Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem sanksi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, didasarkan kepada jenis sanksi yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan jenis sanksi berdasarkan jenis pelanggaran norma hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi jabatan yang bersifat kumulatif tidak dikenal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. dan eksekusi sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI sedangkan eksekus jenis sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan oleh Menteri. Ada tumpang tindih pengaturan jenis sanksi dan lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan Notaris yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik notaris yang bersifat internal (organisatoris) sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang menjatuhkan sanksi jabatan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris.Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah jenis sanksi yang bersifat kumulatif dan eksekui sanksi yang bersfat condemnatoir? Dengan menggunakan metode penelitian normatif, melalui pengaturan normative tentang sistem sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaanya, ditemukan adanya tumpng tindih (overlapping) jensi sanksi dan lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi, dan tidak adanya otonomi Majelis Pengawas Notaris yang seharusnya mandiri dan imparsialitas dengan ikut campur tangannya pemerintah dalam eksekusi sanksi

---

The system of sanctions in the supervision of the implementation of the position of a notary as regulated in the Law on Notary Office and the behavior of notaries as regulated in the Notary Code of Ethics, is based on the types of sanctions which are the authority of the official authorized to impose sanctions and types of sanctions based on the types of violations of legal norms formulated in article -Article of the Law on the Position of Notary Public. Office sanctions that are cumulative in nature are not recognized in the Law on Notary Position. and the execution of the written reprimand sanction is carried out by the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, while the execution of the type of sanction of temporary dismissal or dismissal is carried out with disrespect by the Minister. There are overlapping arrangements for the types of sanctions and the institution authorized to impose sanctions on violations of the Notary's Code of Ethics, namely the Notary's Honorary Council which has the authority to impose sanctions for violations of the notary's code of ethics which are internal (organizational) while the Notary Supervisory Council has the authority to impose occupational sanctions for violations of the Notary's Code of Ethics. This research was conducted to answer the problem of types of cumulative sanctions and condemnatory sanctions. By using the normative research method, through the normative regulation of the sanction system regulated in the Notary Office Law and its implementing regulations, it is found that there is overlapping of sanctions and institutions authorized to impose sanctions, and there is no autonomy of the Notary Supervisory Council which should be independent. and impartiality by interfering with the government in the execution of sanctions"

"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menghapus sanksi pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Efektivitas dari keberadaan sanksi pidana dalam UU Anti Monopoli dan proyeksi penegakan hukum persaingan usaha setelah berlakunya UU Cipta Kerja adalah permasalahan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Diperoleh kesimpulan bahwa sanksi pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak efektif karena keahlian pihak yang memeriksa berbeda (penyidik kepolisian dan KPPU), pidana kurungan dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 tidak dapat ditujukan kepada entitas badan usaha, denda (pidana) dalam putusan KPPU dilaksanakan secara administrasi, pidana tidak mengenal indirect evidence dan pemeriksaan pidana bisa terganggu jika pelaku usaha dekat dengan penguasa, dan sanksi pidana tidak sesuai dengan asas subsidiaritas atau ultimum remedium. Proyeksi penegakan hukum persaingan usaha setelah berlakunya UU Cipta Kerja dapat berjalan dan diterapkan lebih baik karena mengubah permohonan keberatan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga dan menghapus sanksi pidana. Namun, proses pidana masih bisa digunakan sehingga proses penegakan hukum persaingan usaha menjadi lama dan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Perlu membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme penyidikan oleh kepolisian dan jika pelaku usaha dalam batas waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima putusan KPPU tidak mengajukan keberatan, maka putusan KPPU mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri

