Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945), hampir sebagian besar rakyat telah mengalami berbagai kesulitan hidup. Dari mulai penderitaan ekonomi, perlakuan yang semena-mena, sampai pada kenistaan hidup, semua berbaur menjadi suatu image yang sampai kinipun sulit untuk dilupakan, terutama bagi yang mengalaminya. Terlepas dari citra buruk yang disandang oleh Pemerintahan Militer Jepang itu, namun ada juga suatu kesempatan yang diberikan mereka yang telah membawa manfaat untuk sebagian dari masyarakat kita, yaitu dengan diberikannya pendidikan militer bagi pemuda-pemuda pribumi. Institusi militer ini dikenal di Sumatra Timur (sekarang Propinsi Sumatra Utara dikurangi. Tapanuli dan Sibolga) dengan nama Gyu-gun atau Tentara Sukarela. Maksud dari dibentuknya Gyu-gun adalah untuk membantu dan mempermudah tugas-tugas tentara Jepang dalam perang. Dalam skripsi ini penulis ingin melihat bagaimana Gyu-gun dibentuk di Sumatra Timur. Setelah menelusuri later belakang dan tujuan pembentukan Gyu-gun, kemudian penulis melihat adanya sesuatu yang istimewa dari hasil dibentuknya Gyu-gun, Dengan di bentuknya Gyu-gun di Sumatra Timur, maka untuk pertama kalinya dikenal pendidikan militer dalam arti sesungguhnya. Ini penting artinya, karena sebagian besar mantan anggota Gyu-gun inilah yang kemudian bergabung dalam TKR yang turut berperang dalam Perang Kemerdekaan, dan seba_gian dari mereka inilah yang kemudian menjadi instruktur-_instruktur dalam latihan kilat kemiliteran untuk calon-calon perwira TKR di Sumatra Timur."

"Tulisan ini merupakan suatu deskriptif kronologis mengenai Berdiri dan Rubarnya Negara Sumatera Timur (NST) sampai terbentuknya Negara Kesatuan. Cikal Bakal Berdiri_nya Negara Sumatera Timur berawal pada tahun 1938 sejak berdirinya Persatuan Sumatera Timur kemudian lambat laun membentuk Negara Sumatera Timur pada tahun 1947 dan kemudian meleburkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur politis yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, selain itu juga ingin mengetahui hal-hal apakah yang menyebabkan Negara Sumatera Timur (NST) relatif tidak lama berdiri dan kemudian meleburkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang situasi kondisi kota Bukittinggi pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Karena masa pendudukan Jepang tidak bisa dilepaskan dari masa sebelumnya yaitu Hindia Belanda, maka penulisan skripsi ini diawali dengan kebijakan politik pemerintahan Hindia Belanda, gerakan kebangsaan yang berkembang, dan keadaan kota Bukittinggi sebelum pendudukan Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Pencarian data berupa buku-buku yang mengulas tentang kota Bukittinggi pada masa pendudukan Jepang, dokumen-dokumen Tentara Angkatan Darat ke-25 dan surat kabar yang terbit di Sumatera pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya untuk melengkapi data-data lain yang diperlukan dalam penulisan ini, maka digunakanlah proses wawancara dengan narasumber, studi kepustakaan dan penelitian arsip Belanda sebagai data pelengkap latar belakang dari tema penulisan. Setelah data-data tersebut berhasil dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan kritik dan interpretasi terhadap data-data tersebut, dan kemudian dilakukan pentahapan historiografi untuk direkonstruksi kembali dalam bentuk penulisan sejarah. Masa pendudukan Jepang di Bukittinggi ditandai dengan pendudukan Sumatera oleh tentara Jepang. Dimana pada awal pendudukannya, secara administrasi Sumatera disatukan dengan Malaya, dibawah pengawasan Tentara Angkatan Darat