Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Akhir ini bertujuan untuk memeriksa seinpurna atau tidak senspurnanya suatu graph sederhana planar. Met ode yaiig digunakan adalah dengan menguraikan graph sederhana planar kedalam graph kompoiieii berciasarkcwi graph sempuriia planar j-lnseparable; i = 1,2,3,4. Kemiidian diperiksa komparabilitasnya pada graph seropiirna planar 4-inseparable."

"Tesis ini secara khusus mengulas jaminan kualitas, sertifikasi dan penerapan spesifikasi teknis dalam perdagangan internasional, terutama di pasar Eropa. Kini jaminan kualitas dan sertifikasinya merupakan faktor kunci strategi pemasaran telah menjadi topik hangat di permbicaraan WTO. Hal ini disebabkan karena jaminan kualitas dan sertifikasinya dapat digunakan untuk menghambat perdagangan babas. Dimana kemudian hari, jika terjadi proteksi, maka proteksi tersebut akan mengancam daya saing pasar domestik negara yang bersangkutan di persaingan global.Uni Eropa dalam rangkaian pilar kesatu dan kedua, Community and CFSP, berusaha untuk mengamankan kepentingan domestiknya, dengan meciptakan Neighboring Countries Policies, serta Growth and Stability Pact guna memicu pertumbuhan ekonomi yang stabil di kawasan sekitar Eropa. Uni Eropa, sekarang telah menjadi salah satu keltuatan ekonomi terbesar setelah Amerika Serikat dan Jepang. Uni Eropa lebih banyak terfokus pada negara-negara Afrika, ketimbang negara-negara Asia dan Pasifik area. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Jepang yang bergerak aktif di region tersebut. Oleh karena itu, Uni Eropa saat ini sedang berada pada ancarnan potensial menjadi "outsider" di wilayah Asia dan Pasifik. Saat ini, Uni Eropa telah memberikan fasilitas perdagangan tidak hanya ke negara-negara Afrika, namun juga ke negara-negara Asia dan Pasifik. Hal ini dilakukan untuk merangkul lebih dekat negara-negara Asia dan Pasifik, termasuk salah satunya Indonesia.Uni Eropa dan negara-negara ASEAN, dan asia lainnya mernbentuk sebuah forum ASEM yang bertujuan menjebatani perbedaan keduabelah pihak baik secara ekonomi, budaya, hukum, dsb, guna mencapai kesepakatan bersama dalam terapan bisnis, hukum dan kerja sama lainnya di bidang lain. Hal ini tidak terlepas dari rangkaian kesepakatan dan diskusi WTO dan PBB.Oleh sebab itu, tesis ini berfokus pada bagaimana menggunakan fasilitas perdagangan yang diberikan Uni Eropa secara maksimal untuk menembus pasar Eropa daengan menggunakan celah sertifikasi dan standard kualitas export ke Eropa dalam sektor komponen automotive. Demikian tidak hanya perusahaan yang berasal dari Indonesia saja, namun perusahaan yang berasal dari Amerika Selatan, Eropa Timur dan negara Asia lainnya pun berlomba-lomba menggunakan celah tersebut untuk menembuh pasar Eropa_ Tak cuman itu, tesis ini juga memberikan dual paradigma celah kualitas tersebut yang merupakan celah yang dapat berguna bagi produsen dan pemerintah Indonesia, namun juga dapat menjadi bumerang bom waktu yang jika kita menjadi lengah, kita akan tertinggal jauh dibandingkan pesaing-pesaing Indonesia yang saat ini sedang menggalakkan standardisasi, sertifikasi dan pemasaran dalam berbagai negosiasi perdagangan akses pasar secara internasional.Dan untuk memberikan pembelajaran lebih jelas, penulis mengangkat studi kasus dari PT Selamat Sampurna, tbk, yang merupakan perusahaan komponen automotive Indonesia yang telah aktif mengekspor ke pasar Eropa.Dan telah berhasil menembus pasar produk automotive Jerman, yang merupakan pasar automotive terbesar di Uni Eropa. Serta juga mengangkat daya export negara-negara pesaing Indonesia dalam mengekspor ke pasar Eroppa, khususnya dari Eropa Timur yang baru saja bergabung dengan Uni Eropa."

