Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The objective of this paper is to address a question of the effectiveness of Financial ServiceAuthority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) investigators in eradicating financial service crimesin Indonesia. This question arises because in Law on Financial Service Authority there are OJK’sinvestigators with an investigatory authority on OJK crimes, including; banking, capital market,insurance, pension fund, financing institutions, and other financial service institution sectors.Meanwhile, there have been other investigators with an authority to investigate, namely, publicprosecutor, police, and KPK (Indonesia’s corruption eradicating commission). The result was in aform of juridical aspect and written in a descriptive-analytical form. The conclusion of this paperwas as follows: there was an overlapping of authorities between OJK’s investigators and publicattorney’s investigators, police, and KPK, be they in the investigation of general crimes and thatof special crimes/corruption. As for the effectiveness of OJK’s investigators, it should be proved yetin the future.Tujuan dari makalah ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas Otoritas JasaKeuangan (OJK) dalam memberantas kejahatan jasa keuangan di Indonesia. Pertanyaan inimuncul karena di Undang-Undang OJK ada penyidik OJK dengan otoritas investigasi kejahatanOJK, termasuk; perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, danlembaga jasa keuangan sektor lainnya. Sementara itu, ada peneliti lain dengan kewenangan untukmenyelidiki, yakni, jaksa, polisi, dan KPK (korupsi di Indonesia memberantas komisi). Hasilnyaadalah dalam bentuk aspek yuridis dan ditulis dalam bentuk deskriptif-analitis. Kesimpulan daripenelitian ini adalah sebagai berikut: ada tumpang tindih kewenangan antara peneliti OJK danpengacara publik penyidik, polisi, dan KPK, baik itu dalam penyelidikan kejahatan umum dankejahatan khusus / korupsi. Adapun efektivitas penyidik OJK, itu harus dibuktikan namun di masadepan."

"This study is based on a phenomenon which indicates that population administration in terms of the registration process; family card (KK) and identity card (KTP) in Cianjur District has not been effective, because the service is still slow, the procedure is complicated, not timely, and not transparent. The purpose of this study is to the influence of human resources (apparatus) development dimension on the effectiveness of population administration services. This research uses quantitative design, with a descriptive quantitative method that explains and describes the level of human resources (apparatus) development towards the effectiveness of population administration service in Cianjur Regency. Respondents were selected by using Proportional Stratified Random Sampling technique. Primary data were collected through observation, questionnaires, and interviews; Respondents are apparatuses at the Department of Population and Civil Registry as well as apparatuses from 18 Sub-districts in Cianjur regency as many as 187 samples. Secondary data were obtained through study documentation. Data were analyzed by Structural Equation Model (SEM). The results show that the development of human resources (apparatus), including learning, education, development, and training dimension has positively affected the effectiveness of population administration services significantly. The research concluded that the influence of human resource development on the effectiveness of the population administration service in Cianjur Regency is determined by the dimensions of learning, education, development, and training. These influences imply that the four dimensions of human resource development (apparatus) have important roles in the effectiveness of population administration services in Cianjur Regency."

