Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini membahas mengenai benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit yang terdapat pada Putusan No. 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt antara PT. Multilines Shipping Service dengan PT. Multilintas Agung Perkasa. Dalam putusan ini, Direksi tidak menjalankan prinsip fiduciary duty dengan baik sehingga terdapat benturan kepentingan akibat tidak dijalankannya prinsip tersebut. Dalam tulisan ini juga akan membahas mengenai benturan kepentingan dilihat dari doktrin ultra vires, serta akibat hukum permohonan pailit atas benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam kasus ini, secara eksplisit diketahui bahwa, benturan kepentingan membuat suatu permohonan kepailitan ditolak, karena benturan kepentingan menyebabkan pembuktian dalam proses pailit menjadi tidak sederhana. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan dalam hal analisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan pada tingkat pertama.

---

The focus of this study is about conflict of interest between The Directors of Claimant and Respondent in the Case Study Number 30 Pdt.Sus.Pailit 2015 PN.Niaga.Jkt between PT. Multilines Shipping Service and PT. Multilintas Agung Perkasa. In this case, conflict of interest occured when The Director did not implementing the priciple of fiduciary duty properly. This study will also discuss about conflict of interest from ultra vires doctrine, and the legal consequences of bankruptcy petition made by The Director who has a conflict of interest based on Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Bankruptcy and PKPU . In this case, explicitly known that the conflict of interest have made a bankruptcy petition is denied by the court because when a conflict of interest occured, there won rsquo t be a simple justification. The method of this thesis is based on literature study with normative judicial analysis in order to analyze cases based on court jurisprudence. "

"Semakin pesatnya arus globalisasi membuat bisnis juga semakin meningkat. Ditambah dengan sedang terjadinya era revolusi industry 5.0 membawa dampak dan perubahan yang signifikan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan tersebut menjadi sebuah tantangan yang wajib dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesian. Pelbagai sengketa bisnis pun juga tak dapat dihindari dikarenakan kemajuan peradaban tersebut. Lambatnya penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan membutuhkan suatu terobosan agar terciptanya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan demi terciptanya akses pelayanan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan. Dengan kondisi demikian, banyak pelaku usaha yang meminta agar diberikan solusi penyelesaian bagi sengketa dengan waktu yang cepat untuk nilai materiil yang dianggap tidak terlalu besar. Atas usulan dan kebutuhan tersebut Mahkamah Agung mengatur mengenai gugatan sederhana (Small Claims Court) melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 yang beberapa ketentuannya kemudian diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dikarenakan dianggap memerlukan perubahan untuk lebih menyesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan masyarakat. Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 2/PDT.G.S/2019/PN.BGR memeriksa perkara dengan dasar hukum yang tidak tepat. Pertimbangan tersebut juga tidak sesuai dengan alasan pembatalan perjanjian. Pertimbangan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum di masa yang akan dating. Singapura dan Kanada dapat menjadi pertimbangan dalam mengatur gugatan sederhana lebih komprehensif. Pertama, Singapura merupakan negara acuan bagi Indonesia dalam mengatur gugatan sederhana, sementara Kanada melalui British Columbia dengan tingkat kejahatan yang rendah dan regulasi yang efektif membuat British Columbia menjadikan British Columbia menjadi salah satu tempat teraman untuk berbisnis. Saya menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis bagaimana perbandingan perkembangan hukum gugatan sederhana di Indonesia dengan negara Singapura dan Kanada serta bagaimana penipuan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam gugatan sederhana berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 2/PDT.G.S/2019/PN.BGR.

