Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis ekonomi global pada tahun 2015 dan menguatnya peran financial technology fintech telah menimbulkan berbagai reaksi, antara lain menguatnya peran regulasi perbankan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, hal ini telah memicu munculnya beberapa regulasi perbankan, antara lain regulasi terkait stimulus untuk pembiayaan bank syariah POJK No. 12/POJK.03/2015 dan penerapan Branchless Banking atau Layanan Laku Pandai POJK No.19/POJK.03/2014 untuk mendorong perkembangan perbankan di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran regulasi perbankan tersebut dalam penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi panel berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah PYD , sedangkan variabel independennya adalah variabel fundamental bank syariah yang dipengaruhi oleh regulasi terkait yaitu rasio kecukupan modal CAR , pembiayaan UMKM PYDUmkm , migrasi status pembiayaan ? ?PFNPF , investasi bank InvBank , dummy branchless banking BBDummy serta variabel kinerja bank syariah seperti Financing Deposit Ratio FDR , Return on Asset ROA dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO . Sementara variabel makroekonomi yang digunakan antara lain jumlah uang beredar M2 , nilai tukar rupiah terhadap dollar KURS dan Inflasi. Adapun data yang digunakan adalah data dari 12 bank umum syariah di Indonesia sepanjang periode kuartal 3.2015-kuartal 2.2017. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, variabel CAR berpengaruh negatif terhadap PYD sementara variabel PYDUmkm, ? ?PFNPF, InvBank berpengaruh positif terhadap PYD. Kedua, BBDummy berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PYD. Ketiga, variabel kebijakan makroekonomi yaitu M2 berpengaruh positif terhadap PYD, sedangkan variabel KURS dan Inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PYD. Keempat, FDR berpengaruh positif terhadap PYD sedangkan ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap PYD. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa regulasi OJK POJK No. 12/POJK.03/2015 memang berperan dalam akselerasi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Sementara regulasi terkait financial technology dirasakan belum terlalu efektif, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dan perbankan syariah, dalam upaya mendorong perkembangan perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan ke depan.

---

ABSTRACT
The global economic crisis in 2015 and the strengthening of the role of financial technology fintech has led to various reactions, including the strengthening of the role of banking regulation to maintain economic stability. In Indonesia, this has triggered the emergence of several banking regulations, including regulation related to the stimulus for Islamic bank financing POJK No. 12 POJK.03 2015 and the application of Branchless Banking or Layanan Laku Pandai POJK No.19 POJK.03 2014 to encourage the development of banking in Indonesia. Therefore, this study aims to see the role of banking regulation in the distribution of financing by sharia banks in Indonesia. This study uses quantitative method with multiple panel regression model. Dependent variable used is the financing provided by sharia banking PYD , while the independent variable is the fundamental variable of syariah bank influenced by related regulation that is capital adequacy ratio CAR , UMKM financing PYDUmkm , migration financing status PFNPF , investment banks InvBank , dummy branchless banking BBDummy as well as sharia bank performance variables such as Financing Deposit Ratio FDR , Return on Assets ROA , and operating expense to operating income ratio BOPO . While the macroeconomic variables used include the money supply M2 , the exchange rate of rupiah against the dollar KURS and Inflation. The data used is data from 12 sharia banks in Indonesia during the quarter 3.2015 quarter 2.2017. This research yields some findings. First, the CAR variable has a negative effect on PYD while the PYDUmkm, PFNPF, InvBank variables have a positive effect on PYD. Second, BBDummy has positive but not significant effect on PYD. Third, macroeconomic policy variable that is M2 has positive effect to PYD, while KURS and Inflation variables have negative but not significant effect to PYD. Fourth, FDR has positive effect on PYD while ROA and BOPO have negative effect on PYD. Overall, the results of this study imply that OJK regulation POJK No. 12 POJK.03 2015 does play a role in the acceleration of financing by Islamic banks in Indonesia. While the regulation related to financial technology felt not too effective, at least in the short term. These findings are expected to be an input, especially for the government and sharia banking, in an effort to encourage the development of sharia banking is strong and sustainable in the future.

