Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang berfungsi untuk mempersiapkan atau memperkuat perjanjian pokok yaitu perjanjian jual beli. PPJB memuat janji-janji dari calon penjual dan calon pembeli bahwa keduanya mengikatkan diri untuk melakukan jual beli. Dalam praktiknya PPJB terdapat banyak permasalahan baik yang di buat dibawah tangan maupun yang dibuat dihadapan Notaris. Sehingga, peneliti mengangkat permasalahan terkait dengan hal tersebut, diantaranya adalah pengaturan tentang pemindahan hak atas tanah melalui PPJB, perkembangan hukumnya di Indonesia, kewenangan dan tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyerahan sertifikat hak milik sebagai objek PPJB. Bentuk penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah bentuk penelitian yuridis-normatif, metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil yang diperoleh, belum ada pengaturan khusus yang mengatur tentang pemindahan hak atas tanah melalui PPJB. Dalam setiap perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UUPA, yaitu harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT. Kemudian, jika PPJB batal demi hukum maka, notaris berkewajiban untuk menyerahkan sertifikat hak milik kepada pemegang hak yang sah. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya penyuluhan hukum kepada klien berupa akses informasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peralihan hak atas tanah serta memastikan bahwa apa yang tertuang dalam perjanjian telah dimengerti, sesuai dengan kehendak para pihak, dan menyetujui isi dari akta yang akan ditandatangani oleh para pihak. Kata Kunci:Notaris, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, kewenangan dan tanggungjawab notaris. ...... Sale and Purchase Binding Agreement also known as Perjanjian Pengikatan Jual Beli or ldquo PPJB rdquo is the underlying agreement in order to arrange or support the main agreement which is the sale and purchase agreement. PPJB contains representation and warranty from the prospective seller and the prospective buyer. In practice, PPJB has many problems either drawn up in private or before the notary. Therefore, the researcher decides to analyze the above problems, among others the regulations of transfer of land rights through PPJB, the development of such regulations in Indonesia, the authorization and responsibility of notary in conjunction with the transfer of ownership certificate as PPJB rsquo s object. The form of research used by the researcher is normative legal research, the data analysis method used by researcher is qualitative method and data collection tools used in this research is document or literature study. Based on the results, there is no specific laws which regulates the transfer of land rights through PPJB. In any agreements which aims to transfer the land rights, it shall apply the provisions under Law No. 5 of 1960 regarding Basic Regulations on Agrarian Principles Undang Undang Pokok Agraria or ldquo UUPA rdquo of which it shall be proven by deed drawn up before a land deed official Pejabat Pembuat Akta Tanah or ldquo PPAT rdquo . Further, if the PPJB is null and void, the notary shall deliver the certificate of ownership to the legally rights holder. The results of this research is advising to conduct legal counseling to client regarding access to information with regard to the related transfer of land rights laws and shall assure that any clause in the agreement has been comprehended, in accordance with the intention of parties, and agree with the content of deed which will be signed by the parties.

Abstrak :
Notaris/PPAT dilarang untuk melakukan pembuatan Akta Jual Beli tanpa keterlibatan pihak yang terkait dan sudah sepatutnya dalam membuatkan Akta Jual Beli prosedurnya sesuai perundang-undangan. Pada praktiknya banyak Notaris/PPAT yang tidak mengindahkan peraturan seperti kasus Notaris/PPAT dalam putusan nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan para pihak yang dalam proses pembuatan Akta Jual Beli. Tidak dikabulkannya tuntutan ganti kerugian pada Notaris/PPAT padahal di dalam putusan Notaris/PPAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang berarti ada suatu kerugian yang dialami oleh penggugat. Permasalahan yang diangkat adalah tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap ketidaksesuaian pembuatan akta jual beli dengan perjanjian pengikatan jual beli lunas sebelumnya dan akibat hukum terhadap perbuatan Notaris/PPAT tersebut berdasarkan putusan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah Notaris/PPAT bertanggungjawab secara perdata karena telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata terkait dengan adanya perbuatan membuatkan akta jual beli dihadapan para pihak