Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Serah terima antar shift yang dilaksanakan belum konsisten mencakup tanggung jawab asuhan keperawatan. Serah terima antar shift yang kurang baik berpotensi mengganggu pengelolaan pemberian obat oleh perawat serta munculnya insiden keselamatan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi hubungan serah terima antar shift dengan pengelolaan pemberian obat oleh perawat. Penelitian kuantitatif ini menggunakan rancangan analitic-correlational dengan pendekatan cross sectional. Sampel sebanyak 152 perawat pelaksana diambil secara non probality sampling dengan convinience. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan yang bermakna antara serah terima antar shift dengan pengelolaan pemberian obat oleh perawat p < 0.001. Faktor yang memiliki pengaruh signifikan adalah pendidikan terakhir dan komunikasi yang obyektif antar perawat. Strategi yang dapat dilakukan manajer keperawatan adalah penilaian manajemen risiko terkait serah terima antar shift dan pengelolaan pemberian obat serta pendidikan berkelanjutan bagi perawat.

---

Nursing shifts handover carried out has not consistently covered the responsibilities of nursing care. Poor nursing shift handover has the potential to interfere with nursing drug administration by nurses and the emergence of patient safety incidents. The purpose of this study was to identify the relationship between nursing shift handover with nursing drug administration. This quantitative study used an analytic-correlational design with a cross sectional approach. A sample of 152 nurses was taken by non-probability sampling with convenience. The results showed that there was a significant relationship between nursing shift handover and nursing drug administration p <0.001. Factors that have a significant effect are recent education and objective communication between nurses. Strategies that can be carried out by nursing managers are risk management assessments related to handover between shifts and management of drug administration as well as continuing education for nurses."

"Kegiatan serah terima pasien pada setiap pergantian tugas jaga perawat merupakan unsur manajemen dalam pelayanan keperawatan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi hubungan persepsi perawat pelaksana tentang fungsi pengawasan kepala ruang dan pelaksanaan serah terima pasien di RSUD Gunung Jati Cirebon. Metode survei analitik dengan pendekatan cross sectional dilakukan pada 138 orang perawat pelaksana yang bertugas di instalasi rawat inap. Hasil menunjukkan bahwa persepsi perawat pelaksana tentang fungsi pengawasan pelaksanaan serah terima pasien kurang baik. Evaluasi terhadap fungsi pengawasan kepala ruang pada pelaksanaan serah terima yang dilakukan perawat disarankan. Penelitian tentang pelaksanaan serah terima pasien berdasarkan observasi dengan menggunakan interrater reliabiliti direkomendasikan.

---

The activities of patients handover is an essential element in the management of nursing services. The objective is to identify influence of nurses' perception to the supervisory function of executive head nurse and implementation of patients' handover at Gunung Jati hospital Cirebon. An analytical survey method applied on 138 nurses at inpatient installation. It showed supervisory function of executive head nurse was poor as well as implementation of patients' handover. Evaluation to executive head nurse function and implementation of handover were suggested. Research on the implementation of the patients' handover that based on observations using inter rater reliability was recommended."

"Tesis ini membahas mengenai pengunaan fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan yang dijaminkan untuk pelunasan suatu utang. Fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan ini tidak dijaminkan dengan suatu perjanjian jaminan secara nyata dan jelas. Selanjutnya, jaminan yang diberikan juga tidak melalui lembaga jaminan khusus. Sehingga permasalahan yang timbul, mengenai keabsahan penyerahan jaminan oleh debitor kepada kreditor tanpa suatu perjanjian jaminan dan kedudukan jaminan fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan yang telah dijaminkan oleh debitor kepada kreditor. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah perjanjian jaminan yang dibuat tidak secara nyata dan jelas asal dengan kesepakatan para pihak adalah sah dan kedudukan fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan yang dijaminkan adalah sebagai jaminan umum dan kreditor pemengang jaminan umum mempunyai kedudukan sebagai kreditor konkuren. Jaminan umum menurut Pasal 1131 KUHPerdata adalah segala kebendaan milik debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas perikatan debitor. Sehingga seluruh kebendaan yang dimiliki debitor menjadi jamianan pelunasan utangnya. Selanjutnya, disarankan agar ketika membuat suatu perjanjian lebih baik berbentuk tertulis dan otentik, serta jika menjaminkan suatu benda untuk pelunasan utang harus dengan lembaga jaminan khusus yang mudah dieksekusi jika terjadi wanprestasi.

