Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan perkembangan teknologi, semua aktivitas manusia menjadi lebih efisien. Salah satunya dalam hal jual beli. Teknologi internet memungkinkan penjual dengan konsumen untuk jual beli tanpa tatap muka, yaitu lewat perdagangan elektronik (e-commerce). Seiring dengan perkembangan proses penjualan beli, semakin banyak masalah yang ada. Salah satu masalahnya adalah pelanggaran merek. Di platform e-niaga online Ada tiga pihak di pasar, yaitu Penyedia Platform, Pedagang, dan Konsumen. Jika terjadi pelanggaran pada platform e-commerce, Penyedia Platform sering dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu Skripsi ini membahas tentang latar belakang terciptanya safe harbour kebijakan yang dibentuk untuk melindungi penyedia platform e-commerce yang sering dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran di platform serta analisis komparatif dari tanggung jawab Penyedia Platform ECommerce terhadap konten pelanggaran merek di Indonesia (Safe Harbor Policy) dengan Amerika (The Digital Millenium Act) dan China (Hukum E-commerce) berdasarkan lima indikator yaitu regulasi, tindakan, hukuman, batas waktu dan set tipe platform.
ABSTRACT
With the development of technology, all human activities have become more efficient. One of them is in terms of buying and selling. Internet technology allows sellers and consumers to buy and sell without face to face, namely through electronic commerce (e-commerce). As the buying and selling process progresses, more and more problems arise. One of the problems is brand infringement. In the online e-commerce platform There are three parties in the market, namely Platform Providers, Traders and Consumers. If there is a violation on the e-commerce platform, the Platform Provider is often considered to be the party responsible for the violation. This thesis discusses the background of the creation of a safe harbor policy that was formed to protect e-commerce platform providers who are often considered the party responsible for violations. on the platform as well as a comparative analysis of the responsibilities of ECommerce Platform Providers for brand infringement content in Indonesia (Safe Harbor Policy) with America (The Digital Millenium Act) and China (E-commerce Law) based on five indicators, namely regulations, actions, penalties, time limits and the platform type set.

Abstrak :
ABSTRAK
Electronic commerce e-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Akibat adanya fenomena beralihnya kegiatan perdagangan konvensional kepada e-commerce khususnya di Indonesia, timbul juga permasalahan hukum terkait hal tersebut. Skripsi ini membahas mengenai dasar pengaturan e-commerce di Indonesia. Selain itu dibahas juga mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh hukum di Indonesia kepada pihak penyedia platform e-commerce yang berbasis user generated content UGC sebagai pihak yang menyelenggarakan sarana perdagangan melalui sistem elektronik. Skripsi ini juga menganalisis mengenai Surat Edaran Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2016 mengenai batasan tanggung jawab antara pihak penyedia platform dan pihak merchant yang terjadi didalam e-commerce UGC. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, mengenai kegiatan e-commerce sampai saat ini diatur didalam UU Perdagangan Tahun 2014, UU ITE, dan PP 82 Tahun 2012, selain itu untuk mengisi kekosongan hukum digunakan peraturan terkait kegiatan perdagangan konvensional. Berdasarkan ketentuan UU Perdagangan, UU ITE, UU Hak Cipta, dan UU Perlindungan Konsumen, pihak penyedia platform e-commerce UGC bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang terdapat didalam platform yang dikelolanya. SE No.5 Tahun 2016 tidak dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan batasan tanggung jawab bagi penyedia platform UGC karena ldquo;baju rdquo; surat edaran yang tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dikeluarkannya surat edaran tersebut oleh kementerian Kominfo dirasa kurang tepat, karena kominfo seharusnya mengatur mengenai penggunaan sistem elektronik dalam suatu kegiatan bisnis secara internal, dan tidak pada konteks komersia

---

ABSTRACT
E-commerce is a trading activity conducted through electronic systems. Due to the phenomenon of the shift of conventional trading activities to e commerce especially in Indonesia, there are legal issues related to it. This thesis discusses the legal basis of e commerce in Indonesia, discusses the responsibilities given by law in Indonesia to the user generated content e commerce providers as means of trading through electronic systems, and also analyzes the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Technology No. 5 of 2016 concerning the limitation of liability between the e commerce UGC and the Merchant. This research is done by analytical descriptive method. The results show that, Indonesian e commerce activities regulated in KUHD, the Trade Act of 2014, EIT act, and GR 82 Year 2012, in addition to fill the legal void used rules related to conventional trading activities. Under the terms of the Trade Law, the EIT Act, the Copyright Act, and the Consumer Protection Act, UGC 39 s e commerce platform providers are responsible for all content contained within the platform they manage. CL No. 5 of 2016 can not be the legal basis for setting limits on liability for UGC e commerce because circulars letter are not included in the hierarchy of legislation in Indonesia. The release of the circular by the Ministry of Communications and Informatics is deemed inadequate, as it should regulate the use of electronic systems in an internal business activity, and not in a commercial context.

