Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPresident Joko Widodo has a clear vision & mission to transform Indonesia to be a maritime axis. He firmly reaffirm that Indonesia is a strong maritime country and its people should enjoy the great benefits from its sea resources. Fisheries is one of the biggest marine living resources that significantly contribute economic benefits to Indonesian people. Nonetheless, the flaws on the laws has created is advantage to Indonesian people, in particular, fisherman. The genuine link obligation under article 91 UNCLOS is intend to ensure a fishing vessel is socially and economically attached to its owner, so that its utilization will bring profits. Ironically, ship registration system under the government regulation number 51 year 2002(GR 51/2002) on shipping give a space for a false document being used in ship registration process. It creates a condition where a foreign fishing vessel owners can operateits vessel in Indonesian waters, under the name of Indonesian people or company, eventhough the transfer of ownership is not done. The result is, the utilization of the vessel is for the greatest benefit of the real owner and not for the Indonesian people. Indonesian government should revise the GR 51/2002 to protect the interest of its people."

"ABSTRAKGrosse akta pendaftaran kapal merupakan bukti pendaftaran hak milik atas kapal yang diberikan kepada pemilik kapal yang merupakan salinan dari minuta (asli akta) pendaftaran kapal yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang. Apabila terjadi kehilangan atas grosse akta ini maka dapat dilakukan penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kesimpulan dari penelitian tesis ini untuk melakukan proses penggantian Grosse Akta tersebut memerlukan suatu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan terlebih dahulu,dimana juga terdapat beberapa akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh hilangnya grosse akta tersebut

---

ABSTRACTShip Registration Authentic Instrument Deed is a proof of registration which given to the owner of the registered ship. This document is a copy of minuta (original deed) registration of the ship issued by General Authorized Officer . In the event of losses of this Authentic instrument, the replacement can be performed in accordance with the legislation by the court.The Summary of this thesis conclude The Process of Recovery of requires a determination issued by the court in advance, where there are also some problems that can arise by the loss of this authentic instrument deed"

"Adanya kemajuan dari segi teknologi di dunia pelayaran mendorong kebutuhan akan suatu instrumen hukum yang mengatur registrasi kapal sebab. Bagi negara bendera terdapat terdapat hak bagi negara untuk menetapkan syarat pemberian benderanya. Dari hak tersebut, lahirlah rezim-rezim pendaftaran kapal. Salah satu dari pendaftaran tersebut adalah pendaftaran terbuka. Pada pendaftaran terbuka dikenal praktik flag of convenience di mana suatu kapal dapat dimiliki oleh pihak asing secara semu. Karena kepemilikan ini, terdapat permasalahan dalam implementasi kontrol efektif oleh negara bendera dalam hal teknis, administratif, dan sosial sebagaimana dimuat di dalam UNCLOS. Selain itu, pada kapal berbendera flag of convenience, terdapat kekaburan pertanggungjawaban dalam hal terjadi kecelakan di laut. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif dan tipologi yang bersifat deskriptif analitis. Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa masih terdapat permasalahan implementasi kewajiban hukum internasional ke dalam hukum nasional Panama dan Liberia sebagai negara-negara yang mempraktikkan flag of convenience, berbeda dengan Indonesia yang cenderung lengkap dalam mengadopsi ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya. Ditemukan pula dalam kasus-kasus kecelakaan kapal di mana pertanggungjawaban yang seharusnya dibebankan kepada pemilik kapal menjadi sulit ditentukan karena kepemilikan kapal berbendera flag of convenience. Saran dari penulis adalah perlunya peningkatan kontrol efektif oleh negara bendera yang memiliki kapal-kapal berbendera FoC melalui instrumen hukum nasional dan penghidupan kembali konsep genuine link antara kapal dengan pemilik kapal sebagaimana dirumuskan di dalam UNCLOS.

---

The technological advancement in the shipping world encourages the need for a legal instrument that regulates ship registration because. For flag states, there is a right for the state to determine the conditions for granting its flag. From this right, ship registration regimes were born. One of these registrations is open registration. Open registration is known as the practice of flag of convenience in which a ship can be quasi-owned by a foreign party. Because of this ownership, there are problems in implementing effective controls by the flag state in technical, administrative and social matters as contained in UNCLOS. In addition, on ships with the flag of convenience, there is a vagueness of responsibility in the event of an accident at sea. This research was written using normative juridical and typological methods that are descriptive analytical. Through this study, the authors find that there are still problems implementing international legal obligations into the national law of Panama and Liberia as countries that practice the flag of convenience, in contrast to Indonesia which tends to be complete in adopting international legal provisions into its national law. It was also found in cases of ship accidents where the responsibility that should be borne by the ship owner becomes difficult to determine because the ownership of the ship has a flag of convenience. Suggestions from the author are the need to increase effective control by flag states that own ships with the FoC flag through national legal instruments and revitalize the concept of genuine link between ships and ship owners as formulated in UNCLOS."

