Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal dispute within insurance,contract may accur because of in one hand insurance company don't fulfill its obligations to pay the claim ; there are different interpretation on the implementation of agreed obligation by parties selling product without Authority' s approval insurance covarage more than that of its capacity withoutdoing reinsurance for securement; insurance company is suspended,flattering the isurance applicant/customer by falsifying data or invalid information...."

"ABSTRAKConsent merupakan landasan utama terbentuknya yurisdiksi International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) untuk dapat menyelesaikan sengketa investasi internasional. Dikarenakan pilihan forum penyelesaikan sengketa investasi pada ICSID bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi host state, consent digunakan salah satunya untuk membatasi akses investor dalam menyelesaikan sengketa pada ICSID melalui berbagai persyaratan. Namun adanya klausula Most Favoured Nation (MFN) dan penerapannya pada consent dalam BIT secara tidak langsung memperbesar kesempatan bagi investor untuk menggugat host state di ICSID dengan merujuk pada BIT pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, Tesis ini akan membahas 2 (dua) masalah utama yaitu (i) bagaimana pertimbangan arbiter dalam menentukan bahwa klausula MFN dapat diterapkan pada consent penyelesaian sengketa di ICSID dan (ii) bagaimana perumusan klausula MFN dalam BIT yang dibutuhkan untuk menghindari ketidakjelasan penerapannya pada consent. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan apakah klausula MFN dapat diterapkan dalam consent penyelesaian sengketa atau tidak masih menjadi perdebatan di kalangan arbiter ICSID. Untuk menyikapi ketidakjelasan atas penerapan ini, host state dapat memilih alternatif perumusan klausula MFN dalam BIT salah satunya dengan mengklarifikasi ruang lingkup klausula MFN dalam sebuah BIT apakah mencakup consent penyelesaian sengketa investasi atau tidak.

---

ABSTRACTConsent is the cornerstone of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) jurisdiction to resolve international investment disputes. Because the choice of an investment dispute resolution forum in ICSID is not an easy thing for host states, consent is used to limit investor access to resolve disputes on ICSID through various conditions. However, the existence of the Most Favored Nation (MFN) clause and its application to consent in BIT indirectly increases the chance for investors to sue host state in ICSID by referring to third party BIT. Based on this, the Thesis discusses two main issues: (i) how the arbitrator's consideration in determining that the MFN clause can be applied to the dispute resolution consent in ICSID and (ii) how the MFN clause formulation in BIT is needed to avoid the unclear of its application on consent. The method used in this research is the normative juridical method. This study concludes that the determination of whether the MFN clause can be applied in dispute resolution or not is still a debate among ICSID arbitrators. To address the ambiguity of this application, the host state may determine alternatives for the formulation of the MFN clause in the BIT by clarifying scope of the MFN clause in a BIT whether or not to cover investment dispute resolution."

"https://perpustakaan.jakarta.go.id/book/detail?cn=INLIS000000000850702#:~:text=Sebagai%20salah%20satu,menikmati%20buku%20ini."

"Tesis ini membahas mengenai mengenai pengaruh sengketa hukum emiten atau calon emiten yang akan melakukan penawaran umum serta membahas mengenai upaya-upaya Bapepam terkait dengan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kerugian bagi pihak manapun termasuk investor publik dan juga upaya represif atau penyelesaian terhadap akibat yang ditimbulkan dari pengaruh padanya sengketa hukum yang awalnya diprediksikan tidak akan mempengaruhi kelangsungan perusahaan emiten dalam menjalankan usahanya tetapi setelah pernyataan pendaftaran sudah efektif dan penawaran umum telah dilaksanakan terjadi dampak terhadap kelansungan bisnis perusahaan emiten tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan masalah (problem finding) untuk kemudian menuju pada suatu penelitian untuk mengatasi masalah (problem solution). Permasalahan timbul apabila setelah melakukan penawaran umum, sengketa hukum emiten tersebut berdampak terhadap perseroan sehingga investor yang melakukan investasi secara tidak langsung mengalami kerugian, sehingga dalam hal ini perseroan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. namun untuk itu Bapepam harus terlebih dahulu melakukan upaya-upaya yakni pemeriksaan dan penyelidikan terhadap permasalahan tersebut apakah ada indikasi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam proses penawaran umum. Penelitian ini dibahas mengenai penyelesaian jika terjadi dampak yang disebabkan oleh sengketa hukum emiten tersebut yang terjadi setelah penawaran umum dilakukan.

