"Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang antara lain kebutuhan akan perumahan. Untuk menangani pemukiman kumuh ditengah perkotaan yang berada di tepi sungai Karang Mumus, maka pemerintah Kota Samarinda membuat suatu program pemindahan warga yang tinggal di tepi sungai Karang Mumus. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan untuk tahap pertama akan dipindahkan sebanyak 394 KK. Namun program tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan, tidak seluruh masyarakat bersedia pindah dari tepi sungai tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program relokasi tersebut antara lain tingkat partisipasi masyarakat, kesiapan masyarakat untuk pindah atau menempati pemukiman yang baru, peran atau fungsi dari pendamping serta tingkat koordinasi antar instansi dalam penyediaan dan pelaksanaan program relokasi penduduk tepian sungai Karang Mumus tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriplif melalui kajian literatur, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan Para informan yang terdiri dari unsur pemerintah 1 Tim Relokasi dan unsur masyarakat I tokoh masyarakat.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa program Relokasi Penduduk Tepian Sungai Karang Mumus sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi tidak ada partisipasi masyarakat, dengan kata lain tidak melibatkan masyarakat, hal ini tampak dari tidak adanya kegiatan dialog antara pemerintah selaku pelaksana program dengan masyarakat. Pengertian partisipasi dalam program relokasi ini adalah ketika masyarakat bersedia pindah tanpa ada tuntutan apapun. Masyarakat pindah hanya berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah raja. Seharusnya masyarakat dilibatkan sejak clad perencanaan hingga evaluasi clan pemanfaatan hasii dari program.
Kesiapan masyarakat, untuk masyarakat yang mampu tidak mengalami masalah karena mereka terbiasa dengan pola hidup tidak tergantung dengan aliran sungai, Bali mereka yang kurang mampu, karena sebeiumnya hidup mereka tergantung dengan aliran sungai maka mau tidak mau mereka harus sudah siap menghadapi perubahan tersebut balk perubahan pola hidup maupun pekerjaan.
Tim relokasi dibentuk oleh pemerintah dengan harapan menjadi tim yang berperan sebagai pendamping masyarakat yang terkena relokasi penduduk tepian sungai Karang Mumus. Namun kenyataannya tim tersebut tidak menjalankan fungsinya sesuai yang diharapkan, bahkan lebih hanyak berfungsi sebagai sarong pemerintah.
Dalam penyiapan fasititas umum dalam bentuk perumahan, pemerintah sudah dapat dikatakan berkoordinasi, terbukti dengan tersedianya berbagai l'asilitas dasar suatu perumahan, tapi masih perlu ditingkatkan lagi agar segala fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan balk. Sedangkan dalam hal koordinasi membina masyarakat yang' terkena relokasi, terjadi saling lempar tanggung jawab antara instansi yang satu dengan instansi yang lain."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