yang tidak berwenang dengan bentuk pertanggungjawaban pengembalian sertifikat dan jika putusan tidak dilaksanakan dihukum membayar dwangsom senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggung jawab secara administratif Notaris/PPAT diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melanggar Pasal 38 PP Nomor 24 Tahun 1997, dan tanggung jawab secara kode etik diberlakukan pemecatan sementara karena telah melanggar Pasal 4 Kode Etik IPPAT. Akibat hukum terhadap perbuatan Notaris/PPAT adalah perlu ditambahkannya hukuman ganti kerugian bagi Notaris/PPAT serta pengembalian sertifikat kepada pihak penggugat, namun terdapat kesulitan saat eksekusi putusan karena ketidaksempurnaan gugatan dalam pencantuman para pihak sehingga apabila petitum dikabulkan tidak akan mengikat para pihak serta perlunya pembayaran ganti kerugian kepada pihak penghadap yang dirugikan. ......Notary / PPAT is prohibited from making a Sale and Purchase Deed without the involvement of related parties and it is appropriate to make the Sale and Purchase Deed procedure in accordance with the law. In practice, many Notaries/PPAT do not heed regulations such as the case of Notary/PPAT in decision number 751/Pdt.G/2018/PN Mdn who have committed illegal acts because they have harmed the parties in the process of making the Sale and Purchase Deed. The claim for compensation to the Notary/PPAT was not granted even though in the decision the Notary/PPAT was declared to have committed an unlawful act which means there was a loss suffered by the plaintiff. The issue raised is the responsibility of the Notary/PPAT for the discrepancy in making the sale and purchase deed with the previous sale and purchase agreement and the legal consequences of the Notary/PPAT action based on the decision. This research is in the form of normative juridical. The result of the research is that the Notary/PPAT is civilly responsible for violating Article 1365 of the Civil Code related to the act of making a sale and purchase deed before unauthorized parties with the form of responsibility for returning the certificate and if the decision is not implemented it is punishable to pay dwangsom worth Rp. 7.500.000 (seven million five hundred thousand rupiah), the administrative responsibility of the Notary/PPAT is given a dismissal sanction with  disrespect for violating Article 38 of PP Number 24 of 1997, and responsibility under the code of ethics is subject to temporary dismissal for violating Article 4 of the IPPAT Code of Ethics. The legal consequences of the Notary/PPAT action are the need to add compensation penalties for Notaries/PPAT and return certificates to the plaintiff, but there are difficulties during the execution of the judgment due to the imperfection of the lawsuit in the inclusion of the parties so that if the petitum is granted it will not bind the parties and the need to pay compensation to the injured party.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan penyalahgunaan keadaan dan kuasa mutlak yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan hak atas tanah tanpa diketahui oleh pihak penjual. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah pembuatan akta PPJB 01/2010 dengan penyalahgunaan keadaan serta Akta Kuasa Mutlak 02/2010 yang berakibat pada peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 PK/Pdt/2019 dan tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli Nomor 02/2011 berdasarkan Akta Kuasa Mutlak. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan tipe penelitian ini problem identification. Hasil analisa dari permasalahan tesis ini adalah batal demi hukum karena PPJB 01/2010 dan Akta Kuasa melanggar Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat subyektif dan objektif. Sehingga AJB 02/2011 batal demi hukum, PPAT yang membuat AJB 02/2011 yg berdasarkan kuasa mutlak dapat dikenakan pertanggung jawaban secara perdata, karena menimbulkan kerugian dan melanggar hak pihak lain. Bagi pemerintah harus segera membuat Undang-undang mengenai penggunaan kuasa mutlak untuk pemindahan hak atas tanah, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan yang merugikan pihak pembeli maupun penjual, dan bagi masyarakat yang ingin melakukan perbuatan hukum harus lebih memperhatikan lagi klausul-klausul yang terdapat dalam akta, agar tidak ada sengketa di kemudian hari. PPAT sebagai pejabat umum pembuat akta autentik harus lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat akta autentik, agar tidak dijadikan turut tergugat. PPAT wajib menolak untuk membuat AJB, apabila terdapat kuasa mutlak yang bertentangan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, terkait larangan PPAT untuk membuatkan akta atas dasar kuasa mutlak.

