Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian mengenai Peranan Militer Dalam Menyelesaikan Pergolakan di Surakarta, tujuannya untuk mengetahui bagaimana situasi pergolakan di Surakarta tahun 1948 - 1949 pada waktu meng_hadapi musuh dari dalam ( komunis ) maupun dari luar ( Belanda ). Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan, berupa buku-buku, Surat kabar dan majalah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, di dalam pergolakan di Surakarta pada tahun 1943 - 1949 terdapat beberapa peristiwa penting. Tahun 1948 pasukan Divisi ranembahan Senopati melawan Divisi Siliwangi yang dapat dikatakan perang saudara, selain itu pemerintah melawan komunis dimana komunis menyusup kedalam militer. Tahun 1949 pemerintah RI menghadapi musuh.dari luar ( Belanda ). Dengan adanya insiden - insiden tersebut militer menjamin keamanan dan keselamatan rakyat Surakarta. Dengan demikian terlihat bagaimana peranan militer dalam menyelesaikan pergolakan, khususnya di Surakarta pada tahun tahun 1948-1949."

"ABSTRAKPada masa revolusi tahun 1945-1950, pemerintahan daerah di Surakarta mengalami proses pencarian jati diri bentuk pemerintahan daerah, apakah berbentuk suatu daerah istimewa atau berbentuk suatu karesidenan biasa. Proses ini dipengaruhi oleh persaingan antar organisasi-organisasi politik yang memperebutkan hegemoni politik di Surakarta, ditambah lagi oleh suasana revolusi yang mengharuskan adanya perubahan bentuk pemerintahan daerah.Posisi kota Surakarta dianggap mempunyai kedudukan penting untuk menusuk ke jantung pemerintahan RI di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, selama revolusi gerakan oposisi marak terjadi di sana. Gerakan oposisi berupa aksi-aksi pendaulatan terhadap pejabat-pejabat di daerah, dan penentangan terhadap kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berlanjut dengan adanya aksi-aksi pemogokan, pertempuran, dan aksi_-aksi teror lainnya, yang menganggu stabilitas keamanan di daerah. Keadaan ini mempengaruhi jalannya pemerintahan daerah karena dampaknya dapat menurunkan kredibilitas pemerintah daerah di mata rakyat.Hal ini menjadikan Revolusi di Surakarta tidak hanya sekedar revolusi yang berusaha melenyapkan pemerintahan swapraja, tetapi juga revolusi yang menunjukkan persaingan politik tingkat lokal dan nasional. Untuk mengatasi keadaan ini menjadi tugas berat bagi pemerintah pusat RI dan pemerintah daerah serta aparat keamanannya (TNI) di Sura_karta.Krisis pemerintahan daerah di Surakarta pada akhirnya dapat diselesaikan setelah pemerintah pusat mengambil suatu keputusan yang tegas tentang status pemerintahan daerah di Surakarta, dan disertai oleh adanya proses pendemokrasian sistem pemerintahan daerah. Di samping itu keadaan ini juga disokong oleh keadaan politik nasional yang mulai stabil setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. setelah mengalami proses selama revolusi maka dipilihlah status pemerintahan sebagai karesidenan biasa, dan mengubur sistem swapraja, yang berarti lenyaplah kekuasaan politik kerajaan."

