Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kementerian Keuangan RI di dalamnya memiliki instansi yang bernama Sekretariat Pengadilan Pajak (SetPP) yang bertugas memberikan layanan pengadilan profesional untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dari kegiatan pengadilan tersebut tentunya menghasilkan berkas arsip yang dapat digunakan kembali di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengimplementasian dari proses pemberkasan putusan pengadilan pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak serta menelaah kendala yang dihadapi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ruang penyimpanan yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berkas putusan berupa arsip dinamis aktif diterima dan diciptakan melalui bagian umum kemudian diolah dan disimpan oleh bidang Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi (APKD). Sistem pemberkasan arsip di setiap instansi memiliki sistem yang berbeda-beda, di Sekretariat Pengadilan Pajak arsip diberkaskan dengan metode kronologis dan sudah sesuai dengan prosedur, yakni melalui proses pemeriksaan, pengindeksan, pemberian kode, penyortiran, pelabelan, dan penyimpanan. Tempat penyimpanan fisik berkas putusan termasuk ke dalam jenis kombinasi dari sentralisasi dan desentralisasi. Untuk peralatan dan perlengkapan untuk menyimpan arsip sudah lengkap, serta sumber daya manusia yang ada bekerja dengan profesional. ......The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has an agency called the Tax Court Secretariat which is tasked with providing professional court services to uphold law and justice in accordance with the laws and regulations in the field of taxation. The court activities certainly produce archive files that can be reused in the future. This research aims to understand and analyze the implementation of the tax court decision filing process at the Tax Court Secretariat and examine the obstacles faced. The formulation of the problem in this study is the storage space that is not in accordance with the procedure. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data obtained for this research comes from primary data and secondary data. The results of this study show that decision files in the form of active dynamic archives are received and created through the general section then processed and stored by the field of Administrative Review and Documentation (APKD). The archive filing system in each agency has a different system, at the Tax Court Secretariat the archives are filed using the chronological method and are in accordance with the procedure, namely through the process of inspection, indexing, coding, sorting, labeling, and storage. The physical storage of decision files is included in the combination of centralization and decentralization. The equipment and supplies for storing archives are complete, and the existing human resources work professionally.

Abstrak :
Tata kelola TI merupakan hal yang penting bagi organisasi yang menggunakan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnisnya. Di lingkungan Kementerian Keuangan tata kelola TI diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017. Saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh Sekretariat Pengadilan Pajak berkaitan dengan tata kelola TI. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI di Sekretariat Pengadilan Pajak. Metode penelitian menggunakan mixed method dengan 4 tahap yaitu coding, data entry, data display dan pengambilan keputusan. Data primer didapatkan melalui wawancara dan focus group discussion terhadap sepuluh narasumber yang terdiri dari Kepala Subbagian Operasional dan Pemeliharaan TIK, pejabat fungsional, dan staf IT. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 5 proses managed configuration, managed problem, managed IT change, managed asset, dan managed knowledge berada pada tingkat kapabilitas level 1 (performed) yaitu dan 5 proses managed risk, managed service request, managed continuity, managed security, dan managed requirement definition berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Pengadilan Pajak perbaikan tata kelola TI yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019. ......IT Governance is important for organizations that use information technology to support their business processes. Within the Ministry of Finance, IT governance is regulated by Minister of Finance Regulation Number 97/PMK.01/ 2017. Currently, there are several obstacles faced by the Secretariat of the Tax Court with regard to IT governance. This research was conducted to determine the maturity level of IT governance and provide recommendations for improvement aimed at improving the implementation of IT governance at the current Tax Court Secretariat. The research method uses mixed method with 4 stages, namely coding, data entry, data display and decision making. Primary data were obtained through interviews and focus group discussions of ten resource persons consisting of the Head of the ICT Operations and Maintenance Subdivision, functional officials, and IT staff. Maturity level measurement show that there are 5 processes managed configuration, managed problem, managed IT change, managed asset, and managed knowledge at the capability level 1 (performed) and 5 processes managed risk, managed service request, managed continuity, managed security, and managed requirement definition at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Secretariat of the Tax Court for improving IT governance based on the best activities provided by COBIT 2019.