Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kerajaan Arab Saudi mempunyai sejarah yang panjang dalam menerapkan hukum Islam sebagai acuan pada kebijakan-kebijakan negara. Modernisasi yang terjadi di Arab Saudi tentunya bersinggungan dengan Wahabisme yang diterapkan sebagai ideologi utama di Kerajaan Arab Saudi. Penelitian ini membahas tentang modernisasi di Arab Saudi yang digagas oleh Muhammad bin Salman dalam Visi 2030. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori fungsional struktural yang digagas oleh Talcott Parsons dengan pendekatan decision making process dan teori modernisasi oleh Inglehart dan Welzel. Hasil dalam penelitian ini adalah masa kepemimpinan Raja Salman dan Kerajaan Arab Saudi yang menerapkan Visi 2030 sebagai bentuk modernisasi oleh Muhammad bin Salman. Terdapat perubahan yang signifikan dalam pemerintahan Arab Saudi dari masa ke masa. Masyarakat yang dulu dikenal konservatif dapat dengan cepat menerapkan reformasi ekonomi dan sosial yang mulai mengarah pada sistem liberal. Hal tersebut dikarenakan kuatnya kekuasaan yang dipimpin oleh raja dan terjaminnya kesejahteraan negara. ......The Kingdom of Saudi Arabia has a long history of applying Islamic law as a reference for state policies. The modernization that has taken place in Saudi Arabia is of course intersect with Wahabism which is applied as the main ideology in the Kingdom of Saudi Arabia. This study discusses modernization in Saudi Arabia which was initiated by Muhammad bin Salman in Vision 2030. The research method that the author uses is a qualitative research method with a descriptive analysis approach and uses library data collection techniques. The theory used is the structural functional theory initiated by Talcott Parsons with a decision making process approach and modernization theory by Inglehart and Welzel. The results in this study are the reign of King Salman and the Kingdom of Saudi Arabia who implemented Vision 2030 as a form of modernization by Muhammad bin Salman. There have been significant changes in the government of Saudi Arabia from time to time. Societies that were once known to be conservative were able to quickly implement the economic and social reforms that began to lead to a liberal system. This is due to the strong power led by the king and the guarantee of state welfare.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisa serangkaian perubahan dalam kebijakan mengatasi permasalahan pengangguran di Arab Saudi. Arab Saudi sudah mencapai tahap terakhir negara penyewa atau late rentier state, yaitu negara non demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Penelitian ini berargumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran di Arab Saudi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030. Penerapan Saudi Vision 2030 memperlihatkan proses liberalisasi yang dilakukan Arab Saudi dalam berbagai sektor. Selanjutnya, dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis beberapa permasalahan. Pertama, mengapa Arab Saudi mereformasi sistem ketenagakerjaannya? Kedua, bagaimana implementasi Saudi Vision dalam mengatasi pengangguran warga Saudi? Temuan penelitian ini membuktikan argumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan terhadap fenomena pengangguran dan liberalisasi ekonomi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030. ......This study analyzes a series of changes in policies to address unemployment problems in Saudi Arabia. Saudi Arabia has reached the final stage of a late rentier state, which is a non-democratic state that is responsive to the needs and conditions of society. This study argues that employment reform is a form of the Kingdom's response to overcome unemployment problems in Saudi Arabia in realizing Saudi Vision 2030. The implementation of Saudi Vision 2030 shows the liberalization process carried out by Saudi Arabia in various sectors. Furthermore, with a descriptive qualitative method, this research will analyze several problems. First, why is Saudi Arabia reforming its employment system? Second, how is the implementation of Saudi Vision in overcoming the unemployment of Saudi citizens? The findings of this study prove the argument that labor reform is a form of the Kingdom's response to the phenomenon of unemployment and economic liberalization in realizing Saudi Vision 2030.

Abstrak :
Penelitian ini membahas upaya diplomasi yang dilakukan Arab Saudi guna mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan juga membangun citra Arab Saudi menuju tercapainya Saudi Vision 2030. Hal ini membuat Arab Saudi mencari jalur alternatif baru untuk melakukan diplomasinya. Salah satu cara Arab Saudi melakukan diplomasi melalui diplomasi olahraga yaitu dengan menyelenggarakan ajang balap Formula 1. Penelitian ini dikaji menggunakan teori diplomasi olahraga dan konsep Multi-Track Diplomacy atau jalur-jalur diplomasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya praktik diplomasi olahraga yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan memanfaatkan jalur-jalur diplomasi baru untuk mencapai tujuan utamanya yaitu diversifikasi ekonomi dan membangun citra melalui enam dari sembilan jalur diplomasi. ......This research discusses the diplomatic efforts undertaken by Saudi Arabia to reduce dependence on petroleum and also build Saudi Arabia's image towards achieving Saudi Vision 2030. This has made Saudi Arabia look for new alternative routes to carry out its diplomacy. One way Saudi Arabia carries out diplomacy through sports diplomacy is by holding a Formula 1 racing event. This research was studied using sports diplomacy theory and the concept of Multi-Track Diplomacy or diplomatic pathways. The research method used is a qualitative research method with library study techniques. The result of this research is the discovery of sports diplomacy practices carried out by Saudi Arabia by utilizing new diplomatic channels to achieve its main goals, namely economic diversification and image building through six of the nine diplomatic channels.