"ABSTRAKSkripsi ini berjudul Sarekat Rakyat Surakarta, 1923-1926 yang menuliskan tentang sejarah organisasi pada masa pergerakan. Pada skripsi ini digambarkan tentang peranan Sarekat Rakyat Surakarta pada masa itu, di sini digambarkan tentang aktivitas, peranan tokoh, dan konflik-konflik yang terjadi antara Sarekat Rakyat Surakarta dengan organisasi lainnya, yakni organisasi penentang. Sarekat Rakyat Surakarta merupakan organisasi bawahan dari Partai Komunis Indonesia seperti Sarekat Rakyat lainnya. Namun, di Surakarta ini Sarekat Rakyat digerakan oleh orang-orang muslim, yang merupakan basis massa terbesar gerakan tersebut. Gerakan ini dipimpin aleh H. Misbach, yakni seorang mubaligh atau tokoh yang berusaha mensinergikan kedua ajaran tersebut, yakni Islam dan Komunis. Sarekat Rakyat (pada umumnya) merupakan organisasi pecahan dari Sarekat Islam. Sarekat Rakyat berdiri setelah adanya pertentangan dan perpecahan dalam Sarekat Islam antara kelompok komunis (yang diwakili oleh Semaun) dan kelompok Agus Salim dan Cokroaminoto. Setelah perpecahan tersebut kelompok komunis dalam Sarekat Islam membentuk kelompok-kelompok yang mendukung mereka dalam basis Sarekat Islam, ke dalam Sarekat Rakyat. Sarekat Rakyat Surakarta didirikan pertama kali oleh H. Misbach pada tahun 1923, pada masa itu aktivitas SR Surakarta sangat terbatas karena adanya pelarangan berkumpul dan berorganisasi di daerah Surakarta. Setelah itu SR Surakarta mengalarni kemandegan karena penangkapan tokoh-tokoh dan ketua organisasi itu. Kemudian SR Surakarta kembali diaktifkan oleh seorang tokoh yang bernama Mas Marco Kartodikromo setelah adanya pencabutan pelarangan hak berkumpul di kota Surakarta. Pada masa itu SR Surakarta mengalami kemajuan yang pesat, mereka memiliki jumlah anggota yang cukup banyak. Namun, hal tersebut tidak berlangsung secara lama karena organisasi ini mengalami kehancurannya setelah pemberontakan PKI tahun 1926 dan 1927. Setelah peristiwa itu, seluruh organisasi komunis di Indonesia dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda, dan tokoh dan anggota mereka banyak yang ditangkap dan dibuang.

---

"

"Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan Agresi Militernya yang ke dua dan menduduki Ibukota RI Yogyakarta. Serangan Belanda dilancarkan dari udara dan berbagai arah, dari arah Banyumas, Semarang, Laut Jawa (pendaratan marinir). Sedangkan dari arah timur serangan dilancarkan dari Mojokerto dan Malang. Selama Perang Kemerdekaan II Karesidenan Surakarta ditetapkan menjadi wilayah Wehrkreise I dibawah komandan Brigade 5 Letkol Slamet Riyadi dan Wehrkreise I dibagi menjadi enam sub Wehrkreise (SWK) yaitu: SWK 100, 102, 103, 104, 105, 106. SWK 100 di bawah pimpinan Mayor Suradji, SWK 101 di bawah pimpinan Mayor Sunitoyoso, SWK 102 di bawah pimpinan Mayor Soenaryo, SWK 104 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, SWK I05 di bawah pimpinan Mayor Hartadi, dan SWK 106 di bawah pimpinan Mayor Achmadi (Tentara Pelajar/TNI Detasemen II Brigade 17). Mendengar perundingan Indonesia-Belanda terbuka kembali pada bulan April 1949, berita desas-desus akan diadakannya gencatan senjata semakin ramai yang dapat berakibat pada melemahnya semangat perjuangan karena kondisi yang tidak menentu. Untuk menghadapi segala kemungkinan selanjutnya selaku komandan SWK 106 maka Mayor Achmadi pada tanggal 25 April 1949 mengeluarkan Pedoman Rencana Masuk Kota yang menjadi pegangan bagi para komandan rayon. Kemudian pada awal Mei 1949 di Rayon II tepatnya di Dukuh Wonosido kelurahan Sidokerto diadakan rapat antara Rayon yang ada yang bertujuan untuk mengembangkan kekuatan yang ada. Keadaan yang tidak menentu tersebut berakhir dengan keluarnya instruksi Gubemur Militer Daerah Militer II KoloneI Gatot Subroto yaitu Instruksi No.16A tanggal 10 Juni 1949. Dengan instruksi tersebut maka semangat para pelajar pejuang bangkit kembali yang terbukti dengan segera dikeluarkannya perintah siasat no.447/VI/M.P2 SV/P.S 49 tanggal 26 Juni 1949 untuk mengadakan serangan_-serangan secara gerilya baik siang maupun malam. Setelah temyata kota Solo tidak dapat dipertahankan lagi, maka seluruh pelajar pejuang keluar kota menuju arah Timur ke Bekonang selanjutnya Mayor Achmadi diangkat sebagai komandan pertempuran kota Solo yang mempunyai daerah operasi terhadap kota Solo dan sekitarnya. Wilayah operasi ini kemudian disebut Sub Wehrkreise Arjuna 106 atau disingkat SWK Arjuna106. Selama perang gerilya tersebut pernah diadakan Serangan Umum (SU) I ke kota Solo pada tanggal 8 Februari 1949 yang hasilnya kurang memuaskan dan kemudian diadakan Serangan Umum (SU) II ke kota Solo pads tanggal 2 Mei 1949, yang kali ini mendapatkan hasil yang memuaskan dibandingkan SU I."