ke-25. Baru pada tanggal 1 Mei 1943 Sumatera dipisahkan dari Malaya, dengan alasan Jepang ingin memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Sumatera yang dianggap sangat penting dari segi ekonomi dan pertahanan militer. Karena pada saat itu tentara Sekutu telah melakukan serangan balik yang membuat Jepang terdesak. Kebijakan yang diterapkan tentara Jepang di Bukittinggi adalah melakukan pembangunan tempat pertahanan, seperti gua-gua dibawah kota Bukittinggi, benteng dan sebagainya. Sesuai dengan perencanaan awal yang disepakati di Tokyo pada tahun 1941, bahwa Sumatera termasuk Bukittinggi, akan dijadikan sebagai wilayah pertahanan dan penghasil sumber daya alam. Sebagai wilayah pertahanan, kebijakan lain yang diterapkan Jepang dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya tentunya disesuaikan dengan kebijakan tersebut diatas. Dimana dampak kebijakan perang Jepang di Bukittinggi membuat kehidupan masyarakat menjadi serba kekurangan dan menderita karena kemiskinan. Selain kehidupan yang berat yang harus dijalani masyarakat Bukittinggi pada masa pendudukan Jepang, kekalahan Jepang atas sekutu membawa semangat perlawanan rakyat setempat kepada tentara Jepang. Dimana perlawanan dilakukan baik secara tertutup maupun terbuka oleh para pemuda dan golongan nasionalis di Bukittinggi. Semangat perlawanan ini diwarnai pula oleh semangat rakyat Bukittinggi untuk mempertahankan kemerdekaan RI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945."

"Penulisan tentang militer dan pergolakan daerah sebagai suatu kasus dari kerangka kebijakan merupakan tema sentral penulisan skripsi ini, dimana penulis, ingin meng_gambarkan secara detail periode-periode apa yang penting yang mewarnai kurun waktu pergolakan ancara 1955-1958. Kurun waktu ke belakang sebagai setting penulisan berhasil mengungkapkan bahwa kuatnya pengaruh pada periode revolusi yang tertanam dari masing-masing individu dan kelompok di suatu daerah merupakan cikal Bakal. dimana mereka bisa mengartikan mengisi pembangunan pasca kedaulatan tidak dengan pertentangan terus menerus dipusat saja, hal ini pada akhirnya digugat lewat apa yang di sebut dengan PRRI. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini berSifat deskriptif-analitik, dimana penulis berusaha menyajikan dalam bentuk penggambaran seCara kronologis peristiwa-_peristiwa yang terjadi. Hal ini memberikan suatu benang merah yang jelas kenapa pergolakan itu bisa terjadi, apa yang menjadi latar belakangnya, secara singkat bisa disim_pulkan lewat kerangka kebijakan yang masih mencari format pemerintahan yang sesuai bagi negara pada kurun waktunya."

"Sumatra Timor, sekalipun telah di kenal oleh orang-orang Eropa semenjak kontak mereka yang pertama di Asia Tenggara pada abad ke 16 tetap nerupakan daerah yang secara ekonomi terpencil dan secara politik tidak menarik perhatian. Daerah ini terbentang 400 Km dari Tamia_ng di sebelah Utara sampai ke Indragiri di Selatan. Sumatra Timur di penuhi oleh hutan belantara yang lebat di mana terdapat bukit bukit dari daerah pesisir sampai ke pegunungan Bukit Barisan. Penduduk Sumatra Timur terdiri dari penduduk Batak di pedalaman sebelah Utara penduduk Minangkabau di tepi-tepi sungai di Selatan dan penduduk Me_layu yang berbaur dan senantiasa di pengaruhi oleh penduduk Batak, . Aceh dam Minangkabau. Sampai pada pertengahan abad ke 19, di Sumatra Timur terdapat se_jumlah kerajaan kecil di daerah pesisir dan terdapat lebih banyak di daerah pedalaman. Wilayah kerajaan -kerajaan ini menjadi rebutan dan pengaruh antara Aceh di Utara dan Johor di