Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang transaksi Repurchase Agreement repo Syariah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/10/DKMP perihal Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Repurchase Agreement repo SBSN untuk Operasi Pasar Terbuka OPT Syariah yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/41/DPM. Repo adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Pada penelitian ini, dilakukan simulasi penerapan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah oleh bank syariah, guna mencari hasil yang didapat, besar haircut dan tenor yang tepat serta rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada regulator. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode simulasi dan komparasi antara sukuk seri IFR dengan kombinasi haircut dan tenor/ jangka waktu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bank syariah akan mendapatkan keuntungan gain jika melakukan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah dengan persentase haircut terkecil dan tenor/ jangka waktu yang terpendek. ......This thesis discusses the transaction of Sharia Repurchase Agreement repo which is based on the provisions contained in the regulations SE No. 17 10 DKMP focusing on Interbank Money Market Sharia and Repurchase Agreement repo SBSN for Sharia Open Market Operations OMO contained in the SE regulation No. 17 41 DPM. Repo is the financial transactions conducted by financial market players to obtain loan funds by pledging securities in the form of buying and selling, both in the capital market and money market. In this study, a simulation applied for Islamic Repo and Repo transactions SBSN for OPT Sharia by Islamic banks, for the results obtained, a great haircut and tenor of the right as well as policy recommendations that can be given to regulators. The method used in this research is the method of simulation and comparison between sukuk series IFR with a combination haircut and tenor period. These results indicate that Islamic banks will benefit gain if the Sharia Repo and SBSN Sharia Repo for OPT doing the transaction with the smallest percentage haircut and tenor shortest period of time.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat implementasi model sukuk BI, menentukan dan merekomendasikan strategi lelang sukuk serta mengukur dampak moneternya. Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah gabungan darimetode kualitatif dan kuantitatif. Metodekualitatif dengan analisis aplikasi model Sukuk BI dan metode kuantitatif dengan simulasi statisoutstanding SBSN milik BI pada bulan Agustus 2018dengan dua skema lelang yaitu (i) mekanisme poolingSBSN berdasarkan total outstanding nilaiSBSN milik BI dan (ii) mekanisme pooling SBSN berdasarkan tenorsetiap SBSN milik BI. Thesis ini menemukan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dari simulasi terhadap dua skema tersebut.Berdasarkan temuan dan analisis, thesis ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi dapat dilakukan dengan mengkombinasikan kedua strategi lelang untuk mendapatkan hasil yang optimal. Strategi lelang dengan mekanisme pertama memungkinkan untuk dilakukan lelang setiap minggu dan yield curve yang dihasilkan lebih lengkap serta akumulasi nilai kontraksi yang lebih besar. Strategi lelang dengan mekanisme kedua dapat menghemat biaya operasi moneter dikarenakan underlying SBSNditempatkan sesuai tenornya sehingga defisit biaya moneter dapat dihindari dan memungkinkan untuk terjadinya zero cost. Rata-rata nilai kontraksi yang dihasilkan per bulan untuk strategi pertama adalah Rp5,23 triliun deangan akumulasi Rp130,79 triliun. Nilai kontraksi rata-rata per bulan untuk strategi kedua Rp5,86 triliun dengan akumulasi Rp70,38 triliun. ......The objectives of the thesis are to strengthen the implementation of sukuk BI, to analyse and determine the ideal auction strategy as well as to measure its monetary impact. The research used triangulation method which is a combination of qualitative and quantitative methods. The qualitative method is proceeded through analysis of Sukuk BI implementation and quantitative method is via static simulations of the outstanding SBSN owned by BI (at the end of August 2018) with two schemes, namely: (i) pooling mechanism based on total outstanding value of SBSN owned by BI and (ii) pooling mechanism based on tenor of SBSN owned by BI. This thesis concludes that strengthening implementation can be done by combining the two auction strategies to get optimal results. The auction mechanism with the first mechanism allows auction every week and the yield curve is more complete and the contraction value is greater. The auction strategy with the second mechanism can save monetary operations costs because the underlying SBSN is placed according to its tenor so that the monetary cost deficit can be avoided and allows for zero costs. The average contraction value generated per month for the first strategy is IDR 5.23 trillion and accumulated IDR 130.79 trillion. The average contraction value per month for the second strategy is IDR 5.86 trillion with an accumulation of IDR 70.38 trillion.