Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Erick Andhika
"ABSTRAK
Dalam pembuatan akta wasiat apabila tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta maka akan berakibat akta tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan yang kemudian timbul yakni adanya akta wasiat dengan dihadiri oleh saksi yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan penghadap. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana ketentuan pembuatan akta wasiat sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta implikasi yuridis terkait dengan kedudukan saksi akta yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat keempat. Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa permasalahan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, lalu selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Simpulannya adalah Pembuatan Akta Nomor 103 tersebut tidaklah sesuai dengan sebelum maupun sesudah diundangkannya Undang-undang Jabatan Notaris. Implikasi hukum yang terjadi terhadap Notaris X selaku pembuat akta wasiat, yakni dapat dimintakan ganti kerugian melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum, serta dapat dikenai sanksi secara administratif maupun kode etik.

 


In the making of a will if it does not fulfill the formal form of the deed then the act can be canceled. The next problem is the presence of the will of the will with the presence of a witness who has a family relationship up to the third degree with the face. The issue in this thesis is how the provision of a will before and after the Law No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding the Notary Deed, as well as juridical implications relating to the position of witnesses of a family relationship up to date fourth degree. The research method used to analyze the problem is normative juridical by using secondary data obtained through library studies, then analyzed qualitatively. The conclusion is that the Making of Deed Number 103 is not in accordance with before or after the promulgation of the Act of Notary Position. The legal implication of Notary X as a lawmaker is to be compensated by a lawsuit against a lawsuit, and may be subject to administrative sanction or code of ethics

 

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52370
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Delia Astrid Zahara
"
Akta Keterangan Ahli Waris sebagai akta autentik yang dibuat di hadapan notaris
seharusnya mengandung pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh
ahli waris dan saksi fakta. Namun dalam kenyataannya terdapat keterangan palsu di dalam Akta
Keterangan Ahli Waris yang disampaikan oleh ahli waris dan dibenarkan oleh saksi fakta
sebagaimana ditemukan di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 44/PDT/2022/PT
SBY. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah tentang
urgensi peran saksi fakta di dalam Akta Keterangan Ahli Waris dan tanggung jawab saksi fakta
di dalam Akta Keterangan Ahli Waris dengan keterangan palsu. Untuk dapat menjawab
permasalahan tersebut dilakukan penelitian doktrinal menggunakan data sekunder berupa
bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang dianalisis secara
kualitatif. Dari hasil analisis dijelaskan bahwa urgensi peran saksi fakta di dalam Akta
Keterangan Ahli Waris sangat penting karena mendukung pernyataan ahli waris selaku
penghadap terkait riwayat hidup pewaris dan kebenaran dari dokumen-dokumen yang
diperlukan dalam pembuatan Akta Keterangan Ahli Waris. Saksi fakta tidak sama dengan saksi
akta karena saksi fakta merupakan penghadap yang mengetahui kebenaran materiil dari sebuah
Akta Keterangan Ahli Waris, sedangkan saksi akta hanya mengetahui kebenaran formil dari
akta. Kehadiran saksi fakta dalam pembuatan Akta Keterangan Ahli Waris tidak wajib namun
dalam perkembangan praktik kenotariatan, keberadaan saksi fakta untuk menegaskan
kebenaran riwayat hidup pewaris menjadi penting. Keberadaan saksi fakta belum mendapatkan
kepastian hukum karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur
kedudukan, syarat, dan perannya. Adapun terkait tanggung jawab dapat dijelaskan bahwa
sebagai penghadap yang turut memberikan keterangan palsu di dalam Akta Keterangan Ahli
Waris, saksi fakta dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata atas Perbuatan Melawan
Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan
pidana atas tindakan penyertaan pemalsuan akta autentik yang dirumuskan pada Pasal 55 ayat
(1) KUHP jo. Pasal 264 ayat (1).