"Tesis ini membahas kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dari perspektif kenotariatan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang memuat pinsip; efektif, efisien, terbuka, transparan, perlakuan adil bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut tidak dibuat dalam akta otentik.Penelitian ini akan memberikan penilaian sejauh mana kekuatan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibuat dengan akta dibawah tangan dapat memenuhi prinsip tersebut diatas dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Analisis data dilakukan dengan metoda kualitatif dan hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk perspektif analisis. Dari tinjauan hukum perdata, kontrak yang dibuat dengan akta dibawah tangan mengikat para pihak sepanjang isi dan tanda tangannya di akui oleh para pihak tersebut, namun dari perspektif kenotariatan akta tersebut tidak mempunyai bukti sempurna dan perlindungan hukum yang pasti.Hasil penelitian menyarankan sebaiknya kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dibuat dengan akta notaris supaya kontrak tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, baik terhadap kekuatan pembuktian isi (materi) kontrak maupun keabsahan identitas para pihak dan keabsahan wewenang pejabat penandatangan kontrak sehingga dapat memberikan perlindungan yang objektif dan otentik terhadap pejabat penandatangan di hadapan pihak ketiga. Disamping itu dengan keterlibatan notaris dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan transparansi, integritas, keadilan dan perlindungan yang objektif bagi semua pihak.

---

This study is focusing on the contract of Government procurement on goods and services from notarial perspective based on the Presidential Decree No. 80, 2003, which regulated the principle of; effective, efficient, transparence, equal treatment for all stakeholders and accountable. In implementing that Decree, the signing of contract is not att and approved by Notary.The study will discuss how is the procurement contract of good and services which is only made as personal written statement (akta dibawah tangan) in order to have force of law for protecting the parties (who signed the contract) which is inline with the principle of Presidential Decree No. 80, 2003. The qualitative method was used in the analysis of data and its result is presenting in perspective analysis. From the Private Law point of view, contract which is signed under personal written statement by the parties will bind the parties as long as the contents and signature are confessed by the parties. However, from the Notary perspective, that contract is not fully authentic evidence and not protected by law.The study recommended that in order the contract of procurement on goods and services has an authentic evidence, the contract must be att and approved by Notary. Under that case, the evidence of contract contents and the originality of identity and authority of the parties will be objectively protected by law. Furthermore, with involvement of the Notary in the contract process of goods and services procurement will improve the transparency, integrity, fairness, and objective protection for the parties."

"ABSTRAKAkta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundangoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempatakta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Salah satu fungsiakta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alatpembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya sertasekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam aktatersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenarandari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yatiu aktatersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lainyang dapat membuktikan sebaliknya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat danterpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalamkehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidangperbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktiantertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnyatuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial,baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik, makaakan menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum,dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

---

ABSTRACTAuthentic deed is deed that made in the form specified by law or before a publicofficer authorized to do it, in place of deed is made (Article 1868 KUHPerdataand Article 165 HIR). One of the important functions of deed is as a means ofverification. Authentic deed is verification tool that is perfect for both parties andthe heirs and all persons who obtained the rights from what is published behalf thedeed. Authentic deed is evidence that the binding means that the truth of thematters of deed in writing must be approved by the judge, so that deed is regardedas correct for the truth that no other party who can prove otherwise. Authenticdeed as authentic evidence and most have fullest an important role in everyrelationship in the legal community life. In a variety of business relationships, theactivities in the field of banking, land, social activities, and others, the need for awritten verification of authentic deed is increasing in line with the growingdemands of rule of law will be in a range of economic relations and social, both atthe national, regional, and global. Through the authentic deed, it will clearlydefine the rights and obligations, ensure legal certainty, and it is also expected of adispute can be avoided."