Abstrak :
Safe harbor policy merupakan batasan tanggung jawab dari penyedia platform digital atas konten ilegal yang ada pada suatu platform. Bentuk dari mengimplementasikan safe harbor policy adalah menerapan mekanisme notice and takedown. Safe harbor policy berperan untuk menjamin perlindungan hak cipta pada platform digital, terkhusus pada platform User Generated Content (UCG). Melihat maraknya pengguna platform UGC yang melanggar hak cipta, maka mengimplementasikan safe harbor policy sangat krusial. Mengingat urgensi tersebut, penting untuk melihat penegakkan hukum terkait safe harbor policy dalam konteks hak cipta pada platform UGC. Tulisan ini akan menganalisa 2 putusan yakni Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst yang membahas pertanggungjawaban platform UGC atas pelanggaran hak cipta. Serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XII/2023 yang memperluas cakupan Pasal 10 UU Hak Cipta untuk mengatur platform UGC. Kedua putusan tersebut memperlihatkan dinamika pengaturan hak cipta dan safe harbor pada platform UGC. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menemukan banyak isu hukum terkait pengaturan hak cipta dan safe harbor policy. Penulis menemukan kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih harus melakukan pemutakhiran penerapan pengaturan hak cipta dan safe harbor policy pada platform UGC. Hal tersebut demi menjamin perlindungan hak cipta pada platform UGC. ......Safe harbor policy provides limitations of responsibility for digital platform providers for illegal content on their platform. The form of safe harbor policy is by implementing the notice and takedown mechanism. Safe harbor policy plays a role in enforcing copyright on digital platforms, specifically on User Generated Content (UCG) platforms. Seeing the increase of UGC platform users violating copyright, implementing safe harbor policy is crucial. Given the urgency, it is important to examine the implementation of safe harbor policy on UGC platforms. This article will analyze 2 court decisions, namely the Central Jakarta Court Decision No. 60/Pdt.Sus-Hak Copyright/2021/PN Jkt.Pst which discusses the liability of UGC platforms for copyright infringement. As well as the Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XII/2023 which expands the scope of Article 10 of the Copyright Law to regulate UGC platforms. These two decisions contains dynamics of copyright and safe harbor policy regulations on digital platforms. This article was researched using normative juridical research methods. In conducting this research, many legal issues related to copyright and safe harbor policy was discovered. This author finds that Indonesia still needs to update regulations related to copyright and safe harbor policy. This is to guarantee copyright protection on UGC platforms.

Abstrak :
Pelanggaran merek marak terjadi seiring dengan pertumbuhan e-commerce. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ikut bertanggung jawab dalam hal terjadi pelanggaran, namun tanggung jawabnya dibatasi oleh safe harbor policy. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan meninjau putusan pengadilan, di Amerika Serikat dan Perancis, serta pengaturan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis putusan pengadilan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa berbeda dengan Amerika Serikat, di Perancis, e-commerce diharapkan untuk meng ambil tindakan terhadap pelanggaran merek tanpa pengetahuan spesifik terkait dengan pelanggaran merek. Hal ini dapat dilakukan oleh e-commerce di Indonesia untuk memaksimalkan Perlindungan hukum safe harbor policy. ......Trademark infringement is rife along with the growth of e-commerce. Electronic System Operators are also responsible in the event of a violation, but their responsibilities are limited by the safe harbor policy. This research was conducted using a normative juridical method, by reviewing court decisions, in the United States and France, as well as regulations in Indonesia. Based on the results of the analysis of court decisions, the authors can conclude that in contrast to the United States, in France, e-commerce is expected to take action against brand infringement without specific knowledge related to trademark infringement. This can be done by e-commerce in Indonesia to maximize the legal protection of the safe harbor policy.