---

The focus of this Thesis is application of copy acceptance of land and building as collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement. This copy acceptance of land and building also implemented by collateral common. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research. According to article 1131 KUHPerdata collateral common is every debitor assets not only moving assets but also unmoving assets and not only exsisting assets but also assets that will be later become collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement is lawful. Then position of this copy acceptance of land and building is collateral common. So that creditor position is competition creditor;The focus of this Thesis is application of copy acceptance of land and building as collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement. This copy acceptance of land and building also implemented by collateral common. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research. According to article 1131 KUHPerdata collateral common is every debitor assets not only moving assets but also unmoving assets and not only exsisting assets but also assets that will be later become collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement is lawful. Then position of this copy acceptance of land and building is collateral common. So that creditor position is competition creditor"

"Peran dan fungsi manajemen kepala ruangan berkontribusi dalam pelaksanaan komunikasi efektif terutama pada pelaksanaan serah terima. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan peran, fungsi manajemen kepala ruangan dan pelaksanaan serah terima dengan desain cross sectional. Penelitian ini menggunakan probability sampling (tehnik simple random sampling) dengan 266 sampel sesuai kriteria inklusi. Instrumen yang digunakan merupakan modifikasi dari berbagai sumber terkait. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan regresi linier berganda. Hasil uji valliditas dan reliabilitas instrumen B adalah 0,362-0,912 (Cronbach alpha 0,955) dan instrument C adalah 0,455-0,722 (Cronbach alpha 0,957) sehingga dikatakan valid dan reliabel. Kesimpulan adalah rata-rata staf pelaksana keperawatan berumur 32,01 tahun, masa kerja 12,27 tahun, mayoritas perempuan, berpendidikan vokasi, pernah mengikuti pelatihan komunikasi efektif, status kepegawaian sukarela/honor/kontrak, jenjang karir perawat klinik (PK) III, dan posisi jabatan sebagai pelaksana, kepala ruangan paling tinggi menjalankan peran informational dan fungsi pengarahan, ada hubungan antara peran kepala ruangan, fungsi manajemen, tingkat pendidikan, pelatihan komunikasi efektif, dan status kepegawaian dengan pelaksanaan serah terima (p = 0,0001–0,045, α = 0,05), faktor yang paling dominan mempengaruhi pelaksanaan serah terima adalah pelatihan komunikasi efektif (Nilai Beta = 3,059) fungsi manajemen kepala ruangan (Nilai Beta = 0,520). Rekomendasi adalah rumah sakit membuat program peningkatan pendidikan staf pelaksana vokasi menjadi pendidikan profesi, membuat program pelatihan peran dan fungsi manajemen kepala ruangan, menjadikan peran dan fungsi manajemen menjadi key performance indicator (KPI) kepala ruangan, kepala ruangan meningkatkan peran interpersonal dan supervisi, dan instrumen penelitian mengenai pelaksanaan serah terima dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan serah terima di ruangan.

---

The role and management function of the head nurse contributes to effective communication, especially during the handover. The purpose of this study was to identify the relationships among role, management functions of the head nurse and handover implementation with a cross sectional design. This study used probability sampling (simple random sampling technique) with 266 samples according to the inclusion criteria. The instrument used a modification of various related sources. Data analysis used univariate, bivariate and multiple linear regression.The results of validity and reliability test of instrument B are 0.362-0.912 (Cronbach alpha 0.955) and instrument C are 0.455-0.722 (Cronbach alpha 0.957) so that valid and reliable.

Conclusions were the average nursing staff aged 32.01 years, working period 12.27 years, majority of women, vocational education, had attended effective communication training, voluntary/honor/contract employment status, clinical nurse career ladder  III, and position as staff, the highest head nurse carriest out an informational role and directional function, there are relationship among roles of head nurse, management functions, education level, effective communication training, and employment status and handover (p = 0,0001–0,045, α = 0.05), the most dominant factor affecting the handover implementation were effective communication training (Beta Value = 3.059) and management function of head nurse (Beta Value = 0.520).

Recommendation is for hospitals to make education improvement programs for vocational staff to become professional education, make training programs for the role and function of the head of the room, make management roles and functions key room indicator (KPI), room heads improve interpersonal and supervision roles, and instruments research on the implementation of handover can be used as a guide in carrying out handovers in the room."

