Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat perusahaan pembiayaan harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK. Sedangkan sebelum pembentukan OJK, peraturan bagi perusahaan pembiayaan tidaklah terlalu lengkap. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana penyelenggaraan kegiatan perusahaan pembiayaan setelah dibentuknya OJK dan bagaimana peran notaris dalam kaitannya dengan keberadaan OJK bagi perusahaan pembiayaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dan didukung dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Penelitian ini menemukan bahwa ketatnya pengaturan yang dilakukan oleh OJK terhadap perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.29/POJK.05/2014 dan sulitnya adaptasi yang dilakukan perusahaan pembiayaan terhadap peraturan tersebut mengakibatkan banyaknya perusahaan pembiayaan yang dikenakan sanksi oleh OJK, baik sanksi administratif maupun sanksi pencabutan usaha. Penelitian ini juga menemukan bahwa notaris yang akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang menjadi ruang lingkup OJK tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ke OJK, kecuali bagi notaris yang akan melakukan kegiatannya di pasar modal.

---

ABSTRACT The establishment of the Financial Services Authority (OJK) requires finance companies to do adjustment to comply with the new Regulations of OJK. Before the establishment of OJK, the regulations for finance companies were not too comprehensive. The problem raised in this thesis is how to carry out the activities of finance companies after the establishment of the OJK and how the role of the notary in relation to the existence of OJK for finance companies. This thesis using a normative juridical research method which refers to the legal norms and literature study to examines and analyzes library materials in the field of law. This study finds that new regulation for finance companies, the OJK Regulation No.29/POJK.05/2014, is more rigorous and requires the finance companies to give more efforts to comply with the new regulation. Thus, many financing companies were punished with a range of different sanctions, from administrative sanctions up to the revocation business license. Moreover, the study also finds that the notary who is going to do business in the finance sector is not obliged to register to OJK, unless the notary wants to doing business in capital market.

Abstrak :
Perbankan syariah selama ini belum memiliki acuan untuk menentukan tarif sewa dalam pembiayaan perumahan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), sehingga suku bunga konvensional masih dijadikan acuan. Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif penetapan tarif sewa pada pembiayaan perumahan dengan menggunakan Indeks Tarif Sewa (RRI). Tarif sewa diperoleh dengan mensimulasikan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Sewa & Kontrak di beberapa kota di Indonesia. Tarif sewa yang diperoleh dari simulasi RRI di 3 kota menunjukkan hasil lebih murah dan menghasilkan tarif sewa yang berbeda antar wilayah serta cenderung stabil pada periode pembiayaan jangka panjang sehingga dapat dikatakan lebih menggambarkan kondisi riil pasar dibandingkan suku bunga KPR dan tarif sewa yang berlaku pada MMQ eksisting yang cenderung bertambah mahal setiap periode evaluasi dan tarifnya sama pada lokasi yang berbeda. ......So far, Islamic banking does not have a reference to determine rental rates in housing finance with a Musharakah Mutanaqisah (MMQ) contract, so conventional interest rates are still used as a reference. This study aims to provide an alternative reference for setting rental rates on housing finance using the Rental Rate Index (RRI). Rental rates are obtained by simulating Residential Property Price Index and Consumer Price Index-Rent & Contract in several cities, at several terms and different types of houses. Rental rates obtained from RRI simulations in 3 cities is cheaper and produce different rental rates between regions and more stable in the long-term financing period compared to mortgage interest rates and rental rates that apply to existing MMQs which tend to get more expensive every evaluation period with the same rates at different locations.