"Pelayanan rujukan sebagai salah satu strategi pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan secara berjenjang sudah dikembangkan lebih 30 (tiga puluh) tahun yaitu sejak dikeluarkannya keputusan Menteri Kesehatan nomor 032/Birhub/1972 tentang Sistem Rujukan (Referral System) temyata belum dapat berjalan sebagimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari indikator tenaga kesehatan dimana rasio jumlah tenaga kesehatan dibandingkan jumlah penduduk yang masih rendah. Seperti rasio dokter terhadap penduduk 1:5000, perawat 1.2850 dan bidan 1.2500 (Depkes, SKN, 2004).Indikator penting lainnya adalah jumlah sarana kesehatan sebagai pelaksana rujukan yang belum Memadai. Jumlah Puskesmas di Indonesia sebanyak 7.237 unit, Puskesmas Pcmbantu scbanyak 21.267 unit, Puskesmas Kel'ua r g sebanyak 6.392 unit, rumah sakit 1.215 unit sementara jumlah penduduk Indonesia sebanyak 201.701537 (BPS 2001). Kedua indikator tersebut tentunya memerlukan p~rhatian untuk diperkecil kesenjangannya karena sangat berpengaruh terhadap mute (quality), keterjangkauan (affordability) dan keterc.apaian (accessibility) pelayanan rujukan.Permasalahan yang diajukan untuk dilakukan penelitian adalah ingin mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan terlaksananya rujukan yang efektif di RSUD Cianjur dilihat dan aspek pengirim rujukan yaitu masalah sarana, petugas kesehatan dan prosedur rujukan. Aspek keterjangkauan (affardibiliv) meliputi masalah penghasilan pasien, pola bayar dan biaya pelayanan. Aspek ketercapaian (accessibility) meliputi masalah jarak, waktu, kendaraan dan biaya transportasi dan aspek mute (quality) pelayanan peneri a rujukan meliputi masalah keadaan fisik yang dapat dirasakan langsung dan nyata (tangible) dan empati (empathy).Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan Crass-Sectional yaitu mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, variabel-variabel yang terrnasuk faktor resiko dan efek diobservasi secara sekaligus dan bersamaan selama satu bulan sejak tanggal 28 Juni sampai dengan 27 Juli 2004 di Unit Rawat .nap dan Rawat Jalan RSUD Cianjur Jawa Barat dengan pengumpulan data menggunakan instrunien kuesioner clan telaah dokumen.Populasi adalah seluruh pasien rujukan dan Puskesmas yang dirawat di 12SUD Cianjur dan sampelnya sebanyak 96 orang dengan kriteria pasien mampu menjawab pertanyaan dan bersedia men jawab tanpa ada unsur paksaan.Dan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dan sampel 96 orang terdapat 54 prang (56,3% pasien beranggapan bahwa peiayanan rujukan di RSUI) Cianjur sudah efektif, sedangkan 42 orang lainnya (43,7 %) beranggapan pelayanan rujukan belum efektif. Ke mudiain terdapat hubungan yang bermakna antara sarana, tenaga kesehatan, prosedur rujukan, penghasilan pasien, pola hayar, biaya pelayanan, jarak, waktu yang ditempuh pasien, bukti langsung dan nyata daa empati petugas terhadap terlaksananya rujukan yang efektif di RSUD Cianjur.Dan variabel-variabel yang mempunyai huhungan bermakna dengan variabel terikat, terdapat variabel independen yang paling dominan berhubungan dengan variabel terikat yaittu variabel sarana.Berdasar basil penelitian maka saran yang diajukan peneliti dan aspek sarana berupa audit kelengkapan sarana di Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur serta menambah kelengkapan penunjang seperti peralatan komunikasi dan ambulans, dari aspek prosedur berupa membuat aturan tertuiis mengenai prosedur penanganan rujukan dan mensosialisasikan kepada petugas serta menyempumakan prosedur pencatatan dan pelaporan, dan aspek bukti fisik berupa penambahan sarana tempt duduk dan dan aspek empati berupa peningkatan kemampuan komunikasi petugas melalui pelatihan customer service.

---

Analyze Factors Which Deal With The Reference Effectiveness In UD Regency of Cianjur 2004Strive to improve the awareness, willingness and healthy life ability for every people to be existed by degree of optimal health by majoring healthy behavior and in healthy environment, owning ability to reach the certifiable health service fairly and flatten at five the last year experience of the challenge which enough heavily.

Reference service as one of governmental strategy in giving gradually health service have been developed more 30 years since releasing of Health Minister Decree of 032Birhub11972 about Reference System in the reality not yet ambulatory. This matter is visible from indicator of health energy where ratio sum up the health worker compared to population amount which still lower. Like doctor ratio to population 15000, nurse 1:2850 and midwife 1:2600 (Depkes, SKN, 2004).

Other important indicator is amount of health medium as reference executor which not yet adequate. Sum up the puskesmas in Indonesia as much 7.237 unit, ministrant puskesmas as much 21.267 unit, puskesmas circle as much 6.392 unit, hospital 1.215 unit whereas amount of Indonesia resident as much 201.703.537 (BPS 2001). Both of indicators need the attention to be minimized its difference because having an effect on quality, affordability and accessibility of reference service.

Problems raised to be conducted by a research is wishing to know the factors which deal with executing of effective reference in RSUD Regency of Cianjur seen from aspect of reference consignor that is medium problem, worker of health and reference procedure. Aspect of affordability cover the problem of patient income, pattern of paying and service expense. Aspect of accessibility cover the problem of distance, lime, vehicles and expense of transportation and quality aspect of reference receiver cover the real and direct evidence (tangible), responsiveness and empathy_

Research done use the quantitative approach with the device Cross-Sectional that is learn the correlation dynamics between risk factors with the effect, variables which is the inclusive of factor of risk and observation effect at once and at the same time during one month from 28 June up to 27 July 2004 in Unit Take care of to Lodge and Take Care Of RSUD Regency of Cianjur West Java with the data collecting use the instrument questioner and analyze document

Population is entire of reference patient from puskesmas which taken care of RSUD Regency of Cianjur and its sampling as much 96 people with the patient criterion able to reply the question and ready to reply without constraint element_

Description from each accurate to be researched variable conducted by analysis univariate and for knowing link of dependent variables with the independent variable done bivariate analysis through test of statistic Chi Square because data in this research in the form of categorical data Later done analysis multivariate by using doubled test regretion logistics to know the most dominant independent variable relate to the dependent variable.