---

This thesis discuss about drawing up a Sale and Purchase Binding Agreement with abuse of circumstances and utilization of the Irrevocable Power of Attorney on Attorney for Conveyancing Land Rights Deed would causing those deed void by law. That because of drafting a Sale and Purchase Binding Agreement should be based on the conformity and consensus between parties while the use of Irrevocable Power of Attorney on acquittal sale and purchase for legal protection of the buyer. The issue in this thesis is the drawing up of Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 with the abuse of circumstances and the Irrevocable Power of Attorney Number 02/2010 which results in the conveyance of land rights based on the Supreme Court of Republic of Indonesia Decision Number 197 Pk/Pdt/2019 and the responsibility of Land Deed Official related to its jurisdiction to drafting the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 based on the Irrevocable Power of Attorney. This research uses normative judicial research and problem identification type of research. The result of this research is The Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 as well as the Irrevocable Power of Attorney Number 02/2010 caused to void by law because they contravene Article 1320 of Civil Code which ruled about subjective and objective requirements. Because of the Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 is void by law, the Land Deed Official that draft the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 with Irrevocable Power of Attorney could be subject to civil accountability for causing losses to other parties. The government must immediately make a law regarding the use of absolute power to transfer land rights, so that in the future there will be no more problems that harm buyers and sellers, and for people who want to take legal actions, they must pay more attention to the clauses contained. in the deed, so that there are no disputes in the future. PPAT as a general official who makes authentic deeds must be more careful and thorough in making authentic deeds, so that they are not made a defendant. PPAT is obliged to refuse to make AJB, if there is absolute power that contradicts the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph 1 letter d Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration, related to the prohibition of PPAT from making deeds on the basis of absolute power.

Abstrak :
Peraturan mengenai rumah susun saat ini diatur didalam Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Penghuni Rumah Susun wajib membentuk Perhimpunan Penghuni yang bertugas mengatur kehidupan bersama sesama penghuni didalam rumah susun. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, pemindahan hak milik atas satuan rumah susun dari penyelenggara pembangunan kepada pembeli pemindahan haknya harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) akan tetapi, dewasa ini dalam kegiatan pemasaran properti khususnya rumah susun di Indonesia seringkali satuan rumah susun dijual dengan jalan Perjanjian Pengikatan Jual beli yang tidak dilanjutkan ketahap pembuatan Akta Jual Beli. Yang menjadi pertanyaan dan akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana penyelesaian perkara yang terjadi antara Perhimpunan Penghuni Rumas Susun terkait dengan persoalan kehidupan bersama didalam rumah susun bila dikaitkan dengan unit-unit rumah susun yang dijual hanya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Apakah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli telah terjadi peralihan hak antara Developer dengan pihak ketiga? Apa saja tugas, kewajiban dan kewenangan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dalam mengatur kehidupan di rumah susun? ......Development of housing flats is one of the alternative problem-solving of the housing and settlement needs, especially in urban areas, the number continues to increase because the construction of housing flats could reduce the use of land. Regulations regarding the housing flat this time are set in the Law Number 16 year 1985 regarding the Housing Flat. In the regulation jo. The Government regulations are governed that the residents of Housing Flat must establish an Association of Resident which has a duty to set up the life of a fellow in the housing flat. Basically, based on Article 10 of Law number 16 of 1985 regarding the Housing Flat, the transfer of title on housing flat unit from the development management to the purchaser, the transfer of rights must be made with a deed of the Land Deed Official (PPAT), however, currently in the property marketing activities especially the housing flat in Indonesia are often a unit of housing flat that has not been completed which has a lot of devotees is sold with the Sale and Purchase Binding Agreement which is not continued until the making level of the Sale and Purchase Deed.The question and the one will be discussed by the author in this writing is how the settlement of cases occurred between Association of Housing Flat Resident related to problem of living together in the housing flat when it is associated with the unit housing flats sold only based on the Sale and Purchase Binding Agreement. Has the right’s transition occurred through the Sale and Purchase Binding Agreement between the Developer with third parties? What's duties, responsibilities and authority of the Association of Housing Flat Resident in managing life at housing flat?