"Pelaksanaan lelang BMN pada umumnya sama, namun pada praktiknya terdapat kendala yang ditemui oleh pembeli/pemenang lelang BMN dalam hal ini BMN berupa kapal yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pasca lelang, terdapat kendala dalam penerbitan ijin untuk penutuhan dan penghapusan objek lelang berupa kapal, karena dokumen kepemilikan tidak diserahkan dari instansi asal. Kapal merupakan benda yang harus didaftarkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pelayaran, jika terjadi peralihan kepemilikan harus dilakukan perubahan nama (baliknama) di tempat semula pendaftaran kapal. Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelesaian atas disharmonisasi pengaturan BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah yang tidak selalu ada dokumen kepemilikan, dalam peraturan lelang dokumen kepemilikan dapat diganti dengan surat keterangan dari instansi terkait yang menjelaskan terkait status hukum, namun demikian untuk mendapatkan persetujuan penutuhan dan penghapusan dari daftar kapal dibutuhkan dokumen kepemilikan/grosse akta. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian doctrinal, Teknik pengumpulam data dengan penelitian kepustakaan, dengan penedekatan dengan telaah peraturan perundang-undangan ,dan konseptual. Disharmonisasi ini dapat diselesaikan dengan sosialisasi dari Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait persyaratan ini, sehingga memiliki pemahaman yang sama terkait kapal. Juga perlu evaluasi dalam undang-undang pelayaran terkait dengan syarat grosse akta tersebut apakah berlaku untuk semua kepemilikan, atau untuk BMN terdapat pengaturan tersendiri, sebagaimana dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah.

---

The implementation of BMN auctions is generally the same, but in practice there are obstacles encountered by buyers / winners of BMN auctions, in this case BMN in the form of ships originating from other legal acquisitions. After the auction, there are obstacles in issuing permits for the maintenance and elimination of auction objects in the form of ships, because ownership documents are not submitted from the originating agency. The ship is an object that must be registered as mandated in the Shipping Law, if there is a transfer of ownership, a name change (baliknama) must be made at the original place of ship registration. This paper analyzes how to resolve the disharmonization of BMN arrangements originating from other legal acquisitions that do not always have ownership documents, in the auction regulations the ownership document can be replaced with a certificate from the relevant agency explaining the legal status, however, to obtain approval for the maintenance and deletion from the ship register, an ownership document/grosse deed is required. This research was prepared with doctrinal research method, data collection techniques with literature research, with an approach to the review of laws and regulations, and conceptual. This disharmonization can be resolved by socialization from the Ministry of Transportation cq Directorate General of Sea Transportation to the Ministry of Finance cq Directorate General of State Assets related to this requirement, so that they have the same understanding regarding ships. It is also necessary to evaluate the shipping law related to the grosse deed requirement whether it applies to all ownership, or for BMN there are separate arrangements, as in the Land Acquisition Law."

"Selain dikenal dalam lembaga jaminan gadai, bentuk jaminan dengan benda bergerak juga dikenal dan diakui dalam lembaga jaminan fidusia yang mengenai aturannya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana salah satu objek jaminan yang dapat dibebankan dengan fidusia adalah barang-barang persediaan. Jaminan fidusia dirasa tepat diberlakukan karena kebutuhan akan adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut, yang beralih adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan sedangkan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kemudian timbul permasalahan apabila pemberi jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa barang persediaan yang mudah beralih dan beralih wujud sehingga menurut sifatnya tidak lagi dapat dikatakan sebagai benda bergerak yang dapat dijaminkan dengan fidusia. Seperti kapal laut, dimana sifat kebendaan dari kapal laut ketika telah didaftarkan, akan menjadi benda tidak bergerak, oleh karenanya dibebankan dengan hipotik. Sehingga pemberi jaminan memiliki kewajiban untuk memberikan bentuk jaminan yang baru kepada Kreditur yang merupakan penerima jaminan.

---

Apart from being known in the pledge guarantee institution, a form of guarantee with movable objects is also known and recognized in the fiduciary guarantee institution of which the rules are stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, where one of the guarantee objects that can be imposed with a fiduciary is inventory items. Fiduciary guarantees are deemed appropriate because of the need for a form of debt guarantee where the object is still classified as a movable object but without transferring power over the object, therefore, what is transferred is the ownership right of an object on the basis of trust while the object remains in the control of the object owner. In that case, a problem arises if the fiduciary guarantor with the collateral object is in the form of inventory items that can easily switch and change form so that by their nature they can no longer be said to be movable objects that can be guaranteed by fiduciary. For example: a ship, where the material nature of a ship when it has been registered will become an immovable object, therefore it shall be imposed with mortgage. In the end, the guarantor has an obligation to provide a new form of guarantee to the creditor as the recipient of the guarantee."