Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pentingnya kehalalan pangan yang tidak dikemas seperti pangan yang dijual di sebuah restoran menjadikan sertifikat halal restoran sebagai jaminan kehalalan pangan yang diproduksi di restoran. Sertifikat halal restoran yang bersifat sukarela menjadikan belum maksimalnya jaminan bagi konsumen muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal restoran erat kaitannya dengan hak-hak konsumen muslim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berimplikasi pada kewajiban pelaku usaha restoran untuk melakukan keterbukaan informasi seputar kehalalan pangan yang diproduksinya dan menjaga kehalalan pangan yang memang ditujukan untuk konsumen muslim.

---

ABSTRACT
The importance of the halal food that is not packaged as food sold in a restaurant make halal certificate of restaurants as a guarantee of the halal food produced in the restaurants. The certificate of halal restaurants which is voluntary make inadequate guarantee for moslem consumers. This research is the juridical normative research. The results showed that the certificate of halal restaurants closely related to the right of moslem consumer rights as stated in article 4 of Act No. 8 of 1999 on consumers protection and get an obligation to restaurant business players to give the disclosure of information about halal status of their food produced and maintain the halal food that is intended for Muslim consumers.

Abstrak :
Kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk produk yang dijual di Indonesia merupakan salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lima tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, kurang dari 1% dari 26.073.819 unit UKM di Indonesia sudah memiliki sertifikasi halal. Untuk meningkatkan sertifikasi halal dari sektor UKM, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat bagi pelaku usaha UKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan menggunakan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) berbasis Analytic Network Process (ANP), penelitian ini menggunakan pendapat ahli sebagai dasar penelitian dan menghasilkan faktor pendorong dan penghambat yang paling berpengaruh dan strategi untuk meningkatkan adopsi halal. sertifikat untuk UKM. Faktor Pengetahuan Standardisasi Halal merupakan faktor penghambat terbesar dengan bobot 0,924 dan Faktor Pengembangan Pasar Halal sebagai faktor pendukung terbesar dengan bobot 0,157. Peningkatan adopsi sertifikasi halal dapat dilakukan dengan memanfaatkan perguruan tinggi negeri sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), disertai dengan insentif dan fasilitas finansial bagi pelaku usaha UKM.
The obligation to carry out halal certification for products sold in Indonesia is one of the important points regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Five years after the enactment of the law, less than 1% of the 26,073,819 SME units in Indonesia already have halal certification. To increase halal certification from the SME sector, research is needed to identify the driving and inhibiting factors for SME business actors to obtain halal certificates. By using the Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) based on the Analytic Network Process (ANP), this study uses expert opinion as the basis for research and produces the most influential driving and inhibiting factors and strategies to increase halal adoption. certificate for SMEs. The Knowledge of Halal Standardization Factor is the biggest inhibiting factor with a weight of 0.924 and the Halal Market Development Factor as the largest supporting factor with a weight of 0.157. Increasing adoption of halal certification can be done by utilizing state universities as Halal Inspection Institutions (LPH), accompanied by incentives and financial facilities for SME business actors.

Abstrak :

Studi ini meneliti faktor-faktor berikut: religiositas, halal awareness, sertifikat halal, pemasaran makanan halal, dan persepsi pribadi sosial tentang keinginan untuk membeli makanan halal dalam kalangan Gen Z Muslim di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan survei yang mendapat 215 responden dan metode menggunakan SEM PLS dengan SmartPLS dan SPSS. Studi ini menemukan bahwa faktor religiositas, Halal awareness, sertifikat Halal, serta persepsi pribadi dan sosial secara khusus berpengaruh terhadap intensi untuk membeli makanan halal pada kalangan Gen Z Muslim Indonesia. Namun, penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh pemasaran makanan Halal intensi untuk membeli makanan halal. ......The study examined the following factors: religiousness, halal awareness, halal certification, halal food marketing, and personal social perceptions of the desire to buy halal food among Muslims in Indonesia. The study was conducted with a survey of 215 respondents and methods using SEM PLS with SmartPLS and SPSS. The study found that religious factors, Halal awareness, halal certificates, as well as personal and social perceptions specifically influenced the intensity of buying halal food among Gen Z Muslims. However, this study failed to prove the impact of intense Halal food marketing on buying halal foods.

