Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam transaksi Sewa Guna Usaha secara Sales and Lease Back, pertamatama pelaku usaha menjual dahulu barang modal yang telah dimilikinya kepada perusahaan pembiayaan atau Lessor, dan kemudian setelah menjadi pemilik barang modal tersebut, Lessor dapat menyewakannya kembali kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Sedangkan untuk pengalihan hak milik Kapal Laut harus dibuat dengan akta balik nama kapal dihadapan penjabat pencatat dan pendaftar balik nama kapal dimana kapal didaftarkan, diikuti dengan pendaftaran akta balik nama tersebut. Setelah hal itu dilakukan barulah Lessor menjadi pemilik yang sah atas Kapal Laut sehingga dapat menyewakannya kembali kepada si pelaku usaha. Untuk alasan efisiensi, pada perusahaan pembiayaan PT. Xxxx FINANCE hal ini tidak dilakukan. Namun untuk melindungi kepentingan PT. Xxxx FINANCE sebagai Lessor atas Kapal yang menjadi objek sewa guna tersebut, dibuat perjanjian pembebanan hipotik, dimana si pelaku usaha bertindak sebagai pemberi hipotik, dan perusahaan pembiayaan sebagai penerima hipotik. Atas dasar itu penulis bermaksud melakukan analisa kedudukan Lessor terhadap Kapal yang merupakan objek sewa guna tersebut apakah sebagai pemilik ataukah sebagai penerima jaminan? Adapun metode penelitan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dan pembuatan perjanjian sewa guna usaha serta kepemilikan dan pembebanan hipotik kapal laut. ......For a Leasing Transaction in the form of Sales and Lease Back, at first a Lessee shall sell its owned capital goods to finance company or Lessor, and then after becoming the owner of the capital goods, Lessor can lease out back the capital goods to the Lessee. Nevertheless for transferring of ownership of a Vessel must be executed with a Name Conversion Deed (Akta Balik Nama) in front of the authorized registration officer where the vessel is registered, and followed by registration of the deed. Only after it is concluded the Lessor legally becomes the owner of the Vessel so that it can lease out the Vessel back to the Lessee. For efficient purpose it's not done in PT. Xxxx Finance. To protect the interest of PT. Tifa Finance as Lessor, instead of making a Name Conversion Deed, they make a Hypothec Deed, in which the customer acts as hypothec giver and Lessor as receiver. Based on those transactions the author wants to analyze the position of Lessor against the Vessel which is the lease object, as owner or guarantee receiver? This research uses normative juridical method by analyzing the law and regulation, the implementation and the execution of lease agreement, as well as the ownership and hypothec on Vessel.

Abstrak :
ABSTRAK
Transaksi sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan leasing sejak tahun 1974 sudah menjadi salah satu pilihan dan solusi bagi para pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam melakukan usahanya. Untuk itu segala sesuatu yang menyangkut transaksi leasing ini harus dimengerti dengan jelas baik oleh pihak penyedia jasa pembiayaan dalam bentuk pemberian jasa sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan lessor maupun oleh pengguna jasa sewa guna usaha tersebut atau yang dikenal dengan lessee. Kegiatan sewa guna usaha ini terbagi menjadi dua, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease). Selain itu, dalam kegiatan sewa guna usaha pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna (lessee) oleh lessor yang kemudian barang tersebut disewa-guna-usaha kembali oleh lessee atau yang lebih dikenal dengan sale and lease back. Barang modal yang dibiayai bermacam-macam dan kapal laut adalah salah satu contohnya. Pembiayaan kapal laut yang dituangkan dalam perjanjian sewa guna usaha ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati terutama dalam segi hukumnya mengenai status kepemilikan kapal laut, mengingat dalam transaksi sewa guna usaha dengan skema sale and lease back status kepemilikan dari kapal laut sebelum dilakukannya transaksi sewa guna usaha berada di tangan lessee dan mengingat bahwa ada beberapa hal yang wajib dilakukan agar peralihan hak kepemilikan dari kapal laut tersebut dapat dianggap telah dilakukan dengan sah menurut hukum dan apa akibat hukumnya apabila peralihan hak kepemilikan dari kapal laut tersebut belum dilakukan dengan sah.

---

ABSTRACT
Lease transaction or better known as leasing has becoming one of choices and solutions to the entrepreneurs to fulfil their needs in doing their business since 1974. Therefore, all things related to this lease transaction should be understood clearly either by a party which provides the financing service in the form of providing lease service or better known as lessor or by the user of the said lease service or better known as lessee. This leasing activity is divided into two, which are lease with option right (Finance Lease) and lease without option right (Operating Lease). Apart from that, in leasing activity, procurement of capital good can also be done by purchasing the lessee’s good by the lessor which afterward such good is leased back by the lessee or better known as sale and lease back. Capital goods which are financed are various and ship is one of the examples. This ship financing which is provided in the lease agreement should be done very carefully especially from the legal point of view with regard to status of ship’s ownership, considering that in the lease transaction with sale and lease back scheme the ownership status of the ship prior to the implementation of lease transaction is in the lessee’s hand and considering that there are several things which should be conducted in order such transfer of ownership right of the ship can be assumed that it has been conducted legally according to the law and what will be the legal impact if such transfer of ownership right of the ship has not been legally conducted.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan sewa guna-usaha dengan objek kapal di Indonesia serta dampak tidak diratifikasinya Konvensi Penahanan Kapal (Arrest of Ships) terhadap Lessor (Perusahaan Pembiahyaan Dalam Negeri) dan pengaruhnya terhadap perjanjian sewa guna-usaha. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dengan tidak diratifikasinya konvensi tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan kepada Lessor serta berpengaruh terhadap kegiatan pembiayaan kapal melalui sewa guna-usaha di Indonesia. Ratifikasi atas Konvensi Penahanan Kapal merupakan suatu aspek legal dalam pembiayaan kapal melalui sewa guna-usaha, namun hingga saat ini ratifikasi atas konvensi tersebut masih belum terlaksana. ...... This thesis discussed the regulation of the leasing of ship as well as the impact to the Lessor (National Finance Company) regarding to the Convention on the Arrest of Ships which has not been ratificated and the effect to the lease contract. Author concluded that ratification of the Convention on Arrest of Ships which has not been carried out since today have a significant impact to the Lessor as well as effects the transaction of ship financing through leasing in Indonesia. Ratification of the Convention on the Arrest of Ships plays as an important role as one the legal aspect in ship financing through leasing, but until today the ratification of the convention mentioned has not been carried out.