---

Law No. 11 of 2020 on Job Creation has removed criminal sanctions in Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The effectiveness of the existence of criminal sanctions in the Anti-Monopoly Law and projections of business competition law enforcement after the enactment of the Job Creation Law are research problem that uses normative juridical research methods with statute approach. It was concluded that the criminal sanctions in Law No. 5 of 1999 is not effective because the expertise of the parties examining is different (police investigators and KPPU), imprisonment in Article 48 of Law No. 5 of 1999 cannot be addressed to business entities, fines (penalties) in the KPPU's decisions are implemented administratively, a criminal does not recognize indirect evidence and a criminal investigation can be disrupted if the business actor is close to the authorities, and criminal sanctions are not in accordance with the subsidiarity or ultimum remedium principle. Projected business competition law enforcement after the enacted of Job Creation Law can run and be implemented better due to change the objection request from district court to commercial court and remove criminal sanctions. However, the criminal process can still be used so that the business competition law enforcement process takes a long time and not in accordance with the principles of fast, simple, and low cost justice. It is necessary to make a Government Regulation governing the investigation mechanism by the police and if the business actor within the time limit of 14 (fourteen) days after receiving the KPPU's decision does not file an objection, then the KPPU's decision has permanent legal force and may be requested for an order of execution to the district court"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur larangan penyalahgunaan wewenang dan apabila terbukti dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi Pidana. Dengan perbedaan penerapan sanksi yang diberikan, timbul permasalahan, 1. bagaimanakah ketentuan larangan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 2. bagaimanakah pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang berdasarkan persfektif hukum administrasi negara, dan 3. bagaimana konsep penyalahgunaanwewenang hukum administrasi negara dapat dijadikan sebagai parameter unsur menyalahgunakan kewenangan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengidentifikasi konsep penyalahgunaan wewenang. Aparatur negara melakukan tindakan pemerintah atas nama yang diwakili atau jabatan. Terhadap aparatur negara yang melakukan kesalahan objektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dibebani tanggungjawab jabatan dan dapat dikenakan sanksi administratif, sebaliknya aparatur negara dibebani tanggungjawab pribadi ketika ia melakukan kesalahan subjektif. Sanksi pidana baik berupa penjara maupun denda dapat diterapkan terhadap aparatur negara secara pribadi.

---

ABSTRACTThis research discusses the liability of abuse of power. Law number 30 of 2014 about Government Administration and Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption regulates the prohibition of abuse of power and if it 39 s proven, then it will be subject to administrative sanctions or criminal sanctions. With the different sanctions implementation, problems arise, 1. how is the provision of abuse of power based on Law No. 30 of 2014 on Government Administration, 2. how is its legal liability abuse of power based on the administrative law perspective, and 3. how the abuse of power in Administration Law concept can be used as an element parameter to abuse of power Law No. 31 year 1999 jo. law no. 20 of 2001, on the Eradication of Corruption. The author in conducting this research using normative juridical research method, that is by identifying the concept of abuse of power. The state apparatus is acting as a government on behalf of the represented or position. On which the state apparatus who makes an objective mistake in carrying out his duties and authorities, is held responsible for office responsibilities and may be subject to administrative sanctions, otherwise the state apparatus is liable to personal responsibility when he makes a subjective mistake."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi keputusan pembetulan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Terdapat ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) tentang keputusan pembetulan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mengandung pengertian secara tersirat apabila aparat pajak menerbitkan keputusan yang tidak tepat sehingga menimbulkan kesalahan dalam penetapan berdasarkan azas-azas umum pemerintahan dapat mengoreksi sendiri keputusan pajak yang tidak tepat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian peneliti, diketahui bahwa keputusan pembetulan secara jabatan pada Kanwil DJP Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik sementara keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan pada Kanwil DJP Jakarta Selatan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

---

This research explain on implementation of decisions and the reduction or elimination of revision administrative penalties at Kanwil DJP Jakarta Selatan. There are provisions in Article 16 paragraph (1) and Article 36 Paragraph (1) about the decision and the elimination or reduction of revision administrative sanctions can be done in office by the Directorate General of Taxation. This implicitly implies if the tax authorities issued a decision that is not exactly giving rise to errors in the determination based on general principles of administration to correct their own tax decisions are not appropriate.The research method used is a qualitative approach. From the research, the researcher, it is known that the revision of an office's decision on Kanwil DJP Jakarta Selatan has been satisfactory temporary reduction or elimination decisions in office administrative sanctions on Kanwil DJP Jakarta Selatan can not be executed properly."