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen investasi syariah dan penghimpun dana oleh pemerintah. Pasal 25 UU SBSN menetapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang berwenang harus menetapkan fatwa bagi SBSN. Namun, terdapat kekurangan dalam pengaturan ini karena tidak ada kualifikasi dan hubungan kedudukan antara lembaga berwenang, menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan wawancara dengan DSN MUI dan ahli fatwa untuk membahas pengaturan kualifikasi dan kedudukan lembaga dan dampak dari Pasal 25 UU SBSN. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat empat unsur dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang dapat dijadikan pedoman kualifikasi dari lembaga yang berwenang menetapkan fatwa, yaitu: 1. pengurus lembaga berkompetensi secara keilmuan islam; 2. lembaga independen; 3. Fatwa ditetapkan secara jama’I (kolektif); 4. diberikan kewenangangan oleh negara. Lalu, penelitian ini juga menunjukan bahwa dalam praktiknya di Indonesia memang ada hubungan hirarkis antara lembaga keislaman di Indonesia dimana fatwa dari DSN MUI akan diprioritaskan. ......This study discusses State Sharia Securities (SBSN) as a sharia investment instrument and fundraising by Article 25 of the SBSN Law stipulates that the Indonesian Ulema Council (MUI) or other authorized institutions must issue a fatwa for SBSN. However, there are deficiencies in this arrangement because there is no qualification and position relationship between the competent authorities, causing legal uncertainty. This research uses a normative juridical approach and interviews with DSN MUI and Fatwa experts to analyze the setting of qualifications and institutional positions. It also discusses the impact of Article 25 of the SBSN Law. The results of this study indicate that there are four elements of the MUI's National Sharia Council (DSN) which can be used as qualification guidelines for institutions authorized to issue fatwas, namely: 1. Administrators of institutions with competence in Islamic scholarship; 2. independent institutions; 3. Fatwas are issued collectively; 4. they are given authority by the state. Then, this research also shows that in practice in Indonesia there is indeed a hierarchical relationship between Islamic institutions in Indonesia where fatwa from DSN MUI will be prioritized.

Abstrak :
Instrumen moneter yang ada saat ini tidak ada yang dapat diperdagangkan karena pembatasan dari peraturan, Undang-Undang dan prinsip dasar Islam. Penelitian ini bertujuan mengkonstruksi sebuah instrumen dengan menggunakan analisa profil Surat Berharga Negara Syariah (SBSN), analisa kebijakan moneter, analisa pasar uang antarbank syariah (PUAS) serta menghitung profil risiko instrumen ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa dapat dilakukan konstruksi sebuah intrumen moneter dengan melakukan sekutirisasi SBSN dengan akad wakalah yang memberikan manfaat kepada pasar uang dengan profil risiko instrumen yang aman, dapat diperdagangkan dan fleksibel. Sekutirisasi SBSN merupakan alternatif instrumen dan memberikan manfaat terhadap perekonomian karena kemampuan merelokasi dana sektor keuangan ke sektor riil serta mendukung program pembangunan pemerintah serta meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah secara menyeluruh.

---

Currenty, there are not monetary instrument that can be traded in Indonesia which is caused by the restriction of government regulation and also the basic principle of monetary in Islam. The research aim is to construct a tradable sharia instrumen by using SBSN analysis, monetary operation policy analysis, intra bank Islamic money market analysis, and also by calculating the instrument's risk profile. Reseach shows that a flexible, secure, and tradable monetary instrument could be constructed by doing securitization with wakalah contract. Secutirization in SBSN as an alternative instrumen which can give the benefit to the economy because of its ability to relocate the monetary fund sector to the real sector. Moreover, this can support the government development program and increase market segment of sharia monetary as a whole.

