Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keputusan Majelis Hakim dalam menyelesaikan dua putusan banding dengan satu pokok sengketa yaitu sale and lease back transaction. Didalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan kajian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa tersebut. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menganalisis 2 kasus banding antara tahun 2008 dan 2009. Setelah melakukan analisis terhadap dua kasus dalam putusan banding tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa factor penyebab perbedaan putusan Majelis Hakim dalam menyelesaikan banding, yaitu dengan kurang nya bukti yang konkrit dari pemohon banding didalam proses penyelidikan dalam pengadilan pajak, kemudian terdapat juga kesalahan yang dilakukan pemohon banding dimana tidak sesuai dengan peraturan UU pengadilan pajak, namun, terdapat pula kesalahan oleh DGT sebagai terbanding yaitu tidak mengutip secara lengkap penjelasan yang telah di atur oleh Undang-undang. Keputusan yang diambil oleh Majelis hakim dalam menangani kasus PT. XYZ yaitu menerima putusan banding dikarenakan bukti yang dilampirkan oleh perusahaan ini konkrit dan dapat di pertahankan, sedangkan dalam kasus PT.ABC Majelis Hakim menolak permohonan banding dikarenakan, bukti yang di berikan didalam persidangan tidak bersifat konkrit dan terbukti melanggar ketentuan yang telah diatur oleh peraturan per Undang-Undangan pengadilan pajak. Adanya dua putusan pengadilan pajak yang berbeda walaupun kasus yang diadili memiliki kesamaan transaksi memberikan peringatan kepada regulator agar membentuk suatu peraturan yang jelas terkait transaksi leasing khususnya transaksi sale and lease back.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine how the Assembly in resolving two appeals in tax dispute with one primary case that is sale and leaseback transaction, as it parts of finance lease this cases happened in Indonesia tax court. In this study, the authors describe a study conducted by Assembly opinion to solve these disputes. Study approach is descriptive qualitative, which analyze 2 appeal cases between 2008 and 2009. After made an analysis, the author found there are some factors that related to assembly decision in solve these cases. Such as, lack of supporting evidences and documents during research process in tax court, there is a mistake that done by appellant which is not accordance with tax regulations, nevertheless it is found a mistake made by appellee DGT which is not similar as stated in tax law. Assembly decision for PT. XYZ is accept the appeal, because it has strong evidences while in the court, however for PT. ABC it is rejected because lack of evidences and the mistake is similar with the tax regulation. The existence of two different Tax Court Decisions that is claimed has similarities case Transaction. it gives warning addressed to the regulators in order to establish a clear Ruling Subscribe for Leasing transactions, especially transactions sale and leaseback that occur in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Transaksi sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan leasing sejak tahun 1974 sudah menjadi salah satu pilihan dan solusi bagi para pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam melakukan usahanya. Untuk itu segala sesuatu yang menyangkut transaksi leasing ini harus dimengerti dengan jelas baik oleh pihak penyedia jasa pembiayaan dalam bentuk pemberian jasa sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan lessor maupun oleh pengguna jasa sewa guna usaha tersebut atau yang dikenal dengan lessee. Kegiatan sewa guna usaha ini terbagi menjadi dua, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease). Selain itu, dalam kegiatan sewa guna usaha pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna (lessee) oleh lessor yang kemudian barang tersebut disewa-guna-usaha kembali oleh lessee atau yang lebih dikenal dengan sale and lease back. Barang modal yang dibiayai bermacam-macam dan kapal laut adalah salah satu contohnya. Pembiayaan kapal laut yang dituangkan dalam perjanjian sewa guna usaha ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati terutama dalam segi hukumnya mengenai status kepemilikan kapal laut, mengingat dalam transaksi sewa guna usaha dengan skema sale and lease back status kepemilikan dari kapal laut sebelum dilakukannya transaksi sewa guna usaha berada di tangan lessee dan mengingat bahwa ada beberapa hal yang wajib dilakukan agar peralihan hak kepemilikan dari kapal laut tersebut dapat dianggap telah dilakukan dengan sah menurut hukum dan apa akibat hukumnya apabila peralihan hak kepemilikan dari kapal laut tersebut belum dilakukan dengan sah.

---

ABSTRACT
Lease transaction or better known as leasing has becoming one of choices and solutions to the entrepreneurs to fulfil their needs in doing their business since 1974. Therefore, all things related to this lease transaction should be understood clearly either by a party which provides the financing service in the form of providing lease service or better known as lessor or by the user of the said lease service or better known as lessee. This leasing activity is divided into two, which are lease with option right (Finance Lease) and lease without option right (Operating Lease). Apart from that, in leasing activity, procurement of capital good can also be done by purchasing the lessee’s good by the lessor which afterward such good is leased back by the lessee or better known as sale and lease back. Capital goods which are financed are various and ship is one of the examples. This ship financing which is provided in the lease agreement should be done very carefully especially from the legal point of view with regard to status of ship’s ownership, considering that in the lease transaction with sale and lease back scheme the ownership status of the ship prior to the implementation of lease transaction is in the lessee’s hand and considering that there are several things which should be conducted in order such transfer of ownership right of the ship can be assumed that it has been conducted legally according to the law and what will be the legal impact if such transfer of ownership right of the ship has not been legally conducted.

Abstrak :
Transaksi dan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Ijarah Sale and Lease Back atau yang dikenal dengan SBSN Ijarah Sale and Lease Back dimaksudkan untuk mencari metode pembiayaan negara alternatif syariah. Oleh karena itu, SBSN Ijarah Sale and Lease Back menggunakan kombinasi dari dua perjanjian dan perjanjian yang bersyarat, seperti, pembelian kembali aset, yang menimbulkan masalah terkait implementasi dan kompatibilitasnya dengan Hukum ikatan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh hasil wawancara narasumber. Penjualan SBSN Ijarah dan Lease Back adalah SBSN yang menggunakan aset dasar dalam bentuk bangunan atau tanah milik negara sebagai objek transaksi. Aplikasi Transaksi Jual dan Sewa Kembali SBSN Ijarah perlu ditinjau ulang karena menimbulkan inkonsistensi dengan hukum yang mengikat Islam yang ada. ......Transactions and Issuance of State Sharia Securities (Sukuk Negara) Ijarah Sale and Lease Back or known as SBSN Ijarah Sale and Lease Back to seek alternative sharia alternative state financing methods. Therefore, SBSN Ijarah Sale and Lease Kembali uses a combination of conditional agreements and agreements, such as, asset repurchase, which raises issues related to its implementation and agreement with Islamic binding law. The research method used is normative juridical research supported by interviewees. Ijarah and Lease Back SBSN Sales are SBSNs that use basic assets in form building or land owned by the state as the object of the transaction. The SBSN Ijarah Sale and Lease Back Transaction Application needs to be reviewed because raises inconsistencies with existing binding laws of Islam.