From research result obtained description that from sampling 96 people of 54 people (56,3%) patient of opinion that reference service in RSUD Regency of Cianjur have effective, while its 42 others (43,7 %) of opinion reference service not yet effective. Later there are relation of meaning among medium, health energy, reference procedure, patient production, pattern of paying, service expense, distance, time, real and direct evidence and worker empathy to executing of effective reference in RSUD Regency of Cianjur.

From variable having relation of meaning with the dependent variable, there are most dominant independent variable relate to the dependent variable that is medium variable.

Based on research result hence suggestion raised by researcher from medium aspect in the form of assessment of medium equipment in puskesmas by Public Health Service of Regency of Cianjur and also add the supporter equipment like equipments of communications and ambulance, from procedure aspect in the form of making order written to hit the procedure of reference handling and socialize to worker and also complete the procedure of record-keeping and reporting, from aspect of physical evidence in the form of addition of seat medium and from empathy aspect in the form of make-up of ability of worker communications through training of customer service."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas layanan Jak Lingko dalam meningkatkan penggunaan kendaraan umum di DKI Jakarta (studi kasus di Jakarta Barat) dan untuk mengetahui apakah semua tujuan kebijakan Jak Lingko sudah tercapai. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data secara kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan survei dengan instrumen penelitiannya adalah kuesioner. Untuk mengukur pendapat dari responden penelitian ini menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan oleh peneliti ialah pengguna kendaraan umum Jak-Lingko di Jakarta Barat. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah 100 responden. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengujian instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan Jak Lingko secara efektif mampu meningkatkan penggunaan transportasi umum di DKI Jakarta studi kasus di Jakarta Barat. Pengguna Jak Lingko melakukan peralihan dari pengguna transportasi pribadi menjadi menggunakan Jak Lingko sehingga lebih sering menggunakan Jak Lingko. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengatur mutu pelayanan Jak Lingko sehingga pengguna mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat menggunakan Mikrotrans Jak Lingko. Jak Lingko membuat biaya menempuh perjalanan menjadi lebih rendah waktu yang ditempuh lebih singkat sehingga lebih efisien dalam waktu perjalanan.

---

This study aims to determine the effectiveness of Jak Lingko services in increasing the use of public transportation in DKI Jakarta (a case study in West Jakarta) and to find out whether all of the Jak Lingko policy objectives have been achieved. The research approach used in this study uses a quantitative approach. The type of research used in this research is descriptive research with a quantitative approach. The data collection technique used is survey and the research instrument was a questionnaire. In this study using a questionnaire or questionnaire method. To measure the opinions of respondents in this study using a Likert scale. In this study, the population used by researchers was Jak-Lingko public transportation users in West Jakarta. The sample used for this research is 100 respondents. In this study, two instrument testing techniques were used, namely the validity test and the reliability test. The results of the study show that Jak Lingko policy is effectively able to increase the use of public transportation in DKI Jakarta, a case study in West Jakarta. Jak Lingko users have switched from using private transportation to using Jak Lingko so they use Jak Lingko more often. There is a Minimum Service Standard (SPM) that regulates Jak Lingko service quality so that users get comfort and security when using the Jak Lingko Microtrans. Jak Lingko makes travel costs lower, the time taken is shorter, so that travel time is more efficient."

"Pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu fungsi dari pemerintah yang cukup krusial. Selain untuk mendukung proses penegakan hukum, hal ini juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan iklim industrial antara tenaga kerja dengan suatu perusahaan. Maka dari itu, pemerintah melalui Kemnaker RI meluncurkan layanan WLKP online guna mendukung efektivitas pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah. Namun, layanan WLKP dihadapi kendala yang menghambat proses pengawasan ketenagakerjaan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan WLKP melalui konsep perspektif efektivitas melalui pendekatan teori sistem oleh Gibson et al (2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist yang didukung dengan data primer melalui wawancara mendalam dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan layanan WLKP sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang sistematis dan terintegrasi masih belum efektif dikarenakan kendala yang ditemukan. Dari 8 indikator dengan 3 dimensi, terdapat 3 indikator yang belum terpenuhi diantaranya keterbatasan anggaran guna mendukung pengembangan sistem WLKP dan diseminasi informasi terkait layanan WLKP melalui sosialisasi, proses pengawasan yang terhambat akibat kendala integrasi data antar isntansi, sinergi strategi teknis serta krisis kebijakan yang berdampak pada hasil pengawasan yang kurang optimal yang ditunjukan dengan kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan yang masih tinggi. Sehingga dinilai perlu untuk meninjau bagaimana WLKP bekerja dalam mensinergikan strategi dari masing-masing pihak terlibat di dalamnya agar pengawasan ketenagakerjaan yang optimal dapat terwujud.

