Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembatalan Sertifikat Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri no. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis melakukan penelitian terhadap Sertifikat desain industri Penggaris dengan No. ID 0000759, No. ID. 0004475 dan No. ID. 0010242. Pemegang Sertifikat No. ID 0000759 mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertifikat No. ID. 0004475. Gugatan tersebut dikabulkan dengan Putusan No. 04K/N/HAKI/2006 jo. No.58/DESAIN INDUSTRI/2005/PN. NIAGA. JKT. PST. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan fakta yang memperlihatkan bahwa pembatalan Sertifikat No. ID. 0004475 adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya yang menjadi penilaian majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut adalah dalam hal bentuk dan bukan terhadap konfigurasi dari kedua Sertifikat tersebut, karena konfigurasi pada kedua Sertifikat tersebut tidak mendapat perlindungan hukum desain industri. Hasil penelitian berikutnya, ditemukan bahwa terbitnya Sertifikat No. ID. 0010242 adalah sudab sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya, cakupan perlindungan penggaris pada Sertifikat No. ID. 0000759 dan No. ID. 0004475 adalah hanya bentuk saja, karena konfigurasi dalam hal ini sama sekali tidak mendapatkan perlindungan hukum desain industri, Menurut penulis, sebaiknya UUDI 31/2000 no.PP 01/2005 lebih disempurnakan dengan menambah beberapa pasal yang mengatur secara tegas mengenai cakupan pemberian perlindungan desain industri dan mengenai definisi persamaan desain industri, sehingga permasalahan hukum desain industri dapat dihindari di kemudian hari.

Abstrak :
Undang-undang Pokok Agraria adalah Undang-undang yang dibentuk untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah antara Ny. Tatty Hertika cs selaku ahli waris almarhum Wagianto dengan Yayasan UMS {Union Makes Strength) berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 31-XI--1998 tanggal 30 Oktober 1998 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 129/Mangga Dua (dahulu Kebon Jeruk). Surat Keputusan tersebut didasari permohonan dari Yayasan UMS yang mengaku sebagai pemilik dari SHM Nomor 129/Sisa/Mangga Dua tersebut. Tanah tersebut semula adalah bekas hak Eigendom Verponding nomor 457, ternyata telah dijual oleh pemilik semula kepada Yayasan UMS berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Nomor 53 tanggal 6 Maret 1954 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Kadiman, yang sampai saat berlakunya UUPA tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah. Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan TUN, untuk membatalkan suatu Sertifikat Tanah yang ternyata mengandung cacat hukum {Juridische gebreken). Suatu keputusan yang dibuat oleh Pejabat TUN yang tidak sesuai dengan prosedur atau suatu peralihan hak atas tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan keadilan adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat normatif empiris. Ditinjau dari sudut berlakunya penelitian ini berbentuk evaluatif-perspektif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menilai putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dan memberikan jalan keluar berupa saran atau rekotnendasi terhadap Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dibatalkannya Sertipikat Hak Milik haruslah didahului dengan persidangan perkara perdata pada peradilan umum untuk menentukan siapa pemilik tanah.

Abstrak :
ABSTRAK Sistem publikasi tanah yang dianut Undang-undang Pokok Agraria yaitu sistem negatif bertendensi positif, sehingga sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu sepanjang data fisik dan data yuridis yang terdapat didalamnya belum dapat dibuktikan yang sebaliknya. Sistem ini memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat melalui pengadilan dan membuktikan yang sebaliknya, sehingga sertipikat tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997) telah membatasi perlindungan hukum tersebut, karena seseorang tidak dapat menuntut tanah yang sudah berserlipikat, jika dalam waktu 5 tahun sejak dikeluarkannya sertipikat tidak mengajukan gugatan pada pengadilan. Dalam praktik hakim telah mengabaikan ketentuan tersebut yaitu hakim tetap menerima dan memeriksa perkara gugatan atas sertipikat hak atas tanah walaupun telah lebih 5 tahun sejak sertipikat diterbitkan seperti pada kasus warga meruya selatan vs PT Porta Nigra dan Haji Djuhri cs. Adapun permasalahnnya adalah apakah dasar pokoknya Mahkamah Agung yang menyatakan PT Porta Nigra memiliki lasa hak yang sah atas tanah Meruya Selatan sesuai dengan ketentuan hukum tanah nasional; bagaimanakah akibat putusan Mahkamah Agung tersebut bagi pihak ke liga yang telah memiliki sertipikat atas tanah tersebut; apakah lembaga rechtsvenverking dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 dapat digunakan sebagai penunjang dalam menghadapi gugatan keabsahan sertipikat di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui sertipikat hak atas tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 telah memberikan kedudukan yang kuat setidaknya bagi pemegang hak dan jaminan kepastian hukum lembaga rechtsvenverking Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dalam menghadapi gugatan di pengadilan. Dari hasil penelitian dan analisis disimpulkan bahwa kedudukan sertipikat menurut PP No. 24 Tahun 1997 memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat tetapi tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak lain yang merasa dirugikan. Dalam menghadapi gugatan di pengadilan, lembaga rechtsvenverking dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tidak efektif karena dalam praktek peradilan hakim telah mengabaikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut.