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan perjanjian simulasi (pura-pura) oleh kreditor yang berada di posisi unggul secara ekonomis atas suatu hutang piutang dengan debitor, artinya bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara kreditor dengan debitor adalah hutang piutang, namun antara mereka tidak dibuat suatu Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Kredit, atau akta lain yang serupa maksudnya. Akta yang dibuat oleh kreditor dan debitor tersebut di hadapan Notaris adalah berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik kuasa menjual itu langsung terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas tersebut maupun dibuat terpisah dengan Akta Kuasa Menjual. Sehingga, seolah-olah menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kreditor dan debitor tersebut adalah jual beli, bukan hutang piutang. Permasalahannya adalah bagaimana keabsahan pemberian kuasa menjual yang mengabaikan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan perjanjian simulasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli dan bagaimana perlindungan terhadap pemberi kuasa menjual tersebut dalam perjanjian simulasi dimana ia telah melepaskan haknya dan berusaha untuk menarik kembali haknya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, data sekunder, bahan hukum primer, sekunder, tersier, alat pengumpulan data studi dokumen (bahan pustaka), metode analisis data kualitatif, serta bentuk hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis adalah perjanjian simulasi merupakan suatu penyelundupan hukum sehingga akibatnya adalah batal demi hukum dan debitor (pemberi kuasa) masih terlindungi oleh hukum dengan dapat bernegosiasi dengan kreditor (penerima kuasa) untuk membuat perjanjian baru. ......This thesis is about Sale Purchase Binding Agreement which is already full paid followed with Sale Power of Attorney which waived Article 1813 of Indonesian Civil Code as the based to drawn up Sale Purchase Deed before Land Deed Official which is simulation agreement by the powerful in economy's creditor of a debt with debtor, it means that basically their legal relationship is debt and credit, but they did not make a Acknowledgement of Indebtedness Deed, Credit Agreement, or others deed that have the same meaning. The deed that they make before Notary is Sale Purchase Binding Agreement which is already full paid followed with Sale Power of Attorney which waived Article 1813 of Indonesian Civil Code, either that Sale Power of Attorney is included in the Sale Purchase Binding Agreement or separately made in a Power of Attorney Deed. The result is, showed as if that their legal relationship is sale purchase, not debt and credit. The problems are how's the legality of Sale Power of Attorney which Waived Article 1813 of Indonesian Civil Code which is a simulation agreement as the based to drawn up Sale Purchase Deed and how's the protection towards sale power of attorney giver in a simulation agreement where he had remove his right and trying to take his right back. In this research writer is using juridical normative research form, descriptive analytical research typology, secondary data, primary, secondary, and tertiary legal material, document studies (library material) data incorporation tool, qualitative data analytical method, and descriptive analytical research result form. Writer's research result are that simulation agreement is a legal smuggling with null and void by law consequence and debtor (attorney giver) is still protected by the law where he is possible to negotiate with creditor (attorney receiver) in making a new agreement.

Abstrak :
Perjanjian utang piutang seharusnya tidak dibuat dalam bentuk perjanjian jual beli. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt/2022, notaris membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dilandasi hubungan utang piutang antara penggugat selaku debitur dengan tergugat I selaku kreditur. Selain itu, perjanjian tersebut dilakukan antara penggugat selaku debitur dengan tergugat II selaku pembeli yang mana mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak pembeli. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis legalitas perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa mutlak ditinjau dari Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan menganalisis hal-hal yang sebaiknya ada dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk melindungi hak pembeli dari perbuatan melawan hukum. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 38 merupakan jual beli lunas dan Kuasa Menjual Nomor 39 bukanlah kuasa mutlak, melainkan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. Selain itu, notaris dalam putusan ini tidak tahu mengenai hubungan hukum yang sebenarnya di antara pihak dalam perjanjian serta tidak bertanggung jawab terhadap materiil akta kecuali formil akta, sehingga notaris tidak bersalah dan akta yang dibuat tetap sah. Namun, perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual dapat dibatalkan karena telah melanggar syarat sahnya perjanjian yang pertama atau subjektif yaitu kesepakatan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Nyonya OSD selaku penjual terhadap Nyonya LS selaku pembeli adalah melakukan pemblokiran sertipikat objek jual beli yang telah dilunasi. Dengan demikian, hal-hal yang sebaiknya ada dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk melindungi hak pembeli adalah melalui pencatatan perjanjian pengikatan jual beli pada kantor pertanahan, pencantuman kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, dan langsung dibuatkannya akta jual beli apabila harga telah dilunasi atau jika masih ada syarat yang belum