"Tesis ini membahas Peran Notaris dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sampai saat ini hanya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Kasus mengenai wanprestasi terhadap kontrak pengadaan dimana para pihak dalam kontrak menggunakan akta di bawah tangan yang dilakukan oleh Penggugat, mengakibatkan pengugat dikenakan sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kontrak Pengadaan Barang Jasa terutama pekerjaan kompleks baiknya dibuat dalam bentuk Akta Notaris, sehingga Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum terkait pelaksanaan kontrak sebelum penandatanganan kontrak. Hal ini akan membantu para pihak untuk mendapatkan perlindungan yang objektif dan memiliki kontrak yang lebih baik, antara lain dengan memiliki kesamaan pemahaman tentang definisi dari wanprestasi, dimana bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, maka pihak lain dapat melakukan tindakan sebagai sanksi. Hal ini akan meminimalisir potensi sengketa. Selanjutnya hakim dalam memutus perkara akan memperhatikan permasalahan yang terjadi, dimana Penyedia telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan kontrak, sehingga terjadi pemutusan kontrak dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.

---

This thesis discusses the role of the notary in the contract of procurement of government goods services, which until now has only been made in the form of a deed under the hand, so that it does not have perfect evidence strength. The case regarding breach of contract of procurement where the parties to the contract use an underhand deed carried out by the Plaintiff, resulted in the plaintiff being sanctioned by the Defendants Black List. This research is a qualitative research with a descriptive-analytical design. The results of the study suggest that the contract for the procurement of goods services especially complex works should be made in the form of a notarial deed, so that the notary can provide legal counseling related to the implementation of the contract before signing the contract. This will help the parties to obtain objective protection and have a better contract, among others by having a common understanding of the definition of default, where if one party cannot fulfill the obligations specified in the contract, the other party can take action as sanctions. This will minimize the potential for disputes. Furthermore, the judge in deciding the case will pay attention to problems that occur, where the Provider has defaulted by not completing the contract, so that the contract is terminated and subject to black list sanctions."

"Berdasarkan penelitian Henri Chambert-Loir, pada abad ke-19 ada seorang pengarang/penyalin naskah dalam kesusastraaan Melayu Lama. Pengarang/penyalin itu dikenal dengan nama Muhammad Bakir bin Syafian bin Usman bin Fadli dan tinggal di Kampung Pecenongan Gang Langgar Tinggi, Betawi. Muhammad Bakir itu sangat produktif, naskah yang disalin atau dikarangnya sendiri banyak jumlahnya. Ia memiliki semacam perpustakaan ("taman bacaan rakyat") dan menyewakan. naskah-naskah kepada pembacanya. Menurut Chambert-Loir, tercatat 70 judul naskah yang merupakan koleksi yang ada dalam taman bacaannya. Dari ke-70 judul itu, 28 naskah merupakan hasil tulisan Bakir (Chambert-, Lair, 1986:3--4). Dari ke-28 naskah tulisan Bakir, ada beberapa naskah yang berupa cerita wayang. la mengarang cerita wayang dengan mengambil sumber dari Mahabharata. Nama tokoh cerita wayangnya diambil dari keluarga Pandawa dan Kurawa, tetapi jalan cerita dibuat menyimpang dari cerita pokoknya. Koleksi naskah yang berasal dari taman bacaan Muhammad Bakir terbagi atas beberapa kelompok, yaitu: 1. hikayat yang khas Islam, misalnya Hikayat Muhammad al Samman, Hikayat Nabi Bercukur; 2. cerita yang lazim dikategorikan sebagai hikayat "zaman peralihan" (hikayat yang mencerminkan pengaruh corak Hindu dan Islam sekaligus), misalnya Hikayat Nakhodu Asyik, Hikayat Merpati Mas dan Merpati Perak; 3. lakon wayang, misalnya Hikayat Agung Sakti, Wayang Arjuna; 4. syair, misalnya Syair Buah-buahan, Syair Sang Kupu-kupu dengan Kumbang dan Balang (Chambert-Loir 1987:145-146); dan 5. cerita Panji, misalnya Hikayat Panji Semirang. Semua naskah koleksi Muhammad Bakir tertulis dalam huruf Arab-Melayu dan biasanya disertai dengan tanggal dan tahun penyelesaian penulisan naskahnya."

