Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fasilitas Teknologi Informasi yang ditawarkan oleh Presiden University yaitu fasilitas internet, email, e-book, file server dan laboratorium komputer, yang perlu dilindungi terhadap ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal datang dari pengguna dalam jaringan lokal (Local Area Network). Ancaman internal ini cukup tinggi karena mahasiswa yang selalu ingin mencari dan mencoba menerapkan ilmunya dan terkadang diterapkan secara tidak benar. Untuk itu dibutuhkan kebijakan keamanan sistem informasi yang cukup efektif,. Khususnya untuk menghadapi ancaman-ancaman dari dalam (internal). Karena di satu sisi adanya kebutuhan agar jaringan komputer tetap aman, tetapi di lain sisi aset Teknologi Informasi harus dapat dipergunakan oleh mahasiswa, staf dan dosen setiap saat. Diperlukan adanya identifikasi kebijakan keamanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Identifikasi ini berdasarkan pada aset dan resiko yang dapat terjadi karena ancaman internal. Standard dirancang sesuai dengan kebijakan keamanan yang merupakan penerapan teknologi yang mampu mengatasi ancaman internal tersebut.

---

Information technology facility that President University offered are internet, email, e-book, file server and computer laboratory that should be protected from internal and external threat. Internal threats are coming from user in Local Area Network. Internal threats are very high because students always searching and try to implement their knowledge and frequently it is implemented in the wrong way. For that reason it needs effective information security policy, especially to handle internal threats. Because in one side the need of safe computer networking but the other side information technology asset should be used by student, staff and lecturer at any time. It needs identification of security policy that relevant to organization needs. This identification based on asset and risk that can be exploited by internal threats. Standard will be designed related to security policies and should be implementation of technology that can handle internal threats.

Abstrak :
Salah satu standar dan acuan keamanan yang banyak diadopsi adalah ISO 17799. Standar ini sangat luas dan jika diterapkan secara keseluruhan pada suatu organisasi dapat menimbulkan overhead biaya dan beban bagi organisasi. Pada studi ini dilakukan kajian dan eksplorasi pemanfaatan standar tersebut untuk penyusunan kebijakan keamanan dalam lingkup E-learning di Universitas BCD. Pembahasan difokuskan pada identifikasi aset, ancaman dan kerawanan dalam konteks manajemen keamanan. Hasil akhir proyek ini adalah sebuah rancangan kebijakan keamanan yang dibuat berdasarkan kebutuhan keamanan pada sistem E-learning di Universitas BCD. Kebijakan keamanan yang dibuat meliputi kebijakan akses kontrol, kebijakan kerahasiaan data, kebijakan integritas data, kebijakan instalasi dan operasi, dan kebijakan proteksi transmisi data.

---

One of the standard and security reference that most adopted is ISO 17799. This standard is very large, and if this entire standard implemented in an organization, can make an overhead of cost and load in organization. In this study do a learning and exploration of standard usage for compile E-learning security policy at BCD University. The study focused on asset identification, threat and vulnerabilities in security management context. The result of this project is a draft security policy that create based on security needs at e-learning system in BCD University. These security policies include Access control policy, data secret policy, data integrity policy, installation and control policy, and data transmissions protection policy.