Malaya. Dengan kedatangan perusahaan-perusahaan asing yang di rintis oleh Jacobus Nienhujs serta keterlibatan pemerintah kolonial Belanda, maka Sumatra Timur menunjukkan potensi besar sebagai daerah penghasil dari tanaman-taman exsport seperti tembakau dan karet. Dalam waktu yang kurang dari enam puluh tahun, Sumatra Timur mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1930 Sumatra Timur telah npnjadi daerah penghasil tembakau dan karet terbesar di Hindia Belanda. Bersamaan dengan meningkatnya penanaman tembakau, raja-raja Melayu di perkuat posisinya. Hal ini terjadi melalui kontrak yang mereka buat dengan fihak perusahaan-perusahaan perkebunan asing. Perluasan areal perkebunan tembakau, karet dan kopra, telah mempersempit lahan lahan pertanian rakyat setempat. Hal ini dalam tahun 1930an mengakibatkan terjadinya krisis kekurangan tanah yang serius dalam tahun 1920an. Meningkatnya perluasan areal daerah penanaman tembakau telah men_dorang perusahaan-perusahaan perkebunan untuk memenuhi. kebutuhan kuli kuli. Penduduk setempat yang hidup dalam pola pertanian berladang menolak untuk menjadi kuli-kuli perkebunan. Keengganan penduduk asli menjadi kuli-kuli perkebunan untuk mendatangkan kuli-kuli dari Cina dan kemudian dari Jawa. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan pola kependudukan, mayoritas penduduk asli Melayu dan Batak berubah minoritas sementara pendatang Jawa menjadi penduduk mayoritas di Sumatra Timur. Untuk menjamin, bahwa kuli-kuli yang di datangkan dengan biaya perusahaan-perusahaan perkebunan, pemerintah kolonial Belanda atas desakan dari perusahaan-perusahaan perkebunan., memberlakukan peraturan' yang memberikan sangsi kepada kuli-kuli yang tidak bekerja sebagaimana yang tercantum dalam kontrak mereka atau yang melarikan diri dari pekerjaan mereka. Peraturan ini terkenal sebagai Poenale Sanctie. Kuli-kuli yang menarik diri atau tidak memenuhi kewajiban kerja mereka dapat dikenakan sangsi hukuman penjara. Depresi ekanomi yang terjadi pada akhir tahun 1920-an memberi pukulan tidak hanya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan asing harus memotong areal produksi, mengurangi jumlah tenaga kerja serta menurunkan harga, akan tetapi juga memukul kehidupan penduduk yang bergantung kepada perusahaan-perusahaan perkebunan. Tanah jaluran yaitu tanah-tanah yang di tinggalkan oleh perusahaan-penisahaan per_kebunan setelah masa panenan selesai untuk digarap oleh para petani peladang. Seperti yang di ketahui, penanaman teuibakau mempergunakan tanah-tanah perkebunannya secara berorasi setiap tahun. Tanah yang telah dipetik hasil tembakaunya ditinggalkan untuk berpindah kepada tanah baru yang masah kosong. Berkurangnya tanah-tanah jaluran se_bagai akibat menurunnya areal produksi perusahaan perkebunan telah menimbulkan persaingan di antara penduduk setempat yaitu Batak dan Melayu yang mengklaim mmiiliki hak-hak istimewa sebagai penduduk asli atas tanah-tanah di Sumatra Timur dengan bekas-bekas kuli-kuli kontrak yang menetap dan bekerja di Sumatra Timur dari pada pulang kembali ke kampumg halaman mereka di Jawa. Sikap raja-raja Melayu dan Batak yang lebih memberikan perhatian kepada keuntungan yang mereka dapat peroleh dari perusahaan-perusahaan perkebunan asing ketimbang terhadap kepentingan rakyat Sumatra-Timur, di samping kegagalan pemerintah kolonia1 Belanda untuk memberikan perlindungan terhadap kuli-kuli di perkebunan-perkebunan, telah mendorong pembentukan organisasi-organisasi pergerakan di Sumatra Timor pada tahun 1910an dan 1920an. Masalah-masalah kekurangan tanah