"Supervisi yang dilaksanakan kepala ruangan di rumah sakit kerap menjadi sorotan, apakah pelaksanaannya sudah berfungsi optimal atau belum. Adanya perbedaan situasi dari sebelum pademi, saat pandemi, dan setelah pandemi Covid-19, menjadi sesuatu yang menarik untuk diketahui lebih mendalam tentang faktor penyebab terjadinya kemudahan maupun kesulitan dari pelaksanaan supervisi. Handover yang dilakukan oleh perawat dengan menerapkan komunikasi SBAR menjadi salah satu sasaran untuk dilakukan supervisi oleh kepala ruangan agar dapat diketahui proses pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi pengalaman kepala ruangan dalam pelaksanaan supervisi penerapan komunikasi SBAR pada kegiatan handover perawat. Desain penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam tidak terstruktur. Partisipan pada penelitian ini 14 orang kepala ruangan dengan memperhatikan prinsip saturasi data dan variasi maksimal. Pemilihan partisipan dengan teknik purposive sampling yang ditentukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis data yang digunakan adalah metode Colaizzi dan analisis tematik. Hasil penelitian didapatkan tujuh tema yakni 1) Bank Kepala Ruangan Sebagai Solusi Pelaksana Supervisi di Era Pandemi; 2) Budaya Supervisi Konvensional dan Digital di Berbagai Era; 3) Patient Safety Alasan Utama Optimalisasi Pelaksanaan Supervisi; 4) Kolaborasi dalam Pelaksanaan Supervisi; 5) Masalah 4 M dalam Pelaksanaan Supervisi; 6) Solusi Mengatasi Penerapan Komunikasi SBAR Kegiatan Handover; 7) Tiga Faktor Pendukung Pelaksanaan Supervisi. Diharapkan rumah sakit dapat melakukan peninjauan dan memperbaharui pedoman-pedoman berbasis digital untuk menghadapi tantangan masa kini maupun yang akan datang. Sementara perawat manajer diharapkan dapat melakukan pengawasan secara terjadwal pada pelaksanaan supervisi kepala ruangan penerapan komunikasi SBAR pada kegiatan handover perawat.

---

Supervision carried out by the head nurse in the hospital is often in the spotlight, whether the implementation is functioning optimally or not. There are differences in situations from before the pandemic, during the pandemic, and after the Covid-19 pandemic, it is interesting to know more about the factors that cause the ease and difficulty of carrying out supervision. The handover carried out by the nurse by applying SBAR communication is one of the targets for supervision by the head nurse so that the implementation process can be known. The purpose of this study was to explore the experience of the head nurse in supervising the implementation of SBAR communication in nurse handover activities. The study design is qualitative with a phenomenological approach, the data collection method uses unstructured in-depth interviews. Participants in this study were 14 head nurses with due observance of the principles of data saturation and maximum variation. Selection of participants by purposive sampling technique which was determined based on inclusion and exclusion criteria. The data analysis used is the Colaizzi method and thematic analysis. The results of the study obtained seven themes, namely 1) Head Nurse Bank as a Solution for Supervision Executors in the Pandemic Era; 2) Conventional and Digital Supervision Culture in Various Eras; 3) Patient Safety Main Reason for Optimizing Supervision Implementation; 4) Collaboration in Supervision Implementation; 5) 4 M Problems in the Implementation of Supervision; 6) Solutions for Overcoming the Implementation of SBAR Communication for Handover Activities; 7) Three Factors Supporting the Implementation of Supervision. It is hoped that hospitals can review and update digital-based guidelines to deal with current and future challenges. Meanwhile, nurse managers are expected to be able to carry out scheduled supervision on the implementation of the supervision of the head nurse on the implementation of SBAR communication in nurse handover activities."