---

Labor inspection is one of the crucial functions of the government. In addition to supporting the law enforcement process, this is also done to maintain the balance of the industrial relations between labor and a company. Therefore, the government through the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia launched the online WLKP service to support the effectiveness of labor inspection by the government. However, WLKP services face obstacles that hinder the labor inspection process. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of WLKP services through the concept of effectiveness perspective through a systems theory approach by Gibson et al (2011). The method used in this study is post-positivist supported with primary data through in-depth interviews and secondary through literature studies. The results showed WLKP services as an effort to realize the implementation of systematic and integrated labor inspection is still not effective due to the obstacles found. From 8 indicators with 3 dimensions, there are 3 indicators that are unfulfilled including budget constraints to support the development of the WLKP system and dissemination of information related to WLKP services through socialization, the monitoring process is hampered due to data integration constraints between agencies, technical strategy synergies and policy crises that have an impact on the results of supervision that are less than optimal as indicated by cases of violations of labor norms which are still high. So, it is considered necessary to review how WLKP works in synergizing the strategies of each party are involved in it so that optimal labor supervision can be realized."

"ABSTRAKAkuntabilitas penting karena secara moral kita berkewajiban untuk menggunakansumber daya yang telah diamanahkan sesuai dengan keinginan, keperluan dankepentingan dari orang yang menerima manfaat. Penerapan akuntabilitas danpengawasan yang patut akan mendukung organisasi untuk lebih bertanggungjawab dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai salah satu pilar utamaperubahan masyarakat. Penelitian ini menganalisis mekanisme akuntabilitas yangmerujuk pada HAP Standard in Accountability and Quality Management (2010)dalam penerapannya di organisasi MERCY Malaysia dan menganalisis bagaimanamekanisme akuntabilitas tersebut digunakan dalam menunjang efektivitaspelayanan organisasi. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatifmenggunakan jenis penelitian eksploratif, dengan wawancara mendalam dan dataliteratur.

---

ABSTRACTAkuntabilitas penting karena secara moral kita berkewajiban untuk menggunakansumber daya yang telah diamanahkan sesuai dengan keinginan, keperluan dankepentingan dari orang yang menerima manfaat. Penerapan akuntabilitas danpengawasan yang patut akan mendukung organisasi untuk lebih bertanggungjawab dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai salah satu pilar utamaperubahan masyarakat. Penelitian ini menganalisis mekanisme akuntabilitas yangmerujuk pada HAP Standard in Accountability and Quality Management (2010)dalam penerapannya di organisasi MERCY Malaysia dan menganalisis bagaimanamekanisme akuntabilitas tersebut digunakan dalam menunjang efektivitaspelayanan organisasi. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatifmenggunakan jenis penelitian eksploratif, dengan wawancara mendalam dan dataliteratur."

"ABSTRAKRendahnya kualitas pelayanan publik di DKI Jakarta adalah dampak dari lemahnya efektivitas organisasi pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah dengan penerbitan Ketetapan Rencana Kota (KRK). Penelitian ini menganalisis efektivitas pelayanan publik ditinjau dari mekanisme pelayanan, sistem pengendalian, internal control, pengukuran kinerja dan efisiensi anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan di Dinas Tata Ruang belum efektif ditandai dengan prosedur dan mekanisme pelayanan yang rumit, sistem pengendalian organisasi lemah serta efisiensi anggaran belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain sumber daya manusia terbatas, belum diterapkannya e-goverment system, serta sistem pengukuran kepuasan pemohon dan pengelolaan pengaduan tidak efektif.

---

ABSTRACT

The low quality of public services in DKI Jakarta is the impact of the weakeffectiveness of public service organizations One form of public service is bypublishing the Ketetapan Rencana Kota KRK This study analyzes theeffectiveness of the public service in terms of the mechanism of services controlsystems internal control performance measurement and budget efficiency Thisstudy used a qualitative approach The research showed that the servicesperformed in the Spatial Planning Office is still ineffective characterized with thecomplicated procedures and mechanisms in the service weak organization controlsystem as well as the efficiency of budget has not been optimal Factors causingthis include the limited human resources lack of implementation of e governmentsystems as well as ineffective applicant satisfaction measurement and complaintsmanagement systems The low quality of public services in DKI Jakarta is the impact of the weak effectiveness of public service organizations. One form of public service is by publishing the Ketetapan Rencana Kota (KRK). This study analyzes the effectiveness of the public service in terms of the mechanism of services, control systems, internal control, performance measurement and budget efficiency. This study used a qualitative approach. The research showed that the services performed in the Spatial Planning Office is still ineffective characterized with the complicated procedures and mechanisms in the service, weak organization control system, as well as the efficiency of budget has not been optimal. Factors causing this include the limited human resources, lack of implementation of e-government systems as well as ineffective applicant satisfaction measurement and complaints management systems."