Abstrak :
ABSTRAK
Kemajuan teknologi mendorong lahirnya inovasi baru dalam pembiayaan atau permodalan unit usaha, salah satunya ditunjukkan dengan kemunculan platform crowdfunding. Kebutuhan umat Islam di Indonesia terhadap sumber pendanaan yang berbasis syariah juga mendorong lahirnya crowdfunding syariah. Analisis difokuskan pada bagaimana bentuk transaksi pembiayaan melalui platform crowdfunding syariah, dan bagaimana regulasi yang ada mengatur mengenai hal ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah dilakukan pembiayaan menggunakan akad murabahah dan mudharabah pada platform crowdfunding syariah yang berbasis pinjaman, dan pembayaran zakat pada platform crowdfunding berbasis donasi. Mengenai aspek regulasi sendiri, penyusunan regulasi untuk kegiatan lending-based crowdfunding masih dalam proses perancangan di OJK. Dalam pengembangan pengaturan kegiatan crowdfunding ini, dapat dirujuk regulasi crowdfunding syariah dan equity-based crowdfunding yang sudah ada dan berlaku di Malaysia dan Amerika Serikat.

---

ABSTRACT
The development of technology allows new innovation in business financing, as showed with the existence of crowdfunding platform as a media of financing. The need of Moslems of sharia financing in turn push the founding of sharia crowdfunding platform. Analysis is being focused on the form of transaction inside sharia crowdfunding platform, and how the law regulates this activity. This is a normative legal research which is conducted through literature and desk study. The research results shows that financing by murabahah, musyarakah and mudharabah scheme has been implemented in lending-based sharia crowdfunding platform, and the payment of zakah through the donation-based platform. As for the regulatory aspect, the drafting of lending-based crowdfunding activity regulation is currently under the finishing process. As for the development of the regulation of crowdfunding activity, the already established regulation of sharia platfotm and equity-based crowdfunding activity in Malaysia and United States of America will be a good example to be used as a reference for a further development of regulation of crowdfunding activity.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pelaku UMKM muslim di Indonesia untuk menggunakan pembiayaan syariah pada lembaga keuangan syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui self-admistrated questionnare di seluruh wilayah Indonesia dengan 213 responden yang merupakan pelaku UMKM muslim. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modelling (SEM) untuk menganalisis pengaruh faktor sikap, pengaruh lingkungan, literasi keuangan syariah, religiusitas, dukungan pemerintah, dan harga dari pembiayaan syariah terhadap intensi untuk menggunakan pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, pengaruh lingkungan sosial, literasi keuangan syariah, religiusitas memengaruhi intensi menggunakan pembiyaan syariah secara positif, sedangkan harga pembiyaaan syariah memiliki pengaruh negatif. Namun, variabel dukungan pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi menggunakan pembiayaan syariah oleh pelaku UMKM muslim di Indonesia.

---

This research aims to determine the factors that influence muslim entrepreneurs in Indonesia to use Islamic financing in Islamic financial institutions. Data was collected from self-admistrated questionnare in all regions of Indonesia that involving 213 respondents who are muslim entrepreneurs. The analysis used in this study is Structural Equation Modeling (SEM) to analyze the influence of attitude factors, social influences, Islamic financial literacy, religiosity, government support, and the price of Islamic finance on the intention to use Islamic financing. The results showed that attitudes, social influence, Islamic financial literacy, and religiosity affected the intention to use sharia financing positively. Whereas sharia financing prices have a negative influence, however, the government support does not have a significant influence on the intention to use Islamic finance by muslim Indonesian entrepreneurs.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan konversi fasilitas kredit Pinjaman Berjangka menjadi fasilitas pembiayaan syariah pada Bank X. Penerapan konversi ini terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundangundangan termasuk fatwa-fatwa DSN serta tumpang tindih dengan akadakad lainnya. Status hukum atas jaminan kredit/agunan berkaitan dengan konversi tersebut tidak disesuaikan dengan prinsip syariah. Melalui penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif, diketahui tanggapan mengenai ketidaksesuaian atas pelaksanaan konversi fasilitas kredit Pinjaman Berjangka menjadi fasilitas pembiayaan syariah tersebut. Selanjutnya, diharapkan para pelaku perbankan syariah dan notaris memahami pelaksanaan pengalihan fasilitas kredit konvensional menjadi fasilitas pembiayaan syariah.

---

ABSTRACT
The thesis discusses about the implementation of conversion from Term Loan credit facility into sharia financing facility in Bank X. There is an inappropriate implementation toward such conversion in connection with the prevailing laws and regulation including Fatwa-Fatwa of National Board of Sharia (DSN) and there is an overlap between its aqad with others. Legal status of credit collateral related to such conversion is not in accordance with the sharia principle. Through normative research method with evaluative research type, it resulted in the inappropriate of implementation of such conversion from Term Loan credit facility into sharia financing facility. Furthermore, the sharia banking perpetrators and notary are expected to understand the implementation of conversion of conventional credit facility into sharia financing facility.