Deed of Acknowledgment of Inheritance, which is an authentic deed made by a notary,
should contain statements whose truth can be confirmed by the heirs and the witness of fact.
However, in reality there is a false information in a Deed of Acknowledgment of Inheritance
made by the heirs and confirmed by the witness of fact as found in the case of Surabaya High
Court Decision No. 44/PDT/2022/PT SBY. Therefore, the problem raised in this research is
the urgency of the role of the witness of fact in the Deed of Acknowledgment of Inheritance.
Furthermore, regarding the responsibilities of the witness of fact in the Deed of
Acknowledgment of Inheritance that contains false information is also analyzed in this
research. To answer this problem, doctrinal research was carried out, using secondary data
in the form of legal materials collected through literature study, which was analyzed
qualitatively. The result of this research explained that the urgency of the role of fact witness
in the Deed of Acknowledgment of Inheritance is very important because they support the
statement that is delivered by the the heir and the veracity of the documents required in the
making of the Deed of Acknowledgment of Inheritance. Fact witnesses are often mistakenly
equated with deed witnesses in the making of authentic deeds. In fact, a witness of fact is not
the same as a deed witness because a witness of fact is a person who knows the material truth
of a Deed of Acknowledgment of Inheritance, which is different from a deed witness who is a
witness in the making of an authentic deed that only knows the formal truth of the deed. Thus
far, the presence of fact witnesses in the making of the Deed of Acknowledgement of Inheritance
is not mandatory, but in the development of notarial practice, the presence of fact witnesses to
confirm the truth of the testator’s life history has become important. Recognition of the
existence of fact witnesses in general has not received legal certainty because by far there are
no statutory regulations that explicitly regulate the standing, requirements and role of fact
witnesses. As for the responsibilities of fact witnesses, it can be explained that as persons who
provide false information in the Deed of Acknowledgment of Inheritance, fact witnesses can be
held civilly responsible, namely responsibility for Unlawful Acts as regulated in Article 1365
of the Civil Code and criminal charges for partaking in a criminal act as formulated in Article
55 paragraph (1) jo. Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code.
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alia Nur Fatimah
"Notaris berwenang untuk membuat akta pendirian Perseron Terbatas, yayasan, koperasi CV, persekutuan perdata, dan firma. Sehingga pendirian CV dilakukan dengan akta Notaris. Ketatnya persaingan antar notaris disertai banyaknya jumlah pesaing terkadang membuat notaris baru hanya bisa mendapatkan sedikit klien, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat penghasilan notaris sehingga mengalami kesulitan untuk membayar pegawai notaris untuk dijadikan saksi akta sehingga menjadikan istri sebagai saksi. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis sanksi degradasi dan kebatalan suatu akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan keabsahan akta pendirian CV yang dibuat dengan akta otentik di mana saksi akta adalah Istri Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan menganalisa secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, akta Notaris terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan karena terdapat pelanggaran mengenai kewajiban notaris, pembacaan akta, pengecualian pembacaan, ketentuan kriteria penghadap, saksi akta, serta larangan pembuatan akta untuk diri sendiri, istri/suami dan orang yang mempunyai hubungan keluarga. Sementara akta Notaris yang mengalami pembatalan atau batal demi hukum adalah akta Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN. Akta Pendirian CV yang dibuat dengan Saksi Akta adalah istri notaris berdasarkan Pasal 41 UUJN aktanya telah menjadi akta di bawah tangan. Terdegradasinya akta pendirian CV menjadi dibawah tangan tidak membuat CV menjadi bubar atau berakhir selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Notary is authorized to make a Deed of Establishment of a Limited Liability Company, Foundation, Cooperative, Limited Partnership, Limited Liability Partnership and firm.  In this sense, the establishment of a Limited Partnership is carried out by notarial deed. The fierce competition between notaries and the large number of competitors makes a new notary only able to get a handful of clients. This results in the low level of income for the notary which lead to the difficulty in hiring as well as paying notary employee to become a witness deed and instead, putting the wife in a witness role due to insufficient fund. The purpose of this journal is to analyze the degradation sanctions and cancellation of a notary deed made in accordance with UUJN (Act Number 2 of 2014 towards amandement Act Number 30 of 2004 concerning Notary Position) and the validity of the Limited Partnership`s establishment deed made with an authentic deed in which the deed`s witness is the notary`s wife. The research method used in writing this journal is normative juridical using secondary data and analyze qualitatively.
Based on the results of the study, the boundary of the notarial deed which was degraded by the power of proof into a Privately Made Deed is a notarial deed that violates the notary obligation, the reading of the deed, the exception of the reading, the adherence criteria, the witnesses of the deed, and the prohibition of making the act for themselves, the wife/husband and the person having a family relationship. Meanwhile, the Notary deed that has been cancelled or null and void by law is a notary deed that violates the provisions of Article 84 of UUJN. Based on Article 41 UUJN, The Limited Partnership`s Establishment Deed made on the basis that the notary`s wife acted as the Witness Deed, will become a Private Deed. The degradasion of the establishment deed into a sub deed doesn`t make the limited partnership dissolve or end as long as it doesn`t harm the third party."
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52252
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library