terpenuhi, maka dapat membuat perjanjian pengikatan jual beli lunas. ......Payables agreements should not be made in the form of a sale and purchase agreement. In the Supreme Court Decision Number 94 K/Pdt/2022, the notary made a deed of sale and purchase binding agreement and power of attorney based on the debt-receipt relationship between the plaintiff as the debtor and Defendant I as the creditor. In addition, the agreement was made between the plaintiff as the debtor and Defendant II as the buyer which resulted in legal uncertainty for the buyer. In this regard, the purpose of this study is to analyze the legality of binding sale and purchase agreements and absolute power of attorney in terms of Article 39 paragraph (1) letter d of Government Regulation Number 24 of 1997 and analyze the things that should be in the binding sale and purchase agreement for protect the buyer's rights from unlawful acts. The form of this research is normative juridical with qualitative data analysis methods. The results of this study are the Sale Purchase Agreement Number 38 is a sale and purchase in full and the Selling Authority Number 39 is not an absolute power, but a power that cannot be withdrawn. In addition, the notary in this decision does not know about the actual legal relationship between the parties to the agreement and is not responsible for the material of the deed except for the formal deed, so that the notary is not guilty and the deed made remains valid. However, the sale and purchase binding agreement and selling power can be canceled because it has violated the legal requirements of the first or subjective agreement, namely the agreement in Article 1320 of the Civil Code. Then, the unlawful act committed by Mrs. OSD as the seller against Mrs. LS as the buyer was to block the certificate of sale and purchase object that had been paid off. Thus, the things that should be included in the binding sale and purchase agreement to protect the rights of the buyer are through the recording of the binding sale and purchase agreement at the land office, the inclusion of an irrevocable power of attorney, and the deed of sale and purchase is made immediately if the price has been paid or if it is still If there are conditions that have not been met, then you can make a binding sale and purchase agreement in full.

Abstrak :
Pengikatan jual beli sebagai pendahuluan dari transaksi jual beli tanah seharusnya didasarkan pada alas hak yang sah agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli notariil yang didasari dengan akta kuasa menjual di bawah tangan yang dipalsukan adalah menjadi akta yang tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2017 adalah membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dengan dasar berupa akta di bawah tangan yang seharusnya dipersyaratkan legalisasi untuk mencegah pemalsuan tanda tangan para pihak dalam akta dan tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada notaris secara pidana dan perdata adalah tidak ada karena Notaris MN tidak terlibat dalam pemalsuan akta kuasa menjual tersebut. ......The binding sale and purchase as a prelude to the sale and purchase transaction of land should be based on legal rights so as not to cause harm to the parties. This research discusses the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell and the role and responsibility of the notary in making the sale and purchase binding agreement  in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017. This research is a normative juridical research using secondary data and explanatory research typology. The results of this research are the validity of the notarial sale and purchase binding agreement deed based on the forged under hand deed of authorization to sell to become a deed that has no legal force beacuse it violates the subjective and objective terms of agreement. The role of the notary in making the sale and purchase binding agreement in the Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision Number 46 K/Pid/2017 is making a deed of sale and purchase binding agreement based on an under hand deed which should require legalization to prevent falsification of the signatures of the parties in the deed and the responsibility that can be imposed on the notary in criminal and civil terms is non existent because Notary MN was not involved in the falsification of the deed of authorization to sell.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS) telah mengatur mengenai pelaksanaan jual beli secara pre-project selling dimana pengembang rumah susun selaku penjual dapat melakukan pemasaran sebelum rumah susun selesai dibangun dengan memenuhi persyaratan Pasal 42 dan Pasal 43 UURS, namun dalam pelaksanaannya penjual tidak memenuhi persyaratan tersebut. Sebagaimana dalam kasus Ciputat Resort Apartment, rumah susun yang dijual oleh PT. Megakarya Maju Sentosa yang dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 282/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Para pembeli satuan unit rumah susun tidak memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 UURS, dimana penjual tidak memenuhi persyaratan kemudian pembeli menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Permasalahan muncul ketika penjual dimohonkan PKPU dan para pembeli sebagai kreditur konkuren dalam hal pemenuhan ganti ruginya ditempatkan sebagai pihak yang memperoleh pembagian secara proporsional. Oleh karenanya, dalam tesis ini permasalahan yang akan diangkat oleh penulis mengenai tanggung jawab keabsahan PPJB yang dibuat tanpa memenuhi persyaratan Pasal 43 UURS dan penyelesaian terhadap kewajiban penjual yang dipailitkan kepada para pembeli selaku kreditur konkuren. