Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2009, negara-negara anggota ASEAN menyepakati ASEAN Comprehensive Investment Agreement untuk mengakomodasi arus investasi yang daat mendukung dan memastikan perkembangan dari ekonomi negara-negara di ASEAN sehubungan dengan integrasi ASEAN. Berdasarkan Pasal 26 ACIA, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN, salah satunya adalah dengan melakukan harmonisasi terhadap kebijakan investasi. UNCTAD, melalui Investment Policy Framework for Sustainable Development, memberikan panduan kepada negara-negara dalam menyusun kebijakan investasi. Salah satu rekomendasi UNCTAD dalam Investment Policy Framework for Sustainable Development adalah agar negara-negara mengadopsi prinsip corporate governance yang telah diakui secara internasional ke dalam hukum perseroan atau hukum dagangnya. Dalam hal ini, UNCTAD menyatakan bahwa OECD Principle of Corporate Governance dapat menjadi rujukan. Salah satu prinsip dalam OECD Principle of Corporate Governance adalah perlindungan pemegang saham minoritas yang dilakukan melalui mekanisme gugatan derivatif dan gugatan derivatif multiple. Oleh karena itu gugatan derivatif sebagai salah satu aspek dari corporate governance merupakan salah satu kebijakan investasi, dan karenanya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan harmonisasi dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN. Tesis ini akan membandingkan pengaturan gugatan derivatif di empat negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam dan Indonesia, dan menguraikan bagaimana seharusnya harmonisasi pengaturan gugatan derivatif di ASEAN. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan gugatan derivatif di Singapura, Malaysia, Vietnam dan Indonesia memiliki persamaan namun juga perbedaan. Harmonisasi pengaturan gugatan derivatif dapat dilakukan dengan metode unifikasi prinsip-prinsip hukum, menggunakan instrumen soft law dan diinisiasi oleh Council of ASEAN Chief Justice.

---

In 2009, ASEAN member states agreed on the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (“ACIA”) to accommodate investment flows that can support and ensure the economic development of ASEAN member states in relation to ASEAN integration. Based on Article 26 of the ACIA, ASEAN member states have agreed to increase ASEAN economic integration, by way of harmonisation of investment policies. In this regard, UNCTAD, through the Investment Policy Framework for Sustainable Development, provides guidance to countries in formulating investment policies. One of UNCTAD's recommendations in the Investment Policy Framework for Sustainable Development is for countries to adopt internationally recognized corporate governance principles into their corporate law or commercial law. In this case, UNCTAD stated that the OECD Principles of Corporate Governance can be used as a reference. One of the principles in the OECD Principles of Corporate Governance is the protection of minority shareholders by way of derivative action and multiple derivative action. Therefore, derivative action as an aspect of corporate governance which is an aspect of investment policies, and therefore can be considered for harmonization in the context of ASEAN economic integration. This Thesis will compare the derivative action arrangements in four ASEAN countries, namely Singapore, Malaysia, Vietnam and Indonesia, and describe how the harmonization of derivative lawsuit arrangements in ASEAN should be. The conclusion of this research is that derivative action arrangements in Singapore, Malaysia, Vietnam and Indonesia have similarities but also differences. The harmonization of derivative action arrangements can be done by using the method of unification of legal principles, using soft law instruments and initiated by the Council of ASEAN Chief Justice."

"This paper explores the regulatory reform in Indonesia corporate governance alongwith capital market regulatory framework which has continuously been conductedin response to enhance minority shareholders? protection and the implementation ofcorporate governance in public listed companies, particularly in protecting minorityshareholder right through three short cases studies. The three cases analysed inthis paper show that the implementation of corporate governance in public listedcompanies is still weak, resulting from the lack of awareness of how to implementcorporate governance by the public listed companies, the opportunistic behaviour ofpublic listed companies using loopholes in the regulations to the weaknesses in theenforcement of capital markets law.Makalah ini membahas reformasi regulasi dalam tata kelola perusahaan Indonesiabersama dengan pasar modal kerangka peraturan yang telah terus-menerus dilakukandalam menanggapi untuk meningkatkan perlindungan pemegang saham minoritas danpenerapan tata kelola perusahaan di perusahaan publik, terutama dalam melindungipemegang saham minoritas kanan melalui tiga kasus pendek penelitian. Tiga kasus yangdianalisis dalam makalah ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaandi perusahaan publik yang terdaftar masih lemah, akibat kurangnya kesadaran tentangbagaimana menerapkan tata kelola perusahaan oleh perusahaan publik yang terdaftar,perilaku oportunistik perusahaan publik yang terdaftar dengan menggunakan celahdalam peraturan untuk kelemahan dalam penegakan hukum pasar modal."

