Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisa efek arus kas pada pelaksanaan penyediaan aset tetap telekomunikasi yang berupa menara telekomunikasi dengan transaksi sale and leaseback dan pengelolaan sendiri dengan studi kasus pada PT Bakrie Telecom Tbk. Dengan asumsi-asumsi serta data yang dipergunakan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyediaan menara telekomunikasi melalui transaksi sale and leaseback dengan perjanjian sewa guna usaha finansial memberikan arus kas yang lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan sendiri menara telekomunikasi.

---

The main focus of this study is to analyze the cash flow effects on telecommunication tower fixed asset capital budgeting by compare of sale and leaseback transaction and independent tower management. Case study was done at PT Bakrie Telecom Tbk. With all of the assumptions and data, this study concluded that capital budgeting by sale and leaseback transactions give better cashflow than independent management.

Abstrak :
Makalah ini membahas tentang analisis proposal Sale-and-Leaseback yang diajukan oleh East Finance Ltd. terhadap tanah dan bangunan milik TZN Ltd. dengan tujuan untuk membiayai ekspansi bisnis TZN Ltd. Fokus analisis terletak pada pengklasifikasian sewa tanah dan bangunan sesuai dengan Australian Accounting Standards, menganalisa efek dari pengklasifikasian tersebut terhadap syarat kontrak hutang jangka panjang TZN Ltd. dengan salah satu kreditor utama, dan menentukan kemungkinan TZN Ltd. untuk berekspansi tanpa melanggar syarat hutang jangka panjang yang dapat berpotensi loan default. Berdasarkan hasil analisis, sesuai dengan Australian Accounting Standards AASB 117 tentang sewa, elemen tanah dan bangunan yang disewa diklasifikasikan secara terpisah dimana dalam kasus ini elemen tanah diklasifikasikan sebagai operating lease dan elemen bangunan diklasifikasikan sebagai finance lease. Pengklasifikasian tersebut mempengaruhi posisi neraca keuangan TZN Ltd. yang berefek pada pelanggaran syarat maksimum debt-to-asset ratio dalam kontrak hutang jangka panjang. Maka, proposal Sale-and-Leaseback yang diajukan oleh East Finance Ltd. tidak bisa diterima dan rencana pembiayaan lain harus dirancang untuk ekspansi bisnis TZN Ltd.

---

This paper analyzes the Sale and Leaseback proposal offered by East Finance Ltd. to sale and lease back the land and building of TNZ Ltd. as a means of funding an expansion opportunity of TNZ Ltd. The focus of the analysis is to determine the classification of the lease of land and building in accordance with Australian Accounting Standards, to analyze the effect of the classification to the conditions specified in the loan contracts with its major lender, and to determine the possibility of the expansion opportunity without breaching the loan conditions in which triggers loan default. Based on the result of the analysis, in accordance with Australian Accounting Standards AASB 117 Leases, the land and building elements must be classified separately. In this case, the land element is classified as operating lease and the building element is classified as finance lease. These classifications affect the debt and asset position in TNZ Ltd. balance sheet in which leads to a breach of the maximum debt to asset ratio as the condition of the loan contracts. Therefore, the Sale and Leaseback proposal offered by East Finance Ltd. must be rejected and a new financing plan must be considered to achieve the expansion opportunity.

Abstrak :
Kebijakan perpajakan dalam suatu negara akan mempengaruhi perilaku pasar. Dalam hal ini, kebijakan pajak dapat menjadi pendorong ekonomi suatu Negara tau mungkin dapat menurunkan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan suatu kebijakan perpajakan yang tepat. Akan tetapi, terdapat kejanggalan pada perlakuan pajak untuk transaksi sale and leaseback. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah surat-surat yang dikeluarkan oleh DJP itu sesuai dengan perlakuan Pajak Pertambanahn Nilai (PPN). Lalu, akan dilihat lebih dalam, mengenai perlakuan PPN terhadap transaksi sale and leaseback telah sesuai. Tiga surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang akan dibahas, mengenai transaksi sale and leaseback antara lain adalah Surat No. S-2086/PJ.54/1998, yang menyatakan bahwa PPN tidak terutang atas transaksi sale and leaseback, Surat No. S-568/PJ.54/1999, yang menyatakan bahwa PPN tidak terutang atas transaksi sale and leaseback, dan Surat No. 813/PJ.53/2005 yang mengatakan bahwa pada transaksi sale and leaseback dikenakan PPN. Dalam membuat kebijakan fiskal, ada beberapa prinsip yang harus iperhatikan. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan antara lain adalah, keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan. Jika dilihat dari surat yang dikeluarkan oleh DJP itu jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan, karena wajib pajak yang berbeda dikenakan pajak yang berbeda. Walaupun terjadi beberapa perubahan pada peraturan pemerintah dan keputusan menteri keuangan, akan tetapi tidak ada perubahan yang signifikan pada undang-undang Pajak pertambahan Nilai sejak tahun 1983 hingga 2000 yang dapat mengubah transaksi sale and leaseback Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, penyerahan barang kena pajak karena perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing maka dikenakan PPN. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa transaksi sale and leaseback terkena PPN. Akan tetapi perlu dilihat secara teliti, bahwa transaksi sale and leaseback merupakan suatu satu kesatuan transaksi, yaitu transaksi keuangan. Yang dimana pada pasal 4A ayat 3 huruf b bahwa jasa dibidang sewa guna usaha dengan hak opsi merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Oleh karena itu transaksi sale and leasback seharusnya tidak terkena PPN......Tax policy in a country will affect market behavior. In this case, tax policy can be a driving force for a country's economy or it may reduce the country's economy. Therefore, to increase productivity, an appropriate tax policy is needed. However, there are irregularities in the tax treatment for sale and leaseback transactions. The purpose of this paper is to find out whether the documents issued by the DGT are in accordance with the treatment of Value Added Tax (VAT). Then, it will be seen more deeply, regarding the appropriate VAT treatment for sale and leaseback transactions. Three letters issued by the Directorate General of Taxes (DGT), which will be discussed, regarding sale and leaseback transactions include Letter No. S-2086/PJ.54/1998, which states that VAT is not payable on sale and leaseback transactions, Letter No. S-568/PJ.54/1999, which states that VAT is not payable on sale and leaseback transactions, and Letter No. 813/PJ.53/2005 which states that sales and leaseback transactions are subject to VAT. In making fiscal policy, there are several principles that must be considered. The principles that need to be considered include justice, legal certainty, legality, and simplicity. Judging from the letter issued by the DGT, it is clearly not in accordance with the principle of justice, because different taxpayers are subject to different taxes. Although there have been some changes to government regulations and decisions of the minister of finance, but there are no significant changes to the Value Added Tax law from 1983 to 2000 that can change sale and leaseback transactions. Under the Value Added Tax Law, delivery of taxable goods because the lease and lease agreements are subject to VAT. Therefore, the author argues that sale and leaseback transactions are subject to VAT. However, it should be seen carefully, that the sale and leaseback transaction is a single transaction, namely a financial transaction. Which is in article 4A paragraph 3 letter b that services in the field of leasing with option rights are types of services that are not subject to VAT. Therefore, sale and leaseback transactions should not be subject to VAT.