Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan ter-eliminasinya limitasi dalam All Market Access dan National Treatment pada akhir tahun 2020 sebagai komitment Indonesia di dalam Indonesia Schdule of Specific Commitment. Dimana eliminasi dari kedua limitasi tersebut akan menyebabkan konflik dan dampak negatif untuk banyak sektor perekonomian di Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu dan globalisasi yang semakin meluas, liberalisasi perbankan pun semakin meningkan sehingga banyak bank asing yang mulai memasuki pasar perbankan Indonesia dan memberikan dampak negatif untuk bank lokal Indonesia. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana dampak dari komitmen Indonesia terhadap WTO begitu limitasi tersebut tereliminasi? dan 2) Bagaimana dampak kompetisi bank asing dan bank lokal Indonesia setelah limitasi tersebut telah di eliminasi? Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif yuridis. Penerapan komitmen Indonesia pada World Trade Organization dalam memenuhi komitmen untuk liberalisasi bank atau sector jasa keuangan sub sektor perbankan tidak dapat di eliminasi sepenuhnya. Walaupun Indonesia sudah meratifikasi perjanjian pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia tetap belum dapat melaksanakan komitmen tersebut karena diperlukannya eliminasi terkait komitment yang sama oleh negara anggota WTO lainnya. Akan tetapi Indonesia dengan adanya Best Fit dan Prudential Measure sebagai peraturan domestik Indonesia terkait jasa keuangan sub sektor perbankan, ketidaksanggupan Indonesia dalam menuhi komitmen tersebut dianggap tidak melanggar. Maka diperlukannya Pemberdayaan dan penyempurnaan dari upaya Otoritas Jasa Keuangan diperlukan bagi bank lokal agar bank lokal dapat bersaing dengan bank asing. ......By eliminating the limitations in All Market Access and National Treatment at the end of 2020, Indonesia is committed in Indonesia Schedule of Specific Commitment. The elimination of these two limitations will cause conflict and negative impactsfor many economic sectorsin Indonesia. As time progressed and globalization expanded, banking liberalization was increasing so that many foreign banks began to enter the Indonesian banking market and had a negative impact on Indonesian local banks. This thesis has research questions, namely 1) How will the impact of Indonesia's commitment to the WTO once these limitations are eliminated? 2) How will the competition impact of foreign banks and Indonesian local banks after the limitation have been eliminated? This research was conducted using the juridical normative method. The implementation of Indonesia's commitment to the WTO in fulfilling its commitmentsto liberalize the bank or financialservicessector in the banking subsector cannot be completely eliminated. Although Indonesia has ratified the agreement to form the WTO through Law No. 7 of 1994, Indonesia is still unable to carry out this commitment because of the need for elimination related to the same commitment by other WTO member countries. However, with the existence of Best Fit and Prudential Measure as Indonesia's domestic regulations related to financial services in the banking sub-sector, Indonesia's inability to fulfil these commitments is considered not to violate. Thus, empowerment and improvement from Financial Services Authority efforts are needed for local banks so that local banks can compete with foreign banks.

Abstrak :
Netflix merupakan Perusahaan yang berasal dari amerika serikat yang bergerak di bidang penyewaan film dan serial Televisi dengan sistem subscribe yang didistirbusikan secara digital atau online. Saat ini rezim internasional yang mencakup jasa adalah General Agreement on Trade in Services (GATS), dimana Netflix termasuk lingkup instrumen internasional tersebut. Secara garis besar GATS mengatur jasa-jasa yang telah melintasi batas wilayah Negara dan Schedule of Commitment (SoC) setiap anggota World Trade Organization (WTO) untuk memperlakukan setiap jasa yang masuk ke wilayah masing-masing negara tersebut berdasarkan prinsip-prinsip GATS. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif dengan sifat penelitian presktiptif dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Jasa Netflix termasuk dalam mode Cross Border Supply (Mode 1) dan diklasifikasi pada sektor Communication sub sektor Audiovisual Services berdasarkan Klasifikasi MTN.GNS/W/120. Dari sisi SoC Indonesia menyatakan bahwa sektor audiovisual service untuk mode 1 ialah Unbound, dimana dibolehkan mengatur  jasa yang termasuk mode 1 dan dapat mengecualikan ketentuan GATS. Kehadiran Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang  Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) telah digunakan untuk mengatur jasa Netflix, salah satu substansi pasalnya mengatur untuk mendirikan badan usaha tetap (BUT) dapat dilaksanakan berdasarkan SoC Indonesia, namun implementatifnya kurang karena tidak mempunyai sanksi. Preskripsi untuk penelitian ini adalah Kementrian Komunikasi dan Informasi dapat membuat Peraturan Menteri dengan substnasi pasal seperti pengenaan pajak tanpa harus mendirikan BUT yang seyogyanya selaras dengan ketentuan GATS. ...... Netflix is a company originating from the United States that is engaged in television movie and serial rentals with a subscription system that is distributed digitally or online. At present international regulations covering services are the General Agreement on Trade in Services (GATS), where as GATS has regulate the Schedule of Specific Commitment (SoC) of each member of the World Trade Organization (WTO) to handle every service that enters the territory of each country in accordance with GATS principles. This study uses normative legal studies with the nature of prescriptive research and conceptual search. The results of this study indicate that Netflix Services are included in the Cross Border Supply (Mode 1) and classified in the Audiovisual Service sub-sector Communication sector based on the MTN.GNS/W/120 Classification. From the Indonesian SoC`s perspektif declaring audiovisual services for mode 1 is Unbound, where services that in scope mode 1 can exclude GATS provisions. The presence of Circular Letter of the Minister of Communication and Information No. 3 of 2016 concerning the provision of Over the Top Application and/or Content Services has been used to provide Netflix services, one of the substance of the article issued to obtain a permanent establishment (BUT) can be implented, but the implementation is lacking because it does not have sanctions. The prescription for this study is that the Ministry of Communication and Information can make a Ministerial Regulation with article subtitles such as taxation without having to make a BUT which should be in line with GATS provisions.