Abstrak :
Pemerintah memerlukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang nilainya lebih besar dari pendapatan atau penerimaan negara. Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu bentuk pembiayaan. Nilai SBSN yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong peningkatan permintaan kebutuhan underlying asset yang mendasari transaksi penerbitannya. Barang milik negara (BMN) memiliki peran penting sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses penggunaan BMN sebagai (underlying asset) penerbitan SBSN. Penelitian ini merujuk pada teori governance, risk, and compliance dan pengelolaan data sektor publik. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology. Data diperoleh dari penelaahan dokumen dan wawancara mendalam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat tiga sistem relevan yang menjadi perhatian dalam situasi problematik yang terjadi pada proses penggunaan BMN sebagai underlying asset SBSN yaitu peran kementerian/lembaga dan manajemen kinerja, penyiapan dan pengelolaan BMN yang digunakan sebagai aset SBSN, serta penggunaan aplikasi pengelolaan BMN. Sehingga rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan adalah penyusunan indikator kinerja, peningkatan peran kementerian/lembaga, penyusunan standar operasional prosedur dan pemutakhiran data secara reguler, serta pengembangan dan penggunaan aplikasi pengelolaan BMN secara optimal. ......The government of Indonesia requires financing to meet government expenditures, which the values are greater than government revenues. The government issues ‘Surat Berharga Syariah Negara’ (SBSN) as a financing instrument. The increasing value of SBSN encourages increasing demand for the underlying asset. State-owned asset. State-owned asset has a vital role as an underlying asset of SBSN issuance. This study aims to analyze and formulate a recommendation to improve the process of state-owned assets’ use for SBSN issuance. This study uses governance, risk, and compliance theory and public sector data management. Soft system methodology is used in this study. Data collection is done through document review and in-depth interviews. This study has resulted that there are three roots definition in the problem about the usage of BMN as SBSN underlying asset: government agencies roles dan performance management, identification and managing BMN, and usage of BMN management application. Therefore, the recommendations to improve this process are defining performance indicators, improving all entity roles, defining the standard operational procedures, updating the data regularly, and developing and optimising BMN management applications' usage.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menghasilkan conflict of law atas beberapa pengaturannya dengan hukum positif Indonesia. Pokok permasalahan terkait conflict of law tersebut ialah bagaimana UU SBSN mengakomodir status badan hukum SPV dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang juga diatur di KUH Perdata dan UU Perbendaharaan Negara, serta kesesuaian keduanya menurut hukum Islam. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum SPV sebagai Perusahaan Penerbit SBSN dan keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset, serta pelaksanaannya dalam akad ijarah Asset To Be Leased. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitis deskriptif, didukung hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa SPV adalah Badan Hukum khusus yang diadakan oleh kekuasaan umum untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penerbitan SBSN yang tugas, fungsi, peran, pendirian dan pertanggungjawabannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Selain itu, keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset dikarenakan UU SBSN memiliki kekhususan dari UU Perbendaharaan Negara, yaitu aset SBSN bukanlah jaminan melainkan dasar penerbitan berupa bukti penyertaan pemilikan hak manfaat atas aset SBSN yang tidak terdapat pemindahan kepemilikan secara hak milik. Selain itu, pengaplikasiannya dalam SBSN ijarah Asset To Be Leased seri SR-005 telah sesuai syariah compliance. ......Indonesian Law Number 19 Year 2008 on Sovereign Syariah Securities (Law on SBSN) is a legal breakthrough which leads conflict of laws to some arrangement with Indonesian laws. The conflict of laws relates on how Law on SBSN accommodate the legality of SPV and how the alienation mechanism of State-Owned Asset which also regulated on Indonesian Civil Code and Law on State Treasury (Law Number 1 Year 2004), also the suitability of both according to Islamic law. This Research analyzes the legal standing of SPV as corporate issuer of SBSN and validity of State-Owned Asset as an Underlying Asset, as well as its implementation on the contract of Ijarah Asset To Be Leased. The method use a juridical normative descriptive analytical, supported by interviews to sources. Based on