Abstrak :
......Balkan conflict caused by the dissolution of Sosialist Federal Republic of Yugoslavia in 1990 which brought about various conflicts both inter-states or interenal conflicts among states of fomrer Yugoslavia. As a region which is contiguous directly to European Union (EU), the existing conflicts in Balkan could influence political stability and security that is developed by EU as "an area of jreedom, security and justice". The solution effort of Balkan conflicts carried out by EU as one of its ideas materialization to unifly Europe in one solid and strong institution European Union. EU?s policy in solving the conflicts in Balkan region mentioned in Common Foreign and Security Policy (CFSP), namely (i) strengthening "security building" as an effort to prevent conflict and enforcing regional stability by facilitating peaceful and constitutional agreements both through diplomacy or sending peace-keeping forces; and (ii) strengthening ?ins!itution building" or development economic aids with a view to creating an efficient policy-making in line with EU?s standards, with laying agenda of pre-access Balkan region into EU. It is undeniable that the susceptibility of Balkan region mainly caused by its brittleness of political situation owing to the fall of communism which ended the cold war in 1990 and hardening the existed ethnic conflicts in the region. Dark history of inter-ethnic conflicts brought about by the existing copious ethnicities nationalism led to tragedy of ?ethnic cleansing" in Croatia and Bosnia-Herzegovia by Yugoslav ruler. lt was depicting how strong the situation and condition with nuance of "ethnopolirics " in Balkan region. At the outset, EU regarded that the Balkan conflicts as domestic regional problem which may solved by its own region. However, for the sake of regional stability and security, EU was urged to take part more actively in the solution of Balkan conflict. Through CFSP, EU was demanded to be able to settle Balkan conflicts comprehensively through ?secw-ity and development? (soft politics) and ?de_nends? (hard politics) policies. Notwithstanding, the solution of various conflicts faced by Balkan states still leit problems which any time can come up and become new conflicts that EU will cope with the future.

Abstrak :
Dalam mengembangkan layanan berbasis teknologi terbaru, perusahaan dituntut untuk cepat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan konsumen. Hal yang sama juga terjadi pada bisnis perbankan, khususnya XYZ. Tuntutan pembaruan sistem yang cepat berdampak kepada kurangnya prioritas kepada aspek keamanan informasi pada proses pengembangan dan pengelolaan teknologi. Di sisi lain, bank dituntut untuk selalu mempertimbangkan aspek keamanan informasi demi menghindari terjadinya insiden terkait keamanan informasi, baik yang muncul dari aspek sumber daya manusia, prosedur, maupun aspek teknis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang kebijakan keamanan yang mencakup proses bisnis yang ada pada XYZ, yaitu proses transaksi SKN, dimana saat ini belum memiliki kebijakan keamanan informasi yang berlaku secara formal. Dengan adanya kebijakan keamanan informasi, diharapkan setiap stakeholder, baik pada tahap pengembangan, maupun tahap operasional aplikasi dapat mempertimbangkan aspek keamanan tanpa mengurangi kegesitan bank dalam menghadirkan solusi kepada nasabahnya. Hasil dari penelitian ini berupa kebijakan keamanan informasi yang didasarkan pada analisa risiko yang terdapat pada tahap pengembangan aplikasi dan operasional SKN. Kebijakan keamanan informasi yang disusun mengacu kepada standar keamanan SANS yang dapat menemukan risiko spesifik terhadap proses bisnis transaksi SKN. ......In terms of development of the latest service based on new technologies, every company is demanded to adapt with customer’s needs. The same thing also happened in financial services institute, especially XYZ. Requirement to update the system in a short time impacted to lack of information security concern within the development and operational phase. On the other side, banks are required to prioritize information security aspect in order to prevent incident related with it that might comes from human, process, and technology. This research aims to design an information security policy that covers operational of National Clearing System Transaction in XYZ, which doesn’t have a formal written policy. By applying such policy, all of the stakeholder in this system will consider the security aspect, both in development and operational phase, without reducing bank’s agility to deliver solution to its customer. The result of this study produces an information security policy based on risk assessment conducted within the operational and development phase. The composed policy refers to SANS security policy guidelines and produce a unique policy which relevant with National Clearing System’s process business.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Uni Eropa (Common Foreign and security Policy ) pada tahun 1997-1999. Secara lebih spesifik membahas respons entitas Uni Eropa (UE) terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internalnya, dengan menggunakan pendekatan sistem kebijakan luar negeri dan model constraints and opportunities. Variabel independen dalam penelitian ini berasal dari lingkungan eksternal UE, yaitu_ kebijakan burden sharing AS ke UE, dan dari lingkungan internal UE adalah politik identitas Eropa. Keterhubungan logis antarvariabel diperlihatkan melalui pengaruh pemunculan serangkaian peluang dan hambatan yang berasal dari kedua variabel independen, terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, kebijakan burden sharing AS-UE dan politik identitas Eropa diduga mempengaruhi pemunculan serangkaian peluang dan hambatan terhadap peningkatan peran internasional LTE pada tahun 1997-1999. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa peluang bagi peningkatan peran internasional UE muncul dari adanya interaksi antara kebijakan burden sharing AS-UE yang berjalan selaras dengan fenomena politik identitas UE, dan sama-sama dilandasi oleh pengembangan nilai-nilai peradaban Barat. Kedekatan secara kultural antara kedua entitas tersebut dalam peradaban Barat memungkinkan keduanya melakukan kerjasama yang cukup dalam, hingga hal ini merupakan peluang bagi UE untuk meningkatkan peran internasionalnya. Di sisi lainnya, hambatan bagi peningkatan peran internasional UE disebabkan karena dari lingkungan eksternal UE terjadi kompetisi antara AS dan LIE, yang mana hal ini juga inheren dalam suatu kerjasama. Dari sisi internal UE, politik identitas UE dapat menjelaskan bagaimana UE sebagai bagian dari peradaban Barat harus berbenturan dengan persoalan identitas kultural. Peluang dan hambatan di atas kemudian menyebabkan UE pada tahun 1997 harus melakukan reformasi institusional agar CFSP dapat diterapkan secara lebih efektif, dan dengan demikian akan dapat meningkatkan pula peran internasional UE. Perjanjian Amsterdam, menyepakati ditingkatkannya sarana untuk mencapai tujuan berupa peningkatan peran intemasional UE sebagai kolaborator kawasan, kepemimpinan, sekutu, dan promoter of security, mediator, dan independen.