"Serah terima belum optimal di beberapa rumah sakit di Indonesia dan ditemukan masih banyak kejadian tak terduga dan insiden nyaris celaka. Pentingnya komunikasi yang efektif dalam serah terima, khususnya dalam penggunaan metode SBAR untuk memastikan keselamatan pasien dan kualitas perawatan. Penerapan serah terima antar shift menggunakan metode SBAR di ruang rawat inap Rumah Sakit X belum optimal. Sosialisasi, role play, dan supervisi terbukti dapat mengoptimalkan pelaksanaan serah terima keperawatan sehingga perlu diterapkan pada ruang rawat inap Rumah Sakit X. Tujuan penulisan ini yaitu menganalisis gambaran serah terima dan upaya pengoptimalan serah terima antar shift dengan metode sosialisasi, role play, dan supervisi. Metode penulisan yang digunakan adalah case report dengan pendekatan teori perubahan terencana Kurt Lewin. Tahapan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi gambaran situasi, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis masalah, menerapkan serta mengevaluasi solusi sesuai evidence-based practice, dan penulisan laporan kasus. Hasil dari penerapan intervensi evidence-based practice menunjukkan tingkat pengetahuan tentang serah terima menggunakan SBAR sebesar 85% dan persentase capaian pelaksanaan serah terima 63%. Sosialisasi dan role play berkala dapat dilakukan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan serah terima. Temuan ini juga menyoroti pentingnya pelaksanaan supervisi untuk mendukung proses timbang terima yang optimal di ruangan.

---

Handover has not been optimal in several hospitals in Indonesia and it was found that there were still many unexpected events and near-accident incidents. The importance of effective communication in handover, especially in the use of the SBAR method to ensure patient safety and quality of care. The application of handover between shifts using the SBAR method in the inpatient room of Hospital X has not been optimal. Socialization, role play, and supervision are proven to optimize the implementation of nursing handover so that it needs to be applied to the inpatient room of Hospital X. The purpose of this writing is to analyze the handover picture and efforts to optimize handover between shifts with socialization, role play, and supervision methods. The writing method used is a case report with Kurt Lewin's planned change theory approach. The stages carried out are identifying the situation picture, identifying problems, collecting data, analyzing problems, implementing, and evaluating solutions according to evidence-based practice, and writing case reports. The results of the implementation of evidence-based practice interventions show the level of knowledge about handover using SBAR is 85% and the percentage of achievement of handover implementation is 63%. Periodic socialization and role play can be carried out as an effort to optimize the implementation of handover. These findings also highlight the importance of implementing supervision to support an optimal weighing process in the room."

"Dalam suatu perumahan keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat penting. Pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan pemilik hak atas tanah yang lama melepaskan hak atas tanahnya kepada pemerintah daerah setempat. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah status hukum fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diserahkan pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat, tapi belum ada surat pelepasan hak atas tanah sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap keabsahan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat. Jenis data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan serah terima tersebut belum sah, peralihan hak atas tanah dapat terjadi apabila sudah ada surat pelepasan hak atas tanah tersebut atau masa habisnya jangka waktu sertipikat Hak Guna Bangunan. Serah terima yang tidak memenuhi tata cara persyaratan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diatur mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya diatur jangka waktu maksimal kapan serah terima itu harus dilakukan, sehingga jika melewati batas waktu tersebut secara otomatis peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi.

---

In a housing the existence of social facilities and public facilities is very important. The Government has arranged the implementation of the handover of social facilities and public facilities. The regulation requires the old landowners to relinquish their land rights to the local government. The problem to be analyzed in this research is the legal status of social facilities and public facilities that have been submitted by the housing developer to the local government, but there has not been a letter of release of the land in connection with the Supreme Court Decision Number 256 K TUN 2016. This research uses literature research method that is juridical normative, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to the validity of the handover of social facilities and public facilities from the housing developer to the local government. The types of data used include court decisions, statutory regulations, books, journals, and legal dictionaries. The result of the research indicates that the handover is not yet valid, the transfer of rights to the land may occur if there is a letter of release of the land right or the expiry of the period of the Land Use Rights certificate. Handover that does not meet the procedures for the handover of social facilities and public facilities that have been arranged to cause the transfer of rights to the land does not have the power of law. It should be set the maximum time period when the handover must be done, so if it passes the time limit automatically the transfer of rights to the land has occurred. "