"ABSTRAKSanksi Ekonomi Unilateral/sepihak, telah banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya.Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan era perdagangan saat ini yang bertujuan untuk membangun kerjasama ekonomi secara global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa legalitas serta efektifitas pengenaan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa terhadap Federasi Rusia, serta meninjau keberadaan sanksi dalam peraturan hukum perdagangan internasional. Tindakan pemberian atau penjatuhan sanksi diketahui bahwa hanya merupakan kewenangan tunggal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan hanya melalui otoriasinya suatu negara atau organisasi internasional dapat memberlakukan sanksi tersebut kepada negara lain. Dalam hukum perdagangan internasional ketentuan pemberian sanksi ekonomi memang dapat diperbolehkan tetapi dalam ketentuan yang juga mengacu kepada Piagam PBB atau sebagai tindakan balasan atas pelanggaran negara target terlebih dahulu.

---

ABSTRACT

Unilateral economic sanctions is already have caused many debates in international law. Economic sanctions are foreign policy tools used by countries or international organizations to influence other countries to change their policies by limiting trade, investment, or other commercial activities. Such actions are certainly controvert from the current trade era which is aims to build global economic cooperation among nations. The purpose of this study is to analyze the legality and effectiveness of imposing economic sanctions by the European Union on the Russian Federation, as well as reviewing the existence of sanctions in the rules of international trade law. The act of giving or imposing sanctions is known to be the sole authority of the United Nations (UN) Security Council, and only through its authorization can a country or international organization impose such sanctions on other countries. In international trade law, the provision of economic sanctions can indeed be permitted but under special circumstances that also refer to the UN Charter provisions or as a retaliation for the violation of the target country first."

"Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas bagaimanakah penerapan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam hal Notaris telah mengembalikan jaminan Sertipikat kepada debitur tanpa sepengetahuan dan ijin kreditur, padahal hutang debitur kepada kreditur belum lunas dan telah lewatnya waktu pengembalian sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak kreditur dalam akta dalam kasus tersebut yang merasa dirugikan oleh Notaris X yang melakukan wanprestasi atau cidera janji, karena akibat perbuatan yang dilakukan Notaris tersebut pihak kreditur mengalami kerugian immateril karena kreditur tidak dapat menggunakan Kuasa Jual yang telah diberikan kepadanya apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, sedangkan pihak debitur dan Notaris tidak dijatuhi hukuman apapun oleh pengadilan akibat perbuatannya. Dalam kasus ini, Notaris telah menunjuk dirinya untuk menyimpan barang jaminan berupa Sertipikat tersebut, namun pada kenyataannya Notaris dirasa tidak bertanggung jawab karena telah mengembalikan jaminan Sertipikat tersebut kepada debitur tanpa sepengetahuan dan ijin kreditur padahal hutang debitur belum lunas kepada kreditur. Bentuk penelitian yang digunakan Penulis adalah metode penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yakni menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya.Dari hasil penelitian ini, perbuatan yang dilanggar Notaris diantaranya tidak bertindak amanah, tidak jujur, telah memihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam kasus ini Notaris tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, padahal telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa penerapan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan serta perilaku Notaris yang menunjuk dirinya untuk menyimpan barang jaminan berupa Sertipikat tanah dalam kasus ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku (UUJN, Kode Etik Notaris, KUHPerdata).

---

Basically, this research conducted to clearly understand how the application of laws against abuse authority notary in implementing their duties and obligations. In terms of notary has returned the security certificates to debtor without permission and the knowledge of a creditors, even though debt of the debtors to the creditors has not paid off and the passing time of return as specified in Statement Letter of Indebtness. This research was also conducted to determine how the legal protection against creditors in the deed in such cases who feel aggrieved by The Notary X who performs event of defaults, as a result of acts committed Notary of the lenders suffered losses immaterial because creditors can not use Power Selling the has been given to him when debtors are not can pay off her debt, while The Debtors and The Notary not been sentenced by a court due to his actions. In this case, The Notary has appointed himself to keep the collateral in the form of the Certificate, but in reality the Notary deemed not responsible for bringing back The Certificate of Guarantee to The Debtors without consent and the knowledge of creditors when a debtor has not paid off debts to creditors. Regarding the writing in this research using a form of normative legal research, which focuses on regulations, and literature references as well as the implementation of the regulations in practice.The results of this research, what violated notary are not act mandate, dishonest, had followed and did not keep the interests of a party involved in legal action. In this case, notary cannot be responsible for what he had done, which had been causing loss for other people. Therefore it can be concluded, that the implementation of the law against abuse of authority Notaries in performing its duties and obligations related legal protection for the injured party and the behavior of notaries who refers to himself to keep the collateral in the form of Certificate of land in this case was not in accordance with applicable regulations (UUJN, Notary Code of Conduct, Civil code)."