---

ABSTRACT Publication system of land registration pursuant to (he basic Agrarian Law (UUPA) is negative system with positive tendency therefore certificate is a strong evidence of land ownership, as long as physical data and juridical data not otherwise proven. This system provides warranties to the existence o f legal protection for another party who suffers losses to claim through out of the court and otherwise, so the certificate can be invalidated. Although, article 32 (2) of Government Regulation Number 24, 1997 (PP Number 24, 1997) regarding Land Registration has given limitation to the legal protection that one can not be sued for having certificate land, if after 5 years as o f the certificate is issued one did not make any claims to the court, if she or he owns the land and then the land is admitted as another person property and has approved by the first person. In practice the judges has never applied the regulation and still accepts and investigates the claim of land's right certificate even though after five years o f the issuance o f the land certificate such as happened in the case o f citizen o f South Meruya vs PT Porta Nigra and Haji Djuhri cs. The purpose of this research was to investigate how the land registration conducted according o f the PP Number 24, 1997 had provided the key positions for land certificate's holders and legal assurance based on the ?rechtsvenverking? institutions in article 32 (2) PP Number 24, 1997 on facing the claim in the court. This research is a library research method in normative description. From the research and analysis, it is concluded that role of this land certificate according to the PP Number 24, 1997 is meant to give legal assurance and protection to the party whose name is registered in the certificate but it is not give the same protection to another party whom felt losses. Having the claim in the court the ?rcchtsvcnxerking " institution pursuant article 32 (2) of PP Number 24, 1997 did not provide legal assurance since the judges ignores the provision of article 32 (2).

Abstrak :
Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena timbulnya sertipikat ganda pada obyek tanah yang sama. Permasalahan disini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya sertipkat ganda, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang sertipikatnya dibatalkan dalam sertipikat ganda, dan apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/TUN/2007 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif. ......Certificate as a strong admissible evidence instrument, in its issuance, often brings and created a legal impact for those who being related or those whose interests being jeopardized, therefore many times disputes related to the issuance of a certificate have been recurring and ended in the court for its settlement. In this case study, the dispute occurred due to the existence of double certificates on the same object (in this matter such object is land). The problem identified includes; what are the factors which lead to the existence of a double certificate, how is the legal protection being given to the party which certificate's being cancelled in the case of double certificates and is the Verdict of the Supreme Court number 56 PK/TUN/2008 has been in conjunction with the current regulation. This thesis is using normative-based research method with descriptive research type and the data being used is a secondary data. The data analysis within this thesis writings is using qualitative analysis method.