Abstrak :
Laporan magang ini menganalisis prosedur audit AAA Indonesia dan penerapan PSAK 30 revisi 2011 atas sewa pembiayaan PT. SHB, suatu perusahaan jasa kesehatan. Pengadaaan sebagian besar aset medis PT. SHB dilakukan dengan menggunakan skema sewa pembiayaan. Masalah yang muncul pada sewa pembiayaan ini berkaitan dengan pembatalan perjanjian sewa, prosedur audit AAA Indonesia yang meliputi prosedur konfirmasi pihak ekternal dan prosedur penilaian going concern entitas, dan jawaban konfirmasi yang dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan. Hasil analisis menyimpulkan perlunya penyesuaian yang dilakukan oleh PT. SHB terkait pembatalan perjanjian dan perbaikan prosedur audit AAA Indonesia serta pembenahan dalam pembuatan jadwal pembayaran oleh pihak ketiga. ......This report analyzes the lease audit procedures done by AAA Indonesia and the implementation of PSAK 30 revised 2011 in PT. SHB, a health care company. In order to acquire its medical equipment, PT. SHB uses financing lease as an option to provide most of its medical equipment. The main problems arising on these financing lease agreements are related to the cancellation of the lease agreement, the audit procedures held by AAA Indonesia that include the external confirmation procedure and going concern entity assessment, and confirmation responses made by third parties. The analysis results conclude the need for adjustments made by PT. SHB related to the cancellation of agreements, improvement of AAA Indonesia audit procedure, and enhancement in the preparation of leasing schedules by third parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini menganalisis perlakuan akuntansi dan prosedur audit atas sewa pembiayaan kapal FRU LNG. Perlakuan akuntansi dianalisis berdasarkan ISAK 8 dan PSAK 30. PT BRW adalah perusahaan operator kapal pada perjanjian Build Operate Transfer BOT yang bertindak sebagai lessor. Berdasarkan hasil analisis, perlakuan akuntansi sewa pembiayaan telah sesuai dengan PSAK. Prosedur audit yang dilakukan KAP GRN Indonesia telah sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

ABSTRACT
The internship report is aimed to analyze accounting treatment and audit procedures of finance lease of FRU LNG vessel. Accounting treatment is analyzed based on ISAK 8 and PSAK 30. PT BRW is a vessel operator based on Build Operate Transfer BOT agreement acting as a lessor. Analysis result shows that finance lease accounting treatment in accordance with PSAK. Audit procedures performed by KAP GRN Indonesia is in accordance with applicable audit standard.

