Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tindakan keamanan pangan adalah bagian dari Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) yang bertujuan melindungi kesehatan manusia melalui pemastian keamanan pangan. Penerapan tindakan keamanan pangan oleh Negara tujuan ekspor dapat mempengaruhi perdagangan komoditi pangan. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis sampai sejauh mana implementasi tindakan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara tujuan mempengaruhi ekspor perikanan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa adalah negara tujuan ekspor utama perikanan Indonesia yang secara konsisten telah menerapkan tindakan keamanan pangan. Maka, penelitian terhadap dampak tindakan keamanan pangan pada ekspor perikanan Indonesia ditujuka terhadap ketiga tujuan ekspor ini. Pendekatan Inventory based yang menggunakan jumlah regulasi keamanan pangan dan jumlah penolakan ekspor dianalisis menggunakan Exploratory Data Analysis (EDA). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa walaupun tidak terlalu besar, tindakan keamanan pangan memberikan pengaruh negatif terhadap ekspor perikanan Indonesia ke Jepang selain menurunnya permintaan di negara ini turut berperan dalam penurunan ekspor perikanan Indonesia ke negara ini. Sementara itu, efek negative penerapan tindakan keamanan pangan tidak terlihat pada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Lebih lanjut, banyaknya kasus keamanan pangan yang dialami produk perikanan Indonesia di beberapa tahun belakangan ini, menunjukkan bahwa tindakan keamanan pangan masih menyebabkan masalah bagi ekspor perikanan Indonesia. Dengan demikian, harmonisasi standar keamanan pangan antara Indonesia dan negara tujuan ekspor serta konsistensi dalam penerapan praktek keamanan pangan sangat diperlukan untuk dapat memenuhi persyaratan keamanan pangan negara tujuan. ......Food safety measure is part of the Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) which aim at protecting human health by ensuring food safety. Its implementation by the importing countries could influence the food trade performance of the exporting countries. This paper analyzes to what extent food safety measures implementation by the main destination countries affects Indonesia?s Fisheries exports. United States, Japan and European Union are the main importers of Indonesian fisheries and they have consistently applied the food safety measures. Therefore, the examination of the food safety measures impact to Indonesian fisheries exports is focused on these importers. Inventory based approach employing a number of food safety regulation and border detention is analyzed using exploratory data analysis (EDA). The result suggests that even though not very significant, the food safety measures still negatively influenced fisheries exports to Japan while the falling demand of fisheries in this country was also responsible for the decline of Indonesia's fisheries exports. Meanwhile, the negative effect was not seen in fisheries exports to the US and EU. Furthermore, the great portion of food safety cases faced by fisheries in the recent years, shows that food safety measures in the importing market still have caused problems and risks to Indonesia?s fisheries exports. Therefore, food safety standard harmonization between Indonesia and importers as well as the consistency in the application of food safety practices is necessary to comply with the food safety measures of the importing countries.

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian SPS memuat kerangka aturan dan tata tertib secara multilateral yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota dalam langkah untuk mengembangkan dan menegakkan tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan agar memperkecil pengaruh negatif terhadap perdagangan melalui pengharmonisasian tindakan-tindakan tertentu. Perjanjian SPS memperbolehkan negara anggota dalam menerapkan kebijakannya sendiri untuk menentukan standar kesehatan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengamankan produk pangannya ataupun atas hewan dan tanaman di dalam wilayahnya (standar nasional). Namun, di sisi lain, Perjanjian SPS tidak secara rinci mengatur penerapan atau ruang lingkup dari standar nasional oleh negara anggota. Berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan, timbul permasalahan mengenai pengaturan kebijakan standar nasional oleh negara-negara anggota WTO serta dampak dari pemberlakuan Perjanjian SPS bagi produk pertanian Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan internasional dan hukum positif Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder dan data kepustakaan sebagai sumber utama serta hukum positif yang berlaku, antara lain konsep-konsep hukum perdagangan internasional dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia, teori-teori mengenai standar privat dan nasional, serta Perjanjian Perlindungan Kesehatan dan Kehidupan Manusia, Hewan, dan Tumbuhan

