Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ditemukan dalam suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 kreditur mohon eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan peraturan perundang ndash;undangan. Kreditur dalam putusan juga mohon sita eksekusi atas harta benda debitur yang sudah dibebankan dengan Hak Tanggungan oleh kreditur lain, untuk pelunasan piutang yang pelunasannya sudah dijaminkan dengan Jaminan Fidusia. Rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana kesesuaian permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan harta benda debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan menurut ketentuan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016. Tujuan penelitian skripsi ini adalah mengetahui dan menganalisis permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis undang ndash; undang dan yuripsrudensi mahkamah agung untuk menentukan apakah sudah tepat permohonan eksekusi kreditur pemegang jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang sudah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, lelang eksekusi objek jaminan dan dalam hal pemberi Fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, penerima Fidusia mengambil objek Jaminan Fidusia dengan bantuan pihak yang berwenang sudah diatur saat ini berdasarkan hukum positif. Permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 adalah tidak tepat, menurut sifat kedudukan kreditur pemegang jaminanan kebendaan berdasarkan Undang ndash; Undang Jaminan Fidusia dan Undang ndash; Undang Hak Tanggungan. Hasil penelitian menyarankan bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia seharusnya memahami hak ndash; hak yang timbul atas jaminan kebendaan yang telah diletakkan terhadap perikatan pokok antara krditur dan debitur. ......It is found in a verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 89 K Pdt 2016, that the request of an execution of objects by creditor which is the object of fiduciary security is not in accordance with legislation. Creditors in the verdict also request the execution of the confiscation of property of the debtor that has been charged by Indonesian Security Right upon Land by another creditor, for the repayment that has been secured by the Fiduciary Security. The research problem in this thesis is how is the provisions on the execution of fiduciary security and how the application of the execution that is request by creditor for the object of fiduciary security and property of the that has been secured by security rights under the terms of the execution of fiduciary is accordance with the prevailing law. The purpose of this thesis research is to learn and analyse the application of execution by creditors which receive the fiduciary security for the object of fiduciary and property of the debtor who has been pledged with mortgage rights. The research method in this thesis is normative judicial method with analysing the regulation and jurisprudence of supreme court to determine whether the application of execution creditor holders of fiduciary and material objects belonging to the debtor that has been secured by deed of mortgage to another lender is in accordance with the law. From the results, it can be concluded that the execution of the fiduciary, tender execution security object and in terms of giving Fiduciary is not willing to give up things that become the object of Fiduciary, the receiver Fiduciary retrieve fiduciary objects with the help of the authorities that has been set at this time is based on the positive law. Request of an execution by creditors that receive fiduciary security on fiduciary objects and material belonging to the debtor which has been secured by deed of mortgage to another lender in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89 K Pdt 2016 is not appropriate, according to the nature of the position of creditors holders of Guarantees material based The Fiduciary Security Act and the Insurance Rights Act. The results suggest that fiduciary lenders should understand the rights arising from material security that has been laid against the principal bond between the creditor and the debtor.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausul security exception dalam Pasal XXI GATT. Skripsi ini akan membahas mengenai proses pembentukan klausul security exception dalam hukum WTO terutama GATT beserta perkembangannya serta kontroversi yang meliputi klausul ini seperti yurisdiksi WTO, sifat self-judging dari klausul ini hingga penerapannya dalam hukum WTO terutama GATT. Selain itu skripsi ini akan menganalisis mengenai penerapan klausul security exception yang terletak di Pasal XXI GATT dalam kasus Russia-Measures concerning traffic in transit kasus pertama yang berhubungan dengan penerapan klausul security exception dalam Badan Penyelesaian Sengketa WTO yang modern. Skripsi ini akan membandingkan interpretasi Panel mengenai klausul security exception dengan interpretasi dari beberapa akademisi dan para pencetus terbentuknya klausul ini. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan untuk menghasilkan data yang kemudian akan dianalisis dengan metode kualitatif untuk menghasilkan data penelitian yang deskriptif analitis mengenai topik penelitian yang dibahas dalam skripsi ini. ......This thesis discusses the implementation of security exception clause under Article XXI GATT. This thesis will discuss about the formulation of the clause on WTO law, especially GATT and its controversies such as Panel’s jurisdictions to inspect cases regarding security exception under WTO law and its self-judging nature. This thesis will analyze implementation of the clause on Russia-measures concerning traffic in transit case, the first case regrading security exception under WTO law that had been solved by the Dispute Settlement Body of the WTO. This thesis will analyze the interpretation of the Panel regarding the clause under Article XXI GATT and compare it with other views from experts and the founder of the clause. This research will be done with normative judicial manner with literature study to obtain data and materials which were analyzed with qualitative methods to have an analytical descriptive data about the topic.