Abstrak :
Sebagai orang tua, sudah merupakan hal utama untuk selalu memberikan yang terbaik bagi buah hatinya, salah satunya dengan memperhatikan konsumsi makanan pada sang buah hati. Yakni dengan memberikan asupan makanan yang bergizi dan toyyib, diharapkan sang buah hati dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendorong orang tua dalam melakukan intensi pembelian produk makanan Halal pada bayi dan balita. Penelitian ini menggunakan data primer dengan responden para orang tua yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi melalui kuisioner serta diolah menggunakan SEM-PLS. Terdapat beberapa variabel yang ada dalam penelitian ini yakni Kesadaran Halal, Pemasaran Halal, Sertifikasi Halal, Persepsi Pribadi dan Sosial, Keyakinan Agama dan Intensi Pembelian Halal. Berdasarkan hasil pengolahan data, Pemasran Halal, Sertifikasi Halal dan Persepsi Pribadi dan Sosial berdampak positif dan signifikan terhadap variabel Intensi Pembelian Halal. Secara umum penelitian ini menunjukan apa saja faktor-faktor yang dapat memengaruhi orang tua dalam intensi pembelian produk makanan Halal bagi bayi dan balita. ...... As a parent it is a pritority to always give the best for their children, one of them by paying attention to the consumption of food for their children. Namely by providing intake of nutritious foods and toyyib, it is expected the baby can grow into a better person. his study aims to find out what are the factors driving the parents in the intention to purchase Halal food products in infants and toddlers. This study used primary data with respondents of parents who live in Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang and Bekasi through questionnaires and processed using SEM PLS. There are several variables in this research that is Halal Awareness, Halal Marketing, Halal Certification, Personal and Societal Perception, Religious Belief and Halal Purchase Intention. Based on the results of data processing, Halal Marketing, Halal Certification and Personal Societal Perception have a positive impact and significant to the variable of Halal Purchase Inensi. In general, this study shows what are the factors that can affect the parents in the intention of purchasing Halal food products for baby and toddlers.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Permasalahan di Indonesia yang masih sering terjadi dan merugikan konsumen beragama islam adalah terkait sertifikat halal. Sesuai dengan ketentuan hukum Islam, umat islam wajib untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai salah satu ibadah yang dilakukan. Hal tersebut membuat sertifikat halal menjadi bentuk perlindungan konsumen. Sertifikat halal hadir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen agar dalam melakukan konsumsi tersebut konsumen mendapatkan informasi yang terjamin terkait makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dengan adanya sertifikat halal, dapat memberikan kepastian hukum serta jaminan terkait perlindungan terhadap konsumen. Adapun seringkali terjadi ketidakpastian hukum terkait sertifikat halal tersebut. Dalam memberikan sertifikat halal yang telah terjamin dan pasti, diperlukan banyak lembaga serta pengaturan untuk memastikan bahwa hal tersebut pasti. Di Indonesia telah terdapat banyak peraturan terkait perlindungan pada konsumen, dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Terkait untuk lembaga, di Indonesia terdapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang memegang kuasa terkait sertifikasi halal. Dalam melakukan perbandingan, negara Singapura merupakan salah satu negara di Asia tenggara yang memiliki latar belakang berbeda dengan Indonesia memiliki pengaturan juga terkait perlindungan konsumen. Singapura, yang masyarakat muslimnya merupakan minoritas memiliki perlindungan terkait sertifikasi halal. Pengaturan tersebut terdapat pada Administration of Act Singapore  yang dijalankan oleh lembaga The Majlis Ugama Islam Singapura. Singapura dapat memberikan perlindungan tersebut dengan menggunakan lembaga serta peraturan yang ada dengan sistematis yang baik. ......Indonesia is a country with a Muslim majority population. The problem in Indonesia that are detrimental to Muslim consumers are related to halal certificates. In accordance with the provisions of Islamic law, Muslims are required to consume halal food as one of the acts of worship performed. Halal certificates exist to provide protection for consumers so that in carrying out these consumption consumers have guaranteed information regarding the sustenance as a form of consumer protection. With the existence of a halal certificate, it can provide legal certainty to consumers. Halal certificates have several issue related to their use, and it is questionable whether they can provide protection for consumers. In providing  halal certificates, many institutions and arrangements are needed to ensure that the certificate is definite. In Indonesia, there are many regulations related to consumer protection, from the Consumer Protection Act to the Halal Product Guarantee Law. Regarding institutions, in Indonesia there is a Halal Product Assurance Organizing Agency which holds the authority regarding halal certification. In making comparisons, Singapore is one of the countries in Southeast Asia which has a different background from Indonesia and has regulations related to consumer protection. Singapore, whose Muslim community is a minority, has an established halal certification. These arrangements are contained in the Singapore Administration of Act which is run by the institution of The Majlis Ugama Islam Singapore. Singapore can provide a halal certificate by using existing institutions and regulations in a good systematic manner.