Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan persaingan perdagangan internasional telah meningkatkan keuntungan bagi mereka yang terdepan dalam inovasi. Hak Kekayaan Intelektual sebagai sarana bagi mereka untuk melangkahkan diri mereka menjadi yang terdepan dalam inovasi dengan know-how teknis dan skema keberhasilan pemasaran melalui cara-cara barn sehingga meningkatkan keuntungan dalam jumlah besar. Dalam rangka pemasaran tersebut lahir sebuah hak ekskusif yang bemama paten. Dengan semakin berkembangnya tingkat teknologi, lahir hak yang bernama paten sederhana. Ketika sebuah penemuan diperoleh dengan cara yang merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak paten sederhana, maka pelanggaran tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, walaupun pada dasarnya sengketa paten sederhana di selesaikan oleh Pengadilan Niaga. Tesis ini khusus membahas peranan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana paten. Permasalahan ini menarik untuk dibahas karena selama ini kita mengetahui bahwa segala sengketa yang terkait dengan HKI khususnya paten sederhana menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga bukan kewenangan dan Pengadilan Negeri. Bab pertama dalam penulisan ini akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan model operasional penelitian. Pembahasan bab kedua akan menguraikan perlindungan hukum paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001, yang dimulai dan sejarah perlindungan paten sederhana, syarat-syarat perlindungan paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan kedudukan hukum pemegang paten sederhana menurut UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten. Selanjutnya dalam bab ketiga akan diuraikan kewenangan Pengadilan Negeri dalam sengketa paten sederhana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang berisi kewenangan Pengadilan Negeri, ketentuan pidana menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan pengecualian ketentuan pidana di bidang paten. Selanjutnya di bab keempat akan diuraikan objek dari paten sederhana berupa mesin perforasi milik PT Orphanmdo Tamamulia dan PT Truno Bravo Putusan No.38/PID/B/2004/PN.Jkt.Tim. Terakhir pada bab kelima, akan diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini."

"Tugas akhir ini membahas simulasi rangkaian logiksiederhana dan single stuck-at 1 fault dengan menggunakanbahasa pemrograman PASCAL."

"Salah satu asumsi pada regresi linier adalah bahwa variansi kesalahan () sama. Bila asumsi ini tidak terpenuhi, keadaan ini di sebut heteroskedastisitas. Pada tugas akhir ini akan dibahas bagaimana pengaruh heteroskedastisitas terhadap sifat-sifat parameter regresi serta bagaimana mendeteksi dan mengatasi heteroskedastisitas tersehut."

"Penulisan ini membahas mengenai benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit yang terdapat pada Putusan No. 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt antara PT. Multilines Shipping Service dengan PT. Multilintas Agung Perkasa. Dalam putusan ini, Direksi tidak menjalankan prinsip fiduciary duty dengan baik sehingga terdapat benturan kepentingan akibat tidak dijalankannya prinsip tersebut. Dalam tulisan ini juga akan membahas mengenai benturan kepentingan dilihat dari doktrin ultra vires, serta akibat hukum permohonan pailit atas benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam kasus ini, secara eksplisit diketahui bahwa, benturan kepentingan membuat suatu permohonan kepailitan ditolak, karena benturan kepentingan menyebabkan pembuktian dalam proses pailit menjadi tidak sederhana. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan dalam hal analisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan pada tingkat pertama.

---

The focus of this study is about conflict of interest between The Directors of Claimant and Respondent in the Case Study Number 30 Pdt.Sus.Pailit 2015 PN.Niaga.Jkt between PT. Multilines Shipping Service and PT. Multilintas Agung Perkasa. In this case, conflict of interest occured when The Director did not implementing the priciple of fiduciary duty properly. This study will also discuss about conflict of interest from ultra vires doctrine, and the legal consequences of bankruptcy petition made by The Director who has a conflict of interest based on Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Bankruptcy and PKPU . In this case, explicitly known that the conflict of interest have made a bankruptcy petition is denied by the court because when a conflict of interest occured, there won rsquo t be a simple justification. The method of this thesis is based on literature study with normative judicial analysis in order to analyze cases based on court jurisprudence. "

"Tulisan ini menganalisis bagaimana konsep gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana (Perma TCPGS) No. 2 tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana (Perma PTCPGS) no. 4 tahun 2019, khususnya dalam pelaksanaan terhadap sengketa yang berhubungan dengan tanah sebagai objek yang dikecualikan untuk mengajukan gugatan sederhana. Lembaga peradilan diharapkan mampu untuk mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat, sehingga Mahkamah Agung membentuk suatu peraturan tentang Gugatan Sederhana sebagai suatu respon atas hal tersebut. Gugatan sederhana berdasarkan Perma TCPGS jo. Perma PTCPGS secara khusus mengecualikan sengketa hak atas tanah dari Gugatan Sederhana, hal ini berlaku untuk gugatan cidera wanprestasi ataupun gugatan perbuatan melawan hukum dan merupakan syarat mutlak supaya suatu gugatan dapat diterima dalam tata cara gugatan sederhana. Namun dalam pelaksanaannya dalam perkara no. 5/Pdt.G.S/2020/PN Bik di Pengadilan Negeri Biak, ditetapkan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Biak tidak dapat diterima dengan alasan bahwa di dalam perkara tersebut terdapat objek terkait atas barang milik tergugat berupa sebidang tanah. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai sederhana atau tidaknya suatu gugatan serta sederhana atau tidaknya suatu pembuktian dalam Perma TCPGS Jo. PTCPGS belum diatur dengan jelas. Idealnya ditinjau dari tujuan hukum, maka perlu adanya definisi atau acuan mengenai sengketa hak atas tanah yang jelas, ketentuan sederhana tidaknya suatu gugatan yang dibuat secara objektif, ketentuan yang mengharuskan hakim untuk memeriksa pokok perkara cidera janji, serta ketentuan pembuktian sederhana terhadap sengketa yang berkaitan dengan tanah sebagai objek.

---

This paper analyzes how the concept small claim court is regulated in the Supreme Court Regulation on Procedures for Implementing small claim court (Perma TCPGS) No. 2 of 2015 Jo. Supreme Court Regulation concerning Amendments to Procedures for Implementing small claim court (Perma PTCPGS) no. 4 of 2019, especially in the implementation of disputes related to land as an object that is excluded from filing a small lawsuit. Judicial institutions are expected to be able to follow the economic development of society, so that the Supreme Court forms a regulation regarding small claim court to respond the expectation. Small claim court based on Perma TCPGS Jo. The PTCPGS Perma specifically excludes land rights disputes, this applies to lawsuits for breach of contract or lawsuits for unlawful acts and is an absolute requirement for a lawsuit to be accepted in the small claim court procedure. However, in its implementation in case no. 5/Pdt.G.S/2020/PN Bik at the Biak District Court, it was determined that the breach of contract lawsuit filed by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Biak Branch Office cannot be accepted on the grounds that in the case there is an object related to the defendant's property in the form of a plot of land. This is due because the rule regarding whether a claim is simple or not and whether the proof is simple or not in Perma TCPGS Jo. Perma PTCPGS have not been clearly regulated. Ideally, in terms of legal objectives, there needs to be a clear definition or reference in Perma TCPGS Jo. Perma PTCPGS regarding land rights disputes, an objective rule on whether or not a claim is small claim, a rule that requires the judge to examine the subject matter of breach of contract, as well as a rule for simple proof related to land as an object."