"Tesis ini berjudul kekuatan pembuktian salinan akta dalam persidangan perdata studi putusan Mahkamah Agung No. 10 K/PDT/2015, terdapat tiga rumusan masalah yang dibahas yaitu keabsahan perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, kekuatan pembuktian Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta Notaris menurut ilmu hukum atau doktrin, dan pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian Salinan Akta Pengakuan Utang dalam Putusan Mahkamah Agung. Tesis ini ditulis untuk mengkaji permasalahan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik dalam persidangan, yang dilakukan dengan tujuan agar mengetahui pengaturan hukum terkait pembuktian akta autentik dan kekuatan pembuktiannya dalam persidangan. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Sistematika penulisan dibagi dalam lima bab. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum dan keberlakuan hukum yang mengikat bagi para pihak apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian, perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris harus memenuhi peraturan agar dapat memenuhi syarat akta autentik agar dapat memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk minuta, salinan, kutipan, dan Grosse Akta memiliki kekuatan pembuktian akta autentik apabila terpenuhi syarat-syarat lahiriah, formil, dan materiil. Pada kasus ini, Akta Pengakuan Utang tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga tidak ada perikatan hukum yang terjadi, dan semua akibat hukum yang telah terjadi harus batal demi hukum.

---

This thesis is entitled power of proof from copy of the deed in the civil trial of the Supreme Court decision case number 10 K/PDT/2015, there are three problems discussed, the validity of the agreement made by a Notary, the strength of proof of the Minutes of Deed, Copy of Deed, Quotation of Deed and Grosse Deed according to legal science or doctrine, and judges' consideration of the strength of proof from Copy of Deed Debt Recognition in the Decision of the Supreme Court.

This thesis was written to examine the problem about power of proof of authentic deeds during the trial, which was carried out with the aim of knowing the legal regulation relating to the verification of authentic deeds and the strength of their evidence in the trial. The method used in research is juridical normative, with techniques literature study to collect secondary data, consists of primary and secondary law materials. The writing is divided into five chapters.

The results of the research in this thesis are that agreement has legal force and legal enforcement that is binding on the parties if the agreement is made by fulfilling law regulate about agreement, an agreement made with the Notary deed must meet the regulations in order to fulfill the authentic deed requirements in order to have perfect proof power. For minuta, copies, quotations, and Grosse Deed have the power of authentic deed proving if the physical, formal and material requirements are met. In this case, the Debt Recognition Act does not have power of proving, so there is no legal engagement that occurs, all legal consequences that have occurred must be null and void."

"Ekstrak akar tanaman akar kucing (Acalypha indica Linn.) diketahuimempunyai khasiat menurunkan kadar asam urat darah. Ekstrak akar A.Indica ini merupakan ekstrak kering yang sudah diformulasi mengandungbahan tidak larut berupa pengisi dan adsorben. Dalam penelitian ini, ekstrakakar A. Indica diformulasi dalam bentuk suspensi kering efervesen denganmenggunakan bahan pensuspensi pati ganyong terpregelatinasi sempurna(PGTS). PGTS merupakan modifikasi dari pati ganyong yang mempunyaisifat alir dan viskositas yang baik. Suspensi kering efervesen dibuat secaragranulasi peleburan dalam 3 formula dengan campuran efervesen yangberbeda. Kadar campuran efervesen yang berbeda ini akan mempengaruhiwaktu rekonstitusi dan pH larutan. Semakin besar campuran efervesen dalamformula maka semakin cepat waktu rekonstitusi dan semakin asam larutanyang dihasilkan. Evaluasi suspensi kering efervesen yang dilakukan meliputiorganoleptis, uji waktu alir, uji sudut istirahat, uji kadar air, distribusi ukuranpartikel, waktu rekonstitusi, pH, uji viskositas, uji higroskopisitas, dan ujikesukaan (hedonik). Dari evaluasi yang dilakukan diperoleh hasil bahwasuspensi kering efervesen memiliki karakteristik yang baik dan memenuhipersyaratan teknis."