yang di alami oleh penduduk Batak dan Melayu serta keresahan kuli kuli perkebunan sebagai akibat tindakan yang tidak berperikenanusiaan dari assistent-assistent perkebunan telah menjadi bahan pemberitaan surat-surat kabar lokal di Sumatra Timur. Perbaikan sarana komunikasi yang menghubungkan Jawa dan Sumatra Timur, memungkinkan masuknya berbagai ide-ide baru seperti Islam reformis, Komunisme dan Nasionalisme ke Sumatra Timur. Sekalipun damikian persoalan yang dominan tetap di tandai oleh keresahan terhadap exsploitasi perusahaan-perusahaan perkebunan terhadap kuli-kuli maupun menyempttmya lahan-lahan pertanian di Sumatra Timur. Di samping itu, organisasi-organisasi pergerakan di Sumatra Timur di dominasi oleh pemimpin-pemimpin yang berasal dari Jawa, Minangkabau. Penelitian ini berusaha melihat usaha yang dilakukan oleh para pemimpin organisasi pergerakan di Sumatra Timur dalam menyalurkan keresahan-keresahan penduduk menghadapi tekanan ekonomi perkebunan yang memperoleh dukungan pemerintah kolonial Belanda. Penelitian ini juga memberikan perhatian pada masalah-masalah yang mempengaruhi perluasan surat kabar-surat kabar di Sumatra Timur, ketidak puasan terhadap raja-raja setempat serta meluasnya tindak kekerasan sebagai akibat pe berlakuan Poenale Sanctie di perkebunan-perkebunan."

"ABSTRAKProklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, diikuti dengan keputusan-keputusan membentuk 3 (tiga) wadah perjuangan (PNI, KNI dan BKR) membutuhkan waktu lama untuk direalisasikan di Sumatera. Bahkan BKR tidak sempat terbentuk di wilayah ini. Mr. M. Hasan sebagai gubernur dan dr. Amir sebagai wakil gubernur bersikap ragu-ragu untuk menjalankan keputusan-keputusan pemerintah pusat itu. Faktor mendasar membuat mereka ragu-ragu adalah kenyataan bahwa ada polarisasi yang tajam/tinggi menjelang akhir pemerintah Belanda, antara kerajaan (Swapraja atau Ze1f-Bestuur: Melayu, Simalungun dan raja-raja karo). di satu pihak dan kaum nasionalis di pihak lain. Pendudukan Jepang tetap menghidupkan konflik M. Hasan dan dr. Amir ragu apakah masyarakat yang selama ini diperintah sultan dan raja secara ketat apakah akan mendukung atau tidak segala kebijaksanaan yang akan diambil. Di samping itu, ketidakjelian Hasan dan Amir dalam mencari dukuagan di kalangan nasionalis yang dapat diajak bekerjasama, juga merupakan faktor penghambat. Perjuangan kemerdekaan di Sumatera timur secara dominan dijalankan oleh badan-badan perjuangan atau laskar rakyat. Masing-masing partai politik yang berdiri sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 mempunyai badan perjuangan atau laskar rakyatnya tersendiri. Partai Nasio_nalis Indonesia (PNI) adalah partai yang paling aktif membina laskar rakyat. Mereka membentuk Nasional Pelopor Indonesia (NAPINDO). Dalam NAPINDO, kepemimpinannya sebagian besar dipegang oleh para kaum nasionalis dari masa pemerintah kolonial Belanda, para nasionalis yang telah memanfaatkan badan-badan bentukan militer Jepang dan para pemuda nasionalis yang bergerak di bawah tanah. Di dalam perjuangannya, di samping melakukan perlawanan bersenjata, NAPINDO juga mendirikan pusat-pusat perekonomian rakyat--seperti PUSERA --yang telah terbentuk sejak jaman pendudukan Jepang. Tujuan utama pendirian PUSERA adalah untuk menghidupkan perekonomian rakyat dan memperlemah pere_konomian Jepang. Dua strategi--perlawanan bersenjata dan mendidikan pusat-pusat ekonomi--yang secara konsisten dijalankan oleh lasykar NAPINDO, yang menjadi faktor yang menentukan berdiri dan tegaknya proklamasi kemerdekaan di Sumatera Timur.

---

"