"

Tesis ini membahas mengenai sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Akuntan Publik yang memberikan jasa audit pada masing-masing perusahaan yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada kedua PT tersebut adalah serupa, yaitu dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, namun sanksi yang diterapkan dan dijatuhkan oleh OJK berbeda. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian deskripstif dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder di mana penelitian ini dilakukan studi kepustakaan. Adapun sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: 1) Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT per tanggal 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali, mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada perseroan, denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada masing-masing anggota Direksi, serta tanggung renteng senilai yang sama kepada anggota Direksi dan Komisaris, sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda terdaftar selama 1 tahun Akuntan Publik Kanser Sirumpea. 2) Pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tertuang pada Siaran Pers No. SP 62/DHMS/OJK/X/2018 yang secara garis besar memberi sanksi untuk kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing, Eny, dan Rekan diberi sanksi berupa pembatalan pendaftaran. Pembatalan pendaftaran Kantor Akuntan Publik berlaku efektif setelah Kantor Akuntan Publik menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan 2018 yang masih memiliki kontrak dan larangan menambah klien baru. Pengenaan sanksi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Adanya perbedaan dalam penerapan sanksi ini menjadi perhatian perlu adanya kajian di dalam penelitian ini dengan menyesuaikan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

---

This thesis discusses the sanctions given by the Financial Services Authority to Public Accountants who provide audit services to each company, namely PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Sunprima Nusantara Financing. The violations committed by Public Accountants are of the same type, namely in the context of presenting the company's financial statements, but the sanctions applied are different. The writing of this thesis uses descriptive research method with normative juridical legal approach. The data used in this study are seconder data where this library study. The sanctions imposed by the Financial Services Authority, namely: 1) At PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk repairing and restatement of the LKT as of December 31, 2018 and conducting public exposures on repairs and restatements, imposing administrative sanctions in the form of a fine of Rp 100,000,000,000 (one hundred million Rupiah) to the company, a fine of Rp 100,000,000 (one hundred million Rupiah) to each member of the Board of Directors, as well as the same amount of responsibility to members of the Board of Directors and Commissioners, administrative sanctions in the form of freezing of Registered Letter for 1 year Kanser Public Accountant Sirumpea. 2) At PT Sunprima Nusantara, the financing is stated in Press Release No. SP 62/DHMS/OJK/X/2018 which in general imposes sanctions for Public Accountants and Public Accounting Firm. Public Accountants Marlinna and Merliyana Syamsul, and Public Accounting Firm Satrio Bing, Eny, and Partners were given sanctions in the form of cancellation of registration. The cancellation of the registration of the Public Accounting Firm is effective after the Public Accounting Firm completes an audit of the 2018 annual financial statements which still has contracts and a prohibition on adding new clients. The imposition of sanctions for the Public Accountant and the Public Accountant Office applies to the banking sector, capital market and non-bank financial industry. The difference in the application of these sanctions is a concern for the need for studies in this study by adjusting to the applicable Financial Services Authority regulations."

"ABSTRAKThis paper aims to analyze the factors affecting taxpayer compliance of individuals who perform free work in KPP Pratama Medan East and East Medan District as the sample. this paper is the result of a study with a single instrumental case study that attempts to dig deeper into one case/phenomenon about the effect of taxation socialization, taxation knowledge and tax sanction on taxpayer compliance of individual who perform free work at KPP Medan Medan East. this study uses primary data source questionnaires derived from the taxpayers of individuals who conduct business activities and free activities registred in KPP Pratama East Medan.The result showed that partially socialization taxation has a negative and not significant effect on taxpayer compliance who do free work partialy knowledge of taxation have a positive and significant effect on taxpayer compliance who do free work. partially the tax sanction has a positive but not significant effect on taxpayer compliance that performs free work. simultaneously variable socialization taxation, knowledge taxation and tax penalties have a positive and significant impact on taxpayer compliance of individuals who perform free work."