Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sanksi Notaris diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Dalam UUJN diatur sanksi Perdata dan sanksi Administratif bagi Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut. UUJN tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris. Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang bertugas membantu Menteri dalam mengawasi Notaris meliputi perilaku dan pelaksanaan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

---

Notary is a public officer who by law is given the authority and trust of the people to run some power of the State to create an authentic written evidence in the field of civil law. Deed authenticated by the Notary has the power itself of perfect proof and provide legal certainty. If the Notary is found in exercise his job have some fraud or negligence, errors or omissions that causes losses for his clients, then the Notary is obliged by law to account and liability for his actions. Notary sanctions provided in Article 84 and Article 85 UUJN. In UUJN Civil penalties and sanctions provided for the notary who Administrative committed the fraud. UUJN not regulate criminal sanction for the Notary. In supervising the notary, the Minister formed the Supervisory Council of Ministers tasked to assist in overseeing the conduct and execution of Notary included in exercise his job as a Notary if there Notary who has committed a violation of regulations.

Abstrak :
Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya berpegang pada Undang-Undang dan Kode Etik Profesi. Notaris sebagai Pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada Pejabat Umum lainnya. Dalam membuat akta Notaris, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 (UUJN) dan ini merupakan syarat pembuatan suatu Akta Otentik. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta dapat berakibat kepada Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang tersebut. Sanksi Perdata tersebut akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi Administratif terjadi apabila suatu akta tidak memenuhi syarat internal dimana Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris. ......Notary as one of the General Officer in running the office held at the Law and the Code of Professional Conduct. Deed as a public official authorized to make all kinds of deed of agreement beyond that the General Officer has determined the other. In a notarial deed, a notary must be guided by the regulation set in Notary Law No.30 of 2004 (UUJN) and this is a condition of making the deed Authentic. Actions violations committed in the manufacture of notarial deed may result in Civil Sanctions and Administrative Sanctions as provided for in Article 84 and 85 of the Act. Civil Sanctions will result in a deed only has the strength of evidence as under the arm or deed to be null and void. Administrative Sanctions occur when a deed does not qualify internally where notary in carrying out his position does not perform an orderly series of measures the performance of duties job title deed.

Abstrak :
Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi karena tidak semua penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuatnya Standar Operasional (SOP) bagi lembaga negara yang bertugas memeriksa adanya kerugian keuangan negara (BPK) terhadap penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi guna menciptakan adanya kepastian hukum. ...... This thesis examine sanctions imposed against infringment or violations that occurred in the Procurement of Goods / Services potentially devastating state finances can be criminal sanctions or administrative sanctions. This thesis is divided infringment in the Procurement of Goods / Services potentially devastating financial state to criminal sanctions or administrative sanctions for not all irregularities in the Procurement of Goods / Services are imposed criminal sanctions. This research is a normative juridical study aims to describe and analyze. The results suggest to make an Operational Standards (SOP) for the state agencies in charge of examining the state of financial loss (BPK) to the aberration in the Procurement of Goods / Services are subject to criminal sanctions or administrative sanctions in order to create legal certainty.

Abstrak :
Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi yang bisa dirangkap oleh satu orang. Sebagai profesi yang dilatarbelakangi ilmu dan pengetahuan hukum ternyata Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut bisa saja melakukan hal-hal berbentuk pelanggaran hukum dalam tugas dan wewenangnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi klien. Keadaan ini menyebabkan Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu mendapatkan akibat hukum baik berupa hukuman pidana, maupun tuntutan ganti rugi atas kerugian klien. Di samping itu bisa juga Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu di ajukan permohonan pailit dan akhirnya jabatan yang diembannya menjadi hilang karena diberhentikan dengan tidak hormat.