used method, found that SPV is a special legal entity held by the sovereign authority to issues SBSN. Its tasks, functions, roles, and the establishment of accountability further stipulated by Government Regulation. Therefore, the validity of the Underlying Asset is allowed, because Law on SBSN is a lex specialist against the Law on State Treasury, that stipulated the underlying asset is not a collateral for SBSN issuance, which mean it only an underlying of beneficiary ownership over the asset without a transfer of ownership. Moreover,its applicability in product SBSN ijarah To Be Leased Asset SR-005 series was complied to the syariah compliance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan dan perlakuan akuntansi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, yang diterbitkan Pemerintah Indonesia. Analisis dilakukan dengan membandingkan PMK No.218 tahun 2013 yang menjadi standar pencatatan SBSN dengan PSAK 110, selanjutnya membandingkan perlakuan akuntansi SBSN dengan PSAK 110. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara PMK No.218 tahun 2013 dengan PSAK 110, sehingga dalam pelaksanaan pencatatan akuntansi SBSN juga ada beberapa yang tidak sesuai dengan PSAK 110. Jadi diharapkan Pemerintah bisa menerbitkan standar baru untuk perlakuan sukuk negara, terpisah dengan standar akuntansi utang Pemerintah. ...... The aim of this study is to describe the implementation and accounting treatment for Indonesian Sovereign Sukuk issued by Government of Indonesia. This study compare between PMK No.218 tahun 2013 which became standard recording for SBSN with PSAK 110, then analyze SBSN?s accounting treatment under PSAK 110. The results showed that there are differences between PMK No.218 tahun 2013 and PSAK 110, so that there are some accounting treatments of SBSN which is not fit with PSAK 110. So, the Government ought to publish a new standard for SBSN, and distinct with Government?s debt accounting standard.

Abstrak :
Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dengan perjanjian Ijarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara merupakan terobosan hukum dalam sistem hukum Indonesia dengan memperkenalkan konsep Benefit Rights sebagai salah satu hak kepemilikan atas suatu benda. Adanya Beneficial Rights yang diadopsi dari konsep di negara-negara dengan sistem hukum Common Law menimbulkan konflik dengan sistem hukum Civil Law yang diterapkan di Indonesia, khususnya mengenai hak kepemilikan atas suatu benda. Studi ini menganalisis keabsahan Hak Manfaat sebagai underlying asset, perbandingan penerapan Hak Manfaat sebagai underlying asset pada SBSN dan Sukuk Korporasi, serta praktek kedua jenis instrumen keuangan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitik deskriptif yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa Hak Manfaat atas Barang Milik Negara sebagai underlying asset SBSN terbatas pada ruang lingkup penerbitan SBSN, namun Hak Manfaat tersebut tidak dapat diberlakukan atas Sukuk Perseroan dengan alasan terdapat tidak ada dasar hukum. Secara material, Hak Manfaat atas kekayaan perusahaan tidak diklasifikasikan sebagai hak kepemilikan atas suatu benda di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka perlu dipastikan ruang lingkup Benefit Rights sebagai underlying asset Sukuk di Indonesia dan pembentukan dasar hukum yang memadai untuk penerbitan sukuk korporasi di Indonesia. ......The issuance of State Sharia Securities with an Ijarah agreement based on Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities is a legal breakthrough in the Indonesian legal system by introducing the concept of Benefit Rights as one of the ownership rights of an object. The existence of Beneficial Rights which is adopted from the concept in countries with the Common Law legal system creates a conflict with the Civil Law legal system applied in Indonesia, especially regarding ownership rights over an object. This study analyzes the validity of Benefit Rights as the underlying asset, the comparison of the application of Benefit Rights as the underlying asset on SBSN and Corporate Sukuk, and the practice of the two types of financial instruments. The method used is juridical normative analytic descriptive supported by the results of interviews with resource persons. Based on the method used, it can be concluded that the Benefit Rights over State Property as the SBSN underlying assets are limited to the scope of the SBSN issuance, however the Benefit Rights cannot be applied to the Company's Sukuk on the grounds that there is no legal basis. In material terms, Benefit Rights over company assets are not classified as ownership rights over objects in Indonesia. Based on these conclusions, it is necessary to ascertain the scope of Benefit Rights as the underlying asset of Sukuk in Indonesia and the establishment of an adequate legal basis for the issuance of corporate sukuk in Indonesia.