Abstrak :
Perubahan drastis yang dialami masyarakat dunia sebagai dampak dari berakhirnya perang dingin telah melahirkan inisiatif-inisiatif baru dalam mengupayakan sebuah tatanan dunia yang damai. Masyarakat Eropa merupakan salah satunya. Mereka merintis usaha tersebut melalui integrasi, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi mencakup politik dan urusan dalam negeri, dalam rangka memperkuat kerjasama di antara mereka, melalui Perjanjian Maastricht. Salah satu pilar dari Perjanjian Maastricht, Common Foreign Security Policy (CFSP) dijadikan pijakan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Mekanisme dalam menjalankan CFSP untuk meraih cita-cita Uni Eropa memasukan unsur HAM dan demokratisasi sebagai prioritas utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam menata hubungan dengan negara lain. Hubungan Uni Eropa terhadap Indonesia pun tidak lepas dari prinsip-prinsip tersebut. Padahal di antara keduanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap HAM Uni Eropa memandang HAM dari sudut hak-hak sipil dan politik, sedangkan Indonesia memandang dari sudut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di tengah-tengah kontroversi tersebut, kesalingtergantungan antara Uni Eropa dan Indonesia semakin menguat, dipicu oleh membaiknya situasi perekonomian di Asia Pasifik pada dekade 1990-an. Tesis ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana upaya kedua negara dalam mengelola hubungannya berdasarkan prinsip-prinsip mereka yang berbeda, dan ingin melihat apakah isu yang semakin mengglobal sejak Deklarasi Vienna dan Program Aksi ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia, memiliki peranan sebagai penengah dalam mengimbangi perbedaan pemahaman terhadap HAM apakah isu tersebut berimplikasi terhadap perekonomian kedua negara.

