Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenani pengaturan Peer to Peer Lending di Indonesia berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, khususnya peran escrow account dalam membatasi Peer to Peer Lending berpraktik shadow banking. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana peran Escrow Account dalam Peer to Peer Lending dan bagaimana permasalahan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan penggunaan Escrow Account. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Penggunaan escrow account memiliki peranan penting bagi peer to peer lending untuk mencegah terjadinya praktik shadow banking. Hal ini dikarenakan peer to peer lending tidak dapat menghimpun dana dan hanya sebagai pihak perantara antara borrower dan lender; 2) Permasalahan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan penggunaan escrow account dalam peer to peer lending terbagi menjadi: a) kadaluarsa, dimana belum terdapat kepastian hukum dalam penempatan batas waktu di escrow account; b) transaksi sampai ke orang yang berbeda, dapat berupa kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana atau kekeliruan melakukan pengaksepan sehingga dana tidak diterima oleh penerima yang berhak; c) pencurian data pribadi; dan d) teknis mekanisme penagihan.
This thesis discusses the regulation of Peer to Peer Lending in Indonesia regarding to Financial Services Authority’s Regulation No.77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Services, specifically the Role of Escrow Accounts in Peer to Peer Lending with Shadow Banking Practices. Based on this, the author proposes the main problem, how is the role of Escrow Accounts in Peer to Peer Lending and how is the problems might arise according to the use of an Escrow Account. The method of this research is normative juridical and descriptiveanalytical research typology. The conclusions obtained are: 1) The use of escrow account has an important role for peer to peer lending to prevent the practice of shadow banking; 2) Problems that may arise according to the use of an Escrow Account divided into: a) expired, where there is no legal certainty in placing a time limit on the escrow account; b) transaction arrived in different person, which can be in the form of a mistake in conveying the amount of funds that is not in accordance with the fund transfer order or mistake in making the acceptance so the fund is not received by the rightful recipient; c) breach of personal data; and d) technical billing mechanism.

Abstrak :
Ketatnya peraturan dan persyaratan yang berlaku pada perbankan membuat masyarakat golongan ekonomi lemah sulit memiliki akses ke perbankan sehingga muncul lembaga keuangan nonbank yang berfungsi seperti bank, dengan persyaratan yang lebih mudah dan tidak terikat pada peraturan perbankan, yaitu shadow banking. Namun kurangnya peraturan bagi shadow banking menyebabkan pertumbuhan lembaga ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan efek buruk pada perekonomian apabila terjadi masalah. Hal ini berlaku juga pada shadow banking di keuangan syariah. Tumbuhnya lembaga keuangan syariah nonbank seperti pegadaian syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, walau belum sebanyak konvensional, memerlukan adanya dukungan berupa regulasi dan supervisi. Tesis ini bermaksud untuk mengamati perkembangan shadow banking syariah di Indonesia, mengetahui persepsi pelaku terhadap prospek perkembangannya, mengetahui masalah yang ada di shadow banking syariah di Indonesia, serta merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk mengatasinya. Hasil survei menunjukkan perkembangan shadow banking syariah di Indonesia belum menunjukkan tren peningkatan yang pesat dan belum mampu meningkatkan pangsa pasar industri jasa keuangan syariah, yang hingga kini belum mencapai 5%. Kurangnya regulasi yang mendukung dan memfasilitasi perkembangan shadow banking syariah dibandingkan dengan konvensional menjadi salah satu kendala selain kurangnya inovasi produk syariah, kurangnya sumber daya manusia yang memahami syariah, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, persepsi pelaku terhadap prospek perkembangan shadow banking syariah menunjukkan hasil yang cukup optimis. Indeks yang dicapai sebesar 83,89 menunjukkan tingkat optimisme pelaku untuk tumbuh dan berkembang bersama perbankan syariah meningkatkan penetrasi pasar industri jasa keuangan syariah secara nasional. Untuk mendukung pertumbuhan shadow banking syariah, diharapkan adanya regulasi yang bersifat memudahkan dan memfasilitasi, bukan malah memberatkan atau menyulitkan pelaku industri shadow banking syariah. Koordinasi dan sinergi dari para stakeholder juga diharapkan mampu meningkatkan penetrasi pasar shadow banking syariah. ...... The tight regulations and requirements in the banking sector make it difficult for low income people to have an access to financial institutions. The condition raise the growth of nonbank financial institutions having similar function with the bank, especially with easier regulations and requirements, called shadow banking. Nonetheless, there are only few regulations maintaining the growth of shadow banking to anticipate risks in order to stabilize the economic situation. The shadow banking is also applicable in islamic finance industry. The growth of sharia shadow banking institution, for example sharia pawn, sharia pension fund and sharia financing, require supportive regulations and supervisions, although the growth is less than the conventional shadow banking. The purpose of the thesis is to assess the sharia shadow banking in Indonesia, particularly it assess its regulation, product innovation, performance, human capital, and people's understanding. The survey shows that the growth of sharia shadow banking in Indonesia does not significantly affect the sharia market share, which currently less than 5%. It is related to the limitation of the regulations, product innovations, human capitals and people's understanding of sharia system. Nevertheless, the 83,89 perception index shows that people in the industry is fairly optimistic that, with support of the stakeholders, the sharia market share will immediately increase. Such support can be shown by developing and implementing regulations that facilitate the industry and coordinating institutions.