Abstrak :
Kapal merupakan salah satu objek dari benda yang dapat dijaminkan untuk kepentingan hak Kreditur. Konsep jaminan kebendaan atas kapal laut di setiap negara dapat berbeda, karena pada dasarnya mekanisme pembebanan hingga eksekusi tergantung dari klasifikasi benda tersebut. Di Indonesia, kapal laut dibebankan dengan hipotek sebagai benda tidak bergerak, sedangkan di Amerika Serikat kapal laut diklasifikasikan sebagai personal property yang dibebankan dengan security interest. Kapal laut yang dibebankan tentunya harus terdaftar sebagai kapal laut berkebangsaan negara tersebut dan memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Skripsi ini membahas mengenai kapal laut yang merupakan objek dari jaminan utang-piutang di Indonesia dan Amerika Serikat yang tentunya memiliki proses penjaminan yang berbeda. Bentuk penelitian ini ialah doktrinal dengan mengkaji norma hukum positif diantaranya perundang-undangan, peraturan pelaksana, dan yurisprudensi dan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Hasil dari penelitian ini akan membandingkan proses penjaminan dari tahap pembebanan dengan membentuk perjanjian utang-piutang, pendaftaran jaminan, penyerahan objek jaminan, hingga mekanisme eksekusi yang diatur dalam masing-masing negara. ......Ship is one of the objects that can be pledged for the benefit of Creditor rights. The concept of property security over ships in each country can be different, because basically the mechanism of encumbrance to execution depends on the classification of the object. In Indonesia, ships are charged with mortgages as immovable objects, while in the United States ships are classified as personal property charged with security interest. An encumbered vessel must be registered as a vessel of that country's nationality and have certain criteria that must be met. This thesis discusses marine vessels which are the object of debt collateral in Indonesia and the United States which of course have different guarantee processes. The form of this research is doctrinal by examining positive legal norms including legislation, implementing regulations, and jurisprudence and comparative and descriptive research typology. The results of this study will compare the guarantee process from the encumbrance stage by forming a debt agreement, guarantee registration, delivery of the guarantee object, to the execution mechanism regulated in each country.

Abstrak :
Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas terkait lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada prakteknya yang berlaku saat ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena tidak ada ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang melarang komponen pesawat sebagai objek Fidusia.. Namun, tentunya tetap dibutuhkan pengaturan hukum yang jelas terkait pengaturn hukum jaminan terhadap pesawat udara yang paling sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Dalam melakukan pembaharuan pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara tersebut, Indonesia hendaknya memperhatikan tata cara hukum jaminan Negara lain, salah satunya adalah Negara Inggris. Oleh karena itu, dalam skripsi ini dilakukan perbandingan hukum jaminan atas pesawat udara antara Indonesia dan Inggris dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan antara hukum jaminan di Indonesia maupun di Inggris. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Inggris, semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun suku cadangnya dapat dijadikan jaminan, dan di Inggris memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan di Inggris sangat mengakomodir pesawat udara untuk dijadikan jaminan. ......Law no. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be charged for aircraft in Indonesia. Based on the Academic Paper of the National Law Development Agency, the current practice shows that debtors use Fiducia Security to charge parts on aircraft as objects of Fiducia Security because there is no provision in the Law no. 42 of 1999 on Fiducia Security which prohibits charging parts of an aircraft as the object of Fiducia Security. However, it remains necessary to renew the regulation regarding security interest in aircraft that best suits the needs. In designing the regulation, Indonesia should pay attention to law on the security interest in aircraft in other countries, especially countries that are suppliers of aircraft, among others, United Kingdom. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and the United Kingdom under comparison method producing forms of normative- juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in the United Kingdom has similarities and differences. The main visible difference is that in the United Kingdom, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and the United Kingdom has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in the United Kingdom are very accommodative to the parties that want to charge an aircraft as a collateral for the debt.

