dari asas ease of administration ( certainty, simplicity, dan efficiency). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan asas ease of administration dalam prosedur pengajuan fasilitas tax holiday oleh investor asing dan juga kendala yang dihadapi oleh investor asing saat dalam masa prosedur. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap informan terkait berdasarkan pedoman wawancara yang disusun, dan juga menggunakan data-data pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas certainty belum sepenuhnya diterapkan asas simplicity sudah sepenuhnya diterapkan, sedangkan asas efficiency belum sepenuhnya diterapkan. Wajib Pajak pemohon juga menghadapi beberapa kendala selama mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas tax holiday seperti tidak adanya kriteria pasti penentuan durasi pembebasan Pajak Penghasilan Badan, terlalu lamanya menunggu hasil keputusan dari komunikasi antara Presiden dengan Kementerian pengusul, dan terlalu lamanya proses verifikasi dokumen oleh Tim Verifikasi. ...... This issue of underthesis are the difficulties which happened during the procedure in proposing tax holiday facility by applicant and its analysis from ease of administration principle (certainty, simplicity, and efficiency). The purposes of this research are to analysis the implementation of ease of administration principle in the procedure of proposing tax holiday facility and the obstacle which are faced by company during procedure period. The research approach is quantitative to the type of desciptive research. The research was conducted by asking informants regarding several questions in survey benchmark and used additional data. The result showed that certainty principle is not fully fulfiled, simplicity principle is fully fulfiled, while efficiency principle is not fully fulfiled. The applicant also face several obstacle during the procedure period such as un certain criteria in determining corporate tax free duration and too long duration in waiting decision’s communication between President and related Ministry and also verification process from Verification Team.

Abstrak :
Penelitian ini membahas kebijakan pembebasan PPN atas bahan baku pakan ternak, unggas dan ikan dari by product gandum karena adanya keberatan yang diajukan oleh APTINDO atas kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan pembebasan PPN atas by product gandum terhadap perusahaan anggota APTINDO, kebijakan pembebasan PPN atas by product gandum ditinjau dari asas simplicity perpajakan, dan upaya perencanaan pajak yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kebijakan pembebasan PPN atas by product gandum menyebabkan berkurangnya profit PT A, tingginya harga jual by product PT B dan kebijakan ini menyulitkan WP dari segi administrasi perpajakan. Dengan demikian perlu adanya upaya perencanaan pajak yang harus dilakukan oleh industri terigu. ......This research focus on the policy of VAT exemption on raw material’s animal feed from by product of wheat, because there was an objection about this policy from APTINDO. The purposes are to analyze the implication of VAT exemption on by product to the company members of APTINDO, this policy which is seen from the concept of simplicity on taxation, and tax planning which could be done. This research used a qualitative approach with the type of research is descriptive. This policy caused decreasing of profit on PT A, increasing of by product’s sales price on PT B, and this policy was not simple from tax administration perspective by tax payers. It has to be a tax planning for wheat flour industry.

Abstrak :
Pemerintah dalam upaya meningkatkan investasi mengeluarkan kebijakan pengecualian pajak penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Nomor 36 Tahun 2008. Atas perubahan tersebut, dividen yang diterima wajib pajak dapat dikecualikan dari pajak sepanjang diinvestasikan kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pengecualian pajak dividen mengubah sistem pemajakan dividen Indonesia dari classical system menjadi dividend exemption system. Dividend exemption system dikatakan dapat meningkatkan netralitas, kesederhanaan dan efisiensi pajak dalam penerapannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengecualian pajak dividen ditinjau dari asas perpajakan yang baik (netralitas, kesederhanaan dan efisiensi). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengecualian pajak dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi telah memenuhi asas netralitas dan efisiensi (biaya kepatuhan), tetapi belum memenuhi asas kesederhanaan. Kebijakan telah memenuhi asas netralitas karena keputusan investasi wajib pajak lebih berdasarkan pertimbangan ekonomi ketimbang pertimbangan pajak. Asas efisiensi (biaya kepatuhan) dapat dipenuhi karena biaya yang dikeluarkan untuk kewajiban perpajakan tidak signifikan dan sepadan dengan manfaat yang didapat. Sedangkan tidak terpenuhinya asas kesederhanaan dikarenakan masih terdapat kesalahpahaman atas persyaratan pelaporan hasil investasi, serta masih rumitnya prosedur pelaksanaan pelaporan hasil investasi. Maka dari itu terdapat rekomendasi untuk meningkatkan sosialisasi di platform media sosial serta bekerja sama dengan manajer investasi, mempertimbangkan prosedur pelaporan investasi hanya pada instrumen SPT Tahunan dan mengeluarkan ketentuan tambahan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ......In an effort to increase investment, the government issued an income tax exemption policy on dividends received by domestic taxpayers by amending the provisions of Article 4 paragraph (3) letter f of Law Number 36 of 2008. For these changes, dividends received by taxpayers can be exempt from tax as long as they are reinvested to Indonesia within a certain period of time. The tax dividend policy changed Indonesia's dividend taxation system from a classical system to a dividend exemption system. The dividend exemption system is said to increase neutrality, simplicity and tax efficiency in its application. Therefore, this study aims to analyze dividend tax exemption policies in terms of good tax principles (neutrality, simplicity and efficiency). The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivist paradigm and qualitative data collection techniques. The results of the study show that the dividend tax exemption policy received by individual taxpayers has met the principles of neutrality and efficiency (compliance costs), but has not fulfilled the principle of simplicity. The policy meets the neutrality principle because the taxpayer's investment decision is based more on economic considerations than tax considerations. The principle of efficiency (compliance costs) can be met because the costs incurred for tax obligations are insignificant and commensurate with the benefits obtained. While the principle of simplicity is not fulfilled because there are still misunderstandings regarding the requirements for reporting investment results, as well as the complexity of the procedures for implementing investment return reporting. Therefore there are recommendations to increase outreach on social media platforms and work closely with investment managers, considering investment reporting procedures only on the Annual SPT instrument and issuing additional provisions to support policy implementation.