Abstrak :
Tesis ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang sentimen kedaulatan anggota Uni Eropa yang menjadi kendala dalam memaksimalkan peran CFSP. Masalah ini dapat diidentifikasi sebagai hal seperti bagaimana menyelaraskan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama dengan negara-negara anggota secara efektif di dalamnya, kemudian masalah alat atau instrumen pelaksana kebijakan, dan yang paling penting adalah bagaimana Uni Eropa mengatasi atau menyatukan perbedaan. Kepentingan anggota Uni Eropa yang umumnya dipengaruhi oleh tiga negara inti Uni Eropa yaitu Prancis, Jerman, dan Inggris yang selalu mendominasi dan menentukan berbagai pertumbuhan dalam kerangka Uni Eropa dan Eropa, termasuk juga dalam hal keamanan Eropa. Tesis ini juga mencoba untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama pertahanan dan keamanan Uni Eropa yang dapat aktif dalam menjaga perdamaian regional dan diasumsikan dapat diterima oleh semua anggota Uni Buropean tanpa harus mengabaikan kepentingan nasional salah satu atau beberapa negara anggota. . Tesis ini, meskipun menyimpulkan bahwa CFSP Uni Eropa khususnya dalam hal kebijakan pertahanan dan keamanan Uni Eropa masih bergantung pada NATO dan masih akan dilanjutkan......This thesis describes and analyzes about sentiment of member sovereignty of the European Union that is becoming constraint in maximizing role of CFSP. This problem can be identified as a thing such as how to harmonize common foreign and security policy with member nations effectively in it, then the problem of appliance or instrument executor of policy, and the most important thing is how European Union overcome or unite the different interests of member of European Union which was generally influenced by the three EU core states that is, French, Germany, and UK which always predominate and determinant various growth in framework of European Union and Europe, including also in the case of European security. This thesis also tries to find out the forms of European Union defense and security cooperation that can be active in taking care of regional peace and assumed can be accepted by all member of Buropean Union without having to disregard natonal interest one of or some of member's state. This thesis, although conclude that CFSP of European Union especially in the case of EU's defense and security policies still dependent on NATO and still will be continued.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pengujian local storage yang merupakan salah fitur yang disediakan oleh HTML5 sebagai versi terbaru dari HTML untuk mempermudah perancangan website yang mampu menyimpan data secara lokal di sisi pengguna. Penelitian ini juga merupakan pengujian terhadap serangan cross site scripting yang adalah salah satu jenis serangan yang sering dialami dari penggunan local storage dikarenakan data inputan pengguna tersimpan di sisi klien. Oleh karena itu, perlu adanya suatu metode yang tepat untuk mencegah terjadinya pengambilan inputan data pengguna melalui penyisipan kode berupa script javascript pada struktur halaman web yang dirancang yaitu dengan menerapkan content security policy. Pengujian juga akan dilakukan pada dua parameter yaitu time latency dan page load pada saat penerapan Content Security Policy maupun tidak yang menunjukkan nilai time latency berubah dari 96,45 milliseconds menjadi 24,10 millieconds pada saat tidak diterapkannya CSP dan berubah dari 95,76 milliseconds menjadi 24,10 milliseconds pada saat penerapan CSP. Adapun juga untuk pages load berubah dari 377,55 milliseconds menjadi 283,60 milliseconds pada saat tidak menerapkan CSP dan berubah dari 97,78 milliseconds menjadi 31,3 milliseconds. Perbandingan kedua jenis parameter ini di dalam penerapan content security policy menunjukkan bahwa kecepatan data yang diterima pada saat penerapan CSP lebih cepat dibandingkan tanpa penggunaan CSP pada saat telah menggunakan Local storage dikarenakan pada CSP tidak menjalankan script yang berasal dari penyerang. ...... The research is concern about the testing of local storage that is one of the features provided by HTML5 as a new version of HTML to make web developer easier to design a good website that could be able to save data locally on the client side. The research is also concern about the testing of cross site scripting that is often happened when using local storage on the structure of the HTML in building website because the input from the client saved in the client side. Therefore, there must be a suitable method to avoid taking the data from input of the client through entering script of javascript in the structure of the HTML code by implementing content security policy. The testing also included two parameters such as time latency and page load while implementing Content Security Policy or not where the the mean of the time latency changes from 96,45 milliseconds to 24,10 milliseconds when it is not using CSP and also changes from 95,76 millisceonds to 24,10 milliseconds when implementing CSP. There are also value for page load is changing from 377,55 milliseconds to 283,60 milliseconds when it is not using CSP and also changes from 97,78 milliseconds to 31,3 milliseconds when using CSP in it. The comparison of the two scenario shows that the implemting of CSP compared to the data received is faster than not using CSP when the website has implemented local storage because it could be kept by CSP that detects the script from attacker.

