Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan sosial di lingkungan masyarakat semakin bervasiasi, dan potensinya cederung meningkat dari tahuan ketahun. Salah satunya yang sering terjadi adalah permasalahan orang asing dan ketenagakerjaan. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kawasan dengan tingkat aktifitas industri dan pembangunan yang tinggi. Industri dan pembangunan di negara berkembang sudah tentu memerlukan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, baik tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal maupun luar negeri sebagai tenaga ahli dan program alih kemampuan. Namun pada kenyataannya banyak ketidaksesuaian antara yang seharusnya dan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ketenagakerjaan asing perlu diawasi pelaksanaannya oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Imigrasi, TNI-Polri, dan unsur-unsur lainnya, yang pada pelaksanaanya dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Di pihak Kepolisian, termasuk polisi di Polres Kota Tangerang dalam menghadapai permasalahan sosial tersebut merupakan salah satu tugas dari Unit Pengawasan Orang Asing (POA) dibawah Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam). Terkait dengan hal inilah maka tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis mekanisme atau praktik pengawasan orang asing oleh Unit POA di wilayah hukum Polres Kota Tangerang, termasuk potensi ancaman serta hal-hal yang menghambat yang menyertainnya. Untuk menjawab masalah ini, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teori intelijen dan dasar intelijen, manajemen SDM, pengawasan serta konsep imigrasi untuk menginterpretasikan pelaksanaan pengawasan orang asing oleh Kepolisian. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara data di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. ......Social problems in the community are increasingly varied, and their potential tends to increase from year to year. One of the things that often happens is the problem of foreigners and employment. Tangerang Regency is an area with a high level of industrial activity and development. Industry and development in developing countries of course require human resources as workers, both workers from local communities and abroad as experts and skills transfer programs. But in reality there are many discrepancies between what should be and what is happening in the field. Therefore, the implementation of foreign manpower needs to be monitored by relevant parties such as the Immigration Service, TNI- Polri, and other elements, in which the Foreigner Supervision Team is formed. On the police side, including the police at the Tangerang City Police, dealing with these social problems is one of the tasks of the Foreigner Monitoring Unit. Related to this, the main objective of this research is to analyze the mechanism or practice of monitoring foreigners by the Foreigner Monitoring Unit in the jurisdiction of the Tangerang City Police, including the potential threats and the things that hinder them. To answer this problem, this research will be conducted using qualitative methods, using intelligence theory and basic intelligence, human resource management, supervision and immigration concepts to interpret the implementation of surveillance of foreigners by the Police. Data were collected by conducting interviews, observation and documentation, while data were analyzed qualitatively using interactive methods.

Abstrak :
Organisasi Polri merupakan bagian dan organisasi pemerintahan yang memiliki tugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan penegak hukum untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tugas kepolisian, organisasi Poiri dibentuk dari satuan yang lebih besar (Markas Besar) sampai Polsek sebagai satuan terdepan. Sejak pemberlakuan otonomi daerah, peran Polres lebih dikedepankan sebagai Komando Operasional Dasar yang lebih dekat dengan masyarakat Polres diorganisasikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil, sesual dengan peran tugas masing-masing terrnasuk di dalamnya Satreskrim dan Satintelkam. Meskipun peran dari masing-masing fungsi berbeda, mereka harus tetap bekerja sama untuk mewujudkan tujuan organisasi Polri secara menyeluruh. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memahami perlunya hubungan kerja/koordinasi antar satuan dalam organisasi kepolisian. Masalah yang dibahas berhubungan dengan pengungkapan tindak pidana yang difokuskan terhadap hubungan kerjal koordinasi antara Satreskrim dengan Satintelkam di Polres Jepara. Untuk memudahkan pemahaman atas permasalahan penulis menggunakan tiga macam kepustakaan yaitu kepustakaan penulisan, kepustakaan konseptual, dan kerangka konsepsional. Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tidak menutup kemungkinan menggunakan data kuantitatif sebagai alat pendukung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui pemeriksaan dokumen dan penelitian lapangan dengan cara pengamatan dan wawancara tidak terstruktur. Dari penelitian lapangan terlihat bahwa hubungan kerja/koordinasi antara Satreskrim dan Satintelkam dalam mengungkap tindak pidana pada Polres Jepara belum berjalan. Petunjuk Lapangan (Juklap) Kapoiri nomor 189 tahun 1993 yang seharusnya menjadi landasan untuk melaksanakan hubungan kerja tidak dilaksanakan, bahkan masih ada anggota yang tidak mengetahui aturan tersebut Pelaksanaan hubungan kerja dilakukan atas perintah/kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kesatuan. Antara kedua satuan terlihat adanya konflik terselubung yang tidak diungkapkan secara langsung. Tiap-tiap satuan menganggap bahwa mereka memiliki kewenangan yang sama sebagai anggota polisi untuk melakukan penyidikan maupun penyelidikan, walaupun sebenarnya dibedakan. Hasil temuan menunjukkan salah satu penyebab tidak berjalannya kerja sama disebabkan kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas, sehingga tiap satuan memanfaatkan kewenangan yang ada, untuk memenuhi kebutuhan satuan maupun kebutuhan pribadi. Hal ini, tanpa disadari, merupakan wujud dari penyalahgunaan wewenang yang secara langsung akan mempengaruhi respon masyarakat terhadap pelayanan Polri.