---

This tesis discusses concerning effect from lawsuit of emiten or emiten candidate which will do the initial public offering and discusses about efforts of BAPEPAM are concern of preventive effort or determend in order to not occur loss for anyone included public investor dan other represive effort or completion with effect that caused from influence going concern emiten in operate their business, but then after declare registration already effective dan initial public offrering have done with effect to going concern emiten.

Method of research that used in this research is method of research literature aims to solve the problem. Afterwards going to the research to get the solution. The problems appear if after doing intial public offering, lawsuit emiten will effect with company with the result in this case company could demanded responsibility, however for that BAPEPAM must do the effort for the first, that is inspection dan investigation with that problem whether there is indication of infraction with opening principle in initial public offering. This research will discuss about solving if effect occured because of lawsuit emiten that happen after initial public offering have done."

"Meningkatnya kegiatan bisnis lintas batas negara telah memungkinkan para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa selain dengan menempuh jalur hukum di pengadilan nasional salah satu negara asal para pihak. Litigasi dianggap memakan waktu dan biaya, yang merupakan faktor penghambat dalam menjalankan bisnis, di mana efisiensi sangat dijunjung tinggi. Atas alasan ini, metode lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan telah diusahakan, yaitu melalui proses yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Arbitrase dan mdiasi adalah contoh bentuk dari APS yang paling umum. Tidak seperti arbitrase, mediasi belum menerima pengakuan dan pelaksanaan internasional yang sama dengan putusan arbitrase asing. Namun, baru-baru ini, Konvensi Mediasi Singapura telah berlaku. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan tantangan pada penerapan Konvensi Mediasi Singapura di lima negara, yaitu Singapura, Kerjaan Saudi Arabia, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan dan India, yang telah meratifikasi atau menandatangani konvensi tersebut. Kelima negara ini akan dibandingkan dengan Indonesia untuk melihat apakah Indonesia akan menghadapi tantangan serupa. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif disertai dengan studi literatur untuk mengkaji hukum domestik masing-masing negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada urgensi bagi Indonesia untuk meratifikasi konvensi tersebut. Terlepas dari manfaat yang ditawarkan oleh Konvensi Mediasi Singapura, akan lebih baik bagi Indonesia untuk mengkaji undang-undang mediasi yang berlaku saat ini sekaligus meningkatkan kesadaran mediasi sebagai salah satu APS di kalangan pelaku usaha dan praktisi hukum.

---

The increasing cross-border business activities have allowed business actors to settle their disputes aside from litigating in the national courts of one of the parties' home countries. Litigation is perceived as time-consuming and costly, which are impeding factors in conducting business where efficiency is highly valued. For these reasons, other means to settle the dispute outside court are attempted, a process known as Alternative Dispute Resolution (ADR). Arbitration and mediation are examples of the most common forms of ADR. Unlike arbitration, mediation has not received the same international recognition and enforceability as a foreign arbitral award. However, recently, the Singapore Convention on Mediation came into force.

This thesis aims to analyze the possible challenges of implementing the Singapore Convention on Mediation in five states, namely, Singapore, the Kingdom of Saudi Arabia, the People's Republic of China, South Korea, and India, which have either ratified or signed the convention. These five countries will be compared to Indonesia to see whether Indonesia may face similar challenges. The author uses a juridical-normative research method accompanied by a literature study to examine each state's domestic law.

The research concludes that, as of currently, there is no urgency for Indonesia to ratify the convention. Despite the benefits that the Singapore Convention on Mediation offers, Indonesia should review its current law on mediation and simultaneously increase the awareness of mediation as an ADR among business actors and legal practitioners."