Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis prosedur yang telah disepakati AUP atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan MKBD pada PT YSI yang dilakukan oleh KAP TWR. Prosedur ini bertujuan untuk menguji kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pemeliharaan dan pelaporan harian MKBD yang dikeluarkan oleh OJK. Berdasarkan AUP yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan dari segi rumus dan perhitungan MKBD PT YSI. Temuan tersebut disebabkan oleh kesalahan set up parameter software MKBD dalam hal rumus, klasifikasi akun dan transaksi, serta jurnal penyesuaian. Dalam laporan magang ini, Penulis juga melakukan analisa terhadap prosedur yang dilakukan oleh KAP TWR. Berdasarkan analisis tersebut, prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu ISRS 4400.

---

ABSTRACT
This internship report aims to explain and analyze agreed upon procedures AUP on Net Adjusted Working Capital NAWC of PT YSI which are performed by KAP TWR. These procedures aim to test company rsquo s compliance with the maintenance and reporting NAWC regulation issued by OJK. Based on AUP that has been performed, there are some findings in terms formulas and calculation of NAWC. These findings are caused by error set up of NAWC software parameter related to formulas, account classification, transaction classification, and adjusting entries. In this internship report, the author also analyzed the procedures performed by KAP TWR. Based on the analysis, the procedures have been in accordance with applicable standard which is ISRS 4400.

Abstrak :
Laporan ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan prosedur yang telah disepakati yang dilakukan KAP PQR atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) perusahaan efek. Laporan ini dibuat berdasarkan pengalaman melaksanakan magang di Kantor Akuntan Publik PQR. Pemeriksaan laporan MKBD merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan saat magang dan diangkat menjadi topik laporan magang ini karena dianggap menarik. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian prosedur yang dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, prosedur yang telah dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan laporan MKBD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis memberikan saran kepada KAP PQR untuk melakukan pelatihan, menambah pengetahuan teknis mengenai ketentuan yang berlaku, mempertahankan profesionalisme, dan memperbaiki komunikasi antar anggota tim. Sementara itu, saran yang penulis berikan untuk pihak regulator adalah untuk memperbaiki audit trail serta menelaah kembali ketentuan sampel dan ketentuan minimum MKBD. Selain evaluasi, laporan ini juga berisi refleksi diri dan rekomendasi berdasarkan pengalaman yang didapatkan dan ilmu yang diperoleh berdasarkan pengalaman tersebut. ......This report discusses the evaluation of agreed upon procedures conducted on net adjusted working capital performed by PQR public accounting firm on Net Adjusted Working Capital (NAWC) reports made by securities companies. This report was made based on the writer’s internship experience in PQR public accounting firm. The examination of NAWC reports was one of the activities conducted by the writer during the internship and became the topic of this internship report due to its interesting nature. The evaluation was carried out by comparing the agreed upon procedures with the applicable standards. Based on the evaluation, the agreed upon procedures on NAWC reports were in accordance with the applicable standards. The writer recommended KAP PQR to invest more in training, increase the audit team’s knowledge in technical skills and relevant regulations, uphold professionalism, and to improve communication between team members. The writer has also recommended regulating bodies to improve their audit trail as well as reevaluating the requirements regarding sampling and minimum NAWC level. Additionally, this report also contains self reflections and recommendations based on the writer’s experience and knowledge gained from the internship.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai adanya aset terlantar (unclaimed assets) pada Perusahaan Efek yang menimbulkan kendala bagi Perusahaan Efek itu sendiri maupun Emiten baik dari segi biaya maupun kepastian hukum mengenai kepemilikan dari aset atau saham dalam Perusahaan Efek atau Emiten. Otoritas Jasa Keuangan maupun Self Regulatory Organisation lainnya sedang membahas mengenai cara penanganan aset terlantar (unclaimed assets) tersebut. Salah satu pemikiran untuk menangani aset terlantar (unclaimed assets) adalah dengan pembentukan Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal. Yang menjadi landasan pemikiran untuk membentuk Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal adalah berkaitan dengan tugas Balai Harta Peninggalan yaitu sebagai wakil dari Harta Peninggalan yang tak terurus (Pasal 1126-1129 KUHPerdata) serta pengurusan dan pengawasan atas kekayaan orang yang tidak hadir (Pasal 463, 464, dan 465 KUHPerdata serta Pasal 235 HIR). Akan tetapi Pembentukan Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal ini masih terkendala, dikarenakan aturan yang sekarang untuk Balai Harta Peninggalan secara umumnya masih menggunakan KUHPerdata sehingga pemerintah perlu membuat peraturan mengenai Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal. Berangkat dari adanya permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan beserta unsur Self Regulatory Organisation lainnya dapat segera membentuk Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal dengan adanya Undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan badannya, aturan mengenai daluarsa kepemilikan atas aset terlantar (unclaimed assets), dan tata cara penitipan aset terlantar (unclaimed assets) tersebut. ...... This thesis discusses the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets for Asset Unclaimed Assets in securities companies, which creates constraints for securities companies itself or the issuer both in terms of costs as well as legal certainty on the ownership of the assets or stock in a company's Securities or issuers. Indonesia Financial Services Authority and other elements of the Self Regulatory Organisation are in discussions on the handling of unclaimed assets. One of the solution to handle unclaimed assets is with the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets. That rationale of the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets is related to the duties of the Association of Unclaimed Property as a representative of the unmaintained heritage property (article 1126-1129 KUHPerdata) as well as the management of people?s wealth who are not present (article 463,464, dan 465 KUHPerdata). However the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets are still constrained, because the regulation for the Association of Unclaimed Property commonly use the KUHPerdata, thus the Government need to make new regulations for the Association of Unclaimed Property in Capital Markets in the form of Act of Association of Unclaimed Property. Based on the existence of these problems, the Indonesia Financial Services Authority, along with other elements of the Self Regulatory Organisation can immediately form an Association of Unclaimed Property in Capital Markets with the laws governing the formation of the entity, the rules regarding the expired date of ownership of unclaimed assets, and the storage of unclaimed assets.