Abstrak :
Akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, seluas 10.457 M2 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik nomor 182/Sukapura, atas nama Unyas binti Kasim menimbulkan permasalahan hukum, dalam hal ini Notaris membuat PPJB ketika obyek tanah masih dalam sengketa waris di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, meskipun Buku III KUH Perdata tentang perikatan bersifat terbuka, bersandar pada asas kebebasan berkontrak, perlu diperhatikan obyek dari perjanjian adalah Tanah, oleh karena itu peraturan perundang-undang yang terkait dengan Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak dapat dikesampingkan oleh Notaris dalam membuat akta otentik PPJB atas obyek Tanah dan Majelis Hakim, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt/2011 tanggal 26 Juli 2011 terhadap akta otentik tersebut seharusnya mengkaji lebih dalam tentang kewenangan Notaris dalam membuat PPJB atas Tanah yang masih dalam obyek sengketa waris. Sehingga kesimpulan yang diambil dalam membuat akta otentik PPJB hak atas tanah, Notaris harus memperhatikan aspek-aspek yang berlaku dalam HTN, meskipun HTN meskipun HTN tidak berlaku secara tegas dan langsung terhadapa PPJB yang dibuat oleh Notaris. sehingga tercipta perlindungan hukum bagi para pihak dalam PPJB tesebut. ......The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate for land area 10.457 M2 (ten thousand and four hundred fifty seven square meter) which registered on right of ownership certificate number 182/ Sukapura under name of Unyas binti Kasim has emerged legal issue, since it was signed before the Notary when the land was still in inheretence dispute in supreme court. Despite the pricipal of Chapter III on Indonesia Civil Code regarding Contract, is open system, the objek of contract is land. Therefore, the Indonesia law relates land and Indonesia law which rules the Notary should be considered. Furthermore, the judges of Indonesia Supreme Court?s decision which is written on Indonesia Supreme Court?s verdict number 824 K/Pdt/2011 dated 26 Juli 2011, should be considered the aspects of the Indonesia law which relates to land and Notary. although Indonesia Law related land title certificate is not directly enforced for The Sale and Purchase Agreement Commitment of Land title certificate, but it should be applied on The Sale and Purchase Agreement Commitment in order to establish the equal legal protection for all parties on the agreement.

Abstrak :
Tesis ini membahas Mengenai Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagai pengganti sistem pendaftaran jaminan fidusia manual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Terdapat beberapa perbedaan dalam prosedur, syarat, tempat pendaftaran, proses perubahan dan proses penghapusan pendaftaran jaminan fidusia apabila ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Keabsahan dari sertifikat jaminan fidusia bentuk elektronik yang dapat telah diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia namun perlu perbaikan agar kekuatan pembuktian terhadap dokumen elektronik menjadi nirsangkal.

---

This thesis discusses Concerning Fiduciary Registration System in Electronic established under Circular No. DG AHU AHU-06.OT.03.01 in 2013 on the Application of Registration Administration System Fiduciary Electronic lieu fiduciary guarantee registration system manually. The method used in this research is a normative juridical research, using secondary data. There are some differences in the procedures, conditions, place of registration, the process of change and the removal process fiduciary guarantee registration when viewed in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary who create legal uncertainty. The validity of the certificate fiduciary electronic form that can be recognized by the laws and regulations in Indonesia but needs improvement so that the strength of evidence to be non-repudiation of electronic documents.