"Nominasi Warisan Dunia UNESCO dilakukan oleh negara penyelenggara dengan menyampaikan dossier yang diperlengkapi peta geografis dari properti yang hendak diusulkan. Peta seperti ini terletak di dalam kontinuum Peta Propaganda hingga Peta Sempurna dan lebih mendekati ujung Peta Sempurna. Menggunakan pendekatan hermeneutik Pickles, skripsi ini memahami Peta Sub-Area B Kraton dari dossier Hisotrical Landmarks Along the Cosmological Axis of the Yogyakarta City. Kartografi yang dihasilkan menunjukkan peta tersebut terletak lebih dekat ke ujung Peta Propaganda daripada ujung Peta Sempurna, dan elaborasi kartografi dengan mengubah kode peta dapat menggeser posisi peta ini mendekat ke ujung Peta Sempurna.

---

A nomination of UNESCO World Heritage is conducted by a State-party through the submission of a dossier that includes map(s) of the nominated property. Maps of this kind are placed within the Propaganda-Perfect Map continuum. Using Pickles’ hermeneutics approach, this undergraduate thesis reads the Sub-Area B Kraton map of the Historical Landmark Along the Cosmological Axis of the Yogyakarta City dossier. The resulting cartography revealed that the map’s position is closer to the Propaganda extreme than to the Perfect extreme on the continuum, and an elaboration of the cartography by changing the map’s code can move this position of the map closer to the Perfect Map extreme"

"Alokasi makanan adalah alokasi dasar di dalam rumah tangga yang seolah-olah mampu diberikan sama rata untuk setiap anggota rumah tangga terutama antar anak atau antar saudara kandung. Namun ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan adanya perbedaan alokasi makanan antar saudara kandung.  Dengan menggunakan data IFLS 4 dan 5 serta variasi makanan sebagai proksi alokasi makanan, studi ini membahas dua faktor yang berpengaruh terhadap alokasi makanan yaitu urutan kelahiran dan status pengaturan fertilitas yang tidak sempurna. Selain itu studi ini mencoba menjelaskan mekanisme efek urutan kelahiran menggunakan status pengaturan fertilitas yang tidak sempurna tersebut. Hasil pada studi ini menemukan bahwa adanya efek negatif urutan kelahiran di dalam alokasi makanan rumah tangga. Selain anak dengan status tidak diinginkan dan atau berada di keluarga tidak diinginkan akibat adanya status pengaturan kelahiran yang tidak sempurna cenderung variasi makanan yang lebih rendah. Namun studi ini tidak bisa menjelaskan secara kausalitas mekanisme dibalik efek negatif urutan kelahiran melalui status pengaturan kelahiran yang tidak sempurna.

---

Food allocation is a basic allocation within a household that as if the household is able to provide an equal allocation for each household member, especially between child or sibling. But there are several factors which can cause differences in the allocation of food between siblings. Using IFLS 4 and 5 data and food variation as proxy of allocation, this study discusses two factors that affect food allocation, birth order and imperfect fertility control status. Beside that, this study tries to explain the mechanism of birth order effects using the imperfect fertility control status. The results of this study found that there was a negative effect on birth order in household allocation of food. In addition children with unwanted status and/or live in unwanted families due to imperfect birth control status, tend to have lower food variations. However, this study cannot explain the causality of the mechanism behind the negative effects of birth order through imperfect birth control status."