"Skripsi ini membahas hasil penelitian atas penerapan tag-along rights dan drag-along rights kepada para pemegang saham perusahaan ditinjau dari hukum perseroan terbatas di Indonesia dan membandingkannya dengan penerapan di yurisdiksi Inggris dan Amerika Serikat. Analisis yang mendalam pada penerapan di Indonesia dilakukan oleh PT. A yang menempatkan klausul drag-along rights dan tag-along rights mulai dari rencana perdamaian dan kemudian berhasil ditempatkan dalam Anggaran Dasar perusahaan, setelah PT. A dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU). Penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa para pemegang saham, sebagai pemilik hak atas saham di perusahaan, memiliki hak dan kewajiban yang dapat dan harus diterapkan. Hak pemegang saham yang dibahas secara mendalam pada skripsi ini, yang dimiliki oleh pemegang saham guna melindungi mereka dalam pengalihan saham yaitu merupakan tag-along rights dan drag-along rights. Ditemukan bahwa penerapan drag-along rights di Inggris telah diuji dengan banyak kasus yang telah ditetapkan oleh pengadilan diantaranya pada kasus, yang terkenal yaitu Kasus Arbuthnott v Bonnyman and others. Kasus lain yaitu pada negara bagian Delaware, Amerika Serikat, adalah Kasus Manti v. Authentix. Keputusan pengadilan di Inggris dan Amerika Serikat pada kedua kasus tersebut, menolak permohonan pemegang saham minoritas untuk membatalkan drag-along rights karena persyaratan-persyaratan untuk sahnya pembuatan perjanjian pemegang saham atau anggaran dasar yang memuat drag-along rights telah terpenuhi menurut hakim. Penerapan drag-along rights dan tag-along rights akan banyak dibutuhkan dan telah dilakukan di Indonesia pada perusahaan-perusahaan rintisan, modal ventura, joint venture, dan lain-lain. Untuk itu, peraturan perundangan dan pedoman dasar di Indonesia menjadi penting diatur, maupun sebab-akibat digunakannya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

---

This thesis discusses the results of research on the implementation of tag-along rights and drag-along rights to shareholders in the company in the context of limited liability company law in Indonesia and, then also, compares them with the implementation in the jurisdictions of the United Kingdom and the United States. An in-depth analysis of the implementation in Indonesia was carried out as to PT A which put drag-along rights and tag-along rights clauses first in the reconciliation plan and, then articles of association after PT. A was declared in Temporary Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Research in this thesis show that the shareholders who own rights based on their shares in the company, has a regulatory and proprietary rights to be implemented. The rights deeply discussed in this thesis in relation to transfer of shares or in case of acquisition are tag-along and drag-along rights. It was found that the application of drag-along rights in the UK has been trialed with many cases that have been affirmed by the court, including on the famous case of Arbuthnott v Bonnyman and others. Another case that became a milestone in Delaware, United States, was the Manti v. Authentix case. The court decisions, in the UK and the United States in both cases were the same, rejected the petition of minority shareholders to rectificate drag-along rights of the major shareholders for the reasons that the requirements for the validity of making the shareholders agreement and/or articles of association in which the drag-along rights hold had been fulfilled. The implementation of drag-along and tag-along rights will be much needed and has been carried out in Indonesia for start-up companies, venture capital, joint ventures, etc. For this reason, it is important to regulate the laws and regulations to serve as the basis and guidelines for the rights in Indonesia, as well as the cause and effect of its use so as to provide legal certainty for the parties and foster a conducive business climate."