---

Notary who doubles Land Deed Officer (PPAT) are two professions that can be concurrently performed by one person. As a professional science background and knowledge of the law turns a double Notary Deed of Land Officer (PPAT) could have been doing things against the law in the form of duties and authority, giving rise to this cause harm to this client. In this moment Notary Deed of land and concurrently Officer (PPAT) it?s getting good legal consequences of criminal penalties, or claims for compensation for loss of client. Besides, it could be a double Notary Deed of the Land Officer (PPAT) is filed for bankruptcy and eventually lost the position to which it aspires to be dismissed without due respect.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah sanksi ekonomi terhadap Afrika Selatan menjadi bagian dari issue nasional Amerika Serikat pada akhir tahun setelah meningkatnya kerusuhan-kerusuhan dalam negeri Selama kurun waktu 1984-1986 1984 di Afrika Selatan. tuntutan agar Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi datang dari dalam negeri, dunia internasional bahkan masyarakat kulit hitam Afrika Selatan. Kwartal terakhir tahun 1986 suatu paket sanksi ekonomi yang cukup keras disahkan oleh Kongres Amerika Serikat. Sanksi ekonomi dimaksudkan untuk menekan pemerintah Pretoria agar memperbaiki kebijaksanaan apartheidnya terhadap non-kulit putih. Pengaruh sanksi ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat Afrika Selatan berbeda-beda berdasarkan pada kedudukan dan kepentingan masing-masing pihak, namun masingmasing pihak saling terkait dan saling mempengaruhi. Karenanya Linkage Theory dari James N. Rosenau dipergunakan untuk menganalisa proses penentuan kebijaksanaan pemerintah Pretoria. Selanjutnya untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan sanksi ekonomi dipergunakan pengukuran efektivitas dari Baldwin. Secara kuantitatif, pengukuran dilakukan dengan melihat jumlah kerugian yang diderita Afrika Selatan sebagai akibat dari sanksi maupun sebagai bagian dari usahanya untuk mengatasi akibat sanksi, berhasil tidaknya sanksi dilihat dari ada tidaknya sejumlah diberikan pemerintah Pretoria untuk Secara kualitatif H konsensi. penting yang mengatasi tekanan sanksi. akhirnya keberhasilan sanksi ekonomi Amerika Serikat ditentukan oleh kemampuannya untuk mempengaruhi dan menekan pemerintah Afrika Selatan agar memperbaiki kebijakan dalam negerinya dalam hubungan antar ras. Semakin luas dan mendalam arti perbaikan hubungan ras yang dilakukan, Pada berarti tingkat keberhasilan sanksi semakin tinggi.

Abstrak :

Dokter dalam melakukan tugas terikat dengan kode etik profesinya. Oleh sebab itu, dokter berpedoman dengan etika, sumpah jabatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan juga meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab etika. Penelitian ini mencoba menjawab dua permasalahan bagaimana tanggung jawab hukum dan etika seorang dokter dalam melaksanakan tugas profesinya serta bagaimana penerapan sanksi hukum dan etika terhadap dokter yang tindakannya menghalangi penyidikan dengan menganalisis Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst dan Putusan Pidana Nomor 26/Pid-Sus.TPK/2018/PT DKI. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus serta menelaah teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka maupun wawancara sebagai pendukung penelitian, selanjutnya hasil penelitian dideskriptifkan. Berdasarkan metode penelitian, dapat disimpulkan bahwa seorang dokter memiliki 3 (tiga) tanggung jawab hukum yaitu secara perdata, administrasi, dan pidana. Sedangkan untuk tanggung jawab etika sesuai dengan yang terkandung dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Terhadap penerapan sanksi hukum bagi dokter yang menghalangi penyidikan dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Sementara untuk sanksi etika yang dapat diberikan berupa penasihatan, peringatan lisan atau tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang, hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia, baik sementara ataupun permanen.

---

Doctors are bound by their code of ethics. Thus, doctors were obliged to follow medical ethics, oath of office, and applicable laws and regulations. Doctor's responsibilities are legal and ethical. This legal research focuses on answering two problems. First, how a doctor's legal and ethical responsibilities applied in carrying out their duties. Second, how is the application of legal and ethical sanctions against doctors whose actions were hinder an investigation by analyzing Criminal Decision Number 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst and Criminal Decision Number 26/Pid-Sus.TPK/2018/PT DKI. The research method applied is normative juridical approach with case studies and examines theories, concepts, and principles of law and legislation. The data used to analyze obtained from literature studies and interview as supporting research, then the results are described. Based on these research methods, it can be concluded that doctors have 3 (three) legal responsibilities, namely civil, administrative, and criminal legal. As for doctor's ethical responsibilities were contained in the Indonesian Medical Ethics Code. Doctors whose actions were hinder the investigation, may subject to criminal law sanctions. As for the ethical sanctions which can be given are counseling, writing/oral warnings, fostering behavior, re-schooling, or dismissal membership of the Indonesian Doctors Association, either temporarily or permanently.