Abstrak :
Saudi Vision 2030 merupakan inisiatif strategis yang dirancang oleh Pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi negara pada sektor minyak dan mendorong diversifikasi ekonomi, dengan fokus utama pada transformasi sektor non-minyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan implementasi dari Saudi Vision 2030 dalam transformasi sektor non-minyak, khususnya dalam pencapaian diversifikasi ekonomi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan ekonomi, yang menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi dalam mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.Meskipun Saudi Vision 2030 telah menetapkan strategi diversifikasi ekonomi, masih terdapat hambatan seperti perubahan budaya bisnis dan ketergantungan historis pada minyak. Namun, diversifikasi ini diharapkan dapat mengurangi kerentanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi diversifikasi ekonomi Saudi Arabia adalah dengan menginvestasikan modal di bidang non minyak: property, pendidikan, pariwisata, dan jasa. ......Saudi Vision 2030 is a strategic initiative designed by the Saudi Arabian government to reduce the country's economic reliance on the oil sector and promote economic diversification, with a primary focus on transforming the non-oil sector. This research aims to analyze the strategy and implementation of Saudi Vision 2030 in the transformation of the non-oil sector, particularly in achieving economic diversification. The theory used in this research is the theory of economic growth, which emphasizes the importance of economic diversification in reducing dependence on specific sectors and promoting long-term economic growth. Despite setting a strategy for economic diversification, Saudi Vision 2030 still faces obstacles such as changes in business culture and historical dependence on oil. However, this diversification is expected to reduce economic vulnerability and drive the creation of new job opportunities. The results of this research indicate that Saudi Arabia's economic diversification strategy involves investing capital in non-oil sectors such as property, education, tourism, and services.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisa Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi melalui Visi Saudi 2030 Sebagai Sekuritisasi Kepentingan Politik Muhammad bin Salman. Perekonomian Kerajaan Arab Saudi sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi. Permasalahannya, sektor minyak dan gas bumi bukan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dan sektor minyak dan gas bumi mengalami fluktuasi harga. Hal tersebut membuat stabilitas ekonomi Kerajaan Arab Saudi sangat rentan. Guna menanggalkan ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi maka Muhammad Bin Salman selaku Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi menginisiasi program Visi Saudi 2030. Yi Feng mengatakan bahwa instabilitas ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi dapat mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan teori liberalisasi ekonomi serta teori keamanan rezim diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi Arab Saudi merupakan upaya untuk mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman. ......This study analyzes Saudi Arabia's Economic Liberalization through Saudi Vision 2030 as a Securitization of Political Interests of the Muhammad bin Salman Regime. The economy of the Kingdom of Saudi Arabia is highly dependent on the oil and gas sector. The problem is that the oil and gas sector is not a renewable resource and the oil and gas sector experiences price fluctuations. This makes the economic stability of the Kingdom of Saudi Arabia very vulnerable. In order to get rid of dependence on the oil and gas sector, Muhammad Bin Salman as the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia initiated the Saudi Vision 2030 program. Yi Feng said that economic instability could affect political stability. Based on this statement, the question of this research is how the Saudi Vision 2030 as economic liberalization can secure the regime of Muhammad bin Salman? By using qualitative research methods and using the theory of economic liberalization and regime security theory, it is expected to be able to answer research questions. This paper concludes that the Saudi Vision 2030 as Saudi Arabia's economic liberalization is an effort to secure the regime of Muhammad bin Salman.

Abstrak :
Penelitian ini membahas Saudi Vision 2030 di Kerajaan Arab Saudi antara tahun 2016-2022. Visi 2030 dirancang untuk melepaskan ketergantungan minyak melalui diversifikasi dengan salah satunya membangun industri hiburan. Namun, pembangunan industri hiburan ditentang oleh beberapa ulama. Mereka menentang hiburan seperti konser musik, bioskop, dan olahraga karena mencampurkan gender dalam satu lokasi. Pemerintah menghadapi penolakan beberapa ulama ini dengan tegas dan terus membangun industri hiburannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena itu melalui teori kesepakatan elite antara beberapa ulama dan pemerintah yang mulai terurai sehingga mengakibatkan penolakan terhadap pembangunan industri hiburan di dalam program Saudi Vision 2030. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka. Penelitian ini menemukan pertentangan beberapa ulama terhadap pembangunan industri hiburan Saudi Vision 2030 disebabkan oleh anggapan mengenai adanya beberapa aspek di dalamnya yang melanggar syariah Islam. Penelitian ini juga menemukan kalau pertentangan beberapa ulama itu berpotensi diatasi oleh suatu kompromi dari pemerintah dengan menyesuaikan aspek-aspek industri hiburan Saudi Vision 2030 yang bermasalah supaya tidak melanggar syariah Islam. ......This research aims to discuss Saudi Vision 2030 in the Kingdom of Saudi Arabia between 2016-2022. Vision 2030 was designed to relinquish Saudi Arabia dependence on oil through diversification, one of which is building the entertainment industry. However, the development of the entertainment industry was opposed by some clerics. They opposed entertainments such as music concerts, cinema, and sports because it mixes gender in one location. The government sternly faced the refusal of some clergy and carry on the development of the entertainment industry. The purpose of this study is to understand that opposition toward the development of the entertainment industry through the theory of elite settlement between some clerics and the government which began to unravel resulting in rejection of the development of Saudi Vision 2030 entertainment industry. This research finds that violations of the Islamic Sharia by some elements of the entertainment industry which is being developed underpins the opposition to it by some clergy. This research also finds that the conflict between some clergy has the potential to be overcome by means of compromise from the government in the adjustment of the problematic aspects of the entertainment industry so that they do not violate the Islamic Sharia.