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian preskriptif, data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisis kualitatif serta bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Terhadap PPJB yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 43 UURS adalah tidak sah apabila para pihak masih berusaha memenuhinya maka masih dianggap sebagai suatu perjanjian yang mengikat. Sedangkan tanggung jawab penjual yang dipailitkan dalam memenuhi kewajibannya diatur sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ......purchase by pre-project selling method, where the condominium developer as the seller could carry out marketing while the condominium is under construction by fulfilling the requirements of Article 42 and 43 of the Indonesian Condominium Law, in fact the seller not always meet these requirements. Based on The Ciputat Resort Apartment’s case, the condominium sold by PT. Megakarya Maju Sentosa which requested a Postponement of Debt Settlement Obligation toward Commercial Court Verdict Number 282/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst. The purchaser of this condominium had an absence with due observance of the provisions of Article 42 and 43 of the Indonesian Condominium Law. Where the purchaser were not eligible but sign the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building. The problem arises when the seller is petitioned by Postponement of Debt Settlement Obligation and the purchaser as the concurrent creditor for their fulfillment of compensation was placed as the party who receives a proportionate share or commonly called by paripassu. Therefore, the main problem of this thesis is about the liability of the validity of the Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building which was made without completing the requirements given by Article 43 of the Indonesian Condominium Law. Besides, about the settlement of the seller’s bankruptcy which mainly concerning about their responsibility to their concurrent creditor. This research uses normative judicial research, prescriptive research typology, secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, data collection by documents and interview, qualitative analysis method and the result of this research by prescriptive analytical. The Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building that does not meet the requirements of Article 43 of the Indonesian Condominium Law is invalid. In case of the parties insist to fulfill it, it will consider as a binding agreement. Meanwhile, the responsibility of the seller who declared bankruptcy is regulated in the Indonesian Bankruptcy Law.

Abstrak :
Dalam perjanjian jual beli hak atas tanah para pihak harus memegang teguh asas itikad baik dan asas konsensualisme berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sering kali jual beli tidak berjalan dengan baik, yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum ahli waris (pembeli) dari perbuatan melawan hukum ahli waris pemilik sebelumnya (penjual) yang telah menjual lagi tanah kepada pihak ketiga. Jual beli didasari atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan secara melawan hukum yang mengakibatkan pihak yang mengalami kerugian perlu diberi perlindungan hukum. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum dan tipe penelitian ini menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris dengan harapan penulis dapat melakukan penyempurnaan dalam penerapan teori dari hasil penelitian yang ada. Dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor04 Pk/Pdt/2020, menyatakan bahwa penjual dan pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik pembeli. Sehingga dalam hal ini pembeli selaku pembeli beritikad baik wajib dilindungi terhadap apa yang menjadi haknya untuk tanah tersebut. Diharapkan Notaris dalam melakukan pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli lebih berhati-hati dan saksama dalam melakukan pemeriksaan terhadap identitas serta kelengkapan dokumen para penghadap agar akta yang dibuatnya tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. ......In the sale and purchase agreement of land rights, the parties must uphold the principles of good faith and the principle of consensualism based on Article 1338 and Article 1320 of the Civil Code. Often the sale and purchase does not go well, which results in one party experiencing a loss. The problems raised in this study are regarding the legal protection of the heirs (buyers) from unlawful acts of the heirs of the previous owner (the seller) who have resold the land to a third party. The sale and purchase is based on a Sale and Purchase Binding Agreement which is carried out against the law which results in the party experiencing a loss that needs to be given legal protection. The research method at this writing uses a normative juridical research method using secondary data in the form of legal materials and this type of research uses an explanatory research typology with the hope that the author can make improvements in the application of theory from existing research results. In the consideration of the Panel of Judges regarding the Supreme Court's Decision Number 04 Pk/Pdt/2020, it was stated that the seller and a third party had committed an unlawful act against the buyer's land. So in this case the buyer as a buyer with good intentions must be protected against what is his right to the land. It is expected that the Notary in making the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement is more careful and thorough in checking the identity and completeness of the documents of the appearers so that the deed he makes does not become a problem in the future.