Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas suara perempuan dalam dua novel bertemakan jugun ianfu yang berjudul Jugun Ianfu Jangan Panggil Aku Miyako (2015) dan Momoye Mereka Memanggilku (2007). Analisis kedua novel menggunakan konsep gender (Millet 1970), teori objektifikasi perempuan (Nussbaum 1995, Langton 2009, Fredrickson dan Roberts 1997), serta konsep agensi (Davidson 2017). Teks bertemakan jugun ianfu merupakan wadah untuk mengungkap objektifikasi perempuan yang dilakukan oleh Jepang di negara jajahan. Melalui tokoh-tokoh perempuan yang dihadirkan, teks juga mengungkapkan bahwa objektifikasi perempuan dan perbudakan seksual tidak hanya dilakukan oleh para penjajah, akan tetapi juga masyarakat. Selain pemerkosaan, para budak juga harus menghadapi pandangan rendah masyarakat, rasa berdosa, trauma, serta cacat fisik yang berkepanjangan. Selain, membahas perbudakan kedua teks juga membahas perjuangan para budak seksual menghadapi dan melawan semua bentuk objektifikasi; penolakan, pertarungan fisik, keikutsertaan dalam perang gerilyawan, serta perjuangan untuk bertahan hidup setelah kemeredekaan. Akan tetapi, teks-teks ini juga bisa ditunggangi ide-ide patriarki dalam bentuk pemakluman dan romantisasi perbudakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedua teks menghadirkan suara perempuan yang bertolakbelakang dalam mengungkap permasalahan jugun ianfu, meskipun keduanya seharusnya menjadi wadah untuk menyuarakan perjuangan para mantan budak seksual. ......This thesis discusses women’s voices in two novels with the theme of jugun ianfu, entitled Jugun Ianfu Jangan Panggil Aku Miyako (2015) and Momoye Mereka Memanggilku (2007). The analysis of the two novels uses the concept of gender (Millet 1970), the theory of woman objectification (Nussbaum 1995, Langton 2009, Fredrickson and Roberts 1997), and the concept of agency (Davidson 2017). The text with the theme of jugun ianfu is a forum to reveal the objectification of women carried out by Japan in colonial countries. Through the female characters presented, the text also reveals that the objectification of women and sexual slavery was not only done by the colonizers, but also by the community. In addition to rape, slaves also had to face society's low views, guilt, trauma, and prolonged physical disabilities. Apart from discussing slavery, the two texts also discuss the struggles of sexual slaves against all forms of objectification; rejection, physical struggle, participation in guerrilla warfare, and the struggle for survival after independence. However, these texts can also be ridden with patriarchal ideas in the form of proclamation and romanticize of slavery. The results of the study show that both texts present contradictory female voices in revealing the problems of jugun ianfu, even though both are supposed to be a forum for voicing the struggles of former sexual slaves.

Abstrak :
Perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan belum diatur dalam Statuta Roma. Dalam praktiknya, Mahkamah Pidana Internasional telah memutus perkawinan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berupa other inhumane acts dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menuntut perkawinan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan hasil yurisprudensi di berbagai pengadilan internasional yang telah menangani terkait perkawinan paksa, penuntutan atas tindakan perkawinan paksa telah dilakukan dengan menerapkan ketentuan terkait tindakan-tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berbeda. Beberapa hasil putusan beranggapan bahwa perkawinan paksa lebih tepat untuk dituntut sebagai perbudakan seksual. Namun, dalam perkembangan terkini terkait penuntutan perkawinan paksa dalam kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen, Mahkamah Pidana Internasional menyatakan bahwa perkawinan paksa dapat dituntut secara tersendiri di bawah Pasal 7(1)(k) terkait other inhumane acts. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menghukum tindakan perkawinan paksa dan meneliti terkait alasan hukum yang mendasari penentuan elements of crime dari perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, lalu bagaimana kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen dapat menuntut perkawinan paksa secara tersendiri sebagai other inhumane acts. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindakan perkawinan paksa dan perbudakan seksual seringkali bersinggungan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh majelis hakim dalam kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen, perkawinan paksa pada umumnya terjadi dalam situasi yang juga mencakup perbudakan seksual. Namun, ketika pemaksaan status perkawinan mengakibatkan penderitaan yang melebihi dan berbeda dari perbudakan seksual, maka perkawinan paksa patut untuk dituntut secara tersendiri agar dapat mencakup keseluruhan tindakan, dampak yang diakibatkan, serta kepentingan yang dilindungi dari tindakan kejahatan yang dilakukan. ......Forced marriage as a crime against humanity has not been regulated in the Rome Statute. In practice, the Court has prosecuted forced marriage as the crime against humanity of an other inhumane act and adopted the existing provisions to prosecute forced marriage as a crime against humanity. The jurisprudence from various international courts dealing with forced marriage has adopted different provisions regarding the crime against humanity to prosecute forced marriage. Some considers that forced marriage is more adequately prosecuted as sexual slavery, but recent developments regarding forced marriage in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen shows that the Court views forced marriage as a crime that needs to be charged separately under Article 7(1)(k) of the Rome Statute as an other inhumane act. Therefore, this study aims to determine the legal protections under the Rome Statute to protect victims from forced marriage and examine the judicial reasonings in determining the elements of crime of forced marriage as a crime against humanity, particularly in prosecuting forced marriage as a separate crime against humanity in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen. The results of this study found that the act of forced marriage and sexual slavery often intersect and are not mutually exclusive. As stated by the Trial Chamber in the case of Prosecutor v. Dominic Ongwen, forced marriages generally occur in situations in which women are sexually enslaved. However, when the imposition of marital status results in suffering that goes beyond sexual slavery, forced marriage should be prosecuted separately to warrant full responsibility of the perpetrator and to adequately represent the conduct, ensuing harm, and protected interests from the crime committed.