Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan yang terjadi secara pesat pada inovasi atau penemuan dalam bidang teknologi saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Seiringan dengan perkembangan tersebut, kemudian timbul suatu potensi buruk berupa kejahatan siber yang mengintai para pengguna internet. Kejahatan siber mampu terjadi akibat informasi digital yang tersebar dengan mudah dan terbukanya akses terhadap informasi tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan perlindungan terhadap informasi digital yang terdapat pada internet, khususnya terhadap ciptaan yang mengandung hak cipta melalui peraturan perundang-undangan. Sayangnya, saat ini Indonesia masih belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak cipta dari ciptaan digital. Berkaca dengan pengaturan yang terdapat di Amerika Serikat, Indonesia seharusnya memiliki pengaturan terperinci mengenai Sarana Kontrol Teknologi yang mampu dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan terhadap ciptaan digital dari ancaman kejahatan siber. Untuk menganalisis permasalahan ini, penulis meneliti dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif sekaligus melakukan perbandingan dengan penerapan hukum di Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ciptaan digital yang mampu dilindungi hak ciptanya adalah hak cipta terkait konten yang terdapat pada media internet dan hak cipta terkait dengan gambar, nama situs web, dan e-mail dari pengguna internet, walaupun dalam penerapannya terdapat doktrin Fair Use yang membatasi penerapan perlindungan hak cipta. Berkaitan dengan pengaturan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia, saat ini seluruhnya telah diatur dalam Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Hak Cipta mengenai larangan yang diberikan kepada pengguna dari Sarana Kontrol Teknologi. Pelaksanaan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia masih dikatakan belum berjalan secara maksimal karena belum tertuju secara langsung pada pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat diselesaikan dengan menyelaraskan pengaturan dalam Sarana Kontrol Teknologi dengan Creative Commons License sekaligus mengedepankan doktrin Fair Use.

---

Developments that occur rapidly in innovation or invention in the field of technology today have a very big influence on human life. Along with these developments, then a bad potential arises in the form of cybercrime that stalks internet users. Cybercrime can occur due to digital information that spreads easily and opens access to that information. Therefore, it is necessary to protect digital information found on the internet, especially works that contain copyright through laws and regulations. Unfortunately, Indonesia still does not provide maximum protection for the copyrights of digital creations. Reflecting on the regulations in the United States, Indonesia should have detailed regulations regarding Technological Protection Measures that can be utilized to protect digital creations from cybercrime threats. To analyze this problem, the author examined using normative juridical law research methods as well as make comparisons with the application of law in the United States. The results of this study indicate that digital creations that can be copyrighted are copyrights related to content found on internet media and copyrights related to images, website names, and e-mails from internet users, although in practice there is a Fair Use doctrine that limits application of copyright protection. Regarding the regulation of Technological Protection Measures in Indonesia, currently, all of them are regulated in Articles 52 and 53 of the Copyright Law regarding the prohibitions given to users of Technological Protection Measures. The implementation of Technological Protection Measures in Indonesia is still said to have not run optimally because it has not been directed directly at the parties concerned. This can be solved by aligning the provisions in the Technological Protection Measures with the Creative Commons License while prioritizing the Fair Use doctrine."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Sarana Kontrol Teknologi dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu dan Musik terhadap penyedia layanan jasa situs download lagu secara ilegal secara gratis di Internet. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Untuk mengetahui hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah urgensi perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap situs download lagu secara ilegal, perbandingan pengaturan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia dan Amerika Serikat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Digital Millenium Copyright Act (DMCA), dan menganalisis kasus-kasus penyedia layanan situs download lagu secara ilegal, serta peranan dan manfaat perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia layanan situs web download lagu secara ilegal.

---

This thesis discusses the arrangement of Technology Control Facilities in providing Legal Protection for Authors and Copyright Owners for Song Copyrights Music Against Illegal Song Download Service Providers for free Internet. This study uses a normative juridical method to examine the formulation of Problems regarding related topics. In order to know this, the problem studied in this thesis, including the urgency of legal protection from the existence of Technology Control for Copyright Holders against illegal song download sites, Comparison of the arrangement of Technology Control Facilities in Indonesia and United States in terms of Copyright Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Digital Millenium Copyright Act (DMCA), and analyze cases of illegal song download site service providers, as well as the role and benefits of legal protection from the existence of Technological Control Facilities for Copyright Holders against copyright infringement commited by illegal song download website service providers."

"Pengguna yang membeli suatu produk elektronik tentunya akan berfikir bahwa mereka bebas untuk melakukan segala hal terhadap barang milik mereka. Namun, hal tersebut sulit dilakukan karena terdapat sarana kontrol teknologi yang berfungsi sebagai pelindung ciptaan dan pengaman hak cipta operating system dan firmware pada produk elektronik. Akibatnya, seorang pengguna yang menggunakan ciptaan untuk penggunaan pribadi akan dinilai sebagai pelanggaran hak cipta apabila dalam hal tersebut melibatkan tindakan penerobosan sarana kontrol teknologi, karena hal tersebut dilarang dalam Pasal 52 UU No. 28 Tahun 2014. Dalam hal ini, hak pengguna yang beritikad baik tentunya terganggu, padahal penyelengaraan hak pengguna merupakan salah satu tujuan dari hak cipta. Sementara, Amerika Serikat sebagai negara yang prihatin akan problematika ini menciptakan suatu kebijakan triennial rulemaking process yang menggunakan parameter fair use sebagai salah satu poin utama penilaian untuk menentukan apakah suatu tindakan yang melibatkan penerobosan sarana kontrol teknologi adalah dapat dikecualikan sehingga secara hukum sah untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan dilakukan penelitian yuridis normatif studi kepustakaan dengan pendekatan perbandingan untuk melihat perbandingan pengaturan Indonesia dan Amerika Serikat.  Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa ada beberapa hal yang dapat dipelajari oleh Indonesia dalam mengatur ketentuan pengecualian larangan penerobosan sarana kontrol teknologi untuk penggunaan pribadi terhadap produk elektronik, bahwa parameter penggunaan yang wajar (fair use) perlu diatur dengan jelas, dan diperlukan pertimbangan terkait ketentuan modifikasi dan penggandaan untuk penggunaan pribadi dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

Users who buy an electronic product will certainly think that they are free to do anything with their belongings. However, this is difficult to do because there are technological protection measures that function as copyright protection for operating systems and firmware on electronic products. As a result, a user who uses electronic products for personal use will be judged as a copyright infringement if in this case it involves circumventing technological protection measures, because this is prohibited in Article 52 of Law No. 28 of 2014. In this case, the rights of users who have good intentions are certainly disturbed, even though the implementation of user rights is one of the objectives of copyright. Meanwhile, the United States as a country that is concerned about this problem has created a triennial rulemaking process policy that uses fair use parameter as one of the main points of assessment to determine whether an action involving a circumvent of technological protection measures can be excluded so that it is legally valid to do so. Therefore, in this study, a normative juridical study of literature study will be carried out with a comparative approach to see a comparison of the regulation of Indonesia and the United States. From this comparison, it can be seen that there are several things that can be learned by Indonesia in regulating the provisions for the exception to the prohibition of the circumvention of technological protection measures for personal use of electronic products, that is the parameters of fair use need to be clearly regulated, and consideration is needed regarding the modification and copying provisions for personal use in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright."