Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenyelesaian sengketa para pihak yang terikat dalamsuatu perjanjian, dapat diselesaikan melalui Peradilanumum, maupun melalui Arbitrase sebagai salah satu bentukalternatif penyelesaian sengketa yang, diatur di dalamUndang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketamelalui Arbitrase diketahui cepat, biaya murah, proseduryang sederhana dan terjaminnya kerahasiaan para pihak.Kenyataan yang terjadi tidaklah selalu demikian. Haltersebut dapat dilihat dalam kasus yang penulis uraikanpada tesis ini, di mana dalam Penulisan tesis ini penulismenggunakan dua metode penelitian yaitu metode penelitiankepustakaan yang digunakan untuk mencari data sekunder danmetode penelitian lapangan untuk mencari data primer.Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tidak memberikankepuasaan bagi para pihak, karena dalam kasus tersebutdapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrasesangatlah mahal dan panjangnya waktu yang dilalui, salahsatunya yaitu dengan adanya pengajuan pembatalan putusanarbitrase yang didasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut membuka peluang kepada salah parapihak untuk menempuh upaya hukum lain, berupa: pengajuanpermohonan pembatalan putusan arbitrase, pengajuan bandingatas putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase,pengajuan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah AgungRepublik Indonesia. Keadaan demikian menghasilkan suatukesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrasetidak efektif seperti yang dicita-citakan, karena: biayayang mahal, adanya pembatalan putusan arbitrase, timbulnyaupaya hukum lain, eksekusi putusan arbitrase melaluipengadilan negeri, hukum acara yang tidak jelas,dijadikannya para arbiter sebagai pihak dalam upaya hukumlain, serta tidak tercapainya win-win solution yangdiharapkan oleh para pihak."

"Mediasi sebagai salah satu pranata penyelesaian sengketa bisnis mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an. Mediasi mempunyai karakteristik yang khas yaitu menggunakan jalan kompromi dengan melibatkan pihak ketigayang disebut mediator. Prinsip utama yang terdapat dalammediasi adalah adanya itikad baikdari pihak-pihak. Mediasi secara umum diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata terutama pasal 1851-1864 tentang perdamaian, undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentangprosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi permasalahan adalah kapan mediasi dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis dan bagaiman kekuatan hukumhasil kesepakatn para pihak, apa keuntungan dan kerugian menggunakan mediasi dalampenyelesain sengketa bisnis serta upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peranan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis..."

"Skripsi ini membahas penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Sengketa bisnis memiliki karakter yang agak berbeda dengan sengketa pada umumnya, sehingga memerlukan cara penyelesaian yang berbeda pula. Komunikasi yang terputus menyulitkan para pihak untuk sepakat memilih penyelesaian melalui mediasi, khususnya mediasi di luar pengadilan. Pembahasan proses mediasi yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan beberapa sengketa bisnis, memberikan gambaran yang jelas mengenai karakter sengketa bisnis dan proses penyelesaiannya. Mediator tipe vested interest mediator yang penulis terapkan ternyata dapat membantu para pihak untuk mengungkap dan menyelesaikan sengketa bisnis melalui mediasi. Vested interest mediator menyimpangi asas impartial, namun efektif untuk penyelesaian sengketa bisnis. Kesepakatan Perdamaian sebagai hasil akhir dari mediasi yang berhasil, dapat digugat menjadi Akta Perdamaian sehingga mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan pada tingkat penghabisan. Wanprestasi terhadap Kesepakatan Perdamaian mungkin saja terjadi jika masih ada prestasi yang harus dipenuhi. Penggunaan lembaga jaminan kebendaan dalam Kesepakatan Perdamaian diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum.