---

ABSTRACT
SPS Agreement contains rules and orders in a multilateral manner which must be obeyed by all members for taking sanitary and phytosanitary measures necessary for reducing negative impact on trade through specified measures harmonization. In the SPS Agreement, members have the right to take sanitary and phytosanitary measures through its regulations and policies by choosing healthy standard or actions which can be done for saving food products or another actions for its sanitary and phytosanitary in their territories (national standard). However, SPS Agreement is not in detail regulating the application or scope of national standard by members. Regarding with this issUni Eropa, there are several problems of setting policy of national standard by WTO members and the impact of this Agreement for Indonesian Agriculture products according to the international regulations and prevailing law of Indonesia. The method of this final project is a normative juridical, which emphasize on the secondary data and literature study as its primary source and also the governing law and regulation. These data would be in the form of concepts in international trade law in the framework of World Trade Organization, the theory national standard and private standard, as well as the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi Ad Valorem Equivalent (AVE) dari 20 negara partner dagang terbesar Indonesia sebagai dampak adanya penerapan kebijakan Non Tariff, khususnya Sanitary Phytosanitary (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT) dalam kurun waktu tahun 2007-2016. AVE dapat diartikan sebagai tarif implisit yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka memenuhi persyaratan kebijakan SPS dan TBT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan quantity impact approach kemudian hasil estimasi pada HS level 2 digit ditransformasi menjadi AVE untuk dibandingkan terhadap tarif impor. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 9 negara memiliki AVE SPS dan TBT negatif dan 11 negara memiliki AVE positif. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dampak penerapan kebijakan SPS dan TBT yang dapat bersifat trade impeding effect dan demand enhancing effect. Apabila dikaitkan pendapatan perkapita negara, secara umum terdapat hubungan negatif antara pendapatan perkapita dengan AVE. Adanya motif proteksionisme dari Pemerintah dapat terlihat dari tingginya nilai AVE dibandingkan tarif MFN pada sektor-sektor tertentu. ......This study aims to estimate the Ad Valorem Equivalent (AVEs) of the 20 largest trading partner countries of Indonesia as a result of the implementation of the Non-Tariff Measures, especially Technical Barrier to Trade (TBT) and Sanitary Phytosanitary (SPS) in the period 2007-2016. AVE can be interpreted as an implicit tax issued by producers in order to meet the SPS and TBT policy requirements. The method used in this research is the quantity impact approach and then the estimation results at the 2 digit HS level are transformed into AVE to be compared to import tariffs. The results showed as many as 9 countries had AVE SPS and TBT negative and 11 countries had AVE positive. This shows that there are differences in the impact of implementing SPS and TBT policies that can be trade impeding effects and demand enhancing effects. As related to income per capita, in general there is a negative relationship between income per capita with AVE. The existence of protectionist motives from the Government can be seen from the high value of AVE compared to MFN rates in certain sectors.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerapan kebijakan Sanitary and Phytosanitary (SPS)sebagai Non-Tariff Measuresdi Negara-negara European Union (EU) melaluiComission Regulation (EC) No. 1881/2006 tentang setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs diduga berdampak terhadap ekspor lada dan pala Indonesia. Untuk itu dilakukan penelitian dengan pendekatan gravity model menggunakan variabel dummy SPS yang diberlakukan EU pada analisis ekspor komoditi tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis ekonometrika dengan data panel. Estimasi dilakukan pada model dengan periode waktu penelitian tahun 1996-2015 dengan variabel kontrol yaitu gross domestic product (GDP), produksi, real exchange rate (RER), dummy regulasi SPS, harga, biaya transportasi, tarif serta interaksi antara variabel tarif dan SPS. Hasil penelitian menunjukan bahwa diberlakukannya regulasi SPS oleh EU berpengaruh negatif terhadap ekspor lada dan pala Indonesia masing-masing pada tingkat kepercayaan 99%.

---

ABSTRACT
Implementation of sanitary and phytosanitary (SPS) as one of non-tariff measures within European Union (EU) countries member by Comission Regulation as ECNo. 1881/2006 about setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs, is predicted influencing the export of pepper and nutmeg of Indonesia.To prove the hypothesis, research was done using gravity model approachment with dummy SPS as variable target which described regulation implemented in EU, for analyzing the impact on export of these commodities. The analytical method used in this research is the econometric analysis model with panel data. Estimation data was made in terms of periode time on 1996 up to 2015 with control variables were gross domestic product (GDP), production, real exchange rate (RER), dummy regulation of SPS, price, transportation cost, tariff and interaction of variables as dummy regulation of SPS and tariff. Result of estimations show that SPS regulation of EU is significantly had negative impact on export of nutmeg and pepper of Indonesia to EU within 99% of confidence level of estimation of each