Abstrak :
Kebutuhan manusia yang begitu banyak sering kali tidak dapat dipenuhi dengan dana yang ia miliki sehingga manusia memerlukan suatu lembaga yang memberikan fasilitas yang bertujuan untuk memberikan dana penunjang untuk memenuhi kebutuhannya, yakni lembaga jaminan. Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga jaminan mengatur tata cara eksekusi nya masing-masing. Hukum Indonesia yang mengenal dua lembaga jaminan yakni lembaga jaminan gadai dan fidusia, mengatur bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan khususnya benda bergerak dapat dilakukan melalui lembaga parate executie yang dilakukan tanpa melibatkan proses peradilan dan rieel executie yang dilakukan melalui proses peradilan. Disini diketahui bahwa dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan, negara Indonesia masih melibatkan badan peradilan. Hal tersebut berbeda dengan negara Australia yang pelaksanaan eksekusi benda jaminannya tidak melibatkan badan peradilan. Di negara Australia, hak jaminan benda bergerak yang bernaung dalam satu lembaga yakni lembaga Personal Property Securities, mengatur bahwa terkait pelaksanaan eksekusi nya, para pihak dalam perjanjian penjaminan mengemban hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan Personal Property Securities Act 2009. Sehingga, pelaksanaannya tidak perlu melibatkan badan peradilan. Adanya perbedaan ketentuan tersebut, menjadi dasar penulis untuk melakukan perbandingan terkait pengaturan pelaksanaan eksekusi jaminan benda bergerak antara kedua negara. Dengan itu, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai persamaan dan perbedaan pelaksanaan eksekusi lembaga jaminan benda bergerak di Indonesia dan Australia berikut dengan penjelasan umum terkait hukum jaminan yang berlaku di kedua negara.  ......Human need often can not be fulfilled because of the limited amount of funds they have, therefore humans need an institution that provides facilities that aim to provide supporting funds to meet their needs, such as security institution.  In practice, every security institution regulates the procedure of its own execution. Indonesia security law, provides two types of security in personal property which is pawn and fiduciary guarantee, both types of security regulate that the execution of collateral can be enforce through parate executie and rieel executie. Enforcing collateral through parate executie does not requaries the court act , while the implementation of rieel executie is involving the court decision. Thus, it is known that the execution of collateral in Indonesian still involves the court act. In the other side, execution of personal property in Australia security law does not involve the court. In Australia, security interest in personal property regulated under one institusion, namely Personal Property Securities. Under the Personal Property Securities, execution of personal property can be enforced by the parties in the security agreement by complying the rights and obligations regulated under Personal Property Securities Act 2009. As a result, the execution of collateral in Australia security law does not requires the court act. The difference in these provisions becomes the basis for the author to make a comparisons related to the execution of personal property between the two countries. Therefore, this thesis will discuss the similarities and differences in the execution of personal property security in Indonesia and Australia along with general explanation related to the security law in both countries. 

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak menyebutkan secara tegas lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Praktek yang berlaku sekarang ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara karena Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia tidak melarang untuk menjadikan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek Fidusia. Namun demikian, tetap dibutuhkan pembaharuan terkait pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara yang paling sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Dalam merancang hukum jaminan terhadap pesawat udara tersebut, hendaknya Indonesia memperhatikan tata cara hukum jaminan negara lain, terutama negara yang menjadi supplier pesawat udara, salah satunya adalah Amerika Serikat. Oleh karena itu, sebagai fungsi inspiratif, dilakukan perbandingan hukum jaminan terhadap pesawat udara antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum jaminan terhadap pesawat udara di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat memiliki persamaan dan juga perbedaan. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Amerika Serikat, semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun bagian-bagiannya dapat dijadikan jaminan, dan Amerika Serikat memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan di Amerika Serikat sangat mengakomodir pesawat udara untuk dijadikan jaminan.

---

ABSTRACT Law no. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be charged for aircraft in Indonesia. The current practice shows that debtors use Fiducia Security to charge parts on aircraft because there is no provision in the Law no. 42 of 1999 on Fiducia Security which prohibits charging parts of an aircraft as the object of Fiducia Security. However, it remains necessary to renew the regulation regarding security interest in aircraft that best suits the needs. In designing the regulation, Indonesia should pay attention to law on the security interest in aircraft in other countries, especially countries that are suppliers of aircraft, among others, United States of America. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and the United States under comparison method producing forms of normative juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in the United States has similarities and differences. The main visible difference is that in the United States, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and the United States has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in the United States are very accommodative to the parties that want to charge an aircraft as a collateral for the debt.