Abstrak :
Pada umumnya dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bank akan mensyaratkan pengikatan agunan. Agunan dapat berupa agunan perorangan maupun agunan kebendaan. Pada perkembangan terkini, muncul jenis hak jaminan lain, yang bukan merupakan jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Misalnya jaminan dalam wujud ijazah, surat pensiun, dan Sertifikat Pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik yang tidak memiliki nilai ekonomis bagi orang lain bila dijadikan sebagai agunan tambahan tentu akan mengalami sebuah kesulitan jika debitur wanprestasi, mengingat terhadap sertifikat pendidik tidak dapat dilakukan ekseskusi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Pengaturan mengenai lembaga jaminan dalam perjanjian pembiayaan bank syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh PT BPRS Dana Mulia jika perjanjian pembiayaan dengan agunan sertifikat pendidik mengalami kemacetan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian diagnostik. Hasil penelitian adalah (1) Pengaturan mengenai lembaga jaminan dalam perjanjian pembiayaan bank syariah sampai saat ini belum diatur secara khusus, sehingga pengaturan mengenai lembaga jaminan dalam perjanjian pembiayaan bank syariah berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum konvensional. Sertifikat Pendidik yang diaggap sebagai agunan dalam perjanjian pembiayaan di PT BPRS Dana Mulia tidak memenuhi unsur sebagai agunan, karena tidak dapat dialihkan, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak memiliki nilai ekonomis bagi pihak lain, dan tidak dapat dilakukan eksekusi jika debitur wanprestasi. (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh PT BPRS Dana Mulia jika perjanjian pembiayaan dengan agunan sertifikat pendidik mengalami kemacetan adalah dengan penyelesaian secara damai atau persuasif. ......In general, credit agreement or financing agreement are often required a collateral. Types of collateral can be material guarantee nor personal guarantee. Recent developments, there is other guarantee which are neither material guarantee nor personal guarantee. For example, diploma certificate, pension letters, and certificates of educators. Educator certificate is formal evidence as an acknowledgment given to teachers and lecturers as professionals. Educator certificates are not easy to value and turn into cash, if accepted as a collateral will be unsecured loans that don’t give bank any form of assurance or protection that the money will be returned. Considering that bank can not seize the certificates of educator and sell it to recoup its losses. Therefore Educator certificates cannot regarded as a secondary source of repayment if the borrower defaults. The research conducted in this thesis is to analyze (1) the arrangements of guarantee institutions in financing agreements in syariah bank according to Indonesia’s regulations. and (2) find out about the settlement process will be taken by PT BPRS Dana Mulia in case of funding with Educator Certificate as a collateral having default. To answer this problem, a normative juridical legal research method is used, with a research typology of diagnostic research. The results of the research are (1) The arrangements of guarantee institutions in financing agreements in syariah bank according to Indonesia’s regulations is have not yet been specifically regulated, therefore accordance with the applicable (law and) regulation. Educator certificate do not qualify as an eligible collateral, because cannot be assessed with money, have no economic value for others, and cannot be executed if the debtor defaults. (2) The settlement process will be taken by PT BPRS Dana Mulia in case of funding with Educator Certificate as a collateral having default is by discussion or compromising.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang merupakan perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas perjanjian pembiayaan yang disepakati dengan pemberi fidusia. Dalam hal pemberi fidusia melakukan wanprestasi maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Adanya titel eksekutorial pada jaminan fidusia menjadi perlindungan pada penerima fidusia dimanapun objek jaminan fidusia itu berada. Pada pendaftaran objek jaminan fidusia para pihak harus menggunakan objek jaminan milik pemberi fidusia. Hal itu telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3584 K/PDT/2018 objek jaminan tidak atas nama pemberi fidusia sehingga berakibat tidak sahnya sertifikat jaminan fidusia dan pemberi fidusia yang cidera janji merugikan penerima fidusia karena tidak dapatnya objek jaminan tersebut dieksekusi oleh penerima fidusia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah keabsahan sertifikat jaminan fidusia yang objek jaminan tidak atas nama pemberi fidusia dan tanggung jawab debitur atas cidera janji dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian permasalahan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu analisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia dan wanprestasi. Analisis data yang dilakukan adalah diagnostik berdasarkan ketentuan mengenai jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan konsumen dan wanprestasi. Dalam hal perjanjian pembiayaan, sertifikat jaminan fidusia sah jika objek jaminan merupakan milik pemberi fidusia agar memberi perlindungan kepada para pihak dan untuk mencegah terjadinya permasalahan seharusnya objek jaminan langsung dibaliknamakan kepemilikannya. Kerugian yang dialami kreditur akibat cidera janji harus dipertanggungjawabkan oleh debitur berdasarkan perjanjian pokok yang disepakati para pihak. Oleh karena itu kreditur harus meminta ganti rugi kepada debitur. ......This research discusses the validity of the fiduciary guarantee certificate which is a legal protection for the fiduciary recipient of the agreed financing agreement with the fiduciary. In the event that the fiduciary performs default, the fiduciary recipient can execute the fiduciary security object. The existence of the executorial title on the fiduciary guarantee protects the fiduciary recipient wherever the object of the fiduciary guarantee is. In registering the object of fiduciary security, the parties must use the object of the guarantee belonging to the fiduciary. This has been stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. In the decision of the Supreme Court Number 3584 K / PDT / 2018, the object of guarantee is not in the name of the fiduciary, which results in invalidation of the fiduciary certificate and the fiduciary who fails to promise to harm the fiduciary recipient because the fiduciary recipient cannot execute the guarantee object. The problems discussed in this study are the validity of the fiduciary guarantee certificate, which the object of guarantee is not in the name of the fiduciary and the debtor's responsibility for default in the consumer financing agreement. Research on the problem uses the normative juridical research method, namely analysis based on theory and legislation on fiduciary and default guarantees. The data analysis performed was a diagnostic based on the provisions regarding fiduciary security, consumer financing agreements and defaults. In the case of a financing agreement, the fiduciary guarantee certificate is valid if the collateral object is the property of the fiduciary in order to provide protection to the parties and to prevent problems from occurring, the object of guarantee should be immediately reversed in the name of its ownership. Losses suffered by the creditor due to default must be accounted for by the debtor based on the main agreement agreed by the parties. Therefore, the creditor must ask for compensation from the debtor.