Abstrak :
Kebijakan SPS dan TBT tidak hanya mendorong trade-reducing effect dengan meningkatnya biaya perdagangan bagi eksportir namun dapat juga mendorong demand-enhancing effect melalui peningkatan kualitas produk dan keselamatan konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi dampak kebijakan non-tarif Indonesia khususnya Sanitary and Phytosanitary dan Technical Barriers to Trade terhadap impor pada periode 2006-2015. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan Kee et al. 2009 dan hasil estimasi kemudian dikonversi menjadi ad-valorem equivalent AVE untuk melihat dampaknya terhadap harga. Inventory measures menunjukkan bahwa Indonesia memiliki coverage ratio yang cukup tinggi pada sektor produk hewan, produk tumbuhan, makanan dan tekstil. Studi ini menemukan bahwa secara umum kebijakan SPS dan TBT berpengaruh terhadap penuruan impor. Namun, dampaknya dapat berbeda-beda pada level sub-sektor HS 2 digit baik yang bersifat trade-reducing maupun demand-enhancing. ......Technical regulations such as SPS dan TBT measures do not only induce trade reducing effect by rising the exporters trade cost but could be able to induce demand enhancing effect by certifying quality and safety to consumer. The purpose of this study is to estimate the impact of Indonesia non tariff measures, especially Sanitary and Phytosanitary and Technical Barriers to Trade on import for the period 2006 2015. This study employs the method which is developed by Kee et al. 2009 and the estimated results are converted into ad valorem equivalent AVE to identify the price effect. The inventory measures suggest that Indonesia has a substantial coverage ratio on animal product, vegetable product, foodstuff and textile. This study found that SPS and TBT are significantly reduce Indonesian import on agregat level. However, the impact on disagragated level HS 2 digit can be different either trade reducing or demand enhancing.

Abstrak :
Standar keamanan pangan dan kesehatan produk pangan dan pertanian telah menjadi isu yang penting di banyak negara di dunia. Perjanjian WTO tentang penerapan tindakan SPS memungkinkan negara-negara untuk mengadopsi peraturan mereka sendiri sehingga menyebabkan beragamnya standar keamanan yang berlaku di dunia. Studi mengenai standar keamanan pangan yang telah dilakukan umumnya menggunakan suatu ukuran spesifik dari Sanitary and Phytosanitary (SPS) yaitu Maximum Residue Limit of pesticide (MRL) terhadap suatu komoditas tertentu, dan sebagian besar studi hanya memfokuskan penelitiannya pada dampak agregat (negatif/positif) dari kebijakan SPS terhadap perdagangan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan inventory menggunakan coverage ratio (CR) dari kebijakan SPS Indonesia terhadap impor produk pangan dan melihat perbedaan dampaknya secara disagregat terhadap negara-negara pengekspor. Secara agregat, CR dari kebijakan SPS Indonesia berdampak negatif dan signifikan terhadap impor produk pangan dan pertanian. Sedangkan secara disagregat dampaknya berbeda antara negara pengekspor yang merupakan kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang. Negara maju cenderung memperoleh keuntungan dari diberlakukannya kebijakan SPS di Indonesia, yang ditunjukan dengan dampaknya yang signifikan dan positif. Sedangkan CR untuk negara berkembang berdampak negatif dan signifikan. ......Food safety and health standards of food and agriculture products have become an important issue in many countries around the world. The WTO Agreement on the adoption of SPS measures enables countries to adopt their own rules causing diverse safety standards prevailing in the world. Studies on food safety standards have generally employed a specific measure of Sanitary and Phytosanitary (SPS) namely Maximum Residue Limit of pesticide (MRL) of a particular commodity, and most studies focus only on the aggregate (negative / positive) impact of SPS policy on trade. This research uses inventory approach using coverage ratio (CR) from SPS Indonesia policy toward food product import and see the disaggregate effect difference to exporting countries. In aggregate, CR of the SPS Indonesia policy has a significant and negative impact on food and agricultural imports. While the disaggregate impact is different between the exporting country which is a group of developed countries and groups of developing countries. Developed countries tend to benefit from the enactment of SPS policies in Indonesia, which are shown with significant and positive impacts. While CR for developing countries has a negative and significant impact.