Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam menangani suatu kasus kejahatan, aparat penegak hukum terkadang melakukan berbagai kesalahan sehingga menangkap terduga yang sebenarnya tidak bersalah. Berbagai penelitian menemukan bahwa salah tangkap tersebut disebabkan oleh berbagai faktor tipikal yakni: kesalahan identifikasi dari saksi mata; kesalahan hasil investigasi; kesalahan bukti forensik; prasangka; dan kurang cakap sebagai penegak hukum Colvin, 2009; Zalman, 2009 . Dalam hal ini Scheck et al. 2000 menyebutkan bahwa meskipun salah tangkap disebabkan oleh berbagai faktor, namun kebanyakan dari kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kesalahan cenderung berasal dari proses investigasi, terutama interogasi Poyser, 2011 . Dalam banyak kasus, penyidik sering kali melakukan tindakan kekerasan berupa penyiksaan terhadap terduga agar mau mengakui kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Terduga yang tidak tahan atas siksaan yang dideritanya bisa saja menyerah dalam mempertahankan penyangkalannya sehingga terpaksa mengakui kejahatan yang sebenarnya bukan dilakukan olehnya. Bukti-bukti palsu yang meyakinkan bahwa terduga memang benar pelakunya pun dikumpulkan untuk melengkapi tuduhan tersebut sehingga dapat berlanjut ke proses peradilan.Dalam tulisan ini, saya menganalisis dua kasus salah tangkap berdasarkan data sekunder berupa putusan pengadilan, yakni kasus yang menimpa Dedi Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim dan kasus yang menimpa Andro dan Nurdin Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel . Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya penyiksaan dan rekayasa kasus sehingga dengan demikian para korban salah tangkap terviktimisasi atas tuduhan kejahatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Fenomena salah tangkap semacam ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum dapat melindungi masyarakat dari kejahatan, masyarakat justru menjadi korban dari penegakan hukum yang gagal.

---

ABSTRACT
In dealing with criminal case, law enforcement officers sometimes made mistakes that capturing suspect who is factually innocent. Various studies have found that those mistakes typically caused by various factors such as mistaken eyewitness identification forensic science error or misconduct false confession police investigation prejudice and less capable in law enforcement Colvin, 2009 Zalman, 2009 . In this case Scheck et al. 2000 mentions that although this is caused by various factors, most of the cases showed that the errors tend to come from the process of investigation, especially interrogation Poyser, 2011 . In many cases, investigators often did some violence and torture so that the suspect admits that he does the accused crimes. Suspect that do not stand to suffer the torture maybe given up in defending his denial and perforce to admit the crime he never did. Evidences then manipulated and gathered so that it can continue to be processed in trial.In this paper, I analyzed two cases of wrongful convictions using Court Decision as secondary data, I analyzed the case of Dedi Putusan No. 1204 Pid.B 2014 PN.Jkt.Tim and the case of Andro and Nurdin Putusan No. 1273 Pid.B 2013 PN.Jkt.Sel . Both cases demonstrate the existence of torture and cases manipulation so that the suspects are victimized and have to responsible of the crime they did not commit. This phenomenon of wrongful convictions shows that law enforcement officers have not been able to protect the public from crime, the real offenders is still wandering out there and the innocent people become victims of miscarriage of justice.

Abstrak :
Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, pengaturan sistem koordinasi antara Penyidik POLRI dengan Jaksa Penuntut umum dalam KUHAP. Kedua, mengenai penerapan sistem koordinasi check and balance dalam kasus korban salah tangkap. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem koordinasi perseimbangan dan berimbang antara penyidik POLRI dengan Jaksa Penuntut Umum, baik secara peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya. Permasalahan mengenai adanya sistem koordinasi yang dimulai oleh penyidik pada saat dimulainya penyidikan terkait dengan pemberitahuan oleh penyidik dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Peneliti. Seperti yang telah ditetapkan oleh KUHAP bahwa penyidik wajib menyampaikan kepada jaksa sejak dimulainya penyidikan agar Jaksa mengikuti perkembangan kasus sejak dimulainya penyidkan, yang mana menjadi dasar penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. ......This thesis addresses two issues. First, regarding the rules and regulation concerning coordination system between National Police Investigator and Public Prosecutor in accordance with Criminal Law Procedure. Second, regarding the implementation of such coordination system in respect of check and balance system against the victim of wrongful arrest. By using the method of literature research combined with sources interviews, this thesis aims to determine the coordination system as check and balance system between National Police Investigator and Public Prosecutor, both in rule and regulation and in practice. The issue regarding coordination system must be addressed when Investigator starting the investigation in relation with the notification to Prosecutor that the investigation is formally commencing. As stipulated in Criminal Law Procedure (KUHAP) that Investigator obliged to convey the case progress to the Prosecutor as from the investigation is commencing, considering such investigation result would be determine as the basis of prosecution.