"Kebutuhan akan perumahan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat dipenuhi sebagai tempat tinggal. Dalam praktiknya, penjualan rumah oleh pelaku usaha developer dilakukan sebelum rumah tersebut selesai dibangun dengan melalui pesanan terlebih dahulu. Pembelian rumah yang melalui pesanan akan dituangkan ke dalam perjanjian jual beli perumahan, yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB antara pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian jual beli perumahan ini merupakan kesepakatan yang dijadikan pedoman dalam proses pembangunan rumah untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana yang diperjanjikan.Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata developer wanprestasi untuk membangun rumah yang dipesan oleh konsumennya yaitu berupa keterlambatan dalam serah terima rumah yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, seperti yang terjadi pada kasus yang menjadi topik dalam penelitian ini. Oleh karena janji-janji yang tidak kunjung dipenuhi dan juga timbul masalah karena perbuatan developer maka pembeli akhirnya mengadukan pelaku usaha tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Tangerang Selatan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa pelaku usaha telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen UUPK , Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, KEPMENPERA tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah; Dalam PPJB Perumahan Discovery Eola Bintaro ini terdapat klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 UUPK; dan Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh developer selaku pelaku usaha terhadap perjanjian jual beli perumahan yang menyebabkan kerugian dapat diminta pertanggungjawaban berupa tanggung jawab perdata maupun pidana.Kata Kunci: Pelindungan Konsumen, Perjanjian Jual Beli Perumahan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah, Konsumen, Pelaku Usaha, Keterlambatan Serah Terima Rumah.

---

The need for housing is a basic human needs to be met as a residence. In practice, the sale of house by developer carried out before the house was completed through advance orders. House purchases through orders will be submitted into the housing purchase and sale agreement, that is known as the house preliminary sale and purchase agreement PPJB between businesses developer and consumers. Residential purchase and sale agreement is an agreement that is used as guidelines in the construction process to fulfill the rights and obligations mutually of each party as agreed.However, in practice the developer default to build a house that was ordered by the consumer in the form of a delay in the handover of the house that does not comply with the agreements that have been agreed upon, as occured in the case as subject of this research. Because of promises not being fulfilled and problem appear caused by developer, then finally consumer denounce the business actors to Consumer Dispute Settlement Board BPSK South Tangerang. The research method in this case is juridical normative.The results of this research concluded that businesses have violated the provisions of Law No. 8 Year 1999 about Consumer Protection, Law No. 1 Year 2011 about Housing and Neighborhoods, KEPMENPERA on Guidelines for the Sale and Purchase of House Housing PPJB Discovery Eola in Bintaro, there are standard clauses that violate the provisions of Article 18 paragraph 1 of Law No. 8 Year 1999 and Based on the violations committed by developers as businesses towards the purchase agreement the housing that causes the loss can be held accountable in the form of civil or criminal liability.Keywords Consumer Protection, The Sale and Purchase Agreement, Consumer, Business Communities, Delay Handover Building."

"Kegiatan operasi serah terima LNG skema Cost Insurance and Freight dengan sistem alat ukur tangki terapung dinilai belum akurat, selamat, dan handal. Maka dilakukan studi kelaikan teknis sistem coriolis mass flow meter yang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan sistem alat ukur tipe lainnya. Penggunaan sistem coriolis mass flow meter dengan akurasi ±0,015% dan ketidakpastian pengukuran ±0,050% dapat mengurangi losses energi yang diserahkan akibat akurasi alat ukur sebesar ±77 MMBtu atau ±0,003% dan losses akibat ketidakpastian pengukuran sebesar ±8.267 MMBtu atau ±0,28% untuk 1 (satu) kali pengapalan, serta meningkatkan risk ranking dari acceptable with control menjadi acceptable as is. Berdasarkan hasil perhitungan losses dan Failure Mode Effects and Criticality Analysis, sistem coriolis mass flow meter lebih akurat, selamat, dan handal dibandingkan sistem alat ukur tangki terapung.

---

Liquefied Natural Gas (LNG) custody transfer in Cost Insurance and Freight by using custody transfer measurement system is identified not accurate, safe, and reliable. Hence the engineering feasibility study of coriolis mass flow meter that has several advantages than others has been hold. The using of coriolis mass flow meter with accuracy about ±0,015% and uncertainty about ±0,050% can minimize losses of energy transferred that caused by accuracy of measurement about ±77 MMBtu or ±0,003% and losses that caused by uncertainty about ±8.267 MMBtu or ±0,28% for each shipping, then optimize risk ranking from acceptable with control into acceptable as is. Based on losses calculation and Failure Mode Effects and Criticality Analysis, coriolis mass flow meter is more accurate, safe, and reliable compare with custody transfer measurement system."