---

This thesis disseminates mediation as a means of settling business disputes in Indonesia. Business disputes are slightly different from disputes in general and for that reason a different approach and style of settlement needs to be applied. Where communication has ceased to exist between the disputing parties, it could be difficult to apply mediation, especially in cases where such disputes are not brought before the court of law. The mediation process to settle some business disputes done by the writer gives clear picture of business dispute character and settlement. Obviously, vested interest mediator that the writer applied to the cases can be very helpful in settling business disputes through mediation. Vested interest mediator deviating from impartial principle, but it works effectively for the settlement of business disputes. A settlement agreement resulting from a successful mediation process can be broungt before court of law to be legalizaed by the court of law as an Akta Perdamaian. It is final and binding, has the force of law, and consequently can be enforced with the assistance of the court in the event that one of the parties does not satisfy his obligation pursuant to the settlement agreement. I would therefore recommend the use of some kind of collateral to ensure that any and all obligation pursuant to the settlement agreement can be enforced accordingly."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait bisnis properti 4 (empat) unit Apartemen Bassura City dan bagaimana konstruksi hukum pembelian 4 (empat) unit Apartemen Bassura City terkait putusan nomor 134/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat preskriptif menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai pasangan suami dan istri karena dalam persidangan, Tergugat tidak menyertakan bukti bahwa antara dirinya dengan Penggugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam. Tergugat tidak memiliki hak atas 4 (empat) unit Apartemen Bassura City apabila perkawinan antara dirinya dengan Penggugat tidak dicatatkan pada KUA Kecamatan mengacu pada Pasal 5 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI bahwa perkawinan secara agama Islam tidak diakui secara hukum apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada KUA Kecamatan oleh Pejabat Pencatat Nikah. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai rekan bisnis mengacu pada pernyataan saksi EH dan bukti P-6. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian maka konstruksi hukum pembelian 4 (empat) unit Apartemen Bassura City untuk diperjualbelikan mengacu pada Bukti P-6 yang dibuat oleh Tergugat, pernyataan saksi EH dan itikad baik Tergugat untuk mendokumentasikan penerimaan uang (bukti P-5) dari Penggugat kepada Tergugat. Penulis mengkaji bahwa posisi Tergugat sebagai perantara Penggugat untuk mengelola bisnis properti jual-beli 4 (empat) unit Apartemen Bassura City sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHD dimana Tergugat bertindak sebagai Komisioner. Penulis memberikan saran bahwa utamakan Perjanjian secara tertulis dalam kesepakatan bisnis apapun sehingga apabila dikemudian hari terdapat sengketa bisnis maka sudah ada bukti yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian konstruksi hukum.

---

XThis thesis discusses how the legal relationship between the Plaintiff and the Defendant relates to The Business Property of 4 units Bassura City Apartments and how the legal construction of 4 apartment unit puchase related to civil case decision number 134/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim. This research is a prescriptive normative juridical law research using secondary data which is then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was found that legal relationship between the Plaintiff and the Defendant could not be categorized as a husband and wife because in the trial, the Defendant did not include evidence that between himself and the Plaintiff had carried out an Islamic marriage. The Defendant does not have rights to 4 units Bassura City Apartments if the marriage between her and the Plaintiff is not registered at KUA Kecamatan referring to Article 5 jo. Article 7 paragraph (1) Kompilasi Hukum Islam that Islamic marriage is not legally recognized if the marriage is not registered at KUA Kecamatan. The legal relationship between the Plaintiff and the Defendant is as a business partner referring to the statement of witness EH and evidence P-6. Furthermore, based on the results of the study, the legal construction of the purchase of 4 units Bassura City Apartments for sale refers to evidence P-6 made by the Defendant, witness EH’s statement and the Defendant’s good faith in documenting the receipt of money (evidence P-5) from the Plaintiff to the Defendant. The author examines that the Defendant’s position is as an intermediary for the Plaintiff to manage the business property of buying and selling 4 units Apartments Bassura City as regulated in Article 76 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) where the Defendant acts as a Commissioner. The author advises that prioritizing a written agreement in any business agreement so that if in the future ther is a business dispute, then there is clear evidence and does not create uncertainty in legal construction."