Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rut Oktaria
Input value added tax refund policy for taxable enterprise experiencing production failures / Rut Oktaria
" Abstract. In their effort to amend the legislation of Value Added Tax (VAT), the government and the House of Representatives have amended the latest Law Number 8 of 1983 with Law Number 42 of 2009 pertaining to the third amendments of VAT on Goods and Services and Luxury Sales Tax (LST). Substantial changes, occurred in the policy of Input VAT refund for Taxable Enterprise experiencing production failures, is the focus of this research. This study aims to describe ... "
2011
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Astrid Dwi Pebiyanti
Kuasa Pembayaran Pajak Penjualan Tanah/Bangunan kepada PPAT yang Memuat Nilai Transaksi tidak Sebenarnya Berdasarkan Asas-Asas Pelaksanaan Jabatan yang Baik = Authorization for Payment of Land/Building Sales Tax to PPAT which Contains Transactions Value Elements is not Actually Linked to the Principles of Good Office Implementation
" Salah satu sumber keuangan negara berasal dari pajak tanah/bangunan. Mengingat pentingnya pajak bagi negara, diperlukan peran serta penegak hukum agar pemungutan pajak dapat terlaksana dengan maksimal. Pemungutan pajak penjualan tanah/bangunan seringkali melibatkan peran serta PPAT. Menarik diteliti mengenai keabsahan peran dan tanggung jawab PPAT yang menerima kuasa pembayaran pajak tanah/bangunan sebagai perantara wajib pajak dengan petugas pajak dalam upaya memaksimalkan pendapatan negara. Pada prinsipnya pengurusan pajak bukanlah kewenangan pokok PPAT sebagaimana diamanatkan undang-undang. Metode penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Irianto
Perbandingan pajak penjualan dengan pajak pertambahan nilai berdasarkan asas yuridis, ekonomis dan finansial
" ABSTRAK
Salah satu pembaharuan perpajakan yang dilakukan pemerintah pada tanggal 31 Desember 1983 adalah mengganti Undang undang Pajak Penjualan 1951 dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dengan tujuan utama untuk penerimaan yang sebanyak-banyaknya mendapatkan Dalam membahas masalah Undang-undang Perpajakan perlu diperhatikan tentang syarat-syarat umum yang merupakan penerapan asas perpajakan baik secara yuridis, ekonomis dan finansial yang dijabarkan dalam beberapa pokok pembahasan, baik terhadap Undang-undang Pajak Penjualan 1951 maupun Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan menggunakan asas ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silvie Widya Hanum Hafitri
Analisis kebijakan pajak penjualan barang mewah atas kendaraan bermotor dalam rangka mendukung peningkatan daya saing nasional (Tinjauan atas PP.. No 41 Tahun 2013) = Analysis of luxury tax policy for motorized vehicles to support enhancement of the national competitiveness (A review of the PP. No 41 Tahun 2013)
" Skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan pemerintah, target yang ingin dicapai pemerintah, dan analisis insentif kebijakan PPnBM ditinjau dari teori daya saing nasional dalam mengeluarkan insentif kebijakan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap kendaraan bermotor dalam rangka mendukung peningkatan daya saing nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mendukung peningkatan daya saing nasional melalui pemberian insentif PPnBM terhadap kendaraan bermotor yang murah dan ramah lingkungan. ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55029
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salsabila Safira
Tinjauan Hukum Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Berdasarkan Tingkat Emisi Terhadap Kendaraan Bermotor = Legal Review on the Imposition of Sales Tax on Luxury Goods Based on Emission Levels on Motor Vehicles
" Dalam teori, pajak umumnya mengenal dua fungsi, yaitu fungsi budgeter untuk meningkatkan penerimaan dan fungsi regulerend untuk mengatur masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Ketika diatur ulang melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2019, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor diubah menjadi lebih didasarkan pada tingkat emisi dalam rangka mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, dengan mengenakan dasar pengenaan pajak yang lebih besar terhadap kendaraan yang menghasilkan emisi ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chandra Bagaskara
Sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap penyelundupan impor barang mewah di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor perkara 1038/Pid.B/2019/PN Plg = Administrative sanctions and criminal sanctions against smuggling of imported luxury goods in Indonesia based on the Palembang District Court Decision case number 1038/Pid.B/2019/PN Plg
" Barang mewah adalah salah satu benda yang tidak bisa dilepaskan di dalam kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat kalangan atas. Semakin banyak permintaan terhadap barang mewah dijadikan kesempatan untuk para penyelundup untuk memperoleh keuntungan dengan cara penyelundupan barang mewah. Barang mewah khususnya yang diperoleh melalui impor merupakan salah satu barang kena pajak yang tergolong tinggi yang termasuk dalam Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan berperan besar dalam pemasukan negara. Apabila terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hamzah
Analisis pengenaan pajak penjualan atas barang mewah terhadap kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 CC = Analysis of luxury sales tax for two-wheeled motorized vehicles with cylinder above 250 CC
" Skripsi ini membahas mengenai penerapan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan bermotor beroda dua yang hanya dikenakan bagi kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 cc. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pengenaan PPnBM bagi kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di atas 250 CC adalah karena konsep barang mewah tersebut berkembang seiring kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Pihak ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
F. Shinta Inandia Putri
Evaluasi perubahan kebijakan pungutan pajak penjualan atas barang mewah dan cukai atas minuman mengandung etil alkohol = Evaluation of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage
" Penelitian ini membahas evaluasi perubahan kebijakan pungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol. Penelitian ini meneliti tentang evaluasi perubahan kebijakan PPnBM dan cukai atas MMEA dengan menggunakan empat kriteria yaitu biaya pemungutan pajak, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, kesederhanaan dan kewajaran penerimaan bagi pemerintah. Pertanyaan penelitian ini yaitu apa yang menjadi latar belakang perubahan kebijakan atas PPnBM dan cukai atas MMEA dan bagaimana evaluasi perubahan kebijakan pemungutan PPnBM dan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S54899
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herdianti
Analisis Formulasi Kebijakan Perubahan Ambang Batas Hunian yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah = Analysis of Policy Formulation for Changes in Threshold of Residences Subjected to Sales Tax on Luxury Goods
" Pemerintah melakukan perubahan ambang batas hunian mewah yang dikenakan PPnBM menjadi Rp 30 miliar yang dituangkan dalam PMK Nomor 86/PMK.010/2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang formulasi perubahan ambang batas hunian mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dan proses formulasi kebijakan perubahan ambang batas hunian mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sherina Milenia
Analisis kebijakan pajak penjualan atas barang mewah atas kendaraan listrik di Indonesia = Policy analysis of sales tax on luxury goods on electric vehicles in Indonesia
" Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas kendaraan listrik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019 s.t.d.d Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021. Dalam peraturan ini diatur mengenai insentif PPnBM atas kendaraan listrik untuk tipe hybrid, PHEV, FCEV, dan BEV. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia sesuai dengan prinsip kebijakan insentif kendaraan listrik yang efektif dan strategi penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>