Abstrak :
Kebijakan moneter dalam suatu negara adalah kunci untuk menggapai tujuan perekonomian dalam skala makro. Bank Sentral yang telah diberikan amanah oleh pemerintah sebagai pengelola kebijakan moneter selalu berupaya mengendalikan jumlah uang beredar dengan menjaga nilai uang agar tetap stabil dari berbagai factor baik internal maupun eksternal. Di sisi yang lain, Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan dual monetary system, dimana kebijakan moneter dengan instrumen konvensional dan syariah berjalan berdampingan. Hal tersebut tentunya akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kondisi di sektor riil maupun sektor moneter dalam perekonomian. Oleh karena itu, otoritas moneter menyusun berbagai penerapan kebijakan moneter ganda untuk mengatasi isu utama perekonomian nasional, yaitu tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas dan pengaruh dari mekanisme transmisi kebijakan moneter konvensional yang tercermin dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), total kredit bank konvensional (LOAN), dan rata-rata yield Surat Utang Negara (SUN) serta transmisi kebijakan moneter syariah yang tercermin dari bagi hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), total pembiayaan bank syariah (FINC), dan rata-rata yield Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), terhadap tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Januari 2013 sampai Desember 2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis VAR/VECM dengan data sekunder jenis time series. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, variabel LOAN dan FINC memiliki pengaruh yang negative sedangkan dalam jangka pendek variabel SBSN memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk inflasi, dalam jangka panjang variabel SBIS dan FINC memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat inflasi, sedangkan variabel SBSN memiliki pengaruh yang negative. Pada analisis efektivitas yang diukur dengan pengujian Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) menunjukkan hasil bahwa kebijakan moneter syariah memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap pengendalian tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan kebijakan moneter konvensional. ......Monetary policy in a country is the key to achieve economic goals on a macro scale. The Central Bank, which has been given the mandate by the government as the manager of monetary policy, always tries to control the money supply by keeping the value of money stable from various factors, both internal and external. On the other hand, Indonesia is one of the countries that implements a dual monetary system, where monetary policy with conventional and sharia instruments goes side by side. This of course will have a different effect on conditions in the real sector and the monetary sector in the economy. Because of this, the monetary authorities prepared various implementations of dual monetary policies to address the main issues of the national economy, namely the rate of inflation and the rate of economic growth. This study aims to examine the effectiveness and influence of the conventional monetary policy transmission mechanism as reflected in interest rates on Bank Indonesia Certificates (SBI), total conventional bank loans (LOAN), and the average yield of Government Bonds (SUN) and sharia monetary policy transmission. which is reflected in the profit sharing of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), total Islamic bank financing (FINC), and the average yield of State Sharia Securities (SBSN), toward inflation rate and economic growth rate in Indonesia from January 2013 to December 2019. This study used the VAR/VECM analysis method with secondary data of the time series type. The results of this study indicate that for long-term economic growth, the LOAN and FINC variables have a negative effect, while in the short term, SBSN variables have a positive effect on economic growth. As for inflation, in the long-term the SBIS and FINC variables have a positive effect on the inflation rate, while the SBSN variable has a negative influence. In the effectiveness analysis as measured by the Impulse Response Function (IRF) and Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) tests, the results show that Islamic monetary policy has a greater contribution to controlling inflation rates and economic growth than conventional monetary policy.