Abstrak :
Konvergensi IFRS 16 pada PSAK 73 menerapkan model akuntansi tunggal sehingga memilki dampak yang signifikan. Penelitian ini memuat analisis implikasi pajak yang timbul atas berlaku efektifnya PSAK 73 pada 1 Januari 2020 dengan penyajian studi kasus PT. X, sebagai pihak Lessee. Penerapan PSAK 73 pada PT. X ialah secara retrospektif dengan dampak kumulatif. Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Yang kemudian dianalisis dengan teknis analisis metode kualitatif. Pada metode analisis data digunakan metode studi lapangan dan studi literatur. PT. X memilih untuk penerapan retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapannya yaitu, 1 Januari 2020. Akibatnya pada saldo laba ditahan awal tahun 2020, tidak terjadi penyesuaian atas sewa. Temuan dalam penelitian ini yaitu, terdapat penyesuaian atas penerapan PSAK 73, sebagai akibat dari perbedaan aturan akuntansi dan pajak terkait pembayaran Sewa Guna Usaha (SGU) dan penyusutan atas aset sewa guna sebelum Lessee menggunakan hak opsi untuk membeli. Selain itu, aset Lease PT. X menjadi meningkat karena dituntut untuk mengakui aset hak guna serta liabilitasnya. Dengan penerapan PSAK 73, selisih nilai laporan keuangan komersial dan laporan keuangan. fiskal yang dimiliki Lessee semakin besar sehingga membutuhkan koreksi fiskal dalam menghitung pajak penghasilan terutang. ......The convergence of IFRS 16 in PSAK 73 applies a single accounting model so that it has a significant impact. This study contains an analysis of tax implications arising from the effectiveness of PSAK 73 on January 1, 2020 with the presentation of case studies, PT. X as the Lessee. Implementation of PSAK 73 in PT. X is retrospectively with cumulative effect. This research was prepared with qualitative approach. Technical analysis in data collection is using descriptive methods. In data analysis method used field study method and literature study. Pt. X opted for retrospective implementation with cumulative impact at the beginning of its implementation, namely, January 1, 2020. As a result of retained earnings balances beginning in 2020, there is no adjustment to the lease. The findings in this study are that there are adjustments to the application of PSAK 73, as a result of differences in accounting and tax rules related to payment of Leases (SGU) and depreciation of Lease assets before the Lessee uses the right option to buy. In addition, PT. X Lease assets is increasing because it is required to recognize its right of use assets and its liabilities. With the implementation of PSAK 73, the difference in the value of commercial Financial statements and fiscal Financial statements owned by the Lessee bigger, requires a fiscal correction in calculating the income tax owed.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi terhadap perlakuan akuntansi atas piutang sewa pembiayaan serta tindakan dan penerapan kode etik KAP EAT dalam rangka kelangsungan usaha PT KLJ (KLJ). KLJ merupakan perusahaan afiliasi dari PT ABC Group (ABC) bergerak di bidang transmisi gas alam. KLJ terlibat sebagai transporter dalam Gas Transportation Agreement (GTA) dengan PLC dan SLM sebagai shipper, serta PPP sebagai offtaker. GTA diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian yang mengandung sewa berdasarkan ISAK 8 sehingga KLJ mengakui piutang sewa pembiayaan sesuai dengan PSAK 30. Pada tahun 2016 PLC melakukan pelanggaran perjanjian GTA dan memberikan notifikasi keadaan kahar pada tahun 2017 yang berujung pada penghentian perjanjian pada tahun 2019. Manajemen KLJ melakukan evaluasi ulang atas perjanjian tersebut dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak lagi mengandung sewa. Manajemen KLJ memutuskan untuk melakukan penurunan nilai dan reklasifikasi piutang sewa pembiayaan menjadi piutang usaha dan aset tetap sebagai upaya mempertahankan kelangsungan usaha. Piutang sewa pembiayaan direklasifikasi menjadi piutang usaha berdasarkan probable cash flow atas Ship-or-Pay tahun 2016 September 2019. Sisa dari piutang sewa pembiayaan kemudian direklasifikasi menjadi Aset Tetap. Secara umum, perlakuan akuntansi yang diterapkan pada piutang sewa pembiayaan dan dampak pelanggaran perjanjian atas pengakuan selanjutnya telah sesuai dengan PSAK berlaku. Auditor KAP EAT telah melakukan tindakan sesuai dengan SA 570 terkait dengan kelangsungan usaha dan menerapkan kode etik dengan baik. ......This internship report discusses the evaluation of the accounting treatment on finance lease receivables along with the actions and application of the code of ethics by KAP EAT in the framework of PT KLJ (KLJ)s going concern. KLJ is an affiliated company of PT ABC Group (ABC) which is engaged in gas transmission. KLJ was involved as a transporter in the Gas Transportation Agreement (GTA) with PLC and SLM as shipper, and PPP as an offtaker. GTA is classified as an agreement that contains a lease based on ISAK 8 so KLJ recognizes finance lease receivables in accordance with PSAK 30. In 2016 PLC violated the GTA and gave a force majeure condition notification in 2017 which led to termination of the agreement in 2019. KLJ management re-evaluated the agreement and states that the agreement did not contain any lease. The management of KLJ decided to impair and reclassify the finance lease receivables into trade receivables and fixed assets in order to maintain KLJs going concern. Finance lease receivables are reclassified into trade receivables based on probable cash flow for Ship-or-Pay in 2016- September 2019. The remainder of the finance lease receivables is then reclassified as Fixed Assets. In general, the accounting treatment applied to finance lease receivables and the impact of breach of agreement for subsequent recognition is in accordance with applicable PSAK. KAP EAT auditors have acted in accordance with SA 570 related to business continuity and implemented the code of ethics properly.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi prosedur audit substantif atas akun piutang usaha PT XXX oleh KAP ZZZ. PT XXX merupakan perusahaan multi-finance yang menawarkan jasa sewa pembiayaan kendaraan. Pembahasan laporan ini difokuskan pada prosedur audit substantif yang terdiri atas prosedur rekonsiliasi konfirmasi, inspeksi pada kontrak sewa dan vouching pembayaran sewa. Asersi yang diuji adalah existence, completeness, accuracy, cutoff, dan rights and obligation. Evaluasi prosedur audit substantif dilakukan dengan membandingkan prosedur yang dijalankan KAP ZZZ dengan teori serta standar audit yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur audit substantif atas piutang usaha yang dijalankan KAP ZZZ terbukti telah sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku dan asersi yang diuji telah terpenuhi. ......This internship report aims to evaluate the substantive audit procedures of the accounts receivable accounts of PT XXX by KAP ZZZ. PT XXX is a multi-finance company that offers vehicle finance leasing services. This report's discussion focuses on substantive audit procedures, which consist of confirmation reconciliation procedures, inspections on lease contracts, and lease payment vouching. The assertions tested are existence, completeness, accuracy, cutoff, and rights and obligations. Evaluation of substantive audit procedures is carried out by comparing the procedures carried out by KAP ZZZ with the applicable auditing theories and standards. Based on the evaluation results, the substantive audit procedures for accounts receivable carried out by KAP ZZZ are proven to be in accordance with the applicable auditing theories and standards and the assertions tested have been fulfilled.