"Permasalahan akses menjadi topik kajian yang penting karena proses redistribusi pembangunan dalam rangka pemerataan seringkali tidak menjangkau kelompok sasaran yang semula digariskan dalam program. Topik ini menjadi semakin penting di tengah gencarnya program penanggulangan kemiskinan dan berkembangnya anjuran pendekatan targeting dalam kebijakan pembangunan sosial di negara berkembang seperti Indonesia, yang menuntut dijangkaunya kelompok ?the poorest of the poor" sebagai bagian dari mekanisme jaminan sosial (safety net). Relevan dengan perspektif ini penelitian akses ini mengkaji pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di empat kelurahan/desa tertinggal di DKI Jakarta, yakni lokasi yang menyimpan banyak penduduk miskin dan khas untuk dikaji konteks dan kompleksitas manajemen pembangunan dan kebijakan perkotaan di DKI Jakarta.
Pertama, penelitian ini berupaya menjawab sejauh mana keterjangkauan program IDT terhadap masyarakat termiskin. Dipersoalkan bagaimana pola distribusi paket bantuan kredit usaha yang disampaikan lewat program IDT di DKI Jakarta; baik untuk tahap awal dan pada tahap-tahap pengguliran berikutnya. Bagaimana pandangan petugas lapangan tentang penetapan prioritas penerima bantuan dan mengapa ada kasus-kasus yang layak menerima justru gagal dan sebaliknya yang tidak pantas menerima malah menerima bantuan tersebut. Penelitian ini juga mengungkapkan tingkat perbedaan karakteristik warga IDT dan non-IDT dari 4 variabel penting yakni intensitas pemanfatan sarana lingkungan, intensitas aktifitas kegiatan lingkungan, intensitas upaya akses dan koherensi terhadap gagasan program. Penelitian ini diakhiri catatan teoretik mengenai pemasalahan redistribusi pembangunan (equity) dan peran kelembagaan dalam menjamin jangkauan khalayak keluarga miskin dan aspek moralitas yang menyertai prosesnya.
Kedua, penelitian berupaya menjawab mengapa bias seleksi program penanggulangan kemiskinan terjadi. Disimpulkan bahwa konstruksi sosial atau kelembagaan dalam proses akses yang diperkenalkan Bernard Schaffer berupa konsep queue atau `barisan' yang terdiri dari ' pintu-antrian-loket" tidak sepenuhnya mempunyai relevansi dengan konteks Indonesia karena pelaksanaan program lebih merupakan mobilisasi bukan seleksi. Kedua, secara kualitatif terbukti premis utama dari pandangan Zoe Mars tentang adanya keraguan struktural (structural ambiguity) di kalangan petugas lapangan yang mendorong mereka memilih anggota masyarakat yang relatif kaya sebagai sasaran program. lni dilakukan untuk menghindari resiko gagalnya bantuan dan kepentingan showcase yang berpengaruh pada konduite petugas. Kegagalan akses diproyeksikan dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial (new-inequality) baru pada tingkat lokal.
Sampel wilayah dalam penelitian ini adalah empat kelurahan/desa tertinggal di DKI Jakarta, masing-masing Galur, Cilincing, Kama!, dan Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu. Pengumpulan data menggunakan survei satu tahap pada 480 orang dan 60 petugas lapangan serta sebanyak dua tahap untuk wawancara mendalam (33 informan) dan metode penyusunan tangga status pemilikan ekonomi Grandin (Grandin Wealth Ranking) untuk informasi 443 anggota Pokmas IDT. Kajian ini diharapkan memperkaya diskusi teoretik dalam ruang Iingkup sosiologi pembangunan dengan membangun konstruksi sosial di sekitar bekerjanya birokrasi pemerintah (state bureaucracy) dalam menjalankan peran pemerataan , khususnya dari sudut interaksi mereka dengan golongan miskin di perkotaan. Dalam lingkup diskursus pembangunan, kajian ini meneruskan tradisi telaah kritis tentang inkapasitas birokrasi (technocratic illusion in public policy) dan tentang perlunya demokratisasi ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
