Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Argumen mengenai lsquo;hak rsquo; dan lsquo;equality rsquo; banyak digunakan beberapa tahun belakangan ini dalam menuntut legalisasi perkawinan sesama jenis oleh para pendukungnya. Penerapan prinsip equality dalam tuntutan legalisasi perkawinan sesama jenis adalah berkaitan erat dengan konsep hak asasi manusia karena prinsip equality merupakan salah satu prinsip penting dalam konsep tersebut. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Obergefell et al. v. Hodges, Director, Ohio Department of Health merupakan putusan pengadilan yang terbaru mengenai perkawinan sesama jenis dan merupakan putusan penting yang mengubah secara radikal mengenai keabsahan perkawinan sesama jenis di Amerika Serikat dan mempunyai pengaruh besar ke Negara ndash; Negara lain. Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut, khususnya mengenai penerapan prinsip equality. Penelitian ini juga menganalisis mengenai perkawinan sesama jenis di Indonesia, apabila ditinjau dari perspektif universalitas dan relativisme budaya dalam hukum hak asasi manusia. Disimpulkan bahwa penerapan prinsip equality dalam Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut secara khusus dan dalam isu perkawinan sesama jenis secara umum adalah tidak tepat. Di Indonesia, dari perspektif universalitas ndash; relativisme budaya hak asasi manusia maupun dari penerapan prinsip equality, disimpulkan bahwa perkawinan sesama jenis tidak dapat dilegalisasi.

---

ABSTRACT
The lsquo rights rsquo and lsquo equality rsquo arguments have been widely used in the last couple of years by the same sex marriage supporters in claiming the legalization of same sex marriage. The principle of equality in same sex marriage legalization claims is closely related with the concept of human rights on the ground that the principle of equality is considered as one of the most important principles in the said concept. The decision of the Supreme Court of the United States of America in Obergefell et al. v. Hodges, Director, Ohio Department of Health is the latest decision concerning the legalization of same sex marriage that changes radically the legality of same sex marriage in the United States and may affect other nations. This research analyzes the said Decision, specifically on the application of the principle of equality. This research also analyzes the same sex marriage issue in Indonesia from the perspective of universality and cultural relativism of human rights. The conclusion of this research is that the principle of equality in the Decision of the Supreme Court of the United States of America was not correctly applied and therefore it cannot be used in the same sex marriage claims. And in Indonesia, it can be concluded that from the perspective of universality and cultural relativism of human rights, same sex marriage cannot be legalized.

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pragmatisme dari Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS) atas peran sertanya dalam isu proposal Federal Marriage Amendment (FMA) tahun 2004. Dengan menentang proposal FMA, maka Partai Demokrat dapat memberikan citra sebagai partai politik yang mengakomodir kepentingan kelompok Lesbian, Gay, & Bisexual (LGB). Adapun kepentingan kelompok LGB yang dimaksud adalah tuntutan mereka untuk dapat menikah, yang secara substansi akan tereliminasikan apabila proposal FMA berhasil lolos menjadi Amandemen Konstitusi AS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menginterpretasikan mengenai bagaimana Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik, memiliki dan menempatkan kepentingan partai sebagai tujuan utama di balik upayanya dalam mengakomodir kepentingan dari kelompok LGB melalui isu proposal FMA. Peristiwa-peristiwa yang melatar-belakangi hadirnya proposal FMA, ditambah faktor-faktor pendukung lainnya, memberikan momentum bagi Partai Demokrat untuk mengupayakan kepentingannya.

---

ABSTRACT
This research focuses on presenting the pragmatism of the Democratic Party in the United States (US) with regard to its role and involvement on the issue of Federal Marriage Amendment (FMA) proposal 2004. By means of opposing FMA proposal, so the Democratic Party was enabled set up an image as a political party that accommodated the interest of Lesbian, Gay, & Bisexual (LGB) group. As for the interest of LGB group is referring to their demand to be able to marry, which is substantially will be eliminated if the FMA proposal has succeeding become a US Constitutional Amendment. This research uses qualitative method to interpret how the Democratic Party as a political party has its own interest and placed it as the main goal to be achieved behind their effort in accommodating the interest of the LGB group through the FMA proposal issue. Several events as the background of the FMA proposal, with other supporting factors, gave it momentum so that the Democratic Party was able to attain the partys interest.