---

The rapid flow of globalization makes business also increase. Coupled with the ongoing era of the industrial revolution 5.0, it has had significant impacts and changes in various aspects of the life of the world community, including the people of Indonesia. This progress is a challenge that must be faced by the Unitary State of the Republic of Indonesia. Various business disputes are also unavoidable due to the progress of this civilization. The slow resolution of cases through the judiciary requires a breakthrough to create a fast, simple, and low-cost trial. The Supreme Court of the Republic of Indonesia as a judicial institution has the responsibility to resolve problems to create access to justice services that are fast, simple, and low-cost for justice seekers. Under these conditions, many business actors have requested that a solution be provided for dispute resolution in a short time for a material value considered not too large. Based on these suggestions and needs, the Supreme Court regulates simple claims (Small Claims Court) through Supreme Court Regulation No. 2 of 2015, some of the provisions of which were later amended and added to Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 concerning Amendments to Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning Simple Claims because they are deemed to require changes to better adjust to inflation and people's needs. The judge in the Bogor District Court Decision No. 2/PDT.G.S/2019/PN.BGR examined the case on an improper legal basis. These considerations are also not by the reasons for canceling the agreement. This consideration has implications for legal uncertainty in the future. Singapore and Canada can be considered in arranging a more comprehensive simple lawsuit. First, Singapore is a reference country for Indonesia in arranging simple lawsuits. At the same time, Canada through British Columbia with a low crime rate and effective regulations makes British Columbia one of the safest places to do business. I use the juridical-normative method to analyze the comparison of the development of simple lawsuits law in Indonesia with Singapore and Canada and how fraud is the basis for canceling agreements in simple lawsuits based on the case study of Bogor District Court Decision Number 2/PDT.G.S/2019/PN.BGR."

"Unjuk kerja dan rotary desiccant dehumidifier dapat diwakili oleh nilai efektivitasnya, dimana secara teoritis efektivitas adalah perbandingan antara jumlah kandungan air yang terserap dengan jumlah kandungan air yang mungkin terserap secara maksimum. Tulisan ini menghasilkan sebuah formula sederhana untuk menghitung efektivitas ideal rotary desiccant dehumidifier sebagai fungsi koefisien perpindahan massa, kepadatan desiccant, tebal silinder, dan fluks massa udara. Dan persamaan-persamaan yang diturunkan pada proses keseimbangan massa, maka didapat sebuah formula E=1-e Gu. Formula tersebut sebangun dengan formula efektivitas dengan metode E-Ntu pada sebuah heat exchanger dengan aliran counterflow dan juga dengan formula efektivitas pada evaporative cooling dan cooling tower. Dari data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa efektivitas ideal rotary desiccant dehumidifier akan bertambah besar seiring dengan bertambah besarnya temperatur udara masuk yang berada pada kisaran 46.12% sampai dengan 61.49%. Sedangkan pada pengukuran yang dilakukan efektivitas rotary desiccant dehumidifier semakin berkurang seiring dengan bertambahnya temperatur udara masuk. Efektivitas ideal rotary desiccant dehumidifier tidak terpengaruh oleh besarnya temperatur udara regenerasi, karena formula yang digunakan tidak meliputi properti udara regenerasi. Pada pengukuran yang dilakukan efektivitas semakin berkurang dengan semakin bertambahnya temperatur udara regenerasi. Rasio kelembaban udara keluar proses jumlahnya bertambah seiring dengan bertambahnya rasio kelembaban udara masuk, hal tersebut juga terjadi pada eksperimen yang dilakukan. Dari penulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa formula yang didapat ini dapat disempurnakan dengan menambahkan properti udara regenerasi.

---

Performance of the rotary desiccant dehumidifier can be represented by the value of effectiveness, as per theoretical, effectiveness is a ratio of actual moisture extraction with maximum possible moisture extraction.

The result from this paper is a simple formula to account the effectiveness of the rotary desiccant dehumidifier as function from mass transfer coefficient, desiccant compactness, desiccant wheel thickness, and mass flux of the air. The formula can be found by develop muss balance equation and the effectiveness equation is E=1-e Ga. This formula is similar with the effectiveness of counter flow of heat exchanger by E - Ntu method and also similar with the effectiveness of evaporative cooling and cooling tower.

From the experiment, the increasing of ideal effectiveness depends on the increasing inlet process temperature. The range ideal effectiveness is 46.12% to 61.49%. The actual effectiveness will be decreased with increasing inlet process temperature.

The ideal effectiveness of the rotary desiccant dehumidifier doesn't influence by regeneration temperature, because this formula doesn't include the properties of the air of regeneration. On measurement, effectiveness will decrease with increasing regeneration temperature. Humidity ratio of the outlet process of the air will increase with increasing humidity ratio of the inlet temperature, which occurs on the experiment.

From this paper, we can take a summary that this formula can be completed by the properties of regeneration addition."