Abstrak :
Australia menjadi salah satu negara dengan kebijakan yang keras terhadap para imigran gelap dan pencari suaka setelah terjadi peningkatan pada kelompok imigran yang berdatangan setiap tahunnya. Kedatangan Pencari Suaka dianggap menjadi ancaman bagi negara Australia. Sehingga adanya kehadiran imigran menjadi isu politik yang diciptakan oleh Calon Perdana Menteri yang mencalonkan dirinya dalam Pemilihan. Terpilihnya John Howard, dengan Ideologi Nasionalisme, membuat sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan warga Australia dari tindak kriminal. Kebijakan Pacific Solution yang dikeluarkan oleh John Howard adalah upaya Pemerintah Australia dengan mendistribusikan pencari suaka ke negara-negara Pasifik seperti Nauru dan Manus. Hal tersebut menarik, sebab di satu sisi Australia yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Teks Protokol 1967, namun membentuk kebijakan publik yang membenturkan hak pencari suaka di negaranya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam membantu menjawab permasalahan penelitian, teori tersebut antara lain Policy Cycle dengan tahapannya: Agenda Setting, Policy Formulation and Decision Making, Implementation, Evaluation and Termination dan Kepentingan Nasional. Fokus utama yang dilihat dalam penulisan penelitian ini adalah kepentingan keamanan nasional Australia dan proses pembentukan kebijakan Pacific Solution. Kerangka teori yang dibahas pada penelitian ini yakni tahapan Formulasi Kebijakan guna mempelajari, memahami, dan menganalisa formulasi Kebijakan Pacific Solution. Penelitian ini akan menjelaskan faktor - faktor terhadap formulasi kebijakan Pacific Solution. Bahwasanya kebijakan tersebut mendapat dukungan penuh baik dari pemerintahan maupun masyarakat.

---

Australia is a country with strict policies against illegal immigrants and asylum seekers after the increasing amount of immigrant groups every year. The Asylum Seeker arrival is considered as a thread to the Australian State. That is why the immigrants arrival has become a political issue created by the Prime Minister Candidates who have nominated themselves in the elections. The elected John Howard, with his Nationalism Ideology, created a policy that aimed to be a safeguard towards Australia 39;s security and welfare from the criminal acts. The Pacific Solution Policy issued by John Howard has become an effort by the Australian Government to divert the immigration flow of asylum seekers by accommodating asylum seekers in Pacific Countries, such as Nauru and Manus. This is interesting, because in the other hand Australia ratified the 1951 Geneva Convention and the 1967 Protocol Text, but they made the public policy that against the asylum seekers rsquo; right. The method used in this research is qualitative research approach and data collecting technique and using theoretical framework that is used to answer the research problems is the Policy Cycle Theory, with the following stages: Agenda Setting, Policy Formulation and Decision Making, Implementation, Evaluation and Termination and National Interest with using qualitative methods. The main focus of this research is the importance of Australia 39;s national security and the policy-making process of Pacific Solution Policy. The Conceptual Framework discussed in this research is the Policy Formulation Stage to learn, to understand, and to analyze the formulation of the Pacific Solution Policy. This research will explain the policy formulation